Ini 8 Konglomerat Pembayar Pajak Terbesar: Anthoni Salim Hingga CTIni 8 Konglomerat Pembayar Pajak Terbesar: Anthoni Salim Hingga CTRabu 14 Mar 2018 14:33Ridha Anantidibaca 1120 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberikan penghargaan kepada 31 wajib pajak besar yang tercatat berkontribusi tinggi terhadap penerimaaan pajak 2017 dan taat aturan perpajakan. Sebanyak 23 di antaranya merupakan perusahaan, sedangkan delapan lainnya adalah orang kaya Indonesia.selengkapnya

 PPh final UKM 0,5%, Ditjen Pajak ingin basis pajak UKM naik dua kali lipatPPh final UKM 0,5%, Ditjen Pajak ingin basis pajak UKM naik dua kali lipatSenin 9 Jul 2018 13:06Ridha Anantidibaca 354 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, pertumbuhan penerimaan pajak dari UKM setiap tahunnya naik pesat.selengkapnya

 Ditjen Pajak: RUU KUP tidak bisa dipisahkan dari agenda reformasi pajakDitjen Pajak: RUU KUP tidak bisa dipisahkan dari agenda reformasi pajakRabu 14 Feb 2018 13:59Ridha Anantidibaca 933 kaliSemua Kategori

Kalangan usaha merespon negatif draf revisi Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP) lantaran pasal-pasal yang direvisi cenderung lebih memberatkan wajib pajak (WP).selengkapnya

 DJP: Reformasi pajak harus lewat regulasiDJP: Reformasi pajak harus lewat regulasiRabu 14 Feb 2018 14:41Ridha Anantidibaca 400 kaliSemua Kategori

Rencana reformasi perpajakan dinilai jalan di tempat. Bahkan dunia usaha merespon negatif draf revisi Undang-undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang menjadi salah satu fokus pembenahan di otoritas pajak. Respon negatif terjadi karena pasal-pasal yang direvisi cenderung lebih memberatkan Wajib Pajak (WP).selengkapnya

 Ditjen Pajak Serius Awasi Kepatuhan KorporasiDitjen Pajak Serius Awasi Kepatuhan KorporasiSenin 5 Ags 2019 15:11Ridha Anantidibaca 376 kaliSemua Kategori

Otoritas pajak terus mengawasi kepatuhan wajib pajak korporasi, termasuk melakukan mitigasi risiko jika ada wajib pajak (WP) yang memecah usahanya demi mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah.selengkapnya

 Pasca tarif pajak UMKM turun jadi 0,5% jumlah wajib pajak meningkatPasca tarif pajak UMKM turun jadi 0,5% jumlah wajib pajak meningkatJumat 11 Jan 2019 11:19Ridha Anantidibaca 659 kaliSemua Kategori

Kebijakan pemerintah memberikan insentif kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menurunkan tarif Pajak Penghasilan Final (PPh Final) menjadi 0,5% dari sebelumnya 1% menambah jumlah wajib pajak.selengkapnya

 Realisasi Penerimaan Pajak dari Pengusaha Asing Baru 43%Realisasi Penerimaan Pajak dari Pengusaha Asing Baru 43%Rabu 1 Ags 2018 15:09Ridha Anantidibaca 915 kaliSemua Kategori

Pada 2018, Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (PMA) Dua Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menargetkan penerimaan sebesar Rp 21,39 triliun dari PMA. Hingga semester I 2018, realisasinya baru 43% atau Rp 9,2 triliun.selengkapnya

 Lewat Pajak, Warga RI Sumbang Rp 8,2 Triliun untuk Gelaran Asian Games 2018Lewat Pajak, Warga RI Sumbang Rp 8,2 Triliun untuk Gelaran Asian Games 2018Selasa 4 Sep 2018 15:05Ridha Anantidibaca 619 kaliSemua Kategori

Masyarakat sebagai pembayar pajak turut kontribusi dalam suksesnya pelaksanaan Asian Games 2018 yang baru saja usai. Kontribusi tersebut melalui kewajiban pajak yang dibayarkan kepada negara.selengkapnya

 DJP kaji aturan wajib ungkap rencana pajakDJP kaji aturan wajib ungkap rencana pajakJumat 2 Feb 2018 11:39Ridha Anantidibaca 437 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sedang mengkaji mengenai peraturan yang mewajibkan pembayar pajak dan promotor untuk memberitahukan dan meminta justifikasi tentang model perencanaan pajak kepada otoritas (mandatory disclosure rules/MDR).selengkapnya

 Hipmi: Penurunan Pajak Final Jadi Momentum Peningkatan UMKMHipmi: Penurunan Pajak Final Jadi Momentum Peningkatan UMKMKamis 1 Feb 2018 14:16Ridha Anantidibaca 836 kaliSemua Kategori

Sekretaris Umum Hipmi Tax Center, Anta Ginting mendukung wacana penurunan pajak final bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun anggaran 2018.selengkapnya

 Revisi UU KUP memberatkan wajib pajakRevisi UU KUP memberatkan wajib pajakSenin 11 Des 2017 11:29Ridha Anantidibaca 1139 kaliSemua Kategori

Pengusaha terus menyuarakan keresahan atas sejumlah pasal yang ada dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sebab, dalam RUU yang saat ini masuk penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tersebut, banyak pasal dinilai memberatkan wajib pajak (WP).selengkapnya

 Malang Tambah Layanan Inovasi Bayar Pajak Drive ThruMalang Tambah Layanan Inovasi Bayar Pajak Drive ThruJumat 24 Nov 2017 10:59Ridha Anantidibaca 833 kaliSemua Kategori

Malang kembali menambah layanan inovasi bayar pajak dengan sistem Drive Thru/atau Layanan Tanpa Turun. Peresmian layanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Malang Utara menjadi yang kedua di Malang.selengkapnya

 Hipmi mendorong pemerintah untuk menambah basis pajakHipmi mendorong pemerintah untuk menambah basis pajakSenin 14 Jan 2019 09:14Ridha Anantidibaca 741 kaliSemua Kategori

Kebijakan pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) menjadi 0,5% dari sebelumnya 1% dinilai positif. Kendati dampak penurunan itu akan mengurangi pemasukan pemerintah.selengkapnya

 PPh Final Turun, Ditjen Pajak Targetkan UMKM Pembayar Pajak NaikPPh Final Turun, Ditjen Pajak Targetkan UMKM Pembayar Pajak NaikJumat 29 Jun 2018 09:59Ridha Anantidibaca 365 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan optimistis tren pembayaran pajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan meningkat setelah tarif pajak penghasilan (PPh) final diturunkan menjadi 0,5 persen.selengkapnya

 REVISI UU KUP: Perusahaan Kesulitan Likuiditas Bisa Dapat KeringananREVISI UU KUP: Perusahaan Kesulitan Likuiditas Bisa Dapat KeringananSenin 26 Mar 2018 11:23Ridha Anantidibaca 1634 kaliSemua Kategori

Perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas akan memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak.selengkapnya

 Menkeu: Pembayar Pajak Kecil Bisa Dapat Tax AmnestyMenkeu: Pembayar Pajak Kecil Bisa Dapat Tax AmnestyJumat 1 Jul 2016 04:27Administratordibaca 2014 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menerangkan, Undang-Undang Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) tidak hanya diperuntukkan bagi wajib pajak (WP) yang memiliki aset di luar negeri, namun bisa dimanfaatkan orang Indonesia yang memiliki harta di dalam negeri.selengkapnya

 Pengurangan Pajak Badan Masuk dalam Omnibus LawPengurangan Pajak Badan Masuk dalam Omnibus LawSenin 13 Jan 2020 14:14Ridha Anantidibaca 563 kaliSemua Kategori

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan melalui Omnibus Law Perpajakan, pemerintah akan melanjutkan aturan dan kebijakan perpajakan yang lebih baik lagi. Sehingga harapannya lebih mendorong partisipasi pembayar pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.selengkapnya

 1 Januari 2017, Ditjen Pajak Dijadwalkan Lepas dari Kemenkeu1 Januari 2017, Ditjen Pajak Dijadwalkan Lepas dari KemenkeuJumat 10 Jun 2016 13:35Administratordibaca 2203 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari struktur organisasi Kementerian Keuangan dan menjadi lembaga tersendiri. Dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), lembaga baru tersebut ditargetkan mulai beroperasi paling lambat 1 Januari 2017. Calon beleid tersebut merupakan amandemen kelima dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUPselengkapnya

 Menko Luhut Sebut Ribuan Triliun Rupiah Pajak Belum TerbayarkanMenko Luhut Sebut Ribuan Triliun Rupiah Pajak Belum TerbayarkanKamis 2 Jun 2016 20:10Administratordibaca 1048 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan menyebut potensi pajak Indonesia yang belum dibayarkan mencapai ribuan triliun rupiah. Luhut mengatakan, data tersebut berdasarkan catatan yang dimiliki Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).selengkapnya

 PETISI DARING: 10.686 Orang Desak Pemerintah Tak Terapkan Tax AmnestyPETISI DARING: 10.686 Orang Desak Pemerintah Tak Terapkan Tax AmnestySenin 23 Mei 2016 13:34Administratordibaca 704 kaliSemua Kategori

Sedikitnya 10.686 pendukung mendesak pemerintah tak mengampuni orang dan korporasi pengemplang pajak karena menimbulkan perlakukan yang tak adil kepada pembayar pajak lainnya. Petisi itu dibuat oleh Forum Pajak Berkeadilan (FPB), yang menyaatakan bahwa Indonesia berada dalam posisi ke-9 dari negara-negara dengan aliran uang haram tertinggi di dunia. Mereka menyebtukan Indonesia kehilangan potensiselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :