Bantu Program Pemerintah, UNAS Sosialisasi Tax AmnestyBantu Program Pemerintah, UNAS Sosialisasi Tax AmnestyRabu 21 Sep 2016 06:50Administratordibaca 1127 kaliSemua Kategori

Tax Amnesty atau pengampunan pajak menjadi salah satu program pemerintah yang saat ini sedang gencar dilaksanakan. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program ini membuat Universitas Nasional (UNAS) berinisiatif melakukan sosialisasi. Sosialisasi tax amnesty dilakukan Universitas Nasional bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wilayah Jakarta Selatan pada hari Kamis, (15/9).selengkapnya

 HKTI Usul Setengah Dana Repatriasi untuk Sektor PertanianHKTI Usul Setengah Dana Repatriasi untuk Sektor PertanianJumat 5 Ags 2016 10:38Administratordibaca 1022 kaliSemua Kategori

Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia mengusulkan 50 persen dana repatriasi hasil amnesti pajak dialokasikan untuk sektor pertanian, perikanan dan peternakan karena menjanjikan keuntungan dan banyak menyerap tenaga kerja.selengkapnya

 PENGAMPUNAN PAJAK : Kompromi Tanpa IntimidasiPENGAMPUNAN PAJAK : Kompromi Tanpa IntimidasiRabu 3 Ags 2016 14:54Administratordibaca 1079 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak ibarat ‘obat kuat’ di tengah lesunya perekonomian nasional. Ia menjadi tumpuan dalam upaya menggerakkan ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara. Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak kini menjadi amunisi andalan pemerintah. Dalam perjalanannya, proses pembahasan beleid tersebut relatif singkat, meskipun banyak dinamika yang menyertainya.selengkapnya

 Tax Amnesty, Ibarat Madu dan Racun Bagi PengembangTax Amnesty, Ibarat Madu dan Racun Bagi PengembangKamis 5 Mei 2016 19:39Administratordibaca 2064 kaliSemua Kategori

Sungguh, pengembang dan bank nasional merupakan dua pendekar utama dalam mengembangkan sektor properti yang saat ini mulai kembali menggeliat. Bagaimana prospek pengembang di masa mendatang di tengah mimpi suku bunga kredit single digit atau di bawah 10 persen? Tidak dapat dibantah, bank nasional tidak mungkin menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) dan atau kredit pemilikan apartemen (KPA)selengkapnya

 Produsen Rokok Ketar-ketir Ada Kabar Cukai Naik 19%Produsen Rokok Ketar-ketir Ada Kabar Cukai Naik 19%Senin 26 Okt 2020 15:15Ridha Anantidibaca 350 kaliSemua Kategori

Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Muhaimin Moefti berharap isu kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebesar 19% tidak benar. Ia meminta pemerintah memberikan waktu pemulihan bagi pelaku industri yang tengah terpukul akibat pandemi dan kenaikan cukai tahun ini.selengkapnya

 REI Optimistis Pengembang Manfaatkan PPN DTP Lebih BaikREI Optimistis Pengembang Manfaatkan PPN DTP Lebih BaikSenin 9 Ags 2021 10:39Ridha Anantidibaca 381 kaliSemua Kategori

Asosiasi Real Estat Indonesia (REI) optimistis industri properti dapat lebih baik menyambut Perpanjangan masa insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah tapak dan unit rumah susun.selengkapnya

 Airlangga Beberkan Strategi Pemerintah Pulihkan Ekonomi Dampak PandemiAirlangga Beberkan Strategi Pemerintah Pulihkan Ekonomi Dampak PandemiRabu 24 Jun 2020 15:51Ridha Anantidibaca 480 kaliSemua Kategori

Menko Perekonomian Arlangga Hartarto menyebut untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19, pemerintah terus membuat program padat karya dan memberikan stimulus ke pemerintah daerah (pemda). Pemerintah juga menyiapkan cadangan perluasan yang nilai anggarannya mencapai Rp 106,11 triliun.selengkapnya

 Menpan RB Ingin Bayar Pajak Kendaraan Online Berlaku NasionalMenpan RB Ingin Bayar Pajak Kendaraan Online Berlaku NasionalSelasa 29 Jan 2019 13:38Ridha Anantidibaca 598 kaliSemua Kategori

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syaruddin memuji program Samsat J'Bret yang baru diluncurkan Pemprov Jabar. Dia berencana akan menduplikasi program ini agar bisa menjadi program nasional.selengkapnya

 Industri Perfilman Nasional Butuh Insentif PajakIndustri Perfilman Nasional Butuh Insentif PajakSenin 31 Okt 2016 12:43Administratordibaca 780 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf mengatakan, industri perfilman nasional sampai saat ini masih jauh dari kata maju. Belum adanya insentif dari pemerintah menjadi salah satu penyebabnya.selengkapnya

 Tanpa Bayar Pajak, Google akan `Bunuh` Media NasionalTanpa Bayar Pajak, Google akan `Bunuh` Media NasionalSenin 19 Sep 2016 16:50Administratordibaca 1676 kaliSemua Kategori

Pengamat Komunikasi Massa, Agus Sudibyo menilai langkah pemerintah untuk memaksa Google Indonesia membayar pajak patut didukung.selengkapnya

 Tanpa Bayar Pajak, Google akan Mematikan Media NasionalTanpa Bayar Pajak, Google akan Mematikan Media NasionalSenin 19 Sep 2016 09:32Administratordibaca 878 kaliSemua Kategori

Pengamat Komunikasi Massa, Agus Sudibyo menilai langkah pemerintah untuk memaksa Google Indonesia membayar pajak patut didukung. Meskipun sudah terlambat,langkah ini perlu diapresiasi.selengkapnya

 Pengamat Nilai RUU Tax Amnesty InkonstitusionalPengamat Nilai RUU Tax Amnesty InkonstitusionalSenin 27 Jun 2016 14:23Administratordibaca 1193 kaliSemua Kategori

Rencana Pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bertentangan dengan perintah Undang-Undang Dasar. Bukan karena di balik itu justru melindungi kejahatan ekonomi trans-nasional, namun juga karena kekayaan yang “digelapkan” tersebut semestinya diusut bagian mana yang sejatinya aset nasional dan harus dikembalikan.selengkapnya

 Pengamat: RUU Tax Amnesty InkonstitusionalPengamat: RUU Tax Amnesty InkonstitusionalSenin 27 Jun 2016 13:53Administratordibaca 961 kaliSemua Kategori

Rencana Pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bertentangan dengan perintah Undang-Undang Dasar. Bukan karena di balik itu justru melindungi kejahatan ekonomi trans-nasional, namun juga karena kekayaan yang “digelapkan” tersebut semestinya diusut bagian mana yang sejatinya aset nasional dan harus dikembalikan.selengkapnya

 RUU Tax Amnesty InkonstitusionalRUU Tax Amnesty InkonstitusionalSenin 27 Jun 2016 13:38Administratordibaca 642 kaliSemua Kategori

Rencana Pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bertentangan dengan perintah Undang-Undang Dasar. Bukan karena di balik itu justru melindungi kejahatan ekonomi trans-nasional, tetapi juga karena kekayaan yang "digelapkan" tersebut semestinya diusut bagian mana yang sejatinya aset nasional dan harus dikembalikan.selengkapnya

 Ini Skema Pengaturan Pajak Daerah Dalam Omnibus LawIni Skema Pengaturan Pajak Daerah Dalam Omnibus LawSenin 10 Feb 2020 08:53Ridha Anantidibaca 565 kaliSemua Kategori

Kewenangan pemerintah pusat untuk menentukan fiskal daerah bakal semakin kuat. Melalui Omnibus Law Perpajakan, pemerintah hendak mengatur pajak daerah secara nasional.selengkapnya

 PERSPEKTIF: Tantangan Pajak di Tahun Politik, Penerimaan Stagnan di Tengah Lonjakan DefisitPERSPEKTIF: Tantangan Pajak di Tahun Politik, Penerimaan Stagnan di Tengah Lonjakan DefisitSelasa 30 Okt 2018 09:43Ridha Anantidibaca 826 kaliSemua Kategori

Dengan memperhatikan tren tersebut, realisasi penerimaan pajak hingga akhir 2018 diperkirakan kurang lebih berada di angka Rp1.300 triliun saja.selengkapnya

 GoTo dinilai berpeluang tingkatkan ekonomi digital nasionalGoTo dinilai berpeluang tingkatkan ekonomi digital nasionalJumat 28 Mei 2021 09:36Ridha Anantidibaca 784 kaliSemua Kategori

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy menilai penggabungan dua perusahaan teknologi terbesar asal Indonesia Gojek dan Tokopedia menjadi GoTo akan semakin memperbesar peluang meningkatnya ekonomi digital di dalam negeri.selengkapnya

 Dapat Anggaran Rp42,36 Triliun, Ini Program Prioritas KemenkeuDapat Anggaran Rp42,36 Triliun, Ini Program Prioritas KemenkeuRabu 24 Jun 2020 16:07Ridha Anantidibaca 488 kaliSemua Kategori

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengajuan anggaran Kementerian Keuangan tahun 2021 sebesar Rp42,36 triliun dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021.selengkapnya

 Ditjen Pajak kerek target setoran WP Besar menjadi Rp 498,8 triliunDitjen Pajak kerek target setoran WP Besar menjadi Rp 498,8 triliunKamis 14 Mar 2019 10:51Ridha Anantidibaca 632 kaliSemua Kategori

Kontribusi pajak para Wajib Pajak (WP) Besar dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun 2018, realisasi penerimaan pajak dari 30 WP Besar Badan maupun Orang Pribadi di bawah naungan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) WP Besar saja mencapai Rp 418,73 triliun. Tahun ini, Ditjen Pajak menggerek target penerimaan pajak dari WP Besar sebesar 19% menjadi Rp 498,8 triliun.selengkapnya

 Kerek Bea Impor, Menperin Tegaskan Berpihak ke Industri NasionalKerek Bea Impor, Menperin Tegaskan Berpihak ke Industri NasionalJumat 7 Sep 2018 09:57Ridha Anantidibaca 367 kaliSemua Kategori

Pemerintah merespons dinamika perekonomian global yang saat ini berubah sangat cepat, dengan melakukan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap 1.147 barang konsumsi dari luar negeri. Kebijakan pengendalian impor ini bertujuan untuk menjaga pertumbuhan industri dalam negeri, peningkatan penggunaan produk lokal, dan perbaikan neraca perdagangan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :