Menpan RB Ingin Bayar Pajak Kendaraan Online Berlaku NasionalMenpan RB Ingin Bayar Pajak Kendaraan Online Berlaku NasionalSelasa 29 Jan 2019 13:38Ridha Anantidibaca 615 kaliSemua Kategori

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syaruddin memuji program Samsat J'Bret yang baru diluncurkan Pemprov Jabar. Dia berencana akan menduplikasi program ini agar bisa menjadi program nasional.selengkapnya

 Pengamat Nilai RUU Tax Amnesty InkonstitusionalPengamat Nilai RUU Tax Amnesty InkonstitusionalSenin 27 Jun 2016 14:23Administratordibaca 1208 kaliSemua Kategori

Rencana Pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bertentangan dengan perintah Undang-Undang Dasar. Bukan karena di balik itu justru melindungi kejahatan ekonomi trans-nasional, namun juga karena kekayaan yang “digelapkan” tersebut semestinya diusut bagian mana yang sejatinya aset nasional dan harus dikembalikan.selengkapnya

 Pengamat: RUU Tax Amnesty InkonstitusionalPengamat: RUU Tax Amnesty InkonstitusionalSenin 27 Jun 2016 13:53Administratordibaca 993 kaliSemua Kategori

Rencana Pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bertentangan dengan perintah Undang-Undang Dasar. Bukan karena di balik itu justru melindungi kejahatan ekonomi trans-nasional, namun juga karena kekayaan yang “digelapkan” tersebut semestinya diusut bagian mana yang sejatinya aset nasional dan harus dikembalikan.selengkapnya

 RUU Tax Amnesty InkonstitusionalRUU Tax Amnesty InkonstitusionalSenin 27 Jun 2016 13:38Administratordibaca 702 kaliSemua Kategori

Rencana Pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bertentangan dengan perintah Undang-Undang Dasar. Bukan karena di balik itu justru melindungi kejahatan ekonomi trans-nasional, tetapi juga karena kekayaan yang "digelapkan" tersebut semestinya diusut bagian mana yang sejatinya aset nasional dan harus dikembalikan.selengkapnya

 Penyederhanaan Cukai Cederai Struktur IHT dan Dukung Pasar MonopolistikPenyederhanaan Cukai Cederai Struktur IHT dan Dukung Pasar MonopolistikKamis 8 Okt 2020 15:23Ridha Anantidibaca 325 kaliSemua Kategori

Para pelaku industri meyakini bahwa penyederhanaan struktur cukai tidak akan menjadi jawaban yang tepat untuk visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penelitian yang dilakukan mengungkap bahwa adanya penyederhanaan struktur tarif cukai ini hanya akan mencederai struktur cukai yang saat ini telah menaungi secara adil seluruh pelaku IHT dan mata rantai di dalamnya.selengkapnya

 Dukung Sistem Logistik Nasional, Bea Cukai dan Karantina Lakukan Joint InspectionDukung Sistem Logistik Nasional, Bea Cukai dan Karantina Lakukan Joint InspectionRabu 23 Sep 2020 09:09Ridha Anantidibaca 474 kaliSemua Kategori

Direkrorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan dan Karantina akan melakukan joint inspection lewat single submisson (SSm QC) untuk mendukung implementasi ekosistem logistik nasional.selengkapnya

 Industri Perfilman Nasional Butuh Insentif PajakIndustri Perfilman Nasional Butuh Insentif PajakSenin 31 Okt 2016 12:43Administratordibaca 793 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf mengatakan, industri perfilman nasional sampai saat ini masih jauh dari kata maju. Belum adanya insentif dari pemerintah menjadi salah satu penyebabnya.selengkapnya

 HKTI Usul Setengah Dana Repatriasi untuk Sektor PertanianHKTI Usul Setengah Dana Repatriasi untuk Sektor PertanianJumat 5 Ags 2016 10:38Administratordibaca 1045 kaliSemua Kategori

Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia mengusulkan 50 persen dana repatriasi hasil amnesti pajak dialokasikan untuk sektor pertanian, perikanan dan peternakan karena menjanjikan keuntungan dan banyak menyerap tenaga kerja.selengkapnya

 Airlangga Beberkan Strategi Pemerintah Pulihkan Ekonomi Dampak PandemiAirlangga Beberkan Strategi Pemerintah Pulihkan Ekonomi Dampak PandemiRabu 24 Jun 2020 15:51Ridha Anantidibaca 495 kaliSemua Kategori

Menko Perekonomian Arlangga Hartarto menyebut untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19, pemerintah terus membuat program padat karya dan memberikan stimulus ke pemerintah daerah (pemda). Pemerintah juga menyiapkan cadangan perluasan yang nilai anggarannya mencapai Rp 106,11 triliun.selengkapnya

 Aturan Pajak e-Commerce Dicabut, Sri Mulyani Selesaikan PR IniAturan Pajak e-Commerce Dicabut, Sri Mulyani Selesaikan PR IniSelasa 2 Apr 2019 15:55Ridha Anantidibaca 315 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mencabut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce). Regulasi itu mulanya berlaku efektif mulai 1 April 2019.selengkapnya

 Rencana pemerintah naikkan cukai rokok dinilai akan hancurkan petani tembakauRencana pemerintah naikkan cukai rokok dinilai akan hancurkan petani tembakauKamis 5 Sep 2019 13:41Ridha Anantidibaca 422 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah menaikkan cukai rokok dalam waktu dekat ini dinilai Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) sebagai penghancuran jutaan petani tembakau yang selama ini menggantungkan hidupnya dari tembakau.selengkapnya

 Mengampuni Pengampunan PajakMengampuni Pengampunan PajakSenin 13 Jun 2016 12:48Administratordibaca 827 kaliSemua Kategori

DPR dan pemerintah tengah membahas RUU Pengampunan Pajak. RUU ini diharapkan berlaku mulai 1 Juli 2016 dan berakhir 31 Desember 2016. DPR mematok target penerimaan dari Tax Amnesty sebesar Rp165 triliun dan dana repatriasi Rp 1.000 triliun. Jumlah yang fantastis. Bank Indonesia mentargetkan di angka Rp45 triliun, sedangkan pemerintah sejak awal memasang angka Rp60 triliun.selengkapnya

 Darmin Gelar Rapat e-Commerce yang Aturannya Dicabut Sri MulyaniDarmin Gelar Rapat e-Commerce yang Aturannya Dicabut Sri MulyaniKamis 18 Jul 2019 09:29Ridha Anantidibaca 385 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution kembali mengundang beberapa pejabat negara ke kantornya. Kali ini, dirinya memimpin rapat koordinator (rakor) mengenai e-commerce.selengkapnya

 Ditjen Pajak kerek target setoran WP Besar menjadi Rp 498,8 triliunDitjen Pajak kerek target setoran WP Besar menjadi Rp 498,8 triliunKamis 14 Mar 2019 10:51Ridha Anantidibaca 641 kaliSemua Kategori

Kontribusi pajak para Wajib Pajak (WP) Besar dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun 2018, realisasi penerimaan pajak dari 30 WP Besar Badan maupun Orang Pribadi di bawah naungan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) WP Besar saja mencapai Rp 418,73 triliun. Tahun ini, Ditjen Pajak menggerek target penerimaan pajak dari WP Besar sebesar 19% menjadi Rp 498,8 triliun.selengkapnya

 Ini Skema Pengaturan Pajak Daerah Dalam Omnibus LawIni Skema Pengaturan Pajak Daerah Dalam Omnibus LawSenin 10 Feb 2020 08:53Ridha Anantidibaca 581 kaliSemua Kategori

Kewenangan pemerintah pusat untuk menentukan fiskal daerah bakal semakin kuat. Melalui Omnibus Law Perpajakan, pemerintah hendak mengatur pajak daerah secara nasional.selengkapnya

 Bekasi Lakukan Penyesuaian Tarif Pajak ReklameBekasi Lakukan Penyesuaian Tarif Pajak ReklameSelasa 20 Feb 2018 13:48Ridha Anantidibaca 2746 kaliSemua Kategori

Pada 2018 Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mulai menata ribuan reklame yang terpampang di wilayahnya. Penataan dilakukan dengan mengubah besaran tarif pajak reklame yang selama ini hanya berdasarkan status jalan.selengkapnya

 Demi Keadilan, Google Indonesia harus Bayar PajakDemi Keadilan, Google Indonesia harus Bayar PajakSenin 19 Sep 2016 07:24Administratordibaca 985 kaliSemua Kategori

Pengamat Komunikasi Massa, Agus Sudibyo menilai langkah pemerintah untuk memaksa Google Indonesia membayar pajak patut didukung. Meskipun sudah terlambat,langkah ini perlu diapresiasi. Jika Google tidak membayar pajak, sementara semua media nasional membayar pajak, ini akan menimbulkan ketidakadilan dan iklim berusaha yang timpang di bidang media dan informasi.selengkapnya

 Penerapan Tax Amnesty Diharapkan Bisa Beri Rasa KeadilanPenerapan Tax Amnesty Diharapkan Bisa Beri Rasa KeadilanRabu 3 Ags 2016 13:34Administratordibaca 1922 kaliSemua Kategori

Ketua Komite Nasional Pengampunan Pajak (KNPP) berharap program pengampunan pajak atau tax amnesty yang baru digulirkan pemerintah mampu memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.selengkapnya

 Penghasilan di Bawah Rp 4,5 Juta Sebulan Bebas PajakPenghasilan di Bawah Rp 4,5 Juta Sebulan Bebas PajakSabtu 25 Jun 2016 07:27Administratordibaca 2504 kaliSemua Kategori

Pemerintah memutuskan menaikkan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 50 persen. Masyarakat yang penghasilannya hingga 54 juta per tahun, tidak akan dikenakan pajak. Sebelumnya batas penghasilan yang terkena pajak hanya 36 juta per tahun. Kebijakan ini dikeluarkan pemerintah setelah mendapat restu dari DPR dua bulan lalu. Kementerian Keuangan mengatakan kebijakan peningkatan batasselengkapnya

 Bukalapak Siapkan Fitur Bayar PPh UMKM, Tambah Mitra Pemprov Garap Pajak DaerahBukalapak Siapkan Fitur Bayar PPh UMKM, Tambah Mitra Pemprov Garap Pajak DaerahSelasa 2 Jul 2019 09:47Ridha Anantidibaca 597 kaliSemua Kategori

Bukalapak kini telah bekerja sama dengan tiga pemerintah provinsi untuk menyediakan kanal pembayaran pajak di platform aplikasi dan situs web. Dalam waktu dekat, perusahaan e-commerce yang didirikan oleh Achmad Zaky tersebut akan meluncurkan fitur pembayaran pajak UMKM secara nasional.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :