Wiranto: Pajak Bentuk Kemandirian EkonomiWiranto: Pajak Bentuk Kemandirian EkonomiSelasa 31 Mei 2016 14:08Administratordibaca 775 kaliSemua Kategori

Kesadaran masyarakat membayar pajak merupakan bentuk dukungan mewujudkan kemandirian di bidang ekonomi. Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengatakan hal tersebut tertuang dalam semangat Trisakti. "Pajak ini adalah bentuk kemandirian ekonomi. Lebih dari separuh pemasukan negara berasal dari pajak yang dibayarkan warganya," ujarnya usai menerima penghargaan dari Dirjen Pajak sebagai taat pajak sertaselengkapnya

 Jokowi Bakal Jorjoran Beri Insentif Pajak, Efektif Dongkrak Ekonomi?Jokowi Bakal Jorjoran Beri Insentif Pajak, Efektif Dongkrak Ekonomi?Rabu 19 Ags 2020 11:18Ridha Anantidibaca 232 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato nota keuangan dan RAPBN 2021, menyampaikan, bakal memberikan sejumlah insentif perpajakan guna mendongkrak percepatan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi virus Corona.selengkapnya

 Pengamat Nilai RUU Tax Amnesty InkonstitusionalPengamat Nilai RUU Tax Amnesty InkonstitusionalSenin 27 Jun 2016 14:23Administratordibaca 1194 kaliSemua Kategori

Rencana Pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bertentangan dengan perintah Undang-Undang Dasar. Bukan karena di balik itu justru melindungi kejahatan ekonomi trans-nasional, namun juga karena kekayaan yang “digelapkan” tersebut semestinya diusut bagian mana yang sejatinya aset nasional dan harus dikembalikan.selengkapnya

 Pengamat: RUU Tax Amnesty InkonstitusionalPengamat: RUU Tax Amnesty InkonstitusionalSenin 27 Jun 2016 13:53Administratordibaca 967 kaliSemua Kategori

Rencana Pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bertentangan dengan perintah Undang-Undang Dasar. Bukan karena di balik itu justru melindungi kejahatan ekonomi trans-nasional, namun juga karena kekayaan yang “digelapkan” tersebut semestinya diusut bagian mana yang sejatinya aset nasional dan harus dikembalikan.selengkapnya

 RUU Tax Amnesty InkonstitusionalRUU Tax Amnesty InkonstitusionalSenin 27 Jun 2016 13:38Administratordibaca 648 kaliSemua Kategori

Rencana Pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bertentangan dengan perintah Undang-Undang Dasar. Bukan karena di balik itu justru melindungi kejahatan ekonomi trans-nasional, tetapi juga karena kekayaan yang "digelapkan" tersebut semestinya diusut bagian mana yang sejatinya aset nasional dan harus dikembalikan.selengkapnya

 BI Pangkas Target, Menkeu Tetap Yakin Ekonomi Tumbuh 5,3 PersenBI Pangkas Target, Menkeu Tetap Yakin Ekonomi Tumbuh 5,3 PersenSabtu 21 Mei 2016 15:49Administratordibaca 919 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) memangkas target pertumbuhan ekonomi nasional di 2016. Namun pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap memasang target pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini pada angka 5,3 persen seperti tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Pemerintah mengandalkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang akan mampu menarik uangselengkapnya

 Airlangga Beberkan Strategi Pemerintah Pulihkan Ekonomi Dampak PandemiAirlangga Beberkan Strategi Pemerintah Pulihkan Ekonomi Dampak PandemiRabu 24 Jun 2020 15:51Ridha Anantidibaca 483 kaliSemua Kategori

Menko Perekonomian Arlangga Hartarto menyebut untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19, pemerintah terus membuat program padat karya dan memberikan stimulus ke pemerintah daerah (pemda). Pemerintah juga menyiapkan cadangan perluasan yang nilai anggarannya mencapai Rp 106,11 triliun.selengkapnya

 Wajib Pajak Mulai Banyak Manfaatkan Cara Elektronik untuk Lapor SPTWajib Pajak Mulai Banyak Manfaatkan Cara Elektronik untuk Lapor SPTSelasa 6 Mar 2018 13:05Ridha Anantidibaca 1348 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mendata per 5 Maret 2018 kemarin, sudah ada 3,2 juta Wajib Pajak (WP) yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak 2017.selengkapnya

 Bertemu Menkeu se-ASEAN, Sri Mulyani Bahas Pajak hingga InfrastrukturBertemu Menkeu se-ASEAN, Sri Mulyani Bahas Pajak hingga InfrastrukturSenin 8 Apr 2019 13:26Ridha Anantidibaca 673 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri pertemuan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) dan Gubernur Bank Sentral ASEAN di Thailand. Pertemuan tersebut mengangkat tema “Advancing Partnership for Sustainability”.selengkapnya

 Instrumen Fiskal Penting untuk Kelola KetidakpastianInstrumen Fiskal Penting untuk Kelola KetidakpastianKamis 31 Jan 2019 15:55Ridha Anantidibaca 325 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pentingnya instrumen fiskal untuk mengelola dampak ketidakpastian yang dapat terjadi akibat perlambatan ekonomi Cina. Sri Mulyani dalam forum investasi di Jakarta, Rabu (30/1), menyatakan perlambatan ekonomi Cina dapat menyebabkan turunnya harga komoditas dan mempengaruhi kinerja ekspor.selengkapnya

 Cegah Ekonomi Minus, Pekerja Formal Akan Dapat Insentif PajakCegah Ekonomi Minus, Pekerja Formal Akan Dapat Insentif PajakRabu 17 Jun 2020 09:21Ridha Anantidibaca 403 kaliSemua Kategori

Setelah pada kuartal I kemarin pertumbuhan ekonomi Indonesia tergerus cukup dalam akibat pandemi Corona. Kini pemerintah tengah menyusun strategi agar pertumbuhan ekonomi tidak mengalami minus.selengkapnya

 Jokowi Singgung Masalah Ekonomi di Rapimnas GolkarJokowi Singgung Masalah Ekonomi di Rapimnas GolkarJumat 29 Jul 2016 11:12Administratordibaca 981 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (28/7/2016).selengkapnya

 Dampak Pertumbuhan Ekonomi ke Penerimaan Pajak Sulit DiterkaDampak Pertumbuhan Ekonomi ke Penerimaan Pajak Sulit DiterkaKamis 7 Jun 2018 14:08Ridha Anantidibaca 463 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan menyatakan belum bisa memprediksi pengaruh tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen terhadap target penerimaan pajak hingga akhir tahun ini. Menurut mereka, kondisi perekonomian dunia saat ini sangat dinamis dan membuat semua hal sulit diprediksi.selengkapnya

 Google Harap Pemerintah Buat Aturan Cerdas soal Pajak DigitalGoogle Harap Pemerintah Buat Aturan Cerdas soal Pajak DigitalSelasa 8 Okt 2019 11:22Ridha Anantidibaca 303 kaliSemua Kategori

Pemerintah mulai menyusun beberapa regulasi untuk memajaki perusahaan di bidang digital ekonomi, mulai dari teknologi finansial (fintech) hingga e-commerce. Namun, Google dan perusahaan konsultan manajemen berbasis di Amerika Serikat (AS), Bain & Company menilai, butuh regulasi yang cerdas supaya ekonomi digital bisa berkembang di Indonesia.selengkapnya

 Ditjen Pajak punya dua direktorat baru optimalkan pengumpulan data, ini kata idEADitjen Pajak punya dua direktorat baru optimalkan pengumpulan data, ini kata idEASelasa 9 Jul 2019 09:26Ridha Anantidibaca 390 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) resmi membentuk dua direktorat baru dalam Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Senin (8/7). Keduanya adalah Direktorat Data Informasi Perpajakan (DDIP) serta Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (DTIK).selengkapnya

 Kenaikan Pajak Berpotensi Tekan Ekonomi BatamKenaikan Pajak Berpotensi Tekan Ekonomi BatamJumat 14 Sep 2018 13:16Ridha Anantidibaca 817 kaliSemua Kategori

Kenaikan pajak daerah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) kota Batam dinilai berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi Batam. Pemko Batam diminta menunda kenaikan pajak, terutama yang berhubungan dengan sektor pariwista dan NJOP.selengkapnya

 Sri Mulyani Beberkan Indikator RI Jika Masuk ResesiSri Mulyani Beberkan Indikator RI Jika Masuk ResesiSelasa 23 Jun 2020 14:43Ridha Anantidibaca 284 kaliSemua Kategori

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya agar Indonesia tidak mengalami resesi ekonomi, seperti yang terjadi di beberapa negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan indikator jika Indonesia mengalami resesi. Jika pertumbuhan ekonomi kuratal II dan III mengalami negatif, maka dipastikan Indonesia bakal mengalami resesi.selengkapnya

 Respons Pajak Digital, Pemerintah Diminta Susun Aturan BaruRespons Pajak Digital, Pemerintah Diminta Susun Aturan BaruSelasa 16 Jul 2019 14:37Ridha Anantidibaca 252 kaliSemua Kategori

Isu penarikan pajak terhadap perusahaan digital, termasuk perusahaan asing, masih menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam beberapa waktu ke depan. Namun, memajaki pelaku ekonomi digital bukan perkara mudah. Pemerintah diminta segera menerbitkan regulasi perpajakan baru untuk bisa mengimbangi perkembangan ekonomi digital yang kian pesat.selengkapnya

 Tol Trans Sumatera Berpotensi Tambah Penerimaan Pajak Rp 2.690 TriliunTol Trans Sumatera Berpotensi Tambah Penerimaan Pajak Rp 2.690 TriliunSenin 11 Mar 2019 11:35Ridha Anantidibaca 500 kaliSemua Kategori

Pembangunan jalan tol Trans Sumatera berpotensi menambah penerimaan pajak sebesar Rp 2.690 triliun dalam kurun waktu 2018-2048 atau Rp 86 triliun per tahun. Penerimaan tersebut berasal dari pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Brahmantio Isdijoso mengatakan, potensi penselengkapnya

 Soekarwo: Amnesti Pajak Buka Potensi Ekonomi BaruSoekarwo: Amnesti Pajak Buka Potensi Ekonomi BaruSabtu 16 Jul 2016 14:43Administratordibaca 960 kaliSemua Kategori

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan kebijakan amnesti pajak yang diberlakukan pemerintah pusat akan membuka potensi ekonomi baru dan menumbuhkan perekonomian negara.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :