Dongkrak Penerimaan PajakDongkrak Penerimaan PajakKamis 17 Mei 2018 14:08Ridha Anantidibaca 387 kaliSemua Kategori

Untuk menghindari ketergantungan terhadap utang luar negeri, pemerintah disarankan menggenjot penerimaan pajak.selengkapnya

 Jusuf Kalla: Begitu Sayangnya Pemerintah kepada PengusahaJusuf Kalla: Begitu Sayangnya Pemerintah kepada PengusahaRabu 29 Jun 2016 14:31Administratordibaca 1142 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyadari peran penting pengusaha terhadap perekonomian dalam negeri. Oleh karena itu, menurut Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, pemerintah sangat sayang terhadap pengusaha.selengkapnya

 Dampak Penaikan Tarif PPh Impor terhadap Penurunan Defisit Transaksi Berjalan hanya KecilDampak Penaikan Tarif PPh Impor terhadap Penurunan Defisit Transaksi Berjalan hanya KecilJumat 7 Sep 2018 08:57Ridha Anantidibaca 564 kaliSemua Kategori

Upaya pemerintah mengendalikan impor dengan menaikan tarif PPh impor maupun pengawasan terhadap impor barang kiriman e-commerce seharusnya bisa menurunkan defisit transaksi berjalan, meskipun tidak banyak.selengkapnya

 Menindak Perusahaan Asing `Nakal`Menindak Perusahaan Asing `Nakal`Kamis 26 Mei 2016 17:07Administratordibaca 3592 kaliSemua Kategori

Usai kasus Panama Papers mencuat, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) makin gencar melakukan pendataan para wajib pajak. Kendati sebelumnya, DJP sudah bertindak cukup keras terhadap para wajib pajak yang “nakal”. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, meminta DJP menindak tegas perusahaan atau wajib pajak kategori penanaman modalselengkapnya

 DPR minta pemerintah kaji potensi barang kena cukai lainnyaDPR minta pemerintah kaji potensi barang kena cukai lainnyaKamis 4 Jul 2019 10:02Ridha Anantidibaca 282 kaliSemua Kategori

Pengesahan kebijakan pengenaan cukai pada kantong plastik kembali terganjal di tingkat legislatif. Pasalnya, anggota dewan masih ingin melakukan pendalaman terhadap usulan skema dan rencana kebijakan cukai kantong plastik tersebut lebih lanjut.selengkapnya

 Jika Tak Amnesty Gagal, Anggaran Dipangkas LagiJika Tak Amnesty Gagal, Anggaran Dipangkas LagiSabtu 23 Jul 2016 10:01Administratordibaca 1071 kaliSemua Kategori

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 terancam melebar lebih dari 3% terhadap PDB. Hal itu terjadi jika program pengampunan pajak alias tax amnesty gagal.selengkapnya

 Pemerintah Peringatkan Rencana Gugatan UU Tax AmnestyPemerintah Peringatkan Rencana Gugatan UU Tax AmnestySelasa 12 Jul 2016 13:12Administratordibaca 741 kaliSemua Kategori

Pemerintah belum bersikap terhadap rencana gugatan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang akan dilayangkan Yayasan Satu Keadilan dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) ke Mahkamah Konstitusi. Namun, pemerintah memperingatkan bahwa beleid itu bertujuan untuk kepentingan negara.selengkapnya

 Pajak Progresif Mentok, GIMNI: Prancis Masih Akan Cari Cara LainPajak Progresif Mentok, GIMNI: Prancis Masih Akan Cari Cara LainRabu 22 Jun 2016 09:37Administratordibaca 812 kaliSemua Kategori

Kendati pemerintah Prancis sudah menghapus poin pajak progresif terhadap CPO dalam RUU Biodiversitas mereka, pelaku industri menilai negara itu masih akan menempuh jalan lain untuk menghambat CPO masuk ke pasar domestiknya. Namun demikian, para pelaku usaha di sektor kelapa sawit meyakini bukan perkara mudah bagi pemerintah dan parlemen Prancis untuk menerapkan instrumen kebijakan bersifatselengkapnya

 `Bebas Pajak Bagi Pengetahuan tak Akan Rugikan Pemerintah``Bebas Pajak Bagi Pengetahuan tak Akan Rugikan Pemerintah`Kamis 15 Ags 2019 10:03Ridha Anantidibaca 350 kaliSemua Kategori

Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, bebas pajak bagi pengetahuan (No Tax for Knowledge) untuk industri perusahaan media cetak merupakan insentif yang tepat apabila diberlakukan. Sebab, Indonesia masih membutuhkan dorongan untuk meningkatkan literasi masyarakat, termasuk melalui koran.selengkapnya

 Pemerintah Bidik Penerimaan Rp 50 Triliun dari Pemeriksaan PajakPemerintah Bidik Penerimaan Rp 50 Triliun dari Pemeriksaan PajakSelasa 21 Jun 2016 07:37Administratordibaca 925 kaliSemua Kategori

Upaya meningkatakan pemasukan negara terus digenjot pemerintah. Satu di antaranya, Direktorat Jenderal Pajak memaksimalkan penerimaan dari pemeriksan dan penagihan terhadap pembayar pajak. Targetnya, tahun ini terkumpul Rp 50 triliun. Hingga Juni, penerimaan dari pemeriksaan pajak mencapai Rp 12 triliun.selengkapnya

 Tekan defisit hingga 3%, Sri Mulyani lakukan reformasi kebijakan & administrasi pajakTekan defisit hingga 3%, Sri Mulyani lakukan reformasi kebijakan & administrasi pajakKamis 19 Ags 2021 09:05Ridha Anantidibaca 391 kaliSemua Kategori

Pemerintah optimistis defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2023 bisa ditekan hingga 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Untuk itu, penerimaan negara bakal digenjot dengan melakukan berbagai reformasi perpajakanselengkapnya

 Pemungutan Pajak Digital Perusahaan Asing Dinilai Setengah-SetengahPemungutan Pajak Digital Perusahaan Asing Dinilai Setengah-SetengahRabu 1 Jul 2020 14:51Ridha Anantidibaca 288 kaliSemua Kategori

Pemungutan pajak digital oleh pemerintah terhadap perusahaan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) dinilai masih setengah-setengah.selengkapnya

 Simplifikasi Tarif Cukai Rokok Akan Berdampak Serius ke Industri KecilSimplifikasi Tarif Cukai Rokok Akan Berdampak Serius ke Industri KecilSenin 26 Ags 2019 09:57Ridha Anantidibaca 473 kaliSemua Kategori

Pemerintah diminta untuk mengkaji kembali terkait rencana kebijakan penyederhanaan (simplifikasi) tarif cukai rokok. Pasalnya, apabila diterapkan kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap petani penghasil tembakau dan industri hasil tembakau (IHT) tingkat menengah dan kecil.selengkapnya

 Pemerintah Diminta Cari Alternatif Penerimaan Cukai Selain RokokPemerintah Diminta Cari Alternatif Penerimaan Cukai Selain RokokSenin 26 Mar 2018 12:26Ridha Anantidibaca 794 kaliSemua Kategori

Pengamat Perpajakan dari Center Indonesia for Taxation Analysis (CITA) meminta pemerintah untuk mencari alternatif lain dalam menggenjot penerimaan cukai, selain dari hasil tembakau atau rokok. Pasalnya, ketergantungan terhadap cukai hasil tembakau (CHT) dinilai telah memberikan tekanan terhadap industri hasi tembakau (IHT) di dalam negeri.selengkapnya

 Infrastruktur MenantiInfrastruktur MenantiKamis 26 Jan 2017 13:28Ajeng Widyadibaca 618 kaliSemua Kategori

Memasuki babak terakhir amnesti pajak, harapan agar dana warga negara Indonesia yang masih diparkir di luar negeri masuk ke dalam negeri terlihat semakin tipis. Selain dinamika politik, pemilik dana masih berpikir ulang untuk investasi ke sektor riil yang ditawarkan pemerintah.selengkapnya

 Menkeu: Penerimaan Pajak Cukup AmbisiusMenkeu: Penerimaan Pajak Cukup AmbisiusSabtu 29 Okt 2016 11:15Administratordibaca 612 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan rasio utang pemerintah terhadap PDB akan terus terjaga pada kisaran 27 persen, meski pada APBN 2017 terdapat porsi penambahan utang baru untuk menutup defisit.selengkapnya

 Apindo Dukung Tax Amnesty Sejak 12 Tahun LaluApindo Dukung Tax Amnesty Sejak 12 Tahun LaluKamis 21 Jul 2016 16:04Administratordibaca 880 kaliSemua Kategori

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, saat ini Indonesia tidak memiliki banyak pilihan untuk mendorong perekonomian yang sedang melemah. Pelemahan ekonomi Indonesia telah berdampak terhadap dunia usaha seperti yang terjadi dalam tren kelesuan di beberapa sektor industri. Namun, Indonesia saat ini tidak dapat menggunakan kebijakan moneter secara berlebihan melalselengkapnya

 IMF Umumkan Monitor Fiskal, Rasio Pajak Indonesia Jadi SorotanIMF Umumkan Monitor Fiskal, Rasio Pajak Indonesia Jadi SorotanKamis 11 Okt 2018 11:18Ridha Anantidibaca 955 kaliSemua Kategori

International Monetary Fund (IMF) menilai rasio pajak terhadap PDB Indonesia di level 10,78% masih rendah. Hal ini dinilai bertolak belakang dengan upaya pembangunan infrastruktur yang tengah dilakukan pemerintah.selengkapnya

 DBS: Amnesti Pajak Naikkan Peringkat Investasi IndonesiaDBS: Amnesti Pajak Naikkan Peringkat Investasi IndonesiaSabtu 1 Okt 2016 10:04Administratordibaca 783 kaliSemua Kategori

Tim Ekonom DBS Bank memperkirakan lembaga pemeringkat internasional, Standard and Poor's akan menaikkan peringkat utang atau investasi Indonesia menjadi layak investasi, jika dana repatriasi dan tebusan amnesti pajak terus meningkat dan sesuai target pemerintah.selengkapnya

 Ini 7 Syarat dari Pengusaha Agar Tax Amnesty RI BerhasilIni 7 Syarat dari Pengusaha Agar Tax Amnesty RI BerhasilJumat 22 Jul 2016 06:46Administratordibaca 742 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Indonesia menyatakan bahwa, keberhasilan program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty harus didukung setidaknya tujuh prasyarat. Secara garis besar, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kembali gairah perekonomian bangsa.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :