TAX AMNESTY: Target Arus Kas Ke Negara Seharusnya RealistisTAX AMNESTY: Target Arus Kas Ke Negara Seharusnya RealistisRabu 15 Jun 2016 12:04Administratordibaca 1128 kaliSemua Kategori

Kendati antusiasme para wajib pajak dalam rencana kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dinilai cukup besar, target arus ke kas negara seharusnya tetap realistis. Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengaku tidak masalah ada target penerimaan dari tax amnesty yang sudah dimasukkan dalam RAPBN Perubahan 2016.selengkapnya

 Ekonomi Lemah, Dirjen Pajak Yakin Target Penerimaan TercapaiEkonomi Lemah, Dirjen Pajak Yakin Target Penerimaan TercapaiSabtu 11 Jun 2016 10:23Administratordibaca 726 kaliSemua Kategori

Pemerintah tetap menargetkan pendapatan pajak hingga Rp 1.343,1 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016. Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menyatakan target pertumbuhan 13-14 persen ini bisa diraih kendati penerimaan pajak bulan lalu masih lebih rendah tiga persen dibandingkan Mei 2015.selengkapnya

 Tak Amnesty Tak Nendang, Pemerintah Siapkan Skenario LainTak Amnesty Tak Nendang, Pemerintah Siapkan Skenario LainJumat 3 Jun 2016 20:00Administratordibaca 824 kaliSemua Kategori

Pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016 menaikkan porsi penerimaan negara melalui sektor pajak penghasilan non migas sebesar 14,5 persen, atau menjadi Rp819,5 triliun, dari target yang sebelumnya sudah ditetapkan dalam APBN sebesar Rp715,8 triliun.selengkapnya

 Tax Amnesty Dongkrak Target PPh Rp 103 TriliunTax Amnesty Dongkrak Target PPh Rp 103 TriliunKamis 2 Jun 2016 21:21Administratordibaca 916 kaliSemua Kategori

Pemerintah memperkirakan penerimaan pajak tahun 2016 hanya akan turun sebesar Rp 16 triliun. Padahal sebelumnya, potensi shortfall bisa mencapai diatas Rp 200 triliun Kebijakan pengampunan pajak menjadi senjata pemerintah dalam memangkas potensi shortfall. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2016,selengkapnya

 Sri Mulyani berkata soal reformasi di Kementerian KeuanganSri Mulyani berkata soal reformasi di Kementerian KeuanganRabu 25 Okt 2017 14:06Ajeng Widyadibaca 670 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menekankan mengenai pentingnya reformasi di kementerian yang dia pimpin sebagai wujud respons terhadap perubahan kondisi perekonomian di Indonesia dan dunia.selengkapnya

 Kenali `Shortfall` Pajak dan Ancaman Bahayanya Bagi IndonesiaKenali `Shortfall` Pajak dan Ancaman Bahayanya Bagi IndonesiaRabu 22 Jun 2016 20:21Administratordibaca 2980 kaliSemua Kategori

Rio De Janeiro di Brasil terancam tak bisa maksimal menggelar event Olimpiade Dunia akibat krisis keuangan yang melanda negara bagian di Brazil itu. Pemerintah menuding shortfall pajak akibat kelesuan di industri minyak sebagai akar permasalahan krisis finansial di Rio De Janeiro. Secara umum, Brazil memang tengah mengalami resesi parah. Melihat pengalaman Brazil – sebagai sesama emerging marketselengkapnya

 Target Penerimaan Pajak Non Migas Naik Jadi Rp 1.511 T di 2019Target Penerimaan Pajak Non Migas Naik Jadi Rp 1.511 T di 2019Kamis 20 Sep 2018 10:51Ridha Anantidibaca 385 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyampaikan bahwa target penerimaan pajak di 2019 ada perubahan lantaran telah disepakati perubahan asumsi dasar nilai tukar rupiah menjadi Rp 14.500 per dolar Amerika Serikat (AS).selengkapnya

 Dapat Anggaran Rp42,36 Triliun, Ini Program Prioritas KemenkeuDapat Anggaran Rp42,36 Triliun, Ini Program Prioritas KemenkeuRabu 24 Jun 2020 16:07Ridha Anantidibaca 514 kaliSemua Kategori

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengajuan anggaran Kementerian Keuangan tahun 2021 sebesar Rp42,36 triliun dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021.selengkapnya

 Ini komentar mantan dirjen pajak soal pajak over the topIni komentar mantan dirjen pajak soal pajak over the topSenin 16 Sep 2019 13:26Ridha Anantidibaca 288 kaliSemua Kategori

Skema pajak Over The Top (OTT) belum rampung sepenuhnya. Padahal pemerintah telah menyusun penerimaan negara dari ekonomi digital dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.selengkapnya

 Pemerintah Akan Geber Penerimaan Pajak Digital di 2020Pemerintah Akan Geber Penerimaan Pajak Digital di 2020Senin 19 Ags 2019 15:18Ridha Anantidibaca 333 kaliSemua Kategori

Pemerintah optimis mampu meningkatkan pendapatan negara pada tahun 2020 yang dalam RAPBN 2020 dipatok sebesar Rp2.221,5 triliun. Untuk mencapai target tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan memperkuat penerimaan pajak dari e-commerce.selengkapnya

 Belanja modal pemerintah kuartal kedua melambatBelanja modal pemerintah kuartal kedua melambatSelasa 11 Jul 2017 11:23Ajeng Widyadibaca 716 kaliSemua Kategori

Pertumbuhan realisasi belanja modal pemerintah di kuartal kedua tahun ini melambat dibandingkan kuartal pertama 2017. Padahal, belanja modal merupakan salah satu penyumbang pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi nasional.selengkapnya

 Fuad Bawazier Nilai Ada Kesepakatan di Balik Tax AmnestyFuad Bawazier Nilai Ada Kesepakatan di Balik Tax AmnestyJumat 16 Sep 2016 07:09Administratordibaca 694 kaliSemua Kategori

Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Fuad Bawaziermengungkapkan, ada kesepakatan di balik program tax amnesty atau pengampunan pajak Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terutama dalam mendorong Warga Negara Indonesia (WNI) untuk menaruh uangnya di dalam negeri.selengkapnya

 Setya Novanto Pindahkan Misbakhun ke Komisi Pajak dan Keuangan DPRSetya Novanto Pindahkan Misbakhun ke Komisi Pajak dan Keuangan DPRKamis 16 Jun 2016 15:07Administratordibaca 867 kaliSemua Kategori

Fraksi Partai Golkar kembali merotasi anggotanya. Kali ini, dua anggota FPG DPR bertukar posisi. Ketua FPG Setya Novanto melalui surat bernomor SJ.00 832/FPG/DPRRI/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 memindah M Misbakhun dari Komisi II ke Komisi XI DPR. Dalam surat yang sama, FPG menggeser M Nur Purnamasidi dari Komisi XI ke Komisi II.selengkapnya

 Rebutan Kursi Menteri Dibalik Tax AmnestyRebutan Kursi Menteri Dibalik Tax AmnestyJumat 10 Jun 2016 12:49Administratordibaca 1107 kaliSemua Kategori

Ini masih seputar rencana pemerintah menerapkan UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Bukan apa-apa, penerimaan pajak terancam jeblok, dan anggaran negara sangat bergantung tax amnesty. Wah, gawat. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengaku miris dengan konsep ekonomi yang dimainkan tim ekonomi Jokowi.selengkapnya

 JK Kaji Kembali Target Penerimaan Negara dari Tax AmnestyJK Kaji Kembali Target Penerimaan Negara dari Tax AmnestyKamis 9 Jun 2016 08:19Administratordibaca 972 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah tengah mengkaji kembali target pemasukan bisa diperoleh setelah penerapan Undang-Undang (UU) Tax Amnesty. Jadi angka yang menjadi asumsi pemerintah tidak berlebihan. "Berapa sebenarnya dengan kondisi seperti sekarang ini yang memungkinkan, kita juga tidak ingin terlalu optimis melihat kondisi ekonomi dunia pada dewasa ini," kata JK di Kantorselengkapnya

 Belanja Negara Terancam Dipotong Rp 200-300 TriliunBelanja Negara Terancam Dipotong Rp 200-300 TriliunKamis 9 Jun 2016 07:36Administratordibaca 750 kaliSemua Kategori

Penerimaan dan anggaran negara tahun ini berpotensi bolong lebih besar akibat ketidakpastian penerapan kebijakan pengampunan pajak (Tax Amnesty). Ekonom menyarankan pemerintah lebih berani memperlebar defisit anggaran, ketimbang memangkas belanja besar-besaran karena mengancam laju pertumbuhan ekonomi.selengkapnya

 Asosiasi mainan bersama direktorat bea dan cukai adakan sosialisasi perubahan PMKAsosiasi mainan bersama direktorat bea dan cukai adakan sosialisasi perubahan PMKRabu 28 Ags 2019 10:45Ridha Anantidibaca 1921 kaliSemua Kategori

Asosiasi Mainan Indonesia (AMI) bekerjasama dengan Direktorat Bea Cukai mengadakan sosialisasi mengenai Perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/pmk.04/2019.selengkapnya

 Menkeu Sampaikan Perubahan Skema Pajak Barang Mewah ke DPRMenkeu Sampaikan Perubahan Skema Pajak Barang Mewah ke DPRSelasa 12 Mar 2019 11:20Ridha Anantidibaca 394 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR terkait perubahan skema pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM), di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (11/3). Akan ada beberapa perubahan aturan PPnBM kendaraan bermotor.selengkapnya

 AKSES INFORMASI PERPAJAKAN: Hore! Waktu Pendaftaran LJK DiperpanjangAKSES INFORMASI PERPAJAKAN: Hore! Waktu Pendaftaran LJK DiperpanjangSelasa 27 Feb 2018 16:15Ridha Anantidibaca 992 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memperpanjang waktu pendaftaran lembaga jasa keuangan (LJK) terkait akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sampai akhir bulan Maret 2018.selengkapnya

 Penerimaan Negara Bukan Pajak 2019 Ditargetkan Rp103,67 TriliunPenerimaan Negara Bukan Pajak 2019 Ditargetkan Rp103,67 TriliunKamis 20 Sep 2018 15:24Ridha Anantidibaca 430 kaliSemua Kategori

Pemerintah dan panitia kerja (Panja) A Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati target penerimaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada 2019 sebesar Rp103,67 triliun.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :