RUU Tak Amnesty Tak Boleh Sepelekan Dana LokalRUU Tak Amnesty Tak Boleh Sepelekan Dana LokalSabtu 23 Apr 2016 01:02Administratordibaca 791 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Badan Pengurus Daerah, HIPMI Jaya, Rama Datau mendukung pemberlakuan tax amnesty. Namun dia mengingatkan agar aturan tersebut tak menspesialkan pemulangan dana (repatriasi-red) yang dari luar negeri semata lantaran besarnya potensi dana masuk. Melainkan juga terfokus potensi dana dalam negeri juga yang ada di depan mata.selengkapnya

 Badan Anggaran DPR minta target pertumbuhan penerimaan cukai naik 9% di APBN 2020Badan Anggaran DPR minta target pertumbuhan penerimaan cukai naik 9% di APBN 2020Selasa 3 Sep 2019 09:59Ridha Anantidibaca 331 kaliSemua Kategori

Badan Anggaran DPR RI meminta pemerintah menaikkan target penerimaan cukai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.selengkapnya

 Transaksi Impor Barang Kiriman Dibatasi Jadi US`$`75Transaksi Impor Barang Kiriman Dibatasi Jadi US`$`75Senin 17 Sep 2018 09:31Ridha Anantidibaca 674 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberikan batasan transaksi impor barang kiriman dalam sehari sebesar US melalui implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.04/2018.selengkapnya

 Ambang Batas Pemungutan PPN Digital, Semua PMSE Asing Bakal KenaAmbang Batas Pemungutan PPN Digital, Semua PMSE Asing Bakal KenaRabu 1 Jul 2020 14:28Ridha Anantidibaca 393 kaliSemua Kategori

Pemberian batasan nilai transaksi dan jumlah traffic penunjukkan pemungut PPN PMSE ditujukan supaya skema pemungutan PPN bisa dilakukan secara optimal oleh pelaku produk digital dari luar negeri.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Turun, Kemenkeu tak akan Potong AnggaranPenerimaan Pajak Turun, Kemenkeu tak akan Potong AnggaranJumat 27 Sep 2019 11:29Ridha Anantidibaca 385 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan tidak akan melakukan pemotongan anggaran. Kebijakan ini dilakukan di tengah penerimaan pajak yang tidak optimal.selengkapnya

 Pemerintah Anggarkan Rp2,04 Triliun untuk Pengadaan Core Tax SystemPemerintah Anggarkan Rp2,04 Triliun untuk Pengadaan Core Tax SystemJumat 2 Ags 2019 10:34Ridha Anantidibaca 398 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengalokasikan dana senilai Rp2,04 triliun untuk pengadaan core tax system atau sistem inti perpajakan. Anggaran ini akan digunakan sampai proyek pengadaan tersebut bisa optimal pada 2024.selengkapnya

 Pemkot Bandung Kaji Penarikan Pajak PKLPemkot Bandung Kaji Penarikan Pajak PKLSelasa 9 Jul 2019 11:22Ridha Anantidibaca 331 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berencana menarik pajak bagi Pedagang Kaki Lima (PKL). Rencana ini masih dalam tahap kajian untuk mengetahui potensi dan landasan aturannya.selengkapnya

 Kantong Plastik Bakal Kena Cukai, Siapa yang Tanggung?Kantong Plastik Bakal Kena Cukai, Siapa yang Tanggung?Kamis 29 Nov 2018 14:21Ridha Anantidibaca 438 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan mengenakan cukai pada kantong plastik untuk mengendalikan konsumsi. Saat ini peraturan pemerintah (PP) yang bakal jadi payung hukumnya sedang digodok.selengkapnya

 Ditjen Pajak Kumpulkan 100 Pengusaha Asing, Ada Apa?Ditjen Pajak Kumpulkan 100 Pengusaha Asing, Ada Apa?Rabu 1 Ags 2018 15:05Ridha Anantidibaca 796 kaliSemua Kategori

Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (PMA) Dua Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak hari ini mengumpulkan 100 pembayar pajak dari perusahaan asing terbesar di Indonesia. Mayoritas adalah investor dari Jepang, dan ada juga beberapa konsultan pajak.selengkapnya

 Sri Mulyani: Sistem Tax Amnesty Belum OptimalSri Mulyani: Sistem Tax Amnesty Belum OptimalSelasa 16 Ags 2016 07:59Administratordibaca 949 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah memberikan hasil dari kesiapan program tax amnesty atau pengampunan pajak. Kali ini, yang dilaporkannya dari sisi komunikasi.selengkapnya

 PENERIMAAN PAJAK: Kalbar Andalkan Permenkeu Wajib Informasi DataPENERIMAAN PAJAK: Kalbar Andalkan Permenkeu Wajib Informasi DataKamis 23 Jun 2016 09:06Administratordibaca 1036 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak mengandalkan beleid Kementerian Keuangan supaya Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kalimantan Barat wajib memberikan informasi data milik Wajib Pajak dalam upaya meningkatkan target penerimaan pajak. Peraturan yang dimaksud yakni, Permenkeu No. 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Terkait Dengan Perpajakanselengkapnya

 Tax Amnesty: Ini Saatnya Hentikan Semua PerdebatanTax Amnesty: Ini Saatnya Hentikan Semua PerdebatanSelasa 7 Jun 2016 00:07Administratordibaca 1259 kaliSemua Kategori

Sejumlah pihak meminta agar perdebatan mengenai Tax Amnesty diakhiri sehingga regulasi tersebut bisa disahkan dan terimplementasi sekaligus menjadi tonggak perpajakan di Indonesia. Direktur Ekesekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo,mengatakan bahwa prinsipnya Tax Amnesty dibuat tak hanya sebagai instrumen untuk mendongkrak sisi penerimaan pajak.selengkapnya

 PT Pos dan Peruri Kumpul di Kantor Pajak Bahas Meterai PalsuPT Pos dan Peruri Kumpul di Kantor Pajak Bahas Meterai PalsuSenin 18 Nov 2019 15:31Ridha Anantidibaca 649 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pagi ini menggelar sosialisasi bea meterai dalam rangka program pengamanan penerimaan pajak 2019, termasuk peredaran meterai palsu. Hadir dalam sosialisasi ini jajaran dari PT Pos Indonesia dan Perum Peruri.selengkapnya

 Ditjen Pajak lanjutkan reformasi perpajakan untuk dongkrak tax ratioDitjen Pajak lanjutkan reformasi perpajakan untuk dongkrak tax ratioJumat 26 Jul 2019 14:23Ridha Anantidibaca 420 kaliSemua Kategori

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) merilis laporan terbaru tentang perkembangan peningkatan rasio pajak (tax ratio) terhadap pendapatan nasional (PDB) di sejumlah negara.selengkapnya

 Kemampuan Memungut Pajak Pemerintah DipertanyakanKemampuan Memungut Pajak Pemerintah DipertanyakanRabu 17 Jul 2019 13:59Ridha Anantidibaca 692 kaliSemua Kategori

Shortfall penerimaan pajak yang diproyeksikan berada pada angka Rp140,4 triliun membuktikan bahwa kinerja pemungutan pajak belum optimal.selengkapnya

 Pemerintah Tegaskan Konsisten Terapkan Roadmap CukaiPemerintah Tegaskan Konsisten Terapkan Roadmap CukaiKamis 5 Jul 2018 10:47Ridha Anantidibaca 294 kaliSemua Kategori

Pemerintah menegaskan konsisten untuk menerapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 146 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). "Dengan adanya simplifikasi ini tentu mampu menaikkan pendapatan dari cukai. Seharusnya begitu. Semoga kepatuhan juga membaik," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara saat dihubungi diselengkapnya

 Tanpa Aturan Teknis, Tarif Pajak UMKM 0,5% Bisa MultitafsirTanpa Aturan Teknis, Tarif Pajak UMKM 0,5% Bisa MultitafsirRabu 4 Jul 2018 15:49Ridha Anantidibaca 1054 kaliSemua Kategori

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang menetapkan penurunan pajak penghasilan (PPh) final bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari 1% menjadi 0,5% dinilai belum bisa dimanfaatkan optimal, Sebab belum ada aturan teknis.selengkapnya

 Ribuan Wajib Pajak di Sleman Tak Diketahui RimbanyaRibuan Wajib Pajak di Sleman Tak Diketahui RimbanyaKamis 8 Feb 2018 14:11Ridha Anantidibaca 981 kaliSemua Kategori

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Sleman dinilai belum optimal. Pasalnya selama ini dalam penagihan PBB masih banyak wajib banyak yang belum teridentifikasi.selengkapnya

 Ditjen Pajak Akui Tax Amnesty Belum OptimalDitjen Pajak Akui Tax Amnesty Belum OptimalSenin 27 Nov 2017 14:37Ridha Anantidibaca 310 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengakui implementasi pengampunan pajak atau tax amnesty belum menambah kepatuhan wajib pajak (WP) secara signifikan.selengkapnya

 HIPMI: UU Tax Amnesty, Cukup SekaliHIPMI: UU Tax Amnesty, Cukup SekaliKamis 30 Jun 2016 20:05Administratordibaca 621 kaliSemua Kategori

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) berharap, pengusaha memanfaatkan program pengampunan pajak (tax amnesty) secara optimal. Selain itu, kebijakan ini hanya sekali diterapkan. "Kami harapkan ini merupakan yang pertama sekaligus yang terakhir," kata Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia di Jakarta, Rabu (29/6/2016).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :