3 Alasan Banggar DPR RI Loloskan RUU Tax Amnesty3 Alasan Banggar DPR RI Loloskan RUU Tax AmnestySelasa 28 Jun 2016 07:08Administratordibaca 690 kaliSemua Kategori

Panitia Kerja (Panja) dan Tim Perumus (Timus) DPR menyetujui draft Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak (RUU Tax Amnesty) untuk disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna. Ada beberapa hal yang mendasari anggota dewan akhirnya sepakat memberi ampun para pengemplang pajak lewat kebijakan tax amnesty.selengkapnya

 Pemerintah berikan lima fasilitas pajak untuk industri farmasiPemerintah berikan lima fasilitas pajak untuk industri farmasiRabu 7 Okt 2020 11:47Ridha Anantidibaca 432 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberikan lima fasilitas pajak baik barang maupun jasa yang dipergunakan untuk penanganan pandemi virus corona (Covid-19). Kebijakan tersebut berangkat dari kebutuhan atas pengadaan di industri farmasi.selengkapnya

 RUU Tax Amnesty Tinggal Bahas Masa Berlaku dan Tarif TebusanRUU Tax Amnesty Tinggal Bahas Masa Berlaku dan Tarif TebusanJumat 17 Jun 2016 15:06Administratordibaca 1404 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih menaruh harapan besar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) rampung dalam bulan ini. Pembahasan di Panitia Kerja Tax Amnesty sudah hampir rampung dan tinggal menyisakan dua poin utama, yaitu mengenai masa berlaku dan besaran tarif tebusan pengampunan tersebut.selengkapnya

 Mulai Masa Agustus, PKP Wajib Bukti Potong PPh Pasal 23 dan 26Mulai Masa Agustus, PKP Wajib Bukti Potong PPh Pasal 23 dan 26Kamis 18 Jun 2020 11:26Ridha Anantidibaca 442 kaliSemua Kategori

Wajib Pajak (WP) yang berstatus sebagai pengusaha kena pajak (PKP) dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) wajib membuat bukti pemotongan (bukpot) serta menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26.selengkapnya

 Aturan pajak impor terbit, Multistrada Arah Sarana (MASA) tidak akan revisi targetAturan pajak impor terbit, Multistrada Arah Sarana (MASA) tidak akan revisi targetSenin 10 Sep 2018 11:27Ridha Anantidibaca 410 kaliSemua Kategori

Pemerintah resmi menerbitkan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 terhadap 1.147 barang impor. Dalam aturan tersebut khusunya industri ban dikenakan PPh 22 untuk industri ban yang naik dari 2,5% menjadi 7,5%.selengkapnya

 SKK Migas: Investor Tunggu Aturan Pajak Skema Gross SplitSKK Migas: Investor Tunggu Aturan Pajak Skema Gross SplitJumat 8 Des 2017 09:06Ridha Anantidibaca 871 kaliSemua Kategori

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi mengatakan bahwa adanya aturan kontrak bagi hasil gross split tidak lantas membuat investor minyak dan gas (migas) takut untuk berinvestasi di Indonesia.selengkapnya

 Ditjen Pajak tetapkan dalam keadaan kahar untuk Papua dan Papua baratDitjen Pajak tetapkan dalam keadaan kahar untuk Papua dan Papua baratJumat 6 Sep 2019 10:50Ridha Anantidibaca 856 kaliSemua Kategori

Suhubungan dengan situasi keamanan akhir-akhir ini di wilayah provinsi Papua dan provinsi Papua Barat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan keadaan kahar untuk kepentingan perpajakan di kedua provinsi tersebut sejak 21 Agustus-29 September 2019.selengkapnya

 Pemberian Fasilitas Fiskal untuk KK dan PKP2B Dibatasi, Ini Penjelasan PemerintahPemberian Fasilitas Fiskal untuk KK dan PKP2B Dibatasi, Ini Penjelasan PemerintahRabu 21 Ags 2019 09:08Ridha Anantidibaca 694 kaliSemua Kategori

Pemerintah mulai membatasi pemberian fasilitas fiskal atas impor perusahaan batu bara yang masih menggunakan skema kontrak karya (KK) dan perjanjian kerja sama pengusahaan batu bara (PKP2B).selengkapnya

 Korban Gempa Lombok Dapat Keringanan Bayar PajakKorban Gempa Lombok Dapat Keringanan Bayar PajakJumat 24 Ags 2018 14:32Ridha Anantidibaca 375 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memberikan perlakuan khusus kepada seluruh wajib pajak (WP) yang berdomisili di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).selengkapnya

 Operator Jalan Tol akan Dapat Jaminan dan Libur Bayar PajakOperator Jalan Tol akan Dapat Jaminan dan Libur Bayar PajakKamis 29 Mar 2018 14:23Ridha Anantidibaca 970 kaliSemua Kategori

Selain menyiapkan skema penurunan tarif jalan tol, pemerintah juga bakal memberikan insentif kepada operator yang masa konsesinya akan diperpanjang maksimal sampai 50 tahun.selengkapnya

 RUU Tax Amnesty Melangkah ke Paripurna DPR RIRUU Tax Amnesty Melangkah ke Paripurna DPR RISenin 27 Jun 2016 13:50Administratordibaca 1423 kaliSemua Kategori

Setelah tarik ulur dan pembahasan yang alot, akhirnya pemerintah dan DPR RI melewati satu fase penting pengesahan Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak (RUU Tax Amnesty). Panitia Kerja (Panja) dan Tim Perumus menyetujui draft RUU Tax Amnesty dan akan membawanya pada tingkat Rapat Paripurna, besok (28/6/2016) untuk disahkan menjadi UU.selengkapnya

 Laporan SPT Pajak Online Tembus 7 JutaLaporan SPT Pajak Online Tembus 7 JutaKamis 28 Apr 2016 14:32Administratordibaca 2060 kaliSemua Kategori

Perpanjangan masa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2015 secara online atau e-Filing membuahkan hasil. Sampai hari ini, penyerahan e-Filing telah menembus 7 juta SPT, baik dari wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha. "Tercapai target e-Filing 7 juta SPT sampai hari ini. Sudah lewat 7 juta. Itu dari wajib pajak orang pribadi dan badan yangselengkapnya

 Sri Mulyani Perpanjang Pajak Pelat Mobil Dinas, Kok Cuma 1 Tahun?Sri Mulyani Perpanjang Pajak Pelat Mobil Dinas, Kok Cuma 1 Tahun?Rabu 8 Ags 2018 14:30Ridha Anantidibaca 1640 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membayar pajak pelat mobil dinasnya yang telah melewati batas masa berlaku atau bisa dibilang kadaluarsa.selengkapnya

 Sri Mulyani Sebut Robot Juga Bayar Pajak di Masa DepanSri Mulyani Sebut Robot Juga Bayar Pajak di Masa DepanRabu 9 Jan 2019 14:10Ridha Anantidibaca 599 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati membuka peluang di masa depan pemerintah akan mengkaji kebijakan fiskal terkait pengenaan pajak terhadap robot.selengkapnya

 Perpanjangan Insentif Pajak Bisa Bantu Pelaku UsahaPerpanjangan Insentif Pajak Bisa Bantu Pelaku UsahaRabu 19 Ags 2020 14:45Ridha Anantidibaca 589 kaliSemua Kategori

Kebijakan insentif pajak yang dilanjutkan pada tahun 2021 dinilai dapat membantu kalangan dunia usaha yang saat ini sedang kesulitan cash flow. Lebih jauh, kebijakan tersebut diharapkan adil bagi semua wajib pajak yang pada akhirnya membantupemulihan ekonomi.selengkapnya

 DDTC: Perpanjangan insentif pajak efektif perbaiki cashflow dunia usahaDDTC: Perpanjangan insentif pajak efektif perbaiki cashflow dunia usahaSenin 20 Jul 2020 11:48Ridha Anantidibaca 481 kaliSemua Kategori

Danny Darusaalam Tax Center (DDTC) menilai, kebijakan otoritas pajak memperpanjang insentif pajak dapat efektif memperbaiki cashflow dunia usaha.selengkapnya

 Wajib Pajak di Palu dan Donggala Dapat KelonggaranWajib Pajak di Palu dan Donggala Dapat KelonggaranJumat 5 Okt 2018 15:08Ridha Anantidibaca 1059 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan keringanan pembayaran pajak bagi wajib pajak (WP) korban bencana gempa bumi dan tsunami di Palu serta Donggala. Kebijakan ini mengecualikan sanksi perpajakan dan memberikan perpanjangan batas waktu pengajuan keberatan.selengkapnya

 Kemenkeu: Mobil Dinas Sri Mulyani Sudah Bayar PajakKemenkeu: Mobil Dinas Sri Mulyani Sudah Bayar PajakRabu 8 Ags 2018 11:01Ridha Anantidibaca 444 kaliSemua Kategori

Humas Kementerian Keuangan, Nufransa memastikan mobil dinas Menteri Keuangan Sri Mulyani tak menunggak pajak.selengkapnya

 Freeport Ngemplang Pajak Puluhan Tahun, Ini Kata Mantan MenkeuFreeport Ngemplang Pajak Puluhan Tahun, Ini Kata Mantan MenkeuSenin 30 Jul 2018 11:29Ridha Anantidibaca 808 kaliSemua Kategori

PT Freeport Indonesia yang dikuasai oleh Freeport McMoran melakukan pengemplangan pajak selama puluhan tahun sejak beroperasi di tanah air melebihi 50 tahun.selengkapnya

 Tak Perpanjang Tax Amnesty, Menkeu Janji Permudah Isi FormulirTak Perpanjang Tax Amnesty, Menkeu Janji Permudah Isi FormulirJumat 9 Sep 2016 15:00Administratordibaca 2149 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan mempermudah proses administrasi pengampunan pajak. Hanya itu yang ia janjikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, bukan mengubah undang-undang untuk memperpanjang periodesasi program tax amnesty tersebut.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :