idEA Dukung Pajak Barang Tak Berwujud Buatan AsingSelasa 12 Des 2017 09:24Ridha Anantidibaca 616 kaliSemua KategoriKementerian Keuangan sedang menggodok pungutan bea masuk barang tak berwujud (intangible goods) seiring dengan perkembangan e-commerce di Indonesia.selengkapnya
Asosiasi E-Commerce Apresiasi Menkeu Batalkan Aturan PajakSenin 1 Apr 2019 10:15Ridha Anantidibaca 329 kaliSemua KategoriAsosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) merespons positif kebijakan Kementerian Keuangan yang memutuskan menarik kembali aturan perpajakan atas kegiatan perdagangan melalui platform e-commerce.selengkapnya
Pajak E-Commerce Diusulkan Masuk Penerimaan Negara Bukan PajakJumat 24 Nov 2017 08:52Ridha Anantidibaca 419 kaliSemua KategoriPengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam, menyarankan pemerintah menggolongkan pajak untuk kegiatan ekonomi digital e-commerce di luar Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya
`Ujian` Pajak Google dan Amazon di IndonesiaSenin 7 Okt 2019 08:38Ridha Anantidibaca 367 kaliSemua KategoriDemam perdagangan digital (e-commerce) menjalar hingga pedalaman Nusantara. Danif, salah seorang anggota masyarakat suku Baduy, mengaku kerap menjual buah tangannya secara daring.selengkapnya
Kemenkeu: Tidak Ada Pajak Khusus untuk e-CommerceKamis 17 Jan 2019 11:41Ridha Anantidibaca 583 kaliSemua KategoriDirektorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan bahwa tidak ada produk pajak baru khusus untuk industri e-commerce atau toko online. Peraturan Menteri Keuangan bernomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik dibuat untuk menata perkembangan e-commerce di Indonesia.selengkapnya
Pemerintah akan Rumuskan Pajak E-CommerceKamis 28 Des 2017 15:31Ridha Anantidibaca 764 kaliSemua KategoriWakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah akan merumuskan tata cara pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik atau e-commerce. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan antara produk dalam negeri dengan produk dari luar negeri yang dijual melalui platform e-commerce.selengkapnya
Produk China Banjiri E-Commerce, Pemerintah Kaji Aturan PajakKamis 28 Des 2017 10:51Ridha Anantidibaca 682 kaliSemua KategoriWakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah akan mengkaji pengenaan pajak atau bea untuk produk e-commerce impor guna menyamakan level playing field dengan produk dalam negeri.selengkapnya
DJP: Ada Aturan Pajak `E-Commerce`, Penjual di Medsos Juga Harus Bayar PajakSenin 19 Feb 2018 09:41Ridha Anantidibaca 583 kaliSemua KategoriDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sedang menggodok aturan perpajakan untuk kegiatan e-commerce yang akan diterapkan agar tidak mengesampingkan kewajiban pajak para pelaku online shop di media sosial.selengkapnya
Pelaku Usaha Menimbang Pajak e-CommerceRabu 5 Sep 2018 11:03Ridha Anantidibaca 445 kaliSemua KategoriPT Shopee Internasional Indonesia meminta pemerintah mempertimbangkan banyak hal sebelum merumuskan dan menetapkan pajak e-commerce.selengkapnya
Pengamat: Transaksi e-commerce harus kena pajakRabu 27 Des 2017 09:20Ridha Anantidibaca 540 kaliSemua KategoriPengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center Darussalam menegaskan transaksi e-commerce harus kena pajak. Sebagaimana berlaku pada transaksi konvensional.selengkapnya
E-Commerce Kena Pajak, Instagram: Kami Patuh Aturan di IndonesiaJumat 8 Mar 2019 15:30Ridha Anantidibaca 381 kaliSemua KategoriInstagram mendukung rencana pemerintah memberlakukan aturan pajak bagi e-commerce. Country Director Facebook Indonesia, Sri Widowati, mengatakan selalu mengikuti peraturan di mana mereka beroperasi di setiap negara.selengkapnya
Pemerintah sanggupi aturan pajak e-commerce tanpa mengacu ke PP 46/2013Rabu 31 Jan 2018 11:56Ridha Anantidibaca 265 kaliSemua KategoriKementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya
Pajak E-Commerce Mulai 1 April, Penerapannya Harus CermatJumat 29 Mar 2019 10:23Ridha Anantidibaca 284 kaliSemua KategoriPemerintah harus cermat dan hati-hati dalam menerapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce). Aturan ini rencananya berlaku 1 April 2019.selengkapnya
Kemenkeu: Aturan e-Commerce Bukan untuk Kejar Penerimaan PajakSelasa 15 Jan 2019 11:04Ridha Anantidibaca 848 kaliSemua KategoriKementerian Keuangan (Kemenkeu) telah bertemu para pelaku e-Commerce yang tergabung dalam idEA (Asosiasi ecommerce Indonesia) guna membahas implementasi peraturan menteri keuangan (PMK) tentang perpajakan transaksi e-commerce atau toko online.selengkapnya
Perihal pajak e-commerce, pebisnis minta uji publik terlebih duluRabu 31 Jan 2018 12:16Ridha Anantidibaca 429 kaliSemua KategoriRencana Kementerian Keuangan perihal regulasi pajak ke pelaku usaha online (e-commerce) dinilai perlu dilakukan uji publik. Oleh karena itu, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan uji publik atas rancangan regulasi pajak toko online. Hingga saat ini, idEA mengaku belum menerima draf dari aturan tersebut.selengkapnya
Asosiasi UMKM Minta Aturan Pajak E-Commerce DitundaSenin 14 Jan 2019 14:11Ridha Anantidibaca 827 kaliSemua KategoriKetua Umum Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun meminta Ditjen Pajak menunda implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 Tahun 2018. Beleid tersebut mengatur perlakuan perpajakan bagi pelaku usaha niaga elektronik.selengkapnya
Asosiasi E-Commerce (idEA) sambut positif penarikan aturan pajak e-commerceSenin 1 Apr 2019 11:00Ridha Anantidibaca 408 kaliSemua KategoriKetua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Ignatius Untung menyambut positif langkah Kementerian Keuangan (Kemkeu) yang menarik Peraturan Menteri Kuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).selengkapnya
Asosiasi `e-commerce` akan bertemu Dirjen Bea Cukai bahas barang imporKamis 25 Jul 2019 14:01Ridha Anantidibaca 424 kaliSemua KategoriKetua Umum Indonesia E-Commerce Association (idEA) Ignatius Untung mengatakan akan bertemu dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Heru Pambudi pekan ini untuk membahas rencana pemerintah membuat regulasi impor barang melalui sektor perdagangan berbasis elektronik atau e-commerce.selengkapnya
Asosiasi E-Commerce akan Bertemu Dirjen Bea dan CukaiSelasa 23 Jul 2019 10:22Ridha Anantidibaca 340 kaliSemua KategoriKetua Umum Indonesia E-Commerce Association (idEA) Ignatius Untung mengatakan akan bertemu dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Heru Pambudi pekan ini. Pertemuan untuk membahas rencana pemerintah membuat regulasi impor barang melalui sektor perdagangan berbasis elektronik atau e-commerce.selengkapnya
Ditjen Pajak punya dua direktorat baru optimalkan pengumpulan data, ini kata idEASelasa 9 Jul 2019 09:26Ridha Anantidibaca 389 kaliSemua KategoriKementerian Keuangan (Kemkeu) resmi membentuk dua direktorat baru dalam Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Senin (8/7). Keduanya adalah Direktorat Data Informasi Perpajakan (DDIP) serta Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (DTIK).selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
