Penerimaan Pajak Dari UMKM Dinilai TepatPenerimaan Pajak Dari UMKM Dinilai TepatRabu 31 Jan 2018 10:06Ridha Anantidibaca 1008 kaliSemua Kategori

Pengamat menilai pemerintah sudah tepat dalam menggenjot penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM).selengkapnya

 Investment Allowance Efektif Bantu Pengusaha Bayar GajiInvestment Allowance Efektif Bantu Pengusaha Bayar GajiRabu 18 Mar 2020 16:02Ridha Anantidibaca 349 kaliSemua Kategori

Insentif yang diberikan oleh pemerintah melalui investment allowance bagi industri padat karya dinilai mampu mengkompensasi gaji yang harus dibayarkan oleh pengusaha atas jumlah tenaga kerja yang diserap.selengkapnya

 Bank BUMN Mampu Tampung Dana Amnesti Pajak Tanpa AsingBank BUMN Mampu Tampung Dana Amnesti Pajak Tanpa AsingRabu 20 Jul 2016 10:48Administratordibaca 780 kaliSemua Kategori

Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dinilai memiliki kemampuan untuk menampung dana peserta pengampunan pajak atau tax amnesty sebagai bank persepsi. Sehingga menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo pemerintah tidak mempunyai alasan tidak memberikan kepercayaan kepada perbankan nasional.selengkapnya

 Pengusaha Kecil dan Pemula Tak Kena PajakPengusaha Kecil dan Pemula Tak Kena PajakRabu 26 Okt 2016 16:12Administratordibaca 796 kaliSemua Kategori

Pemerintah memastikan paket kebijakan ekonomi ke-14 tentang e-commerce tak akan memberatkan para pengusaha pemula melalui penetapan pajak khusus.selengkapnya

 Pemerintah Ajak Ritel Ikut Program Pengembalian Pajak TurisPemerintah Ajak Ritel Ikut Program Pengembalian Pajak TurisKamis 26 Sep 2019 15:06Ridha Anantidibaca 507 kaliSemua Kategori

Pengembalian pajak pertambahan nilai (PPN) atau value added tax (VAT refund) untuk wisatawan mancanegara (wisman) atau turis dinilai menjadi hal yang krusial dalam meningkatkan pemasukan devisa melalu belanja turis. Sebelumnya, pengembalian PPN bagi turis yang berbelanja di Indonesia bisa dilakukan jika turis memiliki nilai PPN minimal Rp 500 ribu dalam satu Faktur Pajak Khusus (FPK) yang dikeluaselengkapnya

 IMF Umumkan Monitor Fiskal, Rasio Pajak Indonesia Jadi SorotanIMF Umumkan Monitor Fiskal, Rasio Pajak Indonesia Jadi SorotanKamis 11 Okt 2018 11:18Ridha Anantidibaca 953 kaliSemua Kategori

International Monetary Fund (IMF) menilai rasio pajak terhadap PDB Indonesia di level 10,78% masih rendah. Hal ini dinilai bertolak belakang dengan upaya pembangunan infrastruktur yang tengah dilakukan pemerintah.selengkapnya

 Pengamat sebut kebijakan kenaikan tarif pajak impor tak bebani masyarakat bawahPengamat sebut kebijakan kenaikan tarif pajak impor tak bebani masyarakat bawahJumat 7 Sep 2018 09:46Ridha Anantidibaca 1294 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) memutuskan menaikkan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 terhadap 1.147 barang impor. Menurut ekonom PT Bank Permata Joshua Pardede, kebijakan ini dinilai sudah tepat.selengkapnya

 Industri plastik menilai cukai plastik tidak pro industriIndustri plastik menilai cukai plastik tidak pro industriRabu 11 Apr 2018 10:39Ridha Anantidibaca 793 kaliSemua Kategori

Pelaku industri plastik mengaku siap dilibatkan dalam memecahkan masalah pengelolaan sampah. Namun jika cara mengelola bagian dari motif munculnya cukai plastik, hal tersebut dinilai tidak pro industri.selengkapnya

 LSM Disusupi Asing Dituding Gencar Gagalkan Pengampunan PajakLSM Disusupi Asing Dituding Gencar Gagalkan Pengampunan PajakSelasa 17 Mei 2016 12:43Administratordibaca 1434 kaliSemua Kategori

Pengamat pajak dari Tax Center, Darussalam menuding sejumlah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) tertentu disusupi pihak asing untuk menolak penerapan RUU Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak. Hal ini dinilai hanya merugikan masyarakat Indonesia, sebab tax amnesty memiliki manfaat besar untuk menggerakkan perekonomian demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.selengkapnya

 Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakKamis 24 Ags 2017 11:00Ajeng Widyadibaca 1019 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya

 Wajib Pajak Sangat Antusias, Tax Amnesty Perlu DiperpanjangWajib Pajak Sangat Antusias, Tax Amnesty Perlu DiperpanjangKamis 22 Sep 2016 12:15Administratordibaca 749 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo berpendapat, antusiasme wajib pajak (WP) yang ingin berpartisipasi dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty yang sangat tinggi sehingga menjadi alasan amnesti pajak periode pertama perlu diperpanjang.selengkapnya

 Pemerintah Diimbau Tunda Penerapan Pajak E-CommercePemerintah Diimbau Tunda Penerapan Pajak E-CommerceJumat 29 Mar 2019 11:31Ridha Anantidibaca 549 kaliSemua Kategori

Pemerintah diimbau menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada 1 April mendatang. Penundaan dinilai perlu agar ada cukup waktu bagi pemerintah untuk mengkaji lebih jauh, secara cermat dan hati-hati, mengenai dampak negatif dari kebijakan itu terhadap industri maupun pelaku e-commerce dan marketplace yanselengkapnya

 Pacu Daya Saing, Tarif Pajak Penghasilan Perlu Dipangkas Jadi 18%Pacu Daya Saing, Tarif Pajak Penghasilan Perlu Dipangkas Jadi 18%Jumat 5 Jan 2018 15:10Ridha Anantidibaca 701 kaliSemua Kategori

Pemerintah dinilai perlu menurunkan tarif pajak penghasilan tahun ini dari 25 persen menjadi 18 persen. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing industri nasional, terlebih di tengah pemerintahan Amerika Serikat yang mulai menjalankan reformasi perpajakan di negaranya.selengkapnya

 Pemerintah Perlu Antisipasi Penurunan Rasio PajakPemerintah Perlu Antisipasi Penurunan Rasio PajakSelasa 20 Feb 2018 10:48Ridha Anantidibaca 443 kaliSemua Kategori

Tren penurunan rasio pajak dan kenaikan rasio utang dinilai perlu diantisipasi pemerintah.selengkapnya

 PENERIMAAN PAJAK 2016 BAKAL MENGULANGI KONDISI BURUK 2015PENERIMAAN PAJAK 2016 BAKAL MENGULANGI KONDISI BURUK 2015Selasa 6 Des 2016 10:18Ajeng Widyadibaca 1405 kaliSemua Kategori

Realisasi penerimaan perpajakan yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan di APBN (shortfall) pada tahun 2016 ini, akan berisiko bagi keuangan negara. Kondisi tersebut membuat kondisi keuangan menjadi mengkhawatirkan karena realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir tahun dinilai hanya kurang dari 85 persen dari target di APBN.selengkapnya

 Bukan Barang Berbahaya, Plastik Tak Perlu Dikenakan CukaiBukan Barang Berbahaya, Plastik Tak Perlu Dikenakan CukaiJumat 10 Ags 2018 11:22Ridha Anantidibaca 673 kaliSemua Kategori

Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) berharap pemerintah membatalkan rencana untuk mengenakan cukai plastik. Sebab, plastik dinilai bukan barang yang berbahaya sehingga perlu dibatasi konsumsinya.selengkapnya

 Dipatok Rp 1.262,9 T, target penerimaan pajak tahun 2022 dinilai terlalu optimistisDipatok Rp 1.262,9 T, target penerimaan pajak tahun 2022 dinilai terlalu optimistisKamis 19 Ags 2021 08:58Ridha Anantidibaca 595 kaliSemua Kategori

Pemerintah mematok target penerimaan pajak tahun 2022 sebesar Rp 1.262,9 triliun. Angka tersebut tumbuh 10,5% dibandingkan outlook 2021 sebesar Rp 1.142,5 triliun.selengkapnya

 Pemerintah Diminta Susun Aturan Baru Pajak E-CommercePemerintah Diminta Susun Aturan Baru Pajak E-CommerceKamis 4 Apr 2019 15:33Ridha Anantidibaca 482 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dinilai perlu segera menyusun aturan baru terkait pajak e-commerce. Hal ini menyusul keputusan untuk membatalkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.selengkapnya

 Pengamat perpajakan: Percepatan restitusi pajak perlu dilanjutkanPengamat perpajakan: Percepatan restitusi pajak perlu dilanjutkanRabu 14 Ags 2019 15:42Ridha Anantidibaca 764 kaliSemua Kategori

Sejak tahun lalu pemerintah mempercepat laju restitusi pajak. Hal ini dinilai mampu membantu cashflow wajib pajak.selengkapnya

 Insentif Pajak Daerah Belum Jadi Kebutuhan PebisnisInsentif Pajak Daerah Belum Jadi Kebutuhan PebisnisSenin 10 Feb 2020 08:49Ridha Anantidibaca 358 kaliSemua Kategori

Insentif pajak daerah dinilai belum menjawab problem kemudahan berusaha di daerah. Sejalan, keterkaitan pajak daerah dengan layanan yang diberikan perlu diperbaiki.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :