Apindo dukung keputusan pemerintah menarik pajak e-commerce mulai April 2019Apindo dukung keputusan pemerintah menarik pajak e-commerce mulai April 2019Senin 21 Jan 2019 09:19Ridha Anantidibaca 432 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah memutuskan akan menarik pajak bagi pelaku e-commerce mulai April 2019 mendatang. Meski sempat ada penolakan, tapi kebijakan Kemkeu ini disambut positif pelaku usaha.selengkapnya

 Pemerintah Minta RUU Tax Amnesty Segera KelarPemerintah Minta RUU Tax Amnesty Segera KelarSelasa 7 Jun 2016 00:02Administratordibaca 834 kaliSemua Kategori

Pembahasan rancangan undang-undang tax amnesty atau pengampunan pajak hingga kini masih belum selesai dilakukan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung pun menegaskan, pemerintah sangat ingin pembahasan rancangan undang-undang tax amnesty ini agar dapat selesai dibahas.selengkapnya

 Produsen Kopi Minta Pemerintah Terapkan PPN 0%Produsen Kopi Minta Pemerintah Terapkan PPN 0%Sabtu 4 Jun 2016 10:49Administratordibaca 1030 kaliSemua Kategori

Pemerintah saat ini masih menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen. Kebijakan ini pun dinilai sangat memberatkan bagi produsen kopi di Indonesia. Ridwan salah satunya, produsen kopi asal Aceh ini mengaku sangat keberatan dengan kebijakan ini. Pasalnya, hal ini akan mengancam keberadaan koperasi kopi yang saat ini telah terbentuk pada berbagai daerah.selengkapnya

 Sri Mulyani Janji Berlaku Adil Soal Pajak Toko OnlineSri Mulyani Janji Berlaku Adil Soal Pajak Toko OnlineKamis 17 Jan 2019 11:33Ridha Anantidibaca 397 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengeluarkan Peraturan Menkeu 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Melakui aturan itu, kini industri e-commerce dikenakan pajak.selengkapnya

 Apkindo Minta Pemerintah Hapus PPN Kayu BulatApkindo Minta Pemerintah Hapus PPN Kayu BulatSelasa 27 Nov 2018 10:10Ridha Anantidibaca 600 kaliSemua Kategori

Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo) meminta pemerintah untuk dapat menghapuskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena kayu bulat belum mengalami penambahan nilai.selengkapnya

 Apindo Minta Pemerintah Keras Terhadap GoogleApindo Minta Pemerintah Keras Terhadap GoogleSelasa 20 Sep 2016 11:03Administratordibaca 723 kaliSemua Kategori

Asosisasi Pengusaha Indonesia meminta pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk terus mengejar kewajiban perpajakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang teknologi, Google. Hingga kini, perusahaan tersebut tersebyt mangkir dari kewajibannya pada negara.selengkapnya

 Pemerintah dan DPR Minta Mahkamah Tolak Uji Materi Tax AmnestyPemerintah dan DPR Minta Mahkamah Tolak Uji Materi Tax AmnestyRabu 21 Sep 2016 11:07Administratordibaca 724 kaliSemua Kategori

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat kompak meminta Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang diajukan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan kelompok masyarakat lainnya. Pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugatnya.selengkapnya

 DPR Minta Pemerintah Segera Laksanakan Reformasi PajakDPR Minta Pemerintah Segera Laksanakan Reformasi PajakSelasa 22 Nov 2016 11:50Ajeng Widyadibaca 429 kaliSemua Kategori

Pemerintah didorong untuk segera melaksanakan reformasi bidang penerimaan negara, khususnya di sektor perpajakan. Desakan ini sesuai dengan prinsip dari Revolusi Mental yang dikerjakan ‎oleh Presiden Joko Widodo.selengkapnya

 Menkeu: Google Dipajaki untuk Level Playing Field yang AdilMenkeu: Google Dipajaki untuk Level Playing Field yang AdilSenin 5 Mar 2018 14:47Ridha Anantidibaca 471 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Idrawati menilai pengenaan pajak perusahaan teknologi seperti Google dan kawan-kawanya oleh Uni Eropa (UE) bertujuan menciptakan arena bisnis yang adil. Indonesia sendiri mengantisipasi itu tanpa melemahkan kreativitas.selengkapnya

 Indonesia ingin OECD bikin panduan pajak digital yang adilIndonesia ingin OECD bikin panduan pajak digital yang adilSenin 24 Feb 2020 10:26Ridha Anantidibaca 404 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia berharap Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) membuat panduan pemajakan bagi pelaku ekonomi digital yang adil.selengkapnya

 Di G20, Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Sistem Pajak yang Adil dan TransparanDi G20, Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Sistem Pajak yang Adil dan TransparanSenin 5 Sep 2016 15:41Administratordibaca 1565 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, Indonesia mendukung diterapkannya kebijakan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan guna meningkatkan pendapatan negara-negara berkembang.selengkapnya

 Di Hadapan Pengusaha, Sri Mulyani Bicara Upaya Bangun Pajak yang AdilDi Hadapan Pengusaha, Sri Mulyani Bicara Upaya Bangun Pajak yang AdilSenin 17 Sep 2018 08:59Ridha Anantidibaca 805 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menegaskan, kondisi saat ini kerja sama semua pihak sangat diperlukan.selengkapnya

 Sri Mulyani: Indonesia akan perjuangkan hak pajak yang adil dari perusahaan globalSri Mulyani: Indonesia akan perjuangkan hak pajak yang adil dari perusahaan globalKamis 22 Mar 2018 13:57Ridha Anantidibaca 735 kaliSemua Kategori

Usai menghadiri pertemuan para pemimpin keuangan G20 di Buenos Aires, Argentina, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membawa beberapa isu terkait perekonomian global dan domestik, termasuk perpajakan.selengkapnya

 DPR Minta Pemerintah Konsultasi bila Terbitkan Perpu Tax AmnestyDPR Minta Pemerintah Konsultasi bila Terbitkan Perpu Tax AmnestyKamis 8 Sep 2016 08:07Administratordibaca 793 kaliSemua Kategori

Gelombang pertama program pengampunan pajak (tax amnesty) hampir berakhir. Tapi perolehan dana tebusan hingga pekan ini masih jauh dari target pemerintah Rp 165 triliun. Melihat perkembang tersebut, beberapa kalangan, seperti ekonom dan pengusaha, mengusulkan agar pemerintah memperpanjang periode pertama yang berakhir pada 30 September nanti,selengkapnya

 Ekonom Minta Pemerintah Lanjutkan Simplifikasi Cukai RokokEkonom Minta Pemerintah Lanjutkan Simplifikasi Cukai RokokRabu 12 Des 2018 15:07Ridha Anantidibaca 332 kaliSemua Kategori

Ekonom World Bank Indonesia Frederico Gil Sander berharap pemerintah agar terus menjalankan kebijakan penyederhanaan struktur tarif cukai rokok pada 2019.selengkapnya

 Soal wacana kenaikan cukai, GAPPRI minta hal ini ke pemerintahSoal wacana kenaikan cukai, GAPPRI minta hal ini ke pemerintahSenin 26 Okt 2020 14:09Ridha Anantidibaca 248 kaliSemua Kategori

Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) berpendapat, beredarnya isu di media mengenai kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 17% tahun depan sebaiknya disikapi dengan hati-hati sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Pasalnya, sampai saat ini informasi tersebut sumbernya belum jelas.selengkapnya

 Muhammadiyah Minta Pemerintah Jaring Wajib Pajak BesarMuhammadiyah Minta Pemerintah Jaring Wajib Pajak BesarAhad 4 Sep 2016 12:03Administratordibaca 620 kaliSemua Kategori

Muhammadiyah mendorong pemerintah fokus menjaring para wajib pajak besar dalam program amnesti pajak yang digulirkan pada Juli 2016.selengkapnya

 Asosiasi Minta Pemerintah Selesaikan Restitusi Pajak PKP2BAsosiasi Minta Pemerintah Selesaikan Restitusi Pajak PKP2BKamis 10 Nov 2016 20:03Administratordibaca 612 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) meminta pemerintah menyelesaikan persoalan restitusi pajak para pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) generasi tiga.selengkapnya

 APBI Minta Pemerintah Selesaikan Restitusi Pajak PKP2BAPBI Minta Pemerintah Selesaikan Restitusi Pajak PKP2BRabu 9 Nov 2016 08:52Administratordibaca 886 kaliSemua Kategori

‎Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) meminta pemerintah menyelesaikan hak pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) terkait restitusi (pengembalian) pajak. Pasalnya, amendemen kontrak tak berlaku surut.selengkapnya

 Pemilik Pacific Place Minta Pemerintah Ringankan PajakPemilik Pacific Place Minta Pemerintah Ringankan PajakKamis 3 Nov 2016 14:55Administratordibaca 791 kaliSemua Kategori

Pemilik pusat perbelanjaan meminta pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) untuk badan usaha. Tingginya tarif pajak ini membuat peritel yang merupakan penyewa atau merchant di pusat perbelanjaan kalah bersaing. Sehingga berdampak pada pendapatan industri pusat perbelanjaan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :