Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno menilai kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) akan berdampak positif bagi Indonesia terutama dalam sektor finansial. Namun harus ada jaminan bagi mereka yang bersedia berpastisipasi dalam kebijakan ini, terutama kepastian keamanan dan kepastian hukum.selengkapnya

Nasib pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengampunan Pajak alias tax amnesty sepertinya masih ditentukan loby pemerintah. Namun sejauh ini, komposisi antara partai antara yang mendukung dan yang tidak mendukung pemerintah tampaknya masih menjadi penentu.selengkapnya

Bocoran dokumen keuangan berskala luas yang disebut Paradise Papers telah membuat Kementerian Keuangan melalui Ditjen Pajak meningkatkan pengawasannya. Dokumen tersebut mengungkapkan bagaimana orang-orang super kaya seperti Tommy Soeharto, Mamiek Soeharto hingga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subiantoselengkapnya

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyempatkan diri hadir di Rapat Pimpinan Nasional III Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengarahan terkait kesiapan Ditjen Pajak mengamankan target penerimaan pada tahun 2016 ini. Sebelumnya, Jokowi juga telah menyampaikan SPT Tahunannya melalui e-filing.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor‎ Wilayah DJP Jakarta Timur mengapresiasi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Wiranto karena menjadi pembayar pajak terbesar. ‎Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur Harta Indra Tarigan menjelaskan, penerimaan pajak di Jakarta Timur pada tahun kemarin sebesar Rp 17,35 triliun.selengkapnya

Ketua DPR Ade Komarudin menjanjikan bahwa parlemen akan berupaya agar pembahasan Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak alias Tax Amnesty bisa segera tuntas. Politisi Partai Golkar ini mengatakan dalam perkembangan terakhir, Komisi XI DPR yang membidangi keuangan negara bersama Pemerintah akan menggelar rapat untuk pembentukan panitia kerja (Panja) RUU tersebut.selengkapnya

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku keberatan dengan sejumlah pasal dalam rancangan undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty. "Setidaknya ada empat poin keberatan terhadap pasal krusial RUU Pengampunan Pajak," kata Wakil Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, Jumat (24/6).selengkapnya

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali mengirimkan tim untuk membuka help desk di sana mengingat masih banyak Warga Negara Indonesia (WNI) di Singapura yang antusias mengikuti pelaksanaan amnesti pajak tahap kedua.selengkapnya

PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) masih menunggak Pajak Air Permukaan (PAP) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hingga mencapai Rp1,33 triliun. Jika diasumsikan dana sebesar itu bisa membangun tiga dermaga atau membangun jalan sepanjang 300 kilometer (km). Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut Muchrid Nasution mengatakan, melihat besarnya tunggakan PAP itu, pihaknya mendukungselengkapnya

Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia, Hary Tanoesoedibjo menyatakan, sebagai negara besar jumlah pembayar pajak, Indonesia masih sangat rendah di kawasan Asia Tenggara. Ia menyebut, Indonesia masih kalah dari negara Singapura, terkait jumlah pembayar pajak.selengkapnya

Penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty kembali diragukan akan kelar tepat waktu. Pasalnya partai pendukung pemerintah, yaitu PDI Perjuangan mengaku tidak terburu-buru menyelesaikan RUU ini. Politisi PDI-P yang juga anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Tax Amnesty Hendrawan Supratikno berharap, beleid ini menghasilkan kebijakan yang kredibel.selengkapnya

Ikea mendapat tuduhan serius terkait pajak di Eropa. Berdasarkan laporan yang dirilis partai Hijau di Parlemen Eropa, Ikea dituduh menghindari pajak dengan nilai mencapai 1 miliar euro atau setara dengan US$ 1,1 miliar. Hal tersebut dilakukan Ikea pada kurun waktu 2009 hingga 2014.selengkapnya

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar pemerintah dapat bekerja sama dengan pelaku usaha untuk dapat menghadapi gejolak ekonomi global, salah satunya dengan meningkatkan investasi dan ekspor yang merupakan kunci dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi.selengkapnya

Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar, Misbakhun meminta pemerintah memberikan penghargaan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang telah menorehkan catatan positif pada keberhasilan tax amnesty. Menurut dia, tax amnesty gelombang pertama yang menghasilkan dana tebusan Rp97 triliun jelas berimbas signifikan pada keuangan negara.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperluas cakupan fasilitas insentif pajak yakni Tax Allowance sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019. Hal ini sebagai upaya mendorong penanaman modal langsung, sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta percepatan pembangunan di daerah-daerah tertentu.selengkapnya

Presiden Joko Widodo mengesahkan persetujuan pertukaran informasi untuk keperluan perpajakan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Republik San Marino. San Marino merupakan negara kecil yang terkenal sebagai surga pajak. Pengesahan kesepakatan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2019.selengkapnya

Putra Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, Hutomo Mandala Putra, hari ini menyambangi kantor wilayah (Kanwil) Pajak Besar IV, Sudirman, Jakarta. Maksud kedatangan pria yang lebih dikenal dengan nama Tommy Soeharto ini, dalam rangka mengikuti program Tax Amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

Kebijakan Amnesti Pajak yang telah bergulir sejak awal bulan Juli ini adalah sejarah baru bagi pengelolaan perpajakan di republik ini. Tidak sedikit pihak yang berpandangan pesimis dan sinis terhadap kebijakan ini, namun tidak sedikit pula yang mengharapkan kesuksesannya.selengkapnya

Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah akan merumuskan tata cara pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik atau e-commerce. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan antara produk dalam negeri dengan produk dari luar negeri yang dijual melalui platform e-commerce.selengkapnya

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengajak masyarakat untuk taat membayar pajak, guna mendorong upaya pemerintah dalam menciptakan kemandirian ekonomi. "Banyak pakar bilang, kemajuan suaru negara akan sangat ditentukan dengan kedasaran warga negaranya membayar pajak tanpa dikejar-kejar, jadi perlu ada kesadaran pribadi," kata Wiranto, Jakarta, Senin (30/5/2016).selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya