Tugas Makin Berat, Ditjen Pajak Akan Dipisah dari KemenkeuTugas Makin Berat, Ditjen Pajak Akan Dipisah dari KemenkeuSabtu 11 Jun 2016 10:55Administratordibaca 1267 kaliSemua Kategori

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini tengah melakukan pembahasan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) ketentuan umum perpajakan (KUP). Salah satu poin yang akan dibahas terkait pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan yang akan dilakukan pada awal 2018.selengkapnya

 Target Penerimaan Pajak Capai Rp 1.527,1 TriliunTarget Penerimaan Pajak Capai Rp 1.527,1 TriliunKamis 9 Jun 2016 12:40Administratordibaca 792 kaliSemua Kategori

Turunnya target pertumbuhan ekonomi 2016 dari 5,3% menjadi 5,2% tidak memangkas target penerimaan perpajakan. Dalam Rancangan Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016, Badan Anggaran (Banggar) DPR memutuskan target penerimaan pajak sebesar Rp 1.527,1 triliun. Nilai tersebut sama seperti usulan pemerintah pertama dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3%. Namun dibandingkan dengan APBNselengkapnya

 Bank Dunia Nilai Pajak Indonesia Kurang `Greget`Bank Dunia Nilai Pajak Indonesia Kurang `Greget`Kamis 2 Jun 2016 20:06Administratordibaca 1161 kaliSemua Kategori

Bank Dunia menilai pengumpulan pendapatan pajak di Indonesia saat ini diperkirakan hanya setengah dari potensi pajak yang ada. Lembaga ini juga menilai, rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia termasuk yang terendah (13,1% pada 2015) dan begitu pula dengan rasio pajak terhadap PDB (10,8%).selengkapnya

 Presiden Jokowi dan Menkeu Tak Kompak di Tax AmnestyPresiden Jokowi dan Menkeu Tak Kompak di Tax AmnestySabtu 23 Apr 2016 19:16Administratordibaca 995 kaliSemua Kategori

Ternyata, antara Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro punya pandangan berbeda terkait tax amnesty. Lho, siapa yang salah? Anggota Komisi XI DPR, Andreas Eddy Susetyo mengaku heran lantaran Presiden Jokowi dan Menkeu Bambang tidak satu suara terkait rencana penerapan UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).selengkapnya

 Tekan defisit hingga 3%, Sri Mulyani lakukan reformasi kebijakan & administrasi pajakTekan defisit hingga 3%, Sri Mulyani lakukan reformasi kebijakan & administrasi pajakKamis 19 Ags 2021 09:05Ridha Anantidibaca 384 kaliSemua Kategori

Pemerintah optimistis defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2023 bisa ditekan hingga 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Untuk itu, penerimaan negara bakal digenjot dengan melakukan berbagai reformasi perpajakanselengkapnya

 Tarif cukai rokok akan naik tahun depan, ini pertimbangan pemerintahTarif cukai rokok akan naik tahun depan, ini pertimbangan pemerintahRabu 18 Ags 2021 13:16Ridha Anantidibaca 534 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, pemerintah berencana menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada tahun depan. Namun, dirinya belum membeberkan berapa besaran kenaikan tarif cukai yang dipatok.selengkapnya

 Rasio Pajak Rendah, Sri Mulyani Tetap Ingin Tebar InsentifRasio Pajak Rendah, Sri Mulyani Tetap Ingin Tebar InsentifJumat 28 Mei 2021 13:07Ridha Anantidibaca 512 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa rasio pajak atau tax ratio pada 2021 sudah sangat rendah, yakni di level bawah 9 persen. Tax ratio adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB).selengkapnya

 Penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun bakal kena pajak, ini kata para bosPenghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun bakal kena pajak, ini kata para bosKamis 27 Mei 2021 15:10Ridha Anantidibaca 668 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah menyiapkan strategi untuk menambah lapisan pajak baru dan memperbaiki tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP) di tahun 2022.selengkapnya

 Penyerapan insentif pajak program PEN di bawah rata-rataPenyerapan insentif pajak program PEN di bawah rata-rataSenin 26 Okt 2020 14:36Ridha Anantidibaca 622 kaliSemua Kategori

Penyerapan insentif pajak dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) masih rendah. Sejak digelontorkan sekitar April lalu, stimulus fiskal yang langsung ditangani oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ini jauh di bawah rata-rata serapan program PEN.selengkapnya

 PAJAK DIGITAL: Takut Aksi Balasan AS, Sri Mulyani Tunggu Konsesus GlobalPAJAK DIGITAL: Takut Aksi Balasan AS, Sri Mulyani Tunggu Konsesus GlobalSelasa 20 Okt 2020 10:10Ridha Anantidibaca 389 kaliSemua Kategori

Pemerintah rupanya lebih memilih menunggu tercapainya konsensus global dibandingkan dengan menerapkan langkah unilateral untuk memajaki ekonomi digital.selengkapnya

 Dampak pajak digital ke inflasi dinilai sangat kecilDampak pajak digital ke inflasi dinilai sangat kecilRabu 30 Sep 2020 14:26Ridha Anantidibaca 598 kaliSemua Kategori

PT Shopee International Indonesia menjadi salah satu perusahaan yang ditunjuk pemerintah untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai (PPN).selengkapnya

 Pemerintah sediakan Rp 20,4 triliun untuk insentif pajak 2021Pemerintah sediakan Rp 20,4 triliun untuk insentif pajak 2021Rabu 19 Ags 2020 13:42Ridha Anantidibaca 495 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2021. Dari sisi insentif perpajakan untuk dukungan bagi dunia usaha atau korporasi telah dianggarkan sebesar Rp 20,4 triliun.selengkapnya

 Penerimaan cukai ditargetkan naik 3,2% di RAPBN 2021 jadi Rp 178,5 triliunPenerimaan cukai ditargetkan naik 3,2% di RAPBN 2021 jadi Rp 178,5 triliunRabu 19 Ags 2020 10:46Ridha Anantidibaca 644 kaliSemua Kategori

Tahun depan penerimaan cukai diharapkan tumbuh positif yakni sebesar 3,6% year on year (yoy) atau lebih tinggi dari proyeksi tahun ini yang hanya naik 0,1% secara tahunan.selengkapnya

 Indomod bantu menghitung dampak kebijakan pajak dan bansos ke kemiskinanIndomod bantu menghitung dampak kebijakan pajak dan bansos ke kemiskinanJumat 24 Jul 2020 15:35Ridha Anantidibaca 447 kaliSemua Kategori

Dampak akibat Pandemi Covid-19 di Indonesia terhadap tingkat kemiskinan dan ketimpangan menjadi kekhawatiran yang tak dapat dipungkiri.selengkapnya

 Trump Tolak Pajak Netflix, Sri Mulyani Belum Bisa CollectTrump Tolak Pajak Netflix, Sri Mulyani Belum Bisa CollectRabu 22 Jul 2020 16:06Ridha Anantidibaca 269 kaliSemua Kategori

Pajak Netflix belum bisa ditarik. Pasalnya, Amerika Serikat (AS) belum sepakat dengan Indonesia atas pajak digital ini.selengkapnya

 Pembahasan Pajak Netflix cs di G20 Macet, Trump Masih Tak SetujuPembahasan Pajak Netflix cs di G20 Macet, Trump Masih Tak SetujuSelasa 21 Jul 2020 13:58Ridha Anantidibaca 288 kaliSemua Kategori

Pembahasan pajak digital dalam pertemuan G20 menemui kendala. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan ada beberapa aturan yang tidak disetujui oleh Amerika Serikat (AS). Dia menyebutkan pada Juli 2020 sebenarnya sudah bisa ada kesepakatan terkait pajak digital, seperti Netflix, Spotify, hingga Google.selengkapnya

 Sri Mulyani Buka Kendala Pemerintah Salurkan Bantuan CoronaSri Mulyani Buka Kendala Pemerintah Salurkan Bantuan CoronaSenin 20 Jul 2020 14:19Ridha Anantidibaca 251 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap lebih dari 60 juta orang terdampak secara ekonomi karena pandemi virus corona. Namun, pemerintah kesulitan memberikan bantuan karena kendala data.selengkapnya

 Pajak Digital: Pemerintah Disebut Manfaatkan Gaya Hidup DaringPajak Digital: Pemerintah Disebut Manfaatkan Gaya Hidup DaringRabu 1 Jul 2020 14:58Ridha Anantidibaca 284 kaliSemua Kategori

Pungutan pajak digital yang ditujukan kepada perusahaan teknologi seperti Netflix dan dinilai tidak hanya sebagai upaya pemerintah dalam menangkap peluang ekonomi, tetapi juga perilaku konsumen di Tanah Air yang telah berpindah dari luring ke daring.selengkapnya

 Pertemuan tahunan G20 di Riyadh, transparansi pajak dan pajak digital jadi pembahasanPertemuan tahunan G20 di Riyadh, transparansi pajak dan pajak digital jadi pembahasanSenin 24 Feb 2020 09:52Ridha Anantidibaca 369 kaliSemua Kategori

Negara-negara Group Twenty (G20) menggelar pertemuan sejak Sabtu 22 Februari hingga hari ini (23/2), di Riyadh, Arab Saudi. Dalam pertemuan tahunan ini isu pajak internasional jadi pembahasan.selengkapnya

 Marak Aksi Unilateral, Bagaimana Masa Depan Konsensus Pemajakan Digital?Marak Aksi Unilateral, Bagaimana Masa Depan Konsensus Pemajakan Digital?Jumat 6 Des 2019 14:16Ridha Anantidibaca 416 kaliSemua Kategori

Ketidakpastian akan terciptanya konsensus pemajakan ekonomi digital terus memicu aksi-aksi unilateral di sejumlah negara.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :