Warga Jambi Diminta Hindari Jasa Calo Saat Pemutihan PajakWarga Jambi Diminta Hindari Jasa Calo Saat Pemutihan PajakJumat 19 Jan 2018 13:32Ridha Anantidibaca 496 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Jambi, Agus Pirngadi minta masyarakat untuk tidak menggunakan jasa calo dalam pengurusan pemutihan pajak yang digelar provinsi itu.selengkapnya

 Ditjen Pajak mengaku belum tahu rencana perluasan ekspor jasa PPN 0%Ditjen Pajak mengaku belum tahu rencana perluasan ekspor jasa PPN 0%Senin 1 Okt 2018 10:39Ridha Anantidibaca 1252 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan memperluas sektor ekspor jasa yang diberlakukan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 0%. Namun rencana ini sepertinya belum dikoordinasikan kepada beberapa direktorat di bawah Kemkeu.selengkapnya

 Perluasan Pembebasan Pajak Ekspor Bisa Atasi Defisit Neraca Jasa?Perluasan Pembebasan Pajak Ekspor Bisa Atasi Defisit Neraca Jasa?Senin 8 Apr 2019 11:02Ridha Anantidibaca 662 kaliSemua Kategori

Pemerintah memperluas jenis ekspor jasa kena pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dengan tarif 0%. Relaksasi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.010/2019 yang berlaku pada 29 Maret 2019.selengkapnya

 Kemenkeu akan pungut pajak jasa pendidikan, ini kriteria sekolah yang kena PPN 7%Kemenkeu akan pungut pajak jasa pendidikan, ini kriteria sekolah yang kena PPN 7%Senin 13 Sep 2021 09:55Ridha Anantidibaca 1524 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah mengajukan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap jasa pendidikan sebesar 7%. Dengan demikian, maka jasa pendidikan tak lagi dikecualikan dalam lingkup non Jasa Kena Pajak (JKP).selengkapnya

 Pemerintah akan hapus PPN penyerahan jasa kena pajak alat angkutan udaraPemerintah akan hapus PPN penyerahan jasa kena pajak alat angkutan udaraSelasa 13 Nov 2018 10:15Ridha Anantidibaca 464 kaliSemua Kategori

Demi menekan defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD), pemerintah tengah merancang kebijakan terbaru yakni insentif pajak untuk mendorong industri jasa angkutan udara nasional.selengkapnya

 Kabar Baik bagi Eksportir! Sri Mulyani Bebaskan Tarif Jasa Surat Keterangan AsalKabar Baik bagi Eksportir! Sri Mulyani Bebaskan Tarif Jasa Surat Keterangan AsalKamis 1 Okt 2020 14:01Ridha Anantidibaca 516 kaliSemua Kategori

Pemerintah membebaskan tarif jasa penerbitan surat keterangan asal (SKA) yang berlaku di Kementerian Perdagangan (Kemendag).selengkapnya

 Pengamat: Insentif PPN jasa kena pajak alat angkutan udara akan dongkrak daya saingPengamat: Insentif PPN jasa kena pajak alat angkutan udara akan dongkrak daya saingSelasa 13 Nov 2018 10:18Ridha Anantidibaca 374 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menambah insentif pajak, kali ini demi mendorong industri jasa angkutan udara nasional. Seperti yang diketahui, selama ini sektor jasa transportasi menjadi salah satu penyumbang defisit neraca perdagangan jasa, maupun defisit neraca transaksi berjalan (CAD) secara keseluruhan. Kebijakan insentif ini diharapkan menjadi salah satu obat untuk menurunkan defisit di tahun-tahunselengkapnya

 Dukung Industri Dalam Negeri, Bea Cukai Bogor Adakan`Coffee Morning`  bersama Para Pengusaha di Bidang CukaiDukung Industri Dalam Negeri, Bea Cukai Bogor Adakan`Coffee Morning` bersama Para Pengusaha di Bidang CukaiJumat 11 Okt 2019 13:19Ridha Anantidibaca 484 kaliSemua Kategori

Dalam rangka memberikan pelayanan dan dukungan kepada pengguna jasa, Bea Cukai Bogor adakan ‘Coffee Morning’ pada Selasa (01/10) lalu.selengkapnya

 Google, Amazon, Netflix dan Spotify pungut pajak digital di Indonesia mulai AgustusGoogle, Amazon, Netflix dan Spotify pungut pajak digital di Indonesia mulai AgustusRabu 8 Jul 2020 13:56Ridha Anantidibaca 368 kaliSemua Kategori

Konsumen pengguna barang dan jasa digital musti bersiap-siap naik harga. Sebentar lagi tagihan Anda bisa lebih mahal 10%.selengkapnya

 Luncurkan e-KITE Ini, Ini Harapan Bea CukaiLuncurkan e-KITE Ini, Ini Harapan Bea CukaiSelasa 19 Feb 2019 10:01Ridha Anantidibaca 217 kaliSemua Kategori

Ditjen Bea Cukai mengembangkan aplikasi elektronik Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) atau e-KITE untuk memfasilitasi pelayanan hak dan kewajiban bagi pengguna jasa secara online.selengkapnya

 Bea Cukai Pasuruan Tetapkan 6 Perusahaan Penerima Kawasan Berikat MandiriBea Cukai Pasuruan Tetapkan 6 Perusahaan Penerima Kawasan Berikat MandiriSelasa 24 Sep 2019 09:01Ridha Anantidibaca 894 kaliSemua Kategori

Untuk semakin memberikan kemudahan kepada para pengguna jasa dan menjaga kelancaran arus barang, Bea Cukai membuat terobosan baru dengan meluncurkan kawasan berikat mandiri (KB Mandiri).selengkapnya

 Berikan Pelayanan Baik, Bea Cukai Yogyakarta Terima Penghargaan dari Perusahaan PLBBerikan Pelayanan Baik, Bea Cukai Yogyakarta Terima Penghargaan dari Perusahaan PLBRabu 21 Ags 2019 09:21Ridha Anantidibaca 751 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Yogyakarta raih penghargaan atas pelayanan dan inisiatifnya dalam membantu pengembangan usaha para pengguna jasa (stakeholder) yang berada di bawah pengawasan Bea Cukai Yogyakarta.selengkapnya

 Ditjen Bea Cukai luncurkan aplikasi kemudahan impor tujuan ekspor atau e-KITEDitjen Bea Cukai luncurkan aplikasi kemudahan impor tujuan ekspor atau e-KITESenin 18 Feb 2019 15:04Ridha Anantidibaca 653 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemkeu) mulai mengembangkan aplikasi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dengan meluncurkan e-KITE. Lewat e-KITE, pengguna jasa akan bisa menikmati layanan hak dan kewajiban KITE secara online.selengkapnya

 Ditjen Bea Cukai lakukan rebranding kawasan berikatDitjen Bea Cukai lakukan rebranding kawasan berikatRabu 28 Nov 2018 10:15Ridha Anantidibaca 599 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) baru saja menerbitkan aturan baru tentang kawasan berikat. Rebranding Kawasan Berikat ini memiliki perubahan fundamental di mana bertujuan untuk memberikan kepastian dan kemudahan kepada para pengguna jasa.selengkapnya

 Bank Mandiri Layani Transaksi PNBP KemenhubBank Mandiri Layani Transaksi PNBP KemenhubSenin 23 Jan 2017 13:15Ajeng Widyadibaca 916 kaliSemua Kategori

Bank Mandiri menyediakan layanan perbankan untuk memudahkan transaksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Perhubungan. Layanan ini dapat mempercepat transaksi pembayaran bagi pengguna jasa di lingkup Kementerian Perhubungan.selengkapnya

 Dirjen Pajak Incar 80 Juta Konsumen Transaksi OnlineDirjen Pajak Incar 80 Juta Konsumen Transaksi OnlineRabu 16 Mar 2016 08:35Administratordibaca 1093 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan fokus pada transaksi online atau e-commerce. Pasalnya, sudah ada 80 juta pengguna dari transaksi online yang dapat dikenakan sebagai objek pajak. "Pengguna saja sudah 80 juta pengguna, sekarang sama seperti jual lagu atau bikin animasi jual langsung, jadi enggak langsung trading di situ. kalau transaksi itu masuk ke Kominfo, DJP kan enggak tahu, izinselengkapnya

 Pemerintah Tanggapi Rencana Pengenaan Pajak Google AdsPemerintah Tanggapi Rencana Pengenaan Pajak Google AdsSelasa 3 Sep 2019 10:43Ridha Anantidibaca 366 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyambut baik rencana PT Google Indonesia menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen terhadap pengguna jasa layanan Google Ads. Layanan ini memungkinkan perusahaan menampilkan iklan singkat, penawaran layanan, daftar produk melalui platform online.selengkapnya

 Bea Cukai Tuai Apresiasi karena Dinilai Melayani Sepenuh HatiBea Cukai Tuai Apresiasi karena Dinilai Melayani Sepenuh HatiSelasa 18 Mei 2021 14:59Ridha Anantidibaca 264 kaliSemua Kategori

Bekerja dengan sepenuh hati melayani negeri, Bea Cukai mendapatkan apresiasi dari beberapa instansi serta pengguna jasa yang merasakan kehadiran Bea Cukai dalam menjaga Indonesia. Bea Cukai Tarakan serta Bea Cukai Surakarta menjadi kantor yang mendapatkan apresiasi tersebut.selengkapnya

 Jokowi Tantang Netizen yang Hobi `Nyinyir` di Media SosialJokowi Tantang Netizen yang Hobi `Nyinyir` di Media SosialSenin 4 Jul 2016 13:27Administratordibaca 958 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo menyinggung sejumlah pengguna media sosial (medsos), yang selalu tidak percaya bahwa pemerintah sedang menggalakkan pembangunan. Jokowi mengaku, banyak pengguna medsos yang mencibirnya terkait pembangunan yang digembar-gemborkan hanya janji-janji saja.selengkapnya

 Pemerintah Umumkan Road Map dan Insentif bagi E-CommercePemerintah Umumkan Road Map dan Insentif bagi E-CommerceJumat 11 Nov 2016 08:06Administratordibaca 571 kaliSemua Kategori

Pemerintah memiliki visi untuk menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kapasitas digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara pada 2020. Indonesia adalah salah satu pengguna internet terbesar di dunia, mencapai 93,4 juta orang dan pengguna telepon pintar (smartphone) mencapai 71 juta orang.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :