Pemerintah Perlu Beri Keringanan Pajak Bagi Produsen Agar Bisa BerinovasiPemerintah Perlu Beri Keringanan Pajak Bagi Produsen Agar Bisa BerinovasiJumat 3 Jul 2020 10:19Ridha Anantidibaca 360 kaliSemua Kategori

Pemerintah perlu mendukung pertumbuhan inovasi suatu produk dengan eksternalitas negatif yang lebih rendah. Salah satu caranya dengan pengenaan pajak yang lebih rendah untuk produk alternatif yang membawa dampak positif bagi masyarakat.selengkapnya

 Dirjen Otonomi Daerah: Jika pajak rokok dipotong, pemeritah pusat perlu beri insentifDirjen Otonomi Daerah: Jika pajak rokok dipotong, pemeritah pusat perlu beri insentifKamis 20 Sep 2018 10:01Ridha Anantidibaca 486 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Sumarsono mengatakan, daerah perlu mencari sumber lain karena pajak rokok daerah akan dipotong untuk menambal defisit Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Maklum, pemotongan ini akan membuat pendapatan asli daerah (PAD) akan berkurang.selengkapnya

 Bukan Barang Berbahaya, Plastik Tak Perlu Dikenakan CukaiBukan Barang Berbahaya, Plastik Tak Perlu Dikenakan CukaiJumat 10 Ags 2018 11:22Ridha Anantidibaca 649 kaliSemua Kategori

Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) berharap pemerintah membatalkan rencana untuk mengenakan cukai plastik. Sebab, plastik dinilai bukan barang yang berbahaya sehingga perlu dibatasi konsumsinya.selengkapnya

 Artis Tak Perlu Lagi ke Kantor Pajak Daftar Tax AmnestyArtis Tak Perlu Lagi ke Kantor Pajak Daftar Tax AmnestyRabu 24 Ags 2016 13:11Administratordibaca 1814 kaliSemua Kategori

Pemerintah saat ini tengah berencana untuk memberikan kemudahan bagi peserta program pengampunan pajak. Ditargetkan, nantinya peserta program pengampunan pajak tak lagi perlu datang ke Kantor Pajak Pratama (KPP) tempat di mana wajib pajak terdaftar.selengkapnya

 Pengamat: RUU Tax Amnesty Perlu DiperjelasPengamat: RUU Tax Amnesty Perlu DiperjelasSenin 13 Jun 2016 08:34Administratordibaca 884 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-undang Pengampunan pajak (Tax Amnesty) perlu untuk diundangkan secara nasional karena akan mendongkrak perekonomian dalam negeri. Selain itu juga akan banyak sekali uang yang masuk dari luar negeri milik warga Indonesia dan akan diinvestasikan di dalam negeri. Praktisi pajak, Yustinus Prastowo mengatakan rancangan undang-undang pengampunan pajak (tax amnesty) yang diidam-idamkanselengkapnya

 Wiranto: Bayarlah Pajak Tanpa Dikejar-Kejar, Perlu Ada KesadaranWiranto: Bayarlah Pajak Tanpa Dikejar-Kejar, Perlu Ada KesadaranSelasa 31 Mei 2016 14:06Administratordibaca 593 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengajak masyarakat untuk taat membayar pajak, guna mendorong upaya pemerintah dalam menciptakan kemandirian ekonomi. "Banyak pakar bilang, kemajuan suaru negara akan sangat ditentukan dengan kedasaran warga negaranya membayar pajak tanpa dikejar-kejar, jadi perlu ada kesadaran pribadi," kata Wiranto, Jakarta, Senin (30/5/2016).selengkapnya

 Kapolri: Tak Perlu Ikut Tax Amnesty jika Sudah Bayar PajakKapolri: Tak Perlu Ikut Tax Amnesty jika Sudah Bayar PajakSabtu 1 Okt 2016 06:29Administratordibaca 1009 kaliSemua Kategori

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan banyak anggotanya yang sudah membayar pajak. Sehingga, tidak perlu lagi untuk mengikuti program tax amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

 Ada Tax Amnesty, Penyidik Pajak tak Perlu Beri SKPAda Tax Amnesty, Penyidik Pajak tak Perlu Beri SKPJumat 11 Mar 2016 06:17Administratordibaca 3093 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempercepat pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tax amnesty. Sebab, semakin cepat tax amnesty rampung, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak perlu menggenjot pemeriksaan wajib pajak. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro bilang, telah memerintahkan ribuan penyidik dan pemeriksa di DJP untuk memburu wajib pajak nakal.selengkapnya

 Wajib Pajak Sangat Antusias, Tax Amnesty Perlu DiperpanjangWajib Pajak Sangat Antusias, Tax Amnesty Perlu DiperpanjangKamis 22 Sep 2016 12:15Administratordibaca 733 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo berpendapat, antusiasme wajib pajak (WP) yang ingin berpartisipasi dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty yang sangat tinggi sehingga menjadi alasan amnesti pajak periode pertama perlu diperpanjang.selengkapnya

 Analis: Tak Perlu Khawatir Gugatan UU Tax Amnesty di MKAnalis: Tak Perlu Khawatir Gugatan UU Tax Amnesty di MKSenin 18 Jul 2016 12:47Administratordibaca 1137 kaliSemua Kategori

Analis First Asia Capital David Sutyanto mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir Undang-undang (UU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, proses hukum tersebut akan berlangsung lamselengkapnya

 Singapura Gerah Ada Tax Amnesty, Indonesia Tak Perlu RisauSingapura Gerah Ada Tax Amnesty, Indonesia Tak Perlu RisauSelasa 26 Jul 2016 09:45Administratordibaca 1002 kaliSemua Kategori

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan, Singapura yang gerah dengan adanya kebijakan tax amnesty tak perlu membuat Indonesia risau. Apalagi jika pemerintah mampu menjalankan kebijakan ini dengan konsisten.selengkapnya

 Penurunan pertumbuhan penerimaan pajak perlu diwaspadaiPenurunan pertumbuhan penerimaan pajak perlu diwaspadaiJumat 22 Mar 2019 10:31Ridha Anantidibaca 252 kaliSemua Kategori

Pertumbuhan penerimaan pajak hingga Februari lebih lambat dibandingkan tahun lalu perlu dijadikan sebagai peringatan dan kewaspadaan. Penerimaan pajak hingga Februari 2019 sebesar Rp 160,84 triliun tumbuh 4,66%, sementara pertumbuhan pajak di tahun sebelumnya mencapai 13,71%.selengkapnya

 Penurunan pertumbuhan penerimaan pajak perlu diwaspadaiPenurunan pertumbuhan penerimaan pajak perlu diwaspadaiKamis 21 Mar 2019 13:58Ridha Anantidibaca 39 kaliSemua Kategori

Pertumbuhan penerimaan pajak hingga Februari lebih lambat dibandingkan tahun lalu perlu dijadikan sebagai peringatan dan kewaspadaan.selengkapnya

 Sri Mulyani : Nelayan, Petani, dan Pensiunan Tak Perlu Ikut Tax AmnestySri Mulyani : Nelayan, Petani, dan Pensiunan Tak Perlu Ikut Tax AmnestyRabu 31 Ags 2016 08:25Administratordibaca 1138 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan petani, nelayan, pensiunan yang hanya berpenghasilan Rp3,5 juta-4 juta dan masuk kategori pendapatan tidak kena pajak, diizinkan tidak perlu mengikuti kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty.selengkapnya

 Pemerintah Dinilai Perlu Naikkan Cukai Rokok Secara DrastisPemerintah Dinilai Perlu Naikkan Cukai Rokok Secara DrastisSelasa 13 Nov 2018 10:25Ridha Anantidibaca 348 kaliSemua Kategori

Ketua Indonesian Health Economic Asssociation (Inhea) atau Asosiasi Ekonomi Kesehatan Indonesia, Prof Hasbullah Thabrany mengatakan, pemerintah perlu menaikkan cukai rokok secara drastis. Hal itu, kata dia, mampu mengefektifkan penurunan prevelansi perokok di Indonesia.selengkapnya

 Kejar Pajak, Pemerintah Perlu Pakai Pendekatan Tekanan SosialKejar Pajak, Pemerintah Perlu Pakai Pendekatan Tekanan SosialSelasa 9 Okt 2018 15:22Ridha Anantidibaca 396 kaliSemua Kategori

Pemerintah dinilai perlu menggunakan pendekatan tekanan sosial guna membuat masyarakat patuh membayar pajak. Langkah ini dianggap lebih efektif ketimbang pemaksaan kepatuhan pajak oleh otoritas.selengkapnya

 Masyarakat Kecil tak Perlu Ikut Amnesti PajakMasyarakat Kecil tak Perlu Ikut Amnesti PajakSelasa 30 Ags 2016 21:06Administratordibaca 1310 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak menepis isu yang beredar bahwa amnesti pajak salah sasaran, terlebih menyasar masyarakat kecil. Ditegaskan, masyarakat yang berpenghasilan rendah atau di bawah Rp 4,5 juta per bulan tidak perlu mengikuti amnesti pajak.selengkapnya

 Jaga Industri Hasil Tembakau, Revisi PP No.109/2012 Perlu Kajian MendalamJaga Industri Hasil Tembakau, Revisi PP No.109/2012 Perlu Kajian MendalamJumat 22 Nov 2019 15:49Ridha Anantidibaca 540 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian menilai rencana revisi Peraturan Pemerintah No.109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan perlu dikaji lebih dalam agar tidak menimbulkan problem bagi industri hasil tembakau.selengkapnya

 Pemerintah dan DPR Sepakat RI Perlu Tax AmnestyPemerintah dan DPR Sepakat RI Perlu Tax AmnestyJumat 24 Jun 2016 07:13Administratordibaca 650 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan DPR telah setuju Indonesia perlu kembali mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). ‎Dengan persetujuan ini diharapkan memperlancar jalan menuju pengesahan Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak.selengkapnya

 KOMPLEKSITAS ATURAN PERPAJAKAN: IKM Perlu Insentif Agar Bisa BertahanKOMPLEKSITAS ATURAN PERPAJAKAN: IKM Perlu Insentif Agar Bisa BertahanSelasa 6 Mar 2018 09:41Ridha Anantidibaca 1303 kaliSemua Kategori

Selain mengejar kepatuhan wajib pajak (WP) dengan implementasi beberapa regulasi yang diterbitkan akhir-akhir ini, pemerintah perlu memikirkan insentif bagi pelaku usaha khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM). Insentif itu diperlukan supaya mereka bisa bertahan dari regulasi perpajakan yang makin kompleks.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :