Ini strategi Dirjen Pajak tingkatkan layanan di tahun depanIni strategi Dirjen Pajak tingkatkan layanan di tahun depanKamis 12 Des 2019 14:35Ridha Anantidibaca 560 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen akan memperbaiki pelayanan pajak dengan skema digital. Cara ini diyakini dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) di tahun 2020.selengkapnya

 Ini strategi Dirjen Pajak tingkatkan layanan di tahun depanIni strategi Dirjen Pajak tingkatkan layanan di tahun depanRabu 11 Des 2019 09:31Ridha Anantidibaca 21 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen akan memperbaiki pelayanan pajak dengan skema digital. Cara ini diyakini dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) di tahun 2020.selengkapnya

 `Bisikan` Sri Mulyani yang Bikin Jokowi Blakblakan...`Bisikan` Sri Mulyani yang Bikin Jokowi Blakblakan...Jumat 5 Ags 2016 11:23Administratordibaca 1437 kaliSemua Kategori

"Nanti saya akan blakblakan kalau sudah tak ada media," kata Presiden Joko Widodo saat mengumpulkan semua kepala Kepolisian Daerah dan kepala Kejaksaan Tinggi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7/2016) lalu.selengkapnya

 Target Pajak Baru Tercapai 88,9 Persen, DKI Lakukan Jemput BolaTarget Pajak Baru Tercapai 88,9 Persen, DKI Lakukan Jemput BolaSelasa 11 Des 2018 15:34Ridha Anantidibaca 306 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak bisa mencapai 38,12 triliun pada tahun ini. Namun hingga pertengahan Desember 2018 baru tercapai 88,9 persen hingga DKI melakukan sistem jemput bola.selengkapnya

 Omnibus Law Harus Perhitungkan Potensi Shortfall PenerimaanOmnibus Law Harus Perhitungkan Potensi Shortfall PenerimaanKamis 5 Des 2019 11:09Ridha Anantidibaca 414 kaliSemua Kategori

Rencana omnibus law, dengan pemangkasan sejumlah regulasi serta standardisasi pajak daerah harus memperhitungkan potensi shortfall jangka panjang.selengkapnya

 Semester Pertama 2019, Perolehan Pajak Pemkab Bekasi Capai 49 PersenSemester Pertama 2019, Perolehan Pajak Pemkab Bekasi Capai 49 PersenRabu 31 Jul 2019 10:04Ridha Anantidibaca 642 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi terus menggenjot capaian pendapatan dari berbagai sektor. Pada semester pertama tahun ini, realisasi perolehan pajak daerah lainnya di Kabupaten Bekasi sudah mencapai RpRp281.485.705.097 atau sekitar 49,82 persen dari target yang sudah ditetapkan.selengkapnya

 Pemda Bisa Menjadi Ujung Tombak Pencapaian Target Tax AmnestyPemda Bisa Menjadi Ujung Tombak Pencapaian Target Tax AmnestyKamis 1 Des 2016 11:29Ajeng Widyadibaca 584 kaliSemua Kategori

Pemerintah didorong bisa melibatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk memaksimalkan program pengampunan pajak (tax amnesty) periode II yang menyasar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Karena banyak UMKM berada di daerah dan merupakan binaan pemda. Sehingga sosialisasi lewat pemda merupakan cara yang efektif kepada UMKM tersebut.selengkapnya

 Tak Sesuai Harapan, Bekasi Gali Potensi Pajak Air TanahTak Sesuai Harapan, Bekasi Gali Potensi Pajak Air TanahKamis 8 Mar 2018 14:24Ridha Anantidibaca 1338 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menemukan banyaknya potensi pajak yang tidak tergali. Salah satunya pajak penggunaan air tanah yang serapannya dinilai tidak masuk akal. Sebab, pajak yang diterima pemerintah dari penggunaan air tanah tidak mencapai Rp10 miliar setiap tahunnya.selengkapnya

 Sidoarjo akan Pasang Alat Perekam Transaksi untuk PajakSidoarjo akan Pasang Alat Perekam Transaksi untuk PajakKamis 5 Des 2019 10:04Ridha Anantidibaca 405 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur akan memasang alat perekam transaksi objek pajak. Pemasangan alat tersebut untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, terutama dari sektor penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir yang memiliki kontribusi cukup besar untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten setempat.selengkapnya

 Cukai Hasil Tembakau Digunakan untuk Danai PuskesmasCukai Hasil Tembakau Digunakan untuk Danai PuskesmasRabu 11 Jul 2018 10:06Ridha Anantidibaca 788 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengungkap dana bagi hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) minimal 50% untuk menunjang kinerja Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah dilaksanakan sejak awal tahun 2018. Mekanismenya tetap sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.selengkapnya

 KPK Catat Capaian Penerimaan Pajak DKI Jakarta Masih RendahKPK Catat Capaian Penerimaan Pajak DKI Jakarta Masih RendahKamis 4 Jun 2020 13:27Ridha Anantidibaca 407 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat persentase capaian rencana aksi optimalisasi pajak daerah oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selama Januari sampai April 2020 masih relatif rendah. Berdasarkan catatan KPK, persentase tersebut baru mencapai 39,5 persen dengan besaran nilai Rp8,2 triliun.selengkapnya

 Tunggakan Wajib Pajak PBB di Kota Bekasi Capai Rp439 MiliarTunggakan Wajib Pajak PBB di Kota Bekasi Capai Rp439 MiliarSelasa 2 Okt 2018 14:22Ridha Anantidibaca 1135 kaliSemua Kategori

Ratusan ribu wajib pajak di Kota Bekasi menunggak iuran bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga bulan ini. Hal itu diketahui berdasarkan batas akhir pembayaran PBB yang nilai tunggakannya mencapai ratusan miliar.selengkapnya

 Badan Pelayanan Pajak Kota Malang Akan Pidanakan Wajib Pajak BandelBadan Pelayanan Pajak Kota Malang Akan Pidanakan Wajib Pajak BandelKamis 14 Feb 2019 10:58Ridha Anantidibaca 554 kaliSemua Kategori

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang akan menindak tegas wajib pajak bandel dengan memproses hukum agar penerimaan pajak daerah Rp501 miliar pada tahun ini bisa terpenuhi.selengkapnya

 EKONOMI RIAU: Realisasi Anggaran Masih 56,51%, Penyaluran DAU DitundaEKONOMI RIAU: Realisasi Anggaran Masih 56,51%, Penyaluran DAU DitundaJumat 16 Des 2016 10:00Ajeng Widyadibaca 1083 kaliSemua Kategori

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau mencatat penyerapan anggaran daerah di wilayah itu masih sebesar 56,51% menjelang akhir tahun, akibatnya penyaluran dana alokasi umum ditunda oleh pemerintah pusat.selengkapnya

 Pemakaian pajak rokok rawan penyimpanganPemakaian pajak rokok rawan penyimpanganRabu 31 Okt 2018 14:42Ridha Anantidibaca 790 kaliSemua Kategori

Penggunaan pajak rokok oleh provinsi dan kabupaten/kota rawan penyimpangan. Hal ini disampaikan oleh Abdillah Ahsan, Peneliti dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI). Dari hasil temuan Abdillah, banyak perangkat pemerintahan di daerah tidak memahami peruntukan dana pajak rokok yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahselengkapnya

 Menkeu : Tax Ratio bertambah dua persen jika pajak daerah dihitungMenkeu : Tax Ratio bertambah dua persen jika pajak daerah dihitungRabu 19 Jun 2019 11:49Ridha Anantidibaca 402 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan jika pajak daerah dimasukkan dalam perhitungan Rasio Pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Tax Ratio, maka asumsi besaran "Tax Ratio" 2019 akan bertambah dua persen, menjadi sebesar 14,2 persen.selengkapnya

 Pajak Online Langsung Dipungut di Kasir dengan Tapping Box Bank Sumsel BabelPajak Online Langsung Dipungut di Kasir dengan Tapping Box Bank Sumsel BabelJumat 30 Nov 2018 09:23Ridha Anantidibaca 1208 kaliSemua Kategori

Bank Sumsel Babel akan menyediakan tapping box sebanyak 700 unit di mesin kasir hotel, restoran dan tempat hiburan yang ada di Sumatra Selatan dan Bangka Belitung untuk memudahkan pemerintah dalam memonitor pajak daerah.selengkapnya

 Pajak UMKM Turun, Ini Kata Promotor Musik DaerahPajak UMKM Turun, Ini Kata Promotor Musik DaerahSenin 25 Jun 2018 15:50Ridha Anantidibaca 417 kaliSemua Kategori

Perubahan kebijakan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap pungutan pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mendapat respon dari pelaku bisnis musik pertunjukkan di daerah.selengkapnya

 Perda Pajak Dibatalkan, Wali Kota Solo akan Temui JokowiPerda Pajak Dibatalkan, Wali Kota Solo akan Temui JokowiSabtu 25 Jun 2016 13:57Administratordibaca 836 kaliSemua Kategori

Setelah mengaku mengirimkan surat protes, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, segera menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rudyatmo akan mempertanyakan pembatalan produk hukum Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, seutuhnya atau hanya beberapa pasal saja.selengkapnya

 Cegah Rokok Ilegal, Bea Cukai Rangkul Instansi DaerahCegah Rokok Ilegal, Bea Cukai Rangkul Instansi DaerahSenin 7 Mei 2018 10:49Ridha Anantidibaca 976 kaliSemua Kategori

Di tengah gencarnya kampanye setop rokok ilegal demi menekan peredaran rokok tak berizin, Bea Cukai rangkul instansi pemerintah daerah untuk bersama mensukseskan kampanye itu. Di Aceh, Bea Cukai Banda Aceh melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kota Banda Aceh.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :