Pengamat pajak sebut ada empat kebocoran penyebab rasio pajak rendahPengamat pajak sebut ada empat kebocoran penyebab rasio pajak rendahJumat 5 Apr 2019 11:03Ridha Anantidibaca 529 kaliSemua Kategori

Tahun ini penerimaan pajak ditargetkan mencapai Rp 1.577,6 triliun. Untuk mencapai target tersebut, pengamat pajak DDTC Darussalam melihat pemerintah perlu upaya untuk menutup empat kebocoran penyebab tax ratio dan tax effort rendah.selengkapnya

 Pengamat Sebut Deklarasi Aset Jadi Kelemahan Tax AmnestyPengamat Sebut Deklarasi Aset Jadi Kelemahan Tax AmnestyAhad 24 Jul 2016 14:58Administratordibaca 1398 kaliSemua Kategori

Istilah deklarasi aset atau kekayaan wajib pajak (WP) menurut Pengamat Ekonomi Yanuar Rizki menjadi kelemahan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak. Menurutnya hal tersebut membuat seolah-olah ada koma dalam penerapan Undang-undang (UU) tax amnesty tersebut.selengkapnya

 Pengamat: Ada Celah Bankir Dunia Manfaatkan Tax AmnestyPengamat: Ada Celah Bankir Dunia Manfaatkan Tax AmnestyAhad 24 Jul 2016 10:31Administratordibaca 688 kaliSemua Kategori

Kehadiran kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) dinilai tak hanya berdampak baik, tapi juga bisa berefek buruk bagi negara. Dampak buruk tersebut, antara lain bisa membuka celah bagi para bankir maupun otoritas negara lain untuk tetap mempertahankan uang warga Indonesia disimpan di luar negeri. Hal itu dikemukakan pengamat ekonomi Yanuar Rizki dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Sabtu, 23selengkapnya

 Pengamat: Ekonomi digital sebabkan rasio pajak Indonesia rendahPengamat: Ekonomi digital sebabkan rasio pajak Indonesia rendahJumat 5 Apr 2019 11:01Ridha Anantidibaca 433 kaliSemua Kategori

Tax ratio alias rasio pajak Indonesia 2018 hanya dikisaran 11,5% masih terhitung rendah bila dibandingkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang ditetapkan 16%.selengkapnya

 PAKET KEBIJAKAN EKONOMI XIV: Pengamat Menduga Berisi Tarif Pajak E-CommercePAKET KEBIJAKAN EKONOMI XIV: Pengamat Menduga Berisi Tarif Pajak E-CommerceSenin 24 Okt 2016 17:22Administratordibaca 1141 kaliSemua Kategori

Pemerintah diperkirakan akan meluncurkan aturan tarif pajak terkait e-commerce atau perdagangan elektronik.selengkapnya

 Pengamat : Efek Insentif Pajak Properti Belum Bisa DiukurPengamat : Efek Insentif Pajak Properti Belum Bisa DiukurKamis 27 Jun 2019 10:05Ridha Anantidibaca 370 kaliSemua Kategori

Baru saja pemerintah kembali merilis aturan baru tentang penurunan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Penjualan Barang Mewah dari 5% menjadi 1% lewat PMK No.92/PMK.03/2019. Menurut pengamat, dampaknya pada sektor properti mewah masih belum terukur.selengkapnya

 Pengamat Perpajakan AS: Rasio Pajak RI Masih MumpuniPengamat Perpajakan AS: Rasio Pajak RI Masih MumpuniSelasa 9 Okt 2018 15:26Ridha Anantidibaca 281 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan AS dari International Tax and Investment Center (ITIC) Daniel Witt menilai rasio pajak Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang sebesar 10,7 persen pada tahun lalu masih mumpuni. Meskipun rendah, bukan berarti reformasi fiskal yang dilakukan Pemerintah Indonesia ada di jalur yang salah.selengkapnya

 Pengamat nilai pertumbuhan pajak positif tapi belum kuatPengamat nilai pertumbuhan pajak positif tapi belum kuatKamis 4 Jan 2018 14:30Ridha Anantidibaca 312 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pertumbuhan realisasi penerimaan pajak menunjukkan tren positif namun belum cukup kuat untuk menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.selengkapnya

 Pengamat: Pertaruhan Jokowi di RepatriasiPengamat: Pertaruhan Jokowi di RepatriasiKamis 26 Mei 2016 19:32Administratordibaca 723 kaliSemua Kategori

Repatriasi menjadi tolak ukur keberhasilan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Yang berguna untuk membiayai pembangunan serta basis data pajak baru. Pengamat Pajak dari Universitas Indonesia Darussalam dan Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo di Jakarta, Kamis (26/5/2016), berpendapat bahwa RUU tax amnesty harus mampu mendorong pemilik dana diselengkapnya

 Tarif Cukai Harus Segera DisederhanakanTarif Cukai Harus Segera DisederhanakanKamis 5 Jul 2018 14:33Ridha Anantidibaca 568 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah mempercepat penyederhanaan penggolongan tarif cukai rokok menjadi lima lapis pada 2019 mendatang. Dengan percepatan tersebut diharapkan semakin menciptakan keadilan di industri rokok nasional.selengkapnya

 Penyederhanaan Tarif Cukai Rokok Harus DipercepatPenyederhanaan Tarif Cukai Rokok Harus DipercepatKamis 5 Jul 2018 11:09Ridha Anantidibaca 347 kaliSemua Kategori

Pemerintah diimbau dapat mempercepat penyederhanaan layer tarif cukai menjadi lima layer pada 2019 sehingga bisa menciptakan keadilan di industri rokok nasional.selengkapnya

 Ditjen Pajak belum siap menerapkan wajib lapor data kartu kreditDitjen Pajak belum siap menerapkan wajib lapor data kartu kreditRabu 14 Feb 2018 14:38Ridha Anantidibaca 720 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak belum siap menerapkan aturan wajib lapor data nasabah kartu kredit. Ditjen Pajak, misalnya, membuka kemungkinan untuk mengubah batasan transaksi Rp 1 miliar per tahun per kartu kredit yang wajib dilaporkan ke Ditjen Pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak belum siap terapkan wajib lapor data kartu kreditDitjen Pajak belum siap terapkan wajib lapor data kartu kreditRabu 14 Feb 2018 14:35Ridha Anantidibaca 446 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak belum siap menerapkan aturan wajib lapor data nasabah kartu kredit. Ditjen Pajak, misalnya, membuka kemungkinan untuk mengubah batasan transaksi Rp 1 miliar per tahun per kartu kredit yang wajib dilaporkan ke Ditjen Pajak.selengkapnya

 Pengamat UPH: Beleid pajak e-commerce perlu kaji ulang mengenai tarif dan teknisnyaPengamat UPH: Beleid pajak e-commerce perlu kaji ulang mengenai tarif dan teknisnyaSenin 14 Jan 2019 09:47Ridha Anantidibaca 346 kaliSemua Kategori

Pengamat pajak Universitas Pelita Harapan (UPH) Ronny Boko menilai beleid yang dikeluarkan pemerintah terkait e-commerce pekan lalu belum matang.selengkapnya

 Pengamat: Potensi penerimaan pajak UKM belum dioptimalkanPengamat: Potensi penerimaan pajak UKM belum dioptimalkanJumat 11 Jan 2019 10:26Ridha Anantidibaca 603 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai potensi penerimaan pajak Usaha Kecil dan Menengah (UKM) belum dioptimalkan oleh otoritas pajak.selengkapnya

 Pengamat: Target realisasi pajak 95% dari target APBN tak realistisPengamat: Target realisasi pajak 95% dari target APBN tak realistisSenin 12 Nov 2018 10:18Ridha Anantidibaca 474 kaliSemua Kategori

Ronny Boko, pengamat pajak Universitas Pelita Harapan (UPH), mengatakan target realisasi penerimaan pajak sebesar 95% dari target APBN 2018 hingga akhir 2018 tak realistis. Pasalnya, banyak usaha yang dilakukan pemerintah untuk tingkatkan sektor pajak, namun penerimaan hingga Oktober 2018 baru 71,32%.selengkapnya

 Pengamat: Pertukaran Informasi akan berdampak positif bagi penerimaan pajakPengamat: Pertukaran Informasi akan berdampak positif bagi penerimaan pajakJumat 5 Okt 2018 09:53Ridha Anantidibaca 357 kaliSemua Kategori

Pengamat Perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji mengatakan adanya pertukaran data pajak otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) akan secara otomatis berdampak positif bagi penerimaan pajak.selengkapnya

 Pengamat: Perpres Pajak Rokok Tepat untuk Jangka PendekPengamat: Perpres Pajak Rokok Tepat untuk Jangka PendekSenin 24 Sep 2018 11:24Ridha Anantidibaca 512 kaliSemua Kategori

Pengamat kebijakan fiskal Yustinus Prastowo menilai penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemanfaatan Penerimaan Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok tepat untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan dalam jangka pendek. "Ini ide yang win win, karena mengatasi masalah jangka pendek dan tidak menambah beban industri," ujar Yustinus dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (21/9).selengkapnya

 Pengamat: Transaksi e-commerce harus kena pajakPengamat: Transaksi e-commerce harus kena pajakRabu 27 Des 2017 09:20Ridha Anantidibaca 557 kaliSemua Kategori

Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center Darussalam menegaskan transaksi e-commerce harus kena pajak. Sebagaimana berlaku pada transaksi konvensional.selengkapnya

 Pengamat: Amnesti Pajak Tingkatkan Kepatuhan Jangka PanjangPengamat: Amnesti Pajak Tingkatkan Kepatuhan Jangka PanjangAhad 28 Ags 2016 10:53Administratordibaca 1682 kaliSemua Kategori

Pengamat sekaligus Managing Partner Danny Darussalam Tax Center Darussalam mengatakan program amnesti pajak yang dicanangkan pemerintah pusat bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan jangka panjang para wajib pajak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :