Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan bahwa yang saat ini dikejar Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk bisa membayar pajak bukanlah Google Indonesia, melainkan Google Singapura.selengkapnya

Dikabarkan mangkir dalam membayar pajak, bahkan menolak untuk diperiksa oleh Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak, Google Indonesia menyatakan telah bekerja sama dengan pemerintah dan telah membayar pajak.selengkapnya

Pemerintah berencana akan melakukan pemeriksaan terhadap Google, Facebook dan Twitter terhadap perpajakan yang mereka bayarkan. Namun, saat ini terdapat penolakan dari Google untuk diperiksa Ditjen Pajak.selengkapnya

Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak pemberlakuan UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Beleid ini sungguh tidak berkeadilan.selengkapnya

Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty masih dalam tahap penggodokan oleh pemerintah bersama DPR. Meski ini banyak disambut positif oleh beberapa pihak, namun ada pula yang kontra. Salah satunya adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pihaknya menolak keras RUU tax amnesty.selengkapnya

Pro dan kotra terhadap pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak (tax amnesty) terus bergulir. Menanggapi hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)‎ sebagai lembaga penegak hukum menyatakan tidak dalam posisi menyetujui atau menolak. Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, salah satu tujuan kehadiran KPK untuk meningkat kesejahteraan rakyat. Jika upaya pemerintah danselengkapnya

Keinginan pemerintah menunda pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membuat nasib rancangan UU Pengampunan Pajak atau tax amnesty di ujung tanduk. Sebab sedianya kedua UU tersebut akan dibahas dalam satu paket. Dengan penundaan revisi UU KPK, bukan mustahil para politisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak melanjutkan pembahasanselengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menerbitkan aturan teknis terkait pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) super atau superdeduction tax bagi wajib pajak (WP) badan yang melakukan kegiatan vokasi.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menunjuk marketplace Tokopedia, Bukalapak dan PT Fintech sebagai lembaga persepsi lainnya yang melaksanakan sistem penerimaan negara secara elektronik.selengkapnya

Pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di Banten yang sebelumnya hanya bisa dilakukan di kantor Samsat dan ATM di Banten, saat ini sudah dapat dilakukan melalui Indomaret dan Alfamart yang ada. Hal itu merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam membayar PKB.selengkapnya

Pemerintah dan DPR akhirnya menuntaskan pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). UU ini akan menjadi payung hukum baru atas pungutan non-pajak yang dibanderol pemerintah.selengkapnya

Kebijakan Pemprov DKI membebaskan pajak tiket untuk semua cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan di Asian Games (AG) 2018 didukung anggota dewan. Anggota Fraksi Gerindra Prabowo Sunirman menilai kebijakan tersebut dapat meningkatkan animo masyarakat.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan cekal terhadap wajib pajak ke luar negeri hanya berlaku bagi mereka yang utang pajaknya di atas Rp100 juta.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjalin kerja sama dalam rangka memperkuat pengawasan kepatuhan perpajakan di Indonesia. Langkah ini diharapkan memberi efek positif terhadap optimalisasi penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggandeng Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) untuk memperkuat pengawasan kepatuhan perpajakan.selengkapnya

Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly meminta Bea Cukai Bandar Lampung untuk lebih pro aktif dalam mendorong para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ada di Lampung agar bisa go international dengan memberikan kemudahan ekspor.selengkapnya

Realisasi penerimaan perpajakan yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan di APBN (shortfall) pada 2016 ini dinilai akan berisiko bagi keuangan negara. Kondisi tersebut membuat kondisi keuangan menjadi mengkhawatirkan karena realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir tahun diprediksi kurang dari 85 persen dari target di APBN.selengkapnya

Realisasi penerimaan perpajakan yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan di APBN (shortfall) pada tahun 2016 ini, akan berisiko bagi keuangan negara. Kondisi tersebut membuat kondisi keuangan menjadi mengkhawatirkan karena realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir tahun dinilai hanya kurang dari 85 persen dari target di APBN.selengkapnya

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memperpanjang penerapan kebijakan amnesti pajak atau pengampunan pajak. Sebab, secara logika jika diperpanjang sama saja bukan memberikan pengampunan atau kelonggaran.selengkapnya

Kesuksesan pengampunan pajak yang telah diparipurnakan di DPR pada masa sidang ke V, sepenuhnya tergantung pemerintah.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya