Tanpa Bayar Pajak, Google akan Mematikan Media NasionalTanpa Bayar Pajak, Google akan Mematikan Media NasionalSenin 19 Sep 2016 09:32Administratordibaca 878 kaliSemua Kategori

Pengamat Komunikasi Massa, Agus Sudibyo menilai langkah pemerintah untuk memaksa Google Indonesia membayar pajak patut didukung. Meskipun sudah terlambat,langkah ini perlu diapresiasi.selengkapnya

 UMKM Non-E-Commerce Minta Pemerintah Adil soal Pungutan PajakUMKM Non-E-Commerce Minta Pemerintah Adil soal Pungutan PajakJumat 7 Okt 2016 08:38Administratordibaca 828 kaliSemua Kategori

Pajak untuk sektor pengusaha berbasis online atau e-commerce hingga saat ini masih belum dapat dipungut sesuai pemungutan pajak. Hal ini pun cukup menjadi sorotan utama pengusaha non e-commerce.selengkapnya

 Buruh Penggugat Tax Amnesty Jamin Bayar PajakBuruh Penggugat Tax Amnesty Jamin Bayar PajakJumat 22 Jul 2016 21:51Administratordibaca 723 kaliSemua Kategori

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menjawab sindiran Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi yang menyebut penggugat Undang-undang (UU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty tidak menyetor Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar.selengkapnya

 Peretail dan Agen Travel Minta Kesetaraan Aturan pada Bisnis OnlinePeretail dan Agen Travel Minta Kesetaraan Aturan pada Bisnis OnlineJumat 1 Feb 2019 09:19Ridha Anantidibaca 463 kaliSemua Kategori

Pelaku usaha dari sektor jasa agen travel dan retail konvensional meminta pemerintah berlaku adil dalam menerapkan aturan bisnis. Hal ini membuat sejumlah pelaku usaha khawatir, terlebih ada sebagian pemain bisnis konvensional adalah pelaku usaha kecil menengah (UKM).selengkapnya

 Ketimbang Tax Amnesty, Pemerintah Lebih Baik Fokus Perbaiki Potensi Pajak LainKetimbang Tax Amnesty, Pemerintah Lebih Baik Fokus Perbaiki Potensi Pajak LainSenin 6 Jun 2016 13:13Administratordibaca 927 kaliSemua Kategori

Pemerintah hingga kini masih ngotot untuk mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Diyakini tax amnesty bakal ampuh menutupi defisit APBN. Namun menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), dengan nilai upeti sekitar 3 persen dari total dana yang akan masuk, maka penerimaan pajak untuk pemasukan negara melalui tax amnesty hanya sebesar Rp60 triliun.selengkapnya

 Pungut pajak Google, Indonesia bisa contek Inggris buat aturan baruPungut pajak Google, Indonesia bisa contek Inggris buat aturan baruJumat 14 Okt 2016 11:45Oktalista Putridibaca 954 kaliSemua Kategori

Pengamat Pajak, Danny Darussalam membeberkan cara efektif menarik pajak perusahaan teknologi informasi seperti Google dan kawan-kawannya. Dia mengambil contoh cara seperti yang dilakukan Inggris dengan aturan Diverted Profit Tax-nya.selengkapnya

 Prancis Pajaki Google dkk, AS Akan Membalas!Prancis Pajaki Google dkk, AS Akan Membalas!Senin 29 Jul 2019 14:44Ridha Anantidibaca 560 kaliSemua Kategori

Prancis yang akan mengenakan pajak kepada perusahaan raksasa teknologi/digital yang memperoleh pendapatan dari negaranya akan membangun kesepakatan dengan Amerika Serikat (AS). Pengenaan pajak sebesar 3% dari pendapatan tersebut bukan bermaksud hanya membidik perusahaan teknologi asal AS saja.selengkapnya

 Pengusaha Yakin Rayuan Singapura Jegal Tax Amnesty Bakal GagalPengusaha Yakin Rayuan Singapura Jegal Tax Amnesty Bakal GagalJumat 22 Jul 2016 09:28Administratordibaca 1013 kaliSemua Kategori

Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia optimistis upaya Singapura menjegal pengampunan pajak (tax amnesty) akan gagal. Lantaran pengusaha sudah sejak lama menunggu kebijakan tersebut.selengkapnya

 Legislator Sarankan Tebusan Tax Amnesty FlatLegislator Sarankan Tebusan Tax Amnesty FlatAhad 24 Apr 2016 22:47Administratordibaca 1041 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR, Andreas Eddy Susetyo menyarankan tarif tebusan yang diberlakukan dalam RUU Pengampunan Pajak atau tax amnesty lebih baik dilakukan secara flat atau tidak bertingkat sesuai kurun waktu. "Lebih baik tarifnya sederhana saja, misalnya kalau yang tidak repatriasi atau melakukan pelaporan harta dikenakan 10 persen, sedangkan yang repatriasi 5 persen. Itu kan pembeda yang jauh.selengkapnya

 Pengusaha Sebut Kemenkeu tidak Adil Terkait Pajak E-CommercePengusaha Sebut Kemenkeu tidak Adil Terkait Pajak E-CommerceKamis 1 Feb 2018 13:32Ridha Anantidibaca 587 kaliSemua Kategori

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menilai bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus bisa lebih adil terhadap para pelaku e-commerce terkait dengan pajak yang akan diterapak. Hal tersebut karena aturan pajak tersebut nantinya hanya akan berlaku bagi pedagang dari UKM yang masih dalam marketplace, tapi belum bisa dikenakan pada UKM yang berjualan melalui media sosial pribadi baik pelaku dalam dselengkapnya

 Kecewa Putusan MK, Ini Langkah Buruh Berikutnya untuk Tax AmnestyKecewa Putusan MK, Ini Langkah Buruh Berikutnya untuk Tax AmnestyKamis 15 Des 2016 15:29Ajeng Widyadibaca 816 kaliSemua Kategori

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kecewa dengan putusan ‎Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan buruh terkait uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Buruh berencana kembali mengajukan gugatan uji materi baru atas pasal yang ada di tax amnesty.selengkapnya

 HNW: UU Pengampunan Pajak tidak Sesuai PancasilaHNW: UU Pengampunan Pajak tidak Sesuai PancasilaJumat 1 Jul 2016 03:39Administratordibaca 1796 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meniali Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) yang baru disetujui DPR RI, tidak sesuai dengan Pancasila karena tidak memberikan keadilan bagi masyarakat Indonesia.selengkapnya

 Wali Kota Semarang Ringankan Pajak saat Wabah Covid-19Wali Kota Semarang Ringankan Pajak saat Wabah Covid-19Senin 15 Jun 2020 15:19Ridha Anantidibaca 732 kaliSemua Kategori

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi merujuk peristiwa sejarah untuk menangani pandemi Covid-19. Hendi, sapaan Hendrar mengatakan, Semarang memiliki sejarah kejadian wabah kolera pada tahun 1821 atau semasa era kolonial Belanda.selengkapnya

 Aturan pajak terhadap rokok dinilai masih diskrimintifAturan pajak terhadap rokok dinilai masih diskrimintifSenin 12 Ags 2019 11:54Ridha Anantidibaca 341 kaliSemua Kategori

Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Khafid Sirotudin, menilai terdapat diskrimnasi penerapan peraturan berkaitan dengan pajak terhadap rokok dan tembakau.selengkapnya

 Uji Materi UU KUP, MK Kabulkan SebagianUji Materi UU KUP, MK Kabulkan SebagianJumat 27 Apr 2018 10:32Ridha Anantidibaca 796 kaliSemua Kategori

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pengaturan sebagian pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa atau konsultan wajib pajak lewat peraturan menteri keuangan bertentangan dengan UUD 1945.selengkapnya

 IMF ingatkan RI soal pajak, Sri Mulyani: Kami cari titik seimbangIMF ingatkan RI soal pajak, Sri Mulyani: Kami cari titik seimbangRabu 7 Feb 2018 15:35Ridha Anantidibaca 549 kaliSemua Kategori

Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan optimisme bahwa dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi tahunan Indonesia akan meningkat secara bertahap menjadi sekitar 5,6%. Namun, IMF mencatat bahwa penyesuaian fiskal pada tahun 2018 harus bertahap agar melindungi pertumbuhan.selengkapnya

 Sri Mulyani tegaskan pedagang di media sosial tetap bayar pajakSri Mulyani tegaskan pedagang di media sosial tetap bayar pajakKamis 4 Apr 2019 09:14Ridha Anantidibaca 634 kaliSemua Kategori

Akhir Maret lalu, Kementerian Keuangan telah mencabut Peraturan Menteri Kuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).selengkapnya

 Alasan Mengapa RUU Tax Amnesty Harus DitolakAlasan Mengapa RUU Tax Amnesty Harus DitolakSenin 27 Jun 2016 13:56Administratordibaca 1565 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty ditargetkan selesai dibahas di DPR bulan Juli mendatang. Pada bulan yang sama Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) perubahan, ditargetkan selesai. Pembahasan RUU tersebut digenjot untuk mengantisipasi permasalahan keuangan negara. Rencananya negara akan mengampuni para konglomerat, yang selama ini menyembunyikan uangnya di luarselengkapnya

 RUU Tak Amnesty Tak Boleh Sepelekan Dana LokalRUU Tak Amnesty Tak Boleh Sepelekan Dana LokalSabtu 23 Apr 2016 01:02Administratordibaca 795 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Badan Pengurus Daerah, HIPMI Jaya, Rama Datau mendukung pemberlakuan tax amnesty. Namun dia mengingatkan agar aturan tersebut tak menspesialkan pemulangan dana (repatriasi-red) yang dari luar negeri semata lantaran besarnya potensi dana masuk. Melainkan juga terfokus potensi dana dalam negeri juga yang ada di depan mata.selengkapnya

 GAPPRI dukung upaya Bea Cukai berantas rokok ilegalGAPPRI dukung upaya Bea Cukai berantas rokok ilegalSelasa 19 Jan 2021 09:35Ridha Anantidibaca 455 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyita 7,2 juta batang rokok ilegal yang diselundupkan di perairan Riau, Jumat (15/1). Jutaan batang rokok tersebut akan menimbulkan kerugian negara Rp 7,6 miliar jika bisa diselundupkan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :