Bayar Pajak di Jakarta Fair Kemayoran akan Dapat Hadiah KejutanBayar Pajak di Jakarta Fair Kemayoran akan Dapat Hadiah KejutanKamis 24 Mei 2018 13:27Ridha Anantidibaca 1663 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi Jakarta mengajak warga untuk mengunjungi stand Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) yang ada di Anjungan Pemerintah Provinsi Jakarta pada Jakarta Fair Kemayoran 2018, Jakarta International Expo.selengkapnya

 Warga di Sleman Tunggak Pajak Rp141 MiliarWarga di Sleman Tunggak Pajak Rp141 MiliarSelasa 20 Mar 2018 10:14Ridha Anantidibaca 1382 kaliSemua Kategori

Jumlah penunggak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Sleman masih cukup tinggi. Pemkab terus memburu para penunggak tersebut.selengkapnya

 Kejar Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Rp1,6 Triliun, DKI Hapus Sanksi AdministrasiKejar Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Rp1,6 Triliun, DKI Hapus Sanksi AdministrasiSenin 2 Jul 2018 09:46Ridha Anantidibaca 972 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI Jakarta menerapkan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), untuk menggejar tunggakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mencapai Rp1,6 triliun.selengkapnya

 Buka Stand, Pemkot Malang Jemput Pajak di MalBuka Stand, Pemkot Malang Jemput Pajak di MalSabtu 18 Feb 2017 10:44Ajeng Widyadibaca 924 kaliSemua Kategori

Aksi jemput bola dilakukan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang atau yang dulunya dikenal dengan nama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Salah satunya yang rutin diagendakan adalah membuka pelayanan pajak di mal setiap pertengahan bulan.selengkapnya

 Ingat Denda Dua Persen Bila Terlambat Bayar Pajak KendaraanIngat Denda Dua Persen Bila Terlambat Bayar Pajak KendaraanJumat 28 Jun 2019 09:43Ridha Anantidibaca 473 kaliSemua Kategori

Pemilik kendaraan belakangan disibukkan dengan informasi kenaikan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang direncanakan naik. Namun ada beberapa biaya lain yang sebenarnya juga perlu mendapat perhatian saat memiliki kendaraan.selengkapnya

 Ingat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 RibuIngat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 RibuSenin 20 Mar 2017 12:03Ajeng Widyadibaca 1878 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan para Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2016 hingga batas waktu 31 Maret 2017. Apabila terlambat, denda yang harus dibayar sebesar Rp 100 ribu.selengkapnya

 Tenggat Lapor Pajak e-Filing Mundur, DJP Hapus Denda Rp 100 RibuTenggat Lapor Pajak e-Filing Mundur, DJP Hapus Denda Rp 100 RibuKamis 31 Mar 2016 13:48Administratordibaca 2128 kaliSemua Kategori

Sebagai kompensasi mundurnya batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi menjadi 30 April 2016, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menghapus sanksi administrasi sebesar Rp 100 ribu. Denda tersebut pada dasarnya dikenakan bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi yang terlambat melaporkan pajaknya.selengkapnya

 Data Ekonomi Bukan untuk Kepentingan PajakData Ekonomi Bukan untuk Kepentingan PajakSelasa 3 Mei 2016 18:59Administratordibaca 1083 kaliSemua Kategori

Badan Pusat Statistik (BPS) Sleman mulai melakukan pendataan Sensus Ekonomi (SE) 2016 di Sleman. Kegiatan SE sendiri berlangsung 1–31 Mei mendatang. Selain sebagai bahan dalam menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan, SE ini juga untuk mengetahui data real tentang perekonomian, terutama usaha masyarakat di luar pertanian, daya saing bisnis, dan penyediaan informasi usaha.selengkapnya

 Pengelola Mal Minta Keringanan Pajak Reklame dan PBBPengelola Mal Minta Keringanan Pajak Reklame dan PBBKamis 18 Jun 2020 13:32Ridha Anantidibaca 708 kaliSemua Kategori

Ketua Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Stefanus Ridwan meminta keringanan terkait pembayaran pajak terutama untuk pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak reklame. Permintaan ini disampaikannya langsung kepada Gubernur DKI Jakarta. Lantaran, selama ini hampir seluruh pusat perbelanjaan di DKI Jakarta tertekan karena COVID-19.selengkapnya

 Anies membebaskan PBB bagi veteran kemerdekaanAnies membebaskan PBB bagi veteran kemerdekaanSenin 15 Apr 2019 11:55Ridha Anantidibaca 689 kaliSemua Kategori

Gubernur DKI Anies Baswedan membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi veteran dan keluarga pahlawan perjuangan kemerdekaan Indonesia yang ada di Jakarta.selengkapnya

 Kota Malang Gandeng Kejaksaan hingga Komunitas Kejar Penerimaan Rp501 MiliarKota Malang Gandeng Kejaksaan hingga Komunitas Kejar Penerimaan Rp501 MiliarSenin 25 Feb 2019 10:47Ridha Anantidibaca 423 kaliSemua Kategori

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang menggandeng komunitas dan instansi untuk mengejar penerimaan pajak daerah sebesar Rp501 miliar tahun ini.selengkapnya

 3 Jenis Pajak yang Wajib Dibayar Pengusaha Properti3 Jenis Pajak yang Wajib Dibayar Pengusaha PropertiSenin 4 Feb 2019 14:17Ridha Anantidibaca 857 kaliSemua Kategori

Memiliki sebuah bangunan atau tanah merupakan modal utama yang diperlukan oleh pengusaha properti sebelum memulai bisnis properti. Perlu Anda ketahui, dalam setiap transaksi properti baik itu tanah, rumah, atau apartemen, selain harga dan legalitas, perihal pajak juga perlu diperhatikan.selengkapnya

 Pemkot Semarang Bebaskan Denda PBB 5 TahunPemkot Semarang Bebaskan Denda PBB 5 TahunRabu 8 Ags 2018 14:58Ridha Anantidibaca 3145 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Semarang akan membebaskan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk lima tahun ke belakang, terhitung sejak tahun 2013 hingga 2017.selengkapnya

 Bayar Pajak di Jakarta Fair Bisa Dapat Hadiah LangsungBayar Pajak di Jakarta Fair Bisa Dapat Hadiah LangsungKamis 24 Mei 2018 13:58Ridha Anantidibaca 614 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajak warga Jakarta untuk mendatangi stand Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI di Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2018. Setiap pembayar pajak di stand ini, berkesempatan untuk mendapatkan hadiah.selengkapnya

 Diskon PBB Distop, Anies Baswedan Minta Tarif Main Golf Tak NaikDiskon PBB Distop, Anies Baswedan Minta Tarif Main Golf Tak NaikSelasa 8 Mei 2018 15:06Ridha Anantidibaca 533 kaliSemua Kategori

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mewanti-wanti agar rencana penghapusan diskon pajak bumi dan bangunan (PBB) lapangan golf tak dijadikan alasan kenaikan tarif. Menurut Anies, diskon PBB itu pun sebelumnya tak berdampak pada penurunan biaya olahraga elite itu.selengkapnya

 Mahkamah Konstitusi gelar sidang uji materi UU PBBMahkamah Konstitusi gelar sidang uji materi UU PBBRabu 14 Mar 2018 14:49Ridha Anantidibaca 516 kaliSemua Kategori

Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Rabu (14/3) siang ini dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.selengkapnya

 Tangerang Genjot Pendapatan PBB dan BPHTBTangerang Genjot Pendapatan PBB dan BPHTBSenin 21 Nov 2016 15:52Ajeng Widyadibaca 1504 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Tangerang menargetkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Pembangunan (BPHTB) masing-masing mencapai Rp350,9 juta dan Rp330 miliar pada tahun mendatang.selengkapnya

 Kenaikan PBB Setiap Tahun Dianggap Kurang TepatKenaikan PBB Setiap Tahun Dianggap Kurang TepatSenin 27 Jun 2016 13:48Administratordibaca 2481 kaliSemua Kategori

Kenaikan Nilai Pokok Wajib Pajak (NJOP) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka setiap tahun untuk semua wilayah di Kabupaten Majalengka dianggap kurang tepat, karena tidak semua wilayah harga tanah mengalami kenaikan terutama untuk wilayah-wilayah yang perkembangan ekonominya rendah.selengkapnya

 Telat bayar uang kuliah, mahasiswa menggugat UU Pajak Bumi dan BangunanTelat bayar uang kuliah, mahasiswa menggugat UU Pajak Bumi dan BangunanRabu 14 Feb 2018 14:04Ridha Anantidibaca 506 kaliSemua Kategori

Gara-gara telat membayar uang kuliah, seorang mahasiswa bernama Ezra Prayoga Maanihuruk menggugat Undang-Undang (UU) No. 12 tahun 1994 tentang Perubahan Atas UU No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ke Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya

 Perpres beneficial ownership akhirnya terbit, ini kata anggota DPRPerpres beneficial ownership akhirnya terbit, ini kata anggota DPRKamis 8 Mar 2018 12:00Ridha Anantidibaca 373 kaliSemua Kategori

Implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 mengenai pelaporan penerima manfaat korporasi senantiasa diikuti oleh pembentukan badan khusus untuk melakukan pendataan tersebut.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :