Menkeu Cari Cara Tarik Pajak Jual-Beli di MedsosMenkeu Cari Cara Tarik Pajak Jual-Beli di MedsosKamis 17 Jan 2019 13:06Ridha Anantidibaca 529 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pemerintah sedang mencari cara untuk menerapkan pajak bagi perdagangan online yang dilakukan melalui media sosial (medsos). Apalagi aturan perpajakan e-commerce baru meliputi mereka yang melakukan jual beli melalui platform digital.selengkapnya

 Cerita Sri Mulyani Dikeluhkan Pengusaha Soal PajakCerita Sri Mulyani Dikeluhkan Pengusaha Soal PajakSenin 1 Okt 2018 11:06Ridha Anantidibaca 285 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk menciptakan kebijakan yang menguntungkan baik bagi pelaku digital ekonomi maupun pelaku bisnis konvensional.selengkapnya

 Belanja E-Commerce Luar Negeri Dibatasi Maksimal US`$`75 per OrangBelanja E-Commerce Luar Negeri Dibatasi Maksimal US`$`75 per OrangSelasa 18 Sep 2018 14:20Ridha Anantidibaca 640 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Bea Cukai mengubah aturan tentang impor barang kiriman lewat e-commerce. Perubahan regulasi itu ditulis melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 112/PMK.04/2018. Bea cukai membatasi pembelian barang dari luar negeri yang bebas bea masuk maksimal US per orang.selengkapnya

 Pedagang di medsos tak masuk skema perpajakan e-commercePedagang di medsos tak masuk skema perpajakan e-commerceRabu 31 Jan 2018 14:59Ridha Anantidibaca 685 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

 Pemerintah Godok Sistem Perpajakan E-Commerce dan UKMPemerintah Godok Sistem Perpajakan E-Commerce dan UKMJumat 8 Des 2017 12:52Ridha Anantidibaca 473 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat koordinasi tentang e-commerce di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis 7 Desember 2017.selengkapnya

 Pajak ekonomi digital masih perlu perencanaan yang matangPajak ekonomi digital masih perlu perencanaan yang matangKamis 5 Sep 2019 10:30Ridha Anantidibaca 408 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menetapkan pajak ekonomi digital sebagai salah satu aspek penerimaan pajak di tahun depan.selengkapnya

 Ekspor Jasa Bebas Pajak Dorong Harga KompetitifEkspor Jasa Bebas Pajak Dorong Harga KompetitifSelasa 9 Apr 2019 11:15Ridha Anantidibaca 558 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mengeluarkan beleid baru yang memperluas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nol persen untuk sektor ekspor jasa. Ketentuan ini resmi dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 32 Tahun 2019 Tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.selengkapnya

 Harga Avtur Disebut Kemahalan, Menkeu Sri Mulyani Kaji Penurunan PPNHarga Avtur Disebut Kemahalan, Menkeu Sri Mulyani Kaji Penurunan PPNRabu 13 Feb 2019 14:51Ridha Anantidibaca 407 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menanggapi mengenai harga avtur yang dinilai kemahalan yang berbuntut terhadap tiket pesawat yang menjadi tinggi. Mantan direktur Bank Dunia itu berencana mengevalusi kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN)selengkapnya

 Kemkeu: Reformasi pajak tetap berjalan tanpa menunggu revisi UU KUPKemkeu: Reformasi pajak tetap berjalan tanpa menunggu revisi UU KUPSelasa 27 Nov 2018 09:16Ridha Anantidibaca 347 kaliSemua Kategori

Pembahasan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) masih macet. Meski pembahasan RUU KUP masih jalan di tempat, Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyatakan reformasi perpajakan tetap dijalankan.selengkapnya

 PPh 0,5% Sebaiknya Diberlakukan juga Untuk UMKM OnlinePPh 0,5% Sebaiknya Diberlakukan juga Untuk UMKM OnlineSelasa 26 Jun 2018 15:09Ridha Anantidibaca 606 kaliSemua Kategori

Pemberlakuan pajak penghasilan sebesar 0,5% pada UMKM konvensional dapat diberlakukan juga pada UMKM online.selengkapnya

 Kata Blanja.com, Elevenia dan Blibli.com Soal Rencana Pajak E-CommerceKata Blanja.com, Elevenia dan Blibli.com Soal Rencana Pajak E-CommerceKamis 8 Feb 2018 13:34Ridha Anantidibaca 729 kaliSemua Kategori

Beberapa e-commerce seperti Blanja.com, Elevenia, dan Blibli.com menyatakan siap mengikuti kebijakan pemerintah memungut pajak pedagang online. Namun, masing-masing e-commerce tersebut memiliki usulan kepada pemerintah.selengkapnya

 Pemungutan Bea Masuk Barang Tak Berwujud di 2018? Ini Jawaban Sri MulyaniPemungutan Bea Masuk Barang Tak Berwujud di 2018? Ini Jawaban Sri MulyaniRabu 3 Jan 2018 13:35Ridha Anantidibaca 566 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana memungut bea masuk untuk barang tak berwujud (intangible goods) mulai tahun ini. Pemerintah merencanakan awal tahun ini karena menunggu moratorium selesai dengan WTO yang telah berakhir pada 31 Desember 2017.selengkapnya

 PROSEDUR PENGAJUAN TAX AMNESTY : Pengusaha Ogah RibetPROSEDUR PENGAJUAN TAX AMNESTY : Pengusaha Ogah RibetAhad 19 Jun 2016 07:38Administratordibaca 2654 kaliSemua Kategori

Pemerintah diminta menyusun prosedur pelaksanaan pengampunan pajak sesederhana mungkin dan skema cicilan dalam pembayaran tarif tebusan untuk memacu minat pelaku usaha. Franciscus Welirang, Komisaris Utama PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk., mengungkapkan prosedur pengajuan pengampunan pajak semestinya sederhana. Dia juga berharap pemerintah siap menerima pengajuan yang masif dari pengusaha.selengkapnya

 Indef Soroti Potensi Kehilangan Pendapatan Cukai RokokIndef Soroti Potensi Kehilangan Pendapatan Cukai RokokRabu 4 Sep 2019 14:04Ridha Anantidibaca 518 kaliSemua Kategori

Pabrikan rokok besar yang didominasi asing diduga membayar tarif cukai murah dengan memanfaatkan celah pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156/2018 sebagai revisi PMK 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad, mengatakan potensi kehilangan pendapatan negara cukup besar.selengkapnya

 E-Commerce Beromzet di Bawah PTKP tak Wajib Lapor NPWPE-Commerce Beromzet di Bawah PTKP tak Wajib Lapor NPWPKamis 17 Jan 2019 10:51Ridha Anantidibaca 454 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pelaku usaha yang berjualan melalui platform marketplace tidak akan diwajibkan untuk membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun melaporkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kebijakan tersebut ditujukan untuk pelaku usaha yang memiliki penghasilan di bawah ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).selengkapnya

 Menilik potensi pajak sektor jasa digital dengan skema PPNMenilik potensi pajak sektor jasa digital dengan skema PPNJumat 26 Okt 2018 10:31Ridha Anantidibaca 460 kaliSemua Kategori

Layanan jasa digital alias Over-The-Top (OTT) merupakan salah satu sektor ekonomi digital yang bertumbuh pesat, terutama di Indonesia. Lantas, potensi penerimaan pajak dari sektor ini pun begitu besar dan patut direspon se-efektif mungkin.selengkapnya

 Pajak E-Commerce : Marketplace sebagai PenyetorPajak E-Commerce : Marketplace sebagai PenyetorSenin 5 Feb 2018 09:48Ridha Anantidibaca 554 kaliSemua Kategori

Rancangan beleid mengenai pengenaan pajak e-commerce menunjuk marketplace sebagai satu-satunya platform penyetor pajak dari pedagang online.selengkapnya

 TRANSAKSI E-COMMERCE: Ini Alasan Marketplace Ditunjuk Jadi Penyetor PajakTRANSAKSI E-COMMERCE: Ini Alasan Marketplace Ditunjuk Jadi Penyetor PajakSenin 5 Feb 2018 09:36Ridha Anantidibaca 563 kaliSemua Kategori

Rencangan beleid mengenai pemajakan e-commerce menunjuk marketplace sebagai satu-satunya platform penyetor pajak dari pedagang online.selengkapnya

 Soal Revisi PPh Final UKM, Kemenkeu: Masih DigodokSoal Revisi PPh Final UKM, Kemenkeu: Masih DigodokJumat 26 Jan 2018 15:00Ridha Anantidibaca 1183 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang mengkaji pemangkasan PPh final untuk UKM dengan omzet maksimal Rp 4,8 miliar per tahun. Rencananya, Tarif PPh final sebesar 1% akan dipangkas jadi 0,5% dan batas maksimal omzet akan diturunkan dari Rp 4,8 miliar.selengkapnya

 Sri Mulyani Bakal Pangkas Pajak UKM yang Jualan OnlineSri Mulyani Bakal Pangkas Pajak UKM yang Jualan OnlineKamis 18 Jan 2018 10:38Ridha Anantidibaca 770 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan memberikan insentif perpajakan kepada pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang berkecimpung di e-commerce. Insentif tersebut ialah berupa penuruan PPh final.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :