Shortfall Tinggi, Inilah Hemat Anggaran ala MenkeuShortfall Tinggi, Inilah Hemat Anggaran ala MenkeuJumat 10 Jun 2016 12:41Administratordibaca 601 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro sadar bahwa penerimaan negara tahun ini bakal seret. Angka shortfall berkisar Rp 150 triliun hingga Rp 180 triliun. Tahun ini, Indonesia benar-benar masuk eranya paceklil. Di mana, penerimaan negara meleset dari target (shortfall), cukup tinggi. Kondisi inilah yang membuat Menkeu Bambang mumet.selengkapnya

 PENERIMAAN PAJAK 2016 BAKAL MENGULANGI KONDISI BURUK 2015PENERIMAAN PAJAK 2016 BAKAL MENGULANGI KONDISI BURUK 2015Selasa 6 Des 2016 10:18Ajeng Widyadibaca 1437 kaliSemua Kategori

Realisasi penerimaan perpajakan yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan di APBN (shortfall) pada tahun 2016 ini, akan berisiko bagi keuangan negara. Kondisi tersebut membuat kondisi keuangan menjadi mengkhawatirkan karena realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir tahun dinilai hanya kurang dari 85 persen dari target di APBN.selengkapnya

 Agar Tak Kena Sanksi, WP Diimbau Ikut Tax Amnesty Periode IIIAgar Tak Kena Sanksi, WP Diimbau Ikut Tax Amnesty Periode IIIRabu 18 Jan 2017 10:55Ajeng Widyadibaca 801 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengimbau wajib pajak (WP) yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar untuk ikut program amnesti pajak periode tiga.selengkapnya

 DJP imbau WP ikut amnesti periode tigaDJP imbau WP ikut amnesti periode tigaRabu 18 Jan 2017 10:06Ajeng Widyadibaca 458 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau kepada Wajib Pajak (WP) yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar untuk ikut program amnesti pajak periode tiga.selengkapnya

 Restitusi pajak mencapai Rp 22 triliun, kualitas SDM Pajak dinilai rendahRestitusi pajak mencapai Rp 22 triliun, kualitas SDM Pajak dinilai rendahRabu 20 Nov 2019 13:48Ridha Anantidibaca 427 kaliSemua Kategori

Otoritas perpajakan dalam beberapa kasus kalah melawan Wajib Pajak (WP) di tingkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Pengadilan Pajak sampai Mahkamah Agung (MA).selengkapnya

 Sengketa Pajak Pengaruhi Kestabilan Ekonomi MakroSengketa Pajak Pengaruhi Kestabilan Ekonomi MakroRabu 21 Mar 2018 11:43Ridha Anantidibaca 671 kaliSemua Kategori

Pemerintah diharapkan serius memperhatikan kasus sengketa pajak yang makin meningkat dalam dua tahun belakangan ini. Pasalnya, wajib pajak sudah mulai patuh.selengkapnya

 UU Pengampunan Pajak Bisa Disahkan MeiUU Pengampunan Pajak Bisa Disahkan MeiSelasa 1 Mar 2016 07:29Administratordibaca 2048 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak yang akan dibahas mulai 6 April mendatang bisa disahkan menjadi UU pada Mei nanti, sesuai target waktu pemerintah. DPR memberikan fokus perhatian pada RUU tax amnesty inisiatif presiden ini, sebagai salah satu solusi mengatasi kurangnya penerimaan negara Rp 200-250 triliun dari target APBN 2016.selengkapnya

 Wapres : Perbaikan TI Pajak Mendesak untuk DirealisasikanWapres : Perbaikan TI Pajak Mendesak untuk DirealisasikanSelasa 24 Mei 2016 15:21Administratordibaca 594 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan persoalan perpajakan yang mendesak untuk diperbaiki saat ini adalah menyangkut perbaikan teknologi informasi (TI), khususnya data pembayar dan penerimaan pajak. "Pajak yang benar dewasa ini tidak lepas dari informasi, data. Oleh karena itu, masalah yang ingin kita atasi adalah peningkatan informasi data pembayar pajak dengan IT yang baik," kata Wapres Jusuf Kselengkapnya

 Bohong Laporkan Tax Amnesty Didenda Dua Kali LipatBohong Laporkan Tax Amnesty Didenda Dua Kali LipatJumat 1 Jul 2016 13:36Administratordibaca 2132 kaliSemua Kategori

Pemerintah mulai mensosialiasaikan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty setelah undang-undangnya disahkan Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa kemarin. Salah satu yang ditekankan pemerintah, para pengusaha yang akan mengikuti program ini mesti melaporkan nilai kekayaannya dengan benar dalam Surat Pemberitahuan (SPT) pajak salah.selengkapnya

 RUU KUP, jalan intensifikasi pajak terbukaRUU KUP, jalan intensifikasi pajak terbukaSenin 11 Des 2017 09:36Ridha Anantidibaca 456 kaliSemua Kategori

Fraksi-fraksi dalam Komisi XI DPR RI tengah melakukan pembahasan soal revisi UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Saat ini, masing-masing fraksi tengah mempersiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).selengkapnya

 PLN Berikan Akses Pajak ke DJPPLN Berikan Akses Pajak ke DJPRabu 19 Des 2018 11:10Ridha Anantidibaca 621 kaliSemua Kategori

PT PLN (Perero) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi perpajakan, dengan mengintegrasikan data perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).selengkapnya

 Karpet merah Omnibus Law Perpajakan untuk pajak dividenKarpet merah Omnibus Law Perpajakan untuk pajak dividenRabu 22 Jan 2020 10:29Ridha Anantidibaca 1171 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian atau Omnibus Law Perpajakan sudah rampung dan segera dibahas di DPR.selengkapnya

 Pasca putusan MK soal kuasa hukum WP, PMK 229 perlu direvisiPasca putusan MK soal kuasa hukum WP, PMK 229 perlu direvisiRabu 2 Mei 2018 12:33Ridha Anantidibaca 668 kaliSemua Kategori

Profesi advokat resmi dapat mendampingi wajib pajak (WP) dalam memberikan bantuan hukum terkait pajak. Hal tersebut seiring terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi no 63/PUU-XV/2017 soal pengujian pasal 32 ayat (3a) UU 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan alias UU KUP.selengkapnya

 Pemerintah Gagal Bujuk Wajib Pajak Tarik Harta ke IndonesiaPemerintah Gagal Bujuk Wajib Pajak Tarik Harta ke IndonesiaJumat 31 Ags 2018 13:52Ridha Anantidibaca 310 kaliSemua Kategori

Meski sudah berlalu lebih dari setahun, pemerintah gagal membujuk wajib pajak yang belum merealisasikan komitmen repatriasi untuk menuntaskan kewajibannya.selengkapnya

 DJP: Pengawasan Kartu Kredit Jangan DikhawatirkanDJP: Pengawasan Kartu Kredit Jangan DikhawatirkanRabu 25 Mei 2016 17:35Administratordibaca 1264 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan pengawasan terhadap Data Kartu Kredit nasabah tidak perlu dikhawatirkan oleh masyarakat sepanjang pelaporan pajaknya sesuai. "Data kartu kredit ini hanya digunakan untuk menguji apakah pelaporan wajib pajak sudah benar. Kalau kita tidak membuka data dari pihak ketiga, kami harus membandingkan dengan data apa,"selengkapnya

 Kemplang Pajak, Mourinho Dihukum Satu Tahun PenjaraKemplang Pajak, Mourinho Dihukum Satu Tahun PenjaraRabu 5 Sep 2018 10:04Ridha Anantidibaca 439 kaliSemua Kategori

Manajer Manchester United Jose Mourinho dijatuhi hukuman satu tahun penjara karena menghindari pajak di Spanyol.selengkapnya

 Amnesti Pajak Menakuti Dan Incar Rakyat Kecil?Amnesti Pajak Menakuti Dan Incar Rakyat Kecil?Ahad 28 Ags 2016 09:11Administratordibaca 1551 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia, Darussalam, mengatakan program pengampunan pajak atau tax amnesty yang sedang gencar dilakukan pemerintah tidak bermaksud untuk mempersulit atau menakuti wajib pajak (WP).selengkapnya

 Begini harapan pengusaha dan konsultan pajak tentang omnibus law perpajakanBegini harapan pengusaha dan konsultan pajak tentang omnibus law perpajakanJumat 6 Des 2019 10:59Ridha Anantidibaca 621 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih merancang undang-undang (UU) sapu jagat perpajakan yang terangkum dalam skema Omnibus Law Perpajakan. Rabu (4/12) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar hearing atau dengar perdapat dari pengusaha dan konsultan pajak.selengkapnya

 Amnesti Pajak Incar ProfesionalAmnesti Pajak Incar ProfesionalSelasa 17 Jan 2017 13:33Ajeng Widyadibaca 557 kaliSemua Kategori

Babak akhir program amnesti pajak sudah di depan mata. Pemerintah terus mencari strategi demi menyukseskan program yang digadang-gadang bisa meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan ini.selengkapnya

 Implementasi RUU fasilitas pajak masih lama, pemerintah butuh strategi jangka pendekImplementasi RUU fasilitas pajak masih lama, pemerintah butuh strategi jangka pendekSelasa 10 Sep 2019 11:05Ridha Anantidibaca 358 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah merancang Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian dalam rangka mendorong daya saing dan meningkatkan iklim investasi dalam negeri.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :