Ngemplang Pajak Kok Sampai Tujuh Tahun, Ya DisegelNgemplang Pajak Kok Sampai Tujuh Tahun, Ya DisegelKamis 29 Des 2016 09:26Ajeng Widyadibaca 753 kaliSemua Kategori

Tiga tempat usaha di Palembang disegel lantaran mengemplang pajak selama tujuh tahun. Pengelola berdalih tidak mempunyai uang untuk membayar lantaran usahanya sedang sepi. Penyegelan dilakukan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang, Rabu (28/12).selengkapnya

 Sri Mulyani Ingin Jawaban Tax Amnesty Sama dari Sabang sampai MaraukeSri Mulyani Ingin Jawaban Tax Amnesty Sama dari Sabang sampai MaraukeRabu 31 Ags 2016 08:53Administratordibaca 651 kaliSemua Kategori

Guna menjawab keresahan masyarakat akan keberadaan tax amnesty yang justru menekan wajib pajak dalam negeri, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Direktorat Jenderal Pajak dan seluruh Kantor Wilayah Kantor Pajak memiliki buku pegangan supaya bisa menjawab secara konsisten dan sama soal tax amnesty.selengkapnya

 Pelaporan SPT via e-Filing Sampai Dengan 30 April 2016 Tidak Dikenakan SanksiPelaporan SPT via e-Filing Sampai Dengan 30 April 2016 Tidak Dikenakan SanksiJumat 1 Apr 2016 10:05Administratordibaca 2342 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengeluarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-49/PJ/2016, tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Penyampaian SPT bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Elektronik. Dengan keluarnya Keputusan Dirjen ini, maka denda keterlambatan pelaporan SPT dengan e-filingselengkapnya

 Sasaran Penerapan E-Bupot, Dari Freeport Sampai Bintang ToedjoeSasaran Penerapan E-Bupot, Dari Freeport Sampai Bintang ToedjoeRabu 8 Mei 2019 09:10Ridha Anantidibaca 439 kaliSemua Kategori

Ditjen Pajak telah mewajibkan sekitar 1.913 wajib pajak (WP) pemotong PPh Pasal 23 dan 26 menggunakan aplikasi bukti potong elektronik atau e-bupot.selengkapnya

 Kejar Google sampai Amazon, Selandia Baru akan ubah aturan pajak layanan digitalKejar Google sampai Amazon, Selandia Baru akan ubah aturan pajak layanan digitalSelasa 19 Feb 2019 13:19Ridha Anantidibaca 377 kaliSemua Kategori

Pemerintah Selandia Baru punya rencana untuk memperbarui undang-undang perpajakan. Sehingga negara tersebut bisa mengantongi pajak pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan digital multinasional seperti Google, Facebook hingga Amazon.selengkapnya

 Penerimaan Bea Cukai Capai Rp 160,85 Triliun sampai 26 NovemberPenerimaan Bea Cukai Capai Rp 160,85 Triliun sampai 26 NovemberKamis 29 Nov 2018 15:40Ridha Anantidibaca 525 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan bea cukai mencapai Rp 160,85 triliun hingga 26 November 2018 sebesar. Angka ini setara dengan 82,87 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang dipatok sebesar Rp 194,10 triliun.selengkapnya

 Tak Sampai 2 Jam, 36 Motor dan Mobil Penunggak Pajak DitilangTak Sampai 2 Jam, 36 Motor dan Mobil Penunggak Pajak DitilangRabu 25 Jul 2018 14:51Ridha Anantidibaca 590 kaliSemua Kategori

Petugas Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBN-KB) telah selesai menjalankan operasi tilang para penunggak pajak kendaraan di Jalan Lingkar Luar Barat, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Total ada 36 kendaraan yang menunggak pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak: Target penerimaan pajak tahun ini tumbuh sampai 18%Ditjen Pajak: Target penerimaan pajak tahun ini tumbuh sampai 18%Rabu 11 Jul 2018 11:18Ridha Anantidibaca 412 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menargetkan penerimaan pajak di luar PPh migas tahun ini tumbuh 17% hingga 18% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1.147,5 triliun.selengkapnya

 Sampai 3 April 2018, Bea Cukai Kantongi Rp18,9 TriliunSampai 3 April 2018, Bea Cukai Kantongi Rp18,9 TriliunJumat 6 Apr 2018 10:15Ridha Anantidibaca 356 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mencatat, realisasi penerimaan bea dan cukai sepanjang kuartal I/2018 hingga 3 April kemarin sebesar Rp18,9 triliun atau meningkat 17,6% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp16,1 triliun.selengkapnya

 Dirjen Pajak: Percepatan Restitusi Pajak Diberlakukan, dari 15 Hari sampai 3 BulanDirjen Pajak: Percepatan Restitusi Pajak Diberlakukan, dari 15 Hari sampai 3 BulanRabu 4 Apr 2018 13:11Ridha Anantidibaca 584 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberlakukan percepatan restitusi pajak melalui ketentuan yang baru diluncurkan.selengkapnya

 Jangan sampai tax holiday sekadar april mopJangan sampai tax holiday sekadar april mopSelasa 3 Apr 2018 11:38Ridha Anantidibaca 451 kaliSemua Kategori

Apakah pembebasan pajak (tax holiday) sekadar April Mop? Yang terang, pengusaha masih meragukan janji insentif pajak tersebut.selengkapnya

 Belum repatriasi? Pajak tunggu sampai 31 DesemberBelum repatriasi? Pajak tunggu sampai 31 DesemberSelasa 28 Nov 2017 09:32Ridha Anantidibaca 404 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak akan menunggu Wajib Pajak yang sudah menjanjikan membawa masuk uangnya, untuk merealisasikan repatriasi. Setidaknya, masih ada waktu lebih dari sebulan untuk memenuhinya.selengkapnya

 Menkeu Wanti-Wanti Tax Amnesty Jangan Sampai DiakaliMenkeu Wanti-Wanti Tax Amnesty Jangan Sampai DiakaliSenin 18 Jul 2016 17:05Administratordibaca 1326 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan, yang perlu dipahami dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty adalah bentuk kebaikan hati pemerintah untuk menarik dana dari luar negeri dalam bentuk penghapusan pelanggaran pajak dan juga sebagai upaya reformasi perpajakan.selengkapnya

 HIPMI Tax Center: Jr Jangan Sampai Kurangi Kepastian Hukum Tax AmnestyHIPMI Tax Center: Jr Jangan Sampai Kurangi Kepastian Hukum Tax AmnestyJumat 15 Jul 2016 19:48Administratordibaca 1475 kaliSemua Kategori

Pemerintah perlu mencermari proses judicial review atau uji materi UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar tidak mengganggu psikologi warga negara yang memanfaatkan kebijakan itu.selengkapnya

 Penghasilan Sampai Rp54 Juta/Tahun Tidak Kena PajakPenghasilan Sampai Rp54 Juta/Tahun Tidak Kena PajakJumat 1 Jul 2016 13:40Administratordibaca 2304 kaliSemua Kategori

Dengan pertimbangan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat, pemerintah memandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP).selengkapnya

 Misbakhun: Pemerintah Mesti Jaga Momentum Evaluasi Amnesti PajakMisbakhun: Pemerintah Mesti Jaga Momentum Evaluasi Amnesti PajakJumat 11 Nov 2016 14:31Ajeng Widyadibaca 782 kaliSemua Kategori

Kebijakan Amnesti Pajak yang dijalankan pemerintah Jokowi-JK awalnya ada sejumlah keraguan dan pesimisme, namun sampai periode pertama berakhir (30 September 2016), menuai keberhasilan besar hingga akhir periode pertama. Anggota komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun menilai keberhasilan ini tidak semata upaya menambal kemungkinan defisit APBN 2016selengkapnya

 Misbakhun: Pemerintah Mesti Jaga Momentum Evaluasi Amnesti PajakMisbakhun: Pemerintah Mesti Jaga Momentum Evaluasi Amnesti PajakSabtu 29 Okt 2016 07:21Administratordibaca 41 kaliSemua Kategori

Kebijakan Amnesti Pajak yang dijalankan pemerintah Jokowi-JK awalnya ada sejumlah keraguan dan pesimisme, namun sampai periode pertama berakhir (30 September 2016), menuai keberhasilan besar hingga akhir periode pertama.selengkapnya

 Amnesti Pajak, Pemerintah Diminta Jaga MomentumAmnesti Pajak, Pemerintah Diminta Jaga MomentumJumat 28 Okt 2016 15:16Administratordibaca 789 kaliSemua Kategori

Kebijakan Amnesti Pajak yang dijalankan pemerintah Jokowi-JK awalnya ada sejumlah keraguan dan pesimisme, namun sampai periode pertama berakhir (30 September 2016), menuai keberhasilan besar hingga akhir periode pertama.selengkapnya

 ICW: Tebusan Tax Amnesty Seharusnya 15-20 PersenICW: Tebusan Tax Amnesty Seharusnya 15-20 PersenSabtu 18 Jun 2016 11:13Administratordibaca 1101 kaliSemua Kategori

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas menyatakan tarif uang tebusan dalam "tax amnesty" atau pengampunan pajak seharusnya sebesar 15 sampai 20 persen. "Menurut kami kalau 4 sampai 6 persen tarif tebusan itu sangat kecil kami usulkan seharusnya 15 sampai 20 persen. Jadi, kalau repatriasi itu 15 persen dan non-repatriasi 20 persen," kata Firdaus dalam diskusiselengkapnya

 Gagal Paham tentang Kenaikan Pajak KendaraanGagal Paham tentang Kenaikan Pajak KendaraanSelasa 31 Jan 2017 15:32Ajeng Widyadibaca 537 kaliSemua Kategori

Terbitnya Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2016 tentang perubahan tarif PNBP di lingkungan kepolisian tak ayal menimbulkan keresahan. Parahnya, perubahan tarif ini dipahami keliru oleh masyarakat. Mereka mengira harus bayar pajak dua sampai tiga kali dari yang biasa mereka bayar setiap tahunnya. Misal, yang biasa bayar 250 ribu rupiah dikira bakal harus membayar 500 sampai 700 ribu rupiahselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :