Kejar Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Rp1,6 Triliun, DKI Hapus Sanksi AdministrasiKejar Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Rp1,6 Triliun, DKI Hapus Sanksi AdministrasiSenin 2 Jul 2018 09:46Ridha Anantidibaca 966 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI Jakarta menerapkan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), untuk menggejar tunggakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mencapai Rp1,6 triliun.selengkapnya

 Kantor Samsat Sukmajaya Depok Hapus Denda Pajak KendaraanKantor Samsat Sukmajaya Depok Hapus Denda Pajak KendaraanRabu 13 Nov 2019 13:26Ridha Anantidibaca 722 kaliSemua Kategori

Kantor Samsat Sukmajaya, Kota Depok, mengeluarkan program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor. Kegiatan ini sudah dimulai sejak 10 November hingga 10 Desember 2019.selengkapnya

 Pemprov Jabar Targetkan Rp 800 M dari Hapus Denda Pajak KendaraanPemprov Jabar Targetkan Rp 800 M dari Hapus Denda Pajak KendaraanJumat 8 Nov 2019 10:29Ridha Anantidibaca 429 kaliSemua Kategori

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar memberlakukan pembebasan denda pajak dan pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor. Target pendapatan yang dikejar melalui program ini mencapai Rp 800 miliar.selengkapnya

 Pengusaha Minta Presiden Jokowi Hapus Tarif PPH Bagi UMKMPengusaha Minta Presiden Jokowi Hapus Tarif PPH Bagi UMKMRabu 19 Jun 2019 13:52Ridha Anantidibaca 618 kaliSemua Kategori

Para pengusaha UMKM memberikan usulan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar membebaskan tarif pajak penghasilan (PPh) 0% kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Ketua Umun Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) M. Ikhsan mengatakan, pajak yang saat ini sudah diturunkan masih memberatkan pengusaha UMKMselengkapnya

 Kejar target penerimaan, BPRD DKI hapus sanksi pajak kendaraan bermotorKejar target penerimaan, BPRD DKI hapus sanksi pajak kendaraan bermotorRabu 21 Nov 2018 09:54Ridha Anantidibaca 546 kaliSemua Kategori

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta menggenjot penerimaan pajak dengan menghapus sanksi denda administrasi pajak kendaraan bermotor.selengkapnya

 Genjot PAD, DKI Hapus Sanksi Administrasi PajakGenjot PAD, DKI Hapus Sanksi Administrasi PajakJumat 16 Nov 2018 14:36Ridha Anantidibaca 503 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI terus menggenjot penerimaan asli daerah (PAD) dari pajak hingga akhir 2018. Salah satu caranya dengan menghapus denda atau sanksi administrasi pajak.selengkapnya

 Hapus Sanksi Administrasi, Ini Syarat Pembayaran Pajak Kendaraan di SamsatHapus Sanksi Administrasi, Ini Syarat Pembayaran Pajak Kendaraan di SamsatJumat 16 Nov 2018 14:29Ridha Anantidibaca 1182 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI menghapus sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), dan pajak bumi dan bangunan (PBB) mulai hari 15 November-15 Desember 2018.selengkapnya

 Riau Hapus Denda Pajak Kendaraan BermotorRiau Hapus Denda Pajak Kendaraan BermotorRabu 17 Okt 2018 13:49Ridha Anantidibaca 756 kaliSemua Kategori

Pemprov Riau mendorong penerimaan pendapatan asli daerah dengan menghapus denda pajak kendaraan bermotor selama akhir Oktober sampai akhir November mendatang.selengkapnya

 Pemprov DKI Hapus Denda Pajak dan Gratiskan Balik Nama Kendaraan BermotorPemprov DKI Hapus Denda Pajak dan Gratiskan Balik Nama Kendaraan BermotorJumat 29 Jun 2018 10:20Ridha Anantidibaca 1405 kaliSemua Kategori

Badan Pajak dan Restribusi Daerah DKI Jakarta melakukan Program Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama atau yang dikenal dengan pemutihan.selengkapnya

 22 Juni-21 Juli Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor22 Juni-21 Juli Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan BermotorKamis 28 Jun 2018 13:57Ridha Anantidibaca 585 kaliSemua Kategori

Dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-491 Kota Jakarta, Pemprov DKI Jakarta membebaskan denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini berlaku 22 Juni ini hingga 21 Juli mendatang.selengkapnya

 Uni Eropa hapus delapan yurisdiksi dari daftar hitam `tax haven`Uni Eropa hapus delapan yurisdiksi dari daftar hitam `tax haven`Kamis 18 Jan 2018 09:57Ridha Anantidibaca 673 kaliSemua Kategori

Pejabat-pejabat Uni Eropa telah mengusulkan untuk menghapus delapan yurisdiksi dari daftar hitam "tax haven" atau surga bagi para penghindar pajak, yang diadopsi blok tersebut pada Desember, dalam kritik yang mungkin dianggap sebagai pukulan terhadap kampanyenya menentang penghindaran pajak.selengkapnya

 Ini strategi bos pajak anyar hapus potensi korupsi di DJPIni strategi bos pajak anyar hapus potensi korupsi di DJPRabu 6 Des 2017 13:57Ridha Anantidibaca 397 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggelar peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) yang jatuh pada 9 Desember. Peringatan tahun ini mengusung tema "Cegah Korupsi, Mulai Dari Diri Sendiri".selengkapnya

 Kemenkeu Berencana Hapus PPh untuk Kupon ObligasiKemenkeu Berencana Hapus PPh untuk Kupon ObligasiSelasa 17 Mei 2016 16:12Administratordibaca 1156 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan saat ini berencana untuk menghapus pajak penghasilan (PPh) untuk kupon obligasi. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara, kebijakan dilakukan untuk mendorong penurunan terhadap permintaan imbal hasil dari investor. "Kalau obligasi dikenakan pajak pasti investor berpikir ada pajaknya 20 persen. Berarti mereka minta return-nya naik 20 persen,selengkapnya

 Tenggat Lapor Pajak e-Filing Mundur, DJP Hapus Denda Rp 100 RibuTenggat Lapor Pajak e-Filing Mundur, DJP Hapus Denda Rp 100 RibuKamis 31 Mar 2016 13:48Administratordibaca 2123 kaliSemua Kategori

Sebagai kompensasi mundurnya batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi menjadi 30 April 2016, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menghapus sanksi administrasi sebesar Rp 100 ribu. Denda tersebut pada dasarnya dikenakan bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi yang terlambat melaporkan pajaknya.selengkapnya

 Ketika Aplikasi Berbayar Dipajaki PemerintahKetika Aplikasi Berbayar Dipajaki PemerintahSenin 18 Des 2017 15:43Ridha Anantidibaca 1000 kaliSemua Kategori

Pada tahun depan penikmat aplikasi game atau film yang kerap mendownload barang secara resmi atau berbayar harus lebih awas dalam mengunduh produk yang berasal dari luar negeri karena adanya bea masuk yang dibebankan pemerintah melalui bea impor Intangible goods.selengkapnya

 Korban Gempa Sulteng Telat Bayar Pajak Tak Dikenai SanksiKorban Gempa Sulteng Telat Bayar Pajak Tak Dikenai SanksiKamis 4 Okt 2018 15:23Ridha Anantidibaca 617 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memberikan keringanan pajak kepada korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng). Selain itu juga tengah digodok kebijakan diskon pajak bagi wajib pajak yang menjadi korban.selengkapnya

 Ada Tax Amnesty, OJK Akan Berikan Pengecualian Tender OfferAda Tax Amnesty, OJK Akan Berikan Pengecualian Tender OfferRabu 27 Jul 2016 11:48Administratordibaca 1200 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberikan pengecualian mekanisme tender offer dalam rangka penerapan tax amnesty atau pengampunan pajak. Rencananya, pengecualian tender offer sampai September 2016.selengkapnya

 Kemenkeu: Tak Ada Perbedaan Pajak Konvensional dan OnlineKemenkeu: Tak Ada Perbedaan Pajak Konvensional dan OnlineRabu 13 Des 2017 13:52Ridha Anantidibaca 608 kaliSemua Kategori

Pemerintah berjanji akan adil menerapkan pajak terhadap transaksi elektronik (e-commerce) sehingga tidak ada kesenjangan antara pelaku usaha konvensional maupun digital.selengkapnya

 65 Negara Serahkan Data Harta WNI di Luar Negeri, Ditjen Pajak Lakukan Penyisiran65 Negara Serahkan Data Harta WNI di Luar Negeri, Ditjen Pajak Lakukan PenyisiranJumat 22 Feb 2019 15:13Ridha Anantidibaca 804 kaliSemua Kategori

Sebanyak 120 negara sepakat menjalin kerja sama pertukaran informasi perpajakan atau Automatic Exchange of Information ( AEoI) pada 2018.selengkapnya

 Ditjen Pajak siap jalankan reformasi pajakDitjen Pajak siap jalankan reformasi pajakKamis 15 Mar 2018 10:37Ridha Anantidibaca 480 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah berupaya untuk melakukan reformasi perpajakan. Hal ini untuk memberikan keadilan bagi wajib Pajak (WP) yang patuh dan yang tidak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :