Dukung Keterbukaan Informasi, Bea Cukai Kepulauan Riau Luncurkan Aplikasi BEKENDukung Keterbukaan Informasi, Bea Cukai Kepulauan Riau Luncurkan Aplikasi BEKENSelasa 24 Sep 2019 08:58Ridha Anantidibaca 741 kaliSemua Kategori

Telah resmi diperkenalkan Aplikasi BEKEN (Bea Cukai Kepri Online) kepada masyarakat luas pada Kamis (19/09) di Aula Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tanjung Balai Karimun.selengkapnya

 Badan Pelayanan Pajak Kota Malang Akan Pidanakan Wajib Pajak BandelBadan Pelayanan Pajak Kota Malang Akan Pidanakan Wajib Pajak BandelKamis 14 Feb 2019 10:58Ridha Anantidibaca 562 kaliSemua Kategori

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang akan menindak tegas wajib pajak bandel dengan memproses hukum agar penerimaan pajak daerah Rp501 miliar pada tahun ini bisa terpenuhi.selengkapnya

 Puluhan Kontraktor Migas Berpotensi Tunggak Pajak Rp 4,72 TriliunPuluhan Kontraktor Migas Berpotensi Tunggak Pajak Rp 4,72 TriliunSelasa 10 Apr 2018 14:13Ridha Anantidibaca 846 kaliSemua Kategori

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 29 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) berpotensi menunggak pajak hingga US$ 343 juta atau sekitar Rp 4,72 Triliun. Hal ini terungkap dari hasil pemeriksaan dukungan laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2016 pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Tunggakan itu terdiri dari pajak penghasilan (PPh)selengkapnya

 Nunggak Pajak, Sejumlah Tempat Usaha DisegelNunggak Pajak, Sejumlah Tempat Usaha DisegelSelasa 20 Mar 2018 11:25Ridha Anantidibaca 1415 kaliSemua Kategori

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang melakukan penyegelan terhadap sejumlah tempat usaha. Hal itu dilakukan lantaran, tidak adanya niatan dari pengusaha untuk melakukan pembayaran pajaknya.selengkapnya

 Menko Luhut: Revisi PP 79 Demi Keadilan Bagi Para Investor MigasMenko Luhut: Revisi PP 79 Demi Keadilan Bagi Para Investor MigasKamis 15 Sep 2016 09:36Administratordibaca 949 kaliSemua Kategori

Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan draft revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi telah rampung.selengkapnya

 Draf Revisi Aturan Pajak dan Cost Recovery Sudah Dilaporkan ke JokowiDraf Revisi Aturan Pajak dan Cost Recovery Sudah Dilaporkan ke JokowiSelasa 13 Sep 2016 21:28Administratordibaca 816 kaliSemua Kategori

Revisi aturan perpajakan dan biaya pemulihan operasi (Cost Recovery) hulu migas akhirnya rampung. Hal ini diungkapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan.selengkapnya

 Pemerintah Finalisasi Revisi Aturan Cost Recovery dan Pajak Hulu MigasPemerintah Finalisasi Revisi Aturan Cost Recovery dan Pajak Hulu MigasRabu 24 Ags 2016 14:14Administratordibaca 1426 kaliSemua Kategori

Pemerintah sedang menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Aturan ini berisi tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) dan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi (migas). Pelaksana Tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan revisi aturan tersebut sudah hampir final. Kemungkinan pekan depanselengkapnya

 Pemerintah Mulai Berlakukan Amnesti PajakPemerintah Mulai Berlakukan Amnesti PajakSelasa 19 Jul 2016 09:13Administratordibaca 805 kaliSemua Kategori

Pemerintah mulai memberlakukan program amnesti pajak hari Senin (18/7) di tengah upaya untuk mendongkrak penerimaan pajak dengan mendorong repatriasi dana yang disimpan di luar negeri.selengkapnya

 Siapa Tega Suap Petugas Pajak?Siapa Tega Suap Petugas Pajak?Jumat 25 Nov 2016 10:25Ajeng Widyadibaca 521 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pegawai Eselon III di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan dan seorang pengusaha dalam operasi tangkap tangan (OTT) di daerah Jakarta Pusat, Senin (21/11/2016). Dalam OTT itu, tim satgas KPK menyita uang senilai Rp1,3 miliar.selengkapnya

 Sri Mulyani Minta Wajib Pajak Tetap Percaya pada NegaraSri Mulyani Minta Wajib Pajak Tetap Percaya pada NegaraSelasa 22 Nov 2016 13:58Ajeng Widyadibaca 571 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta kepada seluruh Wajib Pajak (WP) agar tetap percaya terhadap negara. Kejadian operasi tangkap tangan yang menjerat salah satu pejabat Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak dinilai Sri Mulyani sebagai salah satu bukti bahwa pemerintah terus melakukan perbaikan.selengkapnya

 Menkeu: Agar Kita Lebih KompetitifMenkeu: Agar Kita Lebih KompetitifSabtu 24 Sep 2016 15:53Administratordibaca 707 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya merampungkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 tentang biaya operasi yang dapat diganti atau cost revovery dan pajak penghasilan di industri hulu minyak dan gas bumi.selengkapnya

 Sri Mulyani Ungkap Alasan Revisi Aturan Pajak MigasSri Mulyani Ungkap Alasan Revisi Aturan Pajak MigasSabtu 24 Sep 2016 13:58Administratordibaca 740 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan, alasan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden (PP) No.79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakukan Pajak Penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi (Migas).selengkapnya

 Luhut Bocorkan Poin-Poin Revisi Aturan Pajak MigasLuhut Bocorkan Poin-Poin Revisi Aturan Pajak MigasSelasa 30 Ags 2016 09:40Administratordibaca 862 kaliSemua Kategori

Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di hulu minyak dan gas bumi (migas), akhirnya berbuah manis disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ada beberapa poin yang disepakati untuk direvisi dalam PP ini.selengkapnya

 Luhut Minta Kewenangan Pajak Migas Balik ke Kementerian ESDMLuhut Minta Kewenangan Pajak Migas Balik ke Kementerian ESDMSenin 29 Ags 2016 20:16Administratordibaca 820 kaliSemua Kategori

Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) telah menyediakan formulasi baru yang akan diterapkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.selengkapnya

 Ditjen Bea Cukai Terus Monitor Modus Penyelundupan Melalui Pesawat BaruDitjen Bea Cukai Terus Monitor Modus Penyelundupan Melalui Pesawat BaruJumat 6 Des 2019 14:25Ridha Anantidibaca 942 kaliSemua Kategori

Penyelundupan barang melalui pengantaran pesawat baru merupakan modus operasi terbaru yang akan terus dimonitor oleh pihak berwenang.selengkapnya

 Bea Cukai selamatkan kerugian negara Rp 5,8 miliar dari rokok dan HPTL ilegalBea Cukai selamatkan kerugian negara Rp 5,8 miliar dari rokok dan HPTL ilegalSenin 28 Okt 2019 12:52Ridha Anantidibaca 516 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai , Kementerian Keuangan Republik Indonesia berhasil menyelamatkan kerugian negara sekitar Rp 5,8 miliar dari disitanya barang kena cukai (BKC) seperti rokok, rokok elektrik dan minuman keras.selengkapnya

 Sri Mulyani Siap Terima Aduan Pemerasan oleh Pegawai PajakSri Mulyani Siap Terima Aduan Pemerasan oleh Pegawai PajakJumat 5 Okt 2018 14:12Ridha Anantidibaca 818 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta masyarakat yang merasa diperas oknum pegawai pajak untuk melapor kepadanya. Hal ini menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Ambon La Masikamba lantaran dugaan suap.selengkapnya

 Beleid perpajakan hambat perubahan kontrak karyaBeleid perpajakan hambat perubahan kontrak karyaJumat 16 Mar 2018 11:42Ridha Anantidibaca 525 kaliSemua Kategori

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menandatangani perubahan untuk enam Kontrak Karya (KK) pertambangan, kemarin. Artinya, masih tersisa tiga kontrak karya lagi yang belum meneken amendemen isi kontrak ini.selengkapnya

 Pakai Gross Split, Perusahaan Migas Tunggu Aturan Tambahan Bagi HasilPakai Gross Split, Perusahaan Migas Tunggu Aturan Tambahan Bagi HasilSelasa 2 Jan 2018 09:32Ridha Anantidibaca 530 kaliSemua Kategori

Pelaku minyak dan gas bumi (migas) yang tergabung dalam Indonesian Petroleum Association (IPA) menyambut baik terbitnya PP Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split. IPA menilai aturan tersebut cukup mengakomodir beberapa masukan pelaku migas mengenai perpajakan gross split.selengkapnya

 Sri Mulyani Tuntut Profesionalitas Pegawai PajakSri Mulyani Tuntut Profesionalitas Pegawai PajakSelasa 29 Nov 2016 12:27Ajeng Widyadibaca 698 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani hingga saat ini masih mewanti-wanti jajaran pegawai Ditjen Pajak untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti kejadian operasi tangkap tangan (OTT) pegawai pajak pekan lalu. Salah satu topik yang diingatkan oleh Sri Mulyani adalah mengenai kultur masyarakat Indonesia yang sangat akrab dengan teman.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :