Erick Thohir: Ekonomi Nasional Perlu BantuanErick Thohir: Ekonomi Nasional Perlu BantuanRabu 14 Sep 2016 21:41Administratordibaca 1413 kaliSemua Kategori

Pengusaha Erick Thohir mengungkapkan alasannya mengikuti program pengampunan pajak. Erick mengaku bahwa sebelumnya pengusaha sempat dibuat bingung untuk melaporkan harga lantaran skema dan syarat administrasi yang berlapis.selengkapnya

 Penghasilan di Bawah Rp 4,5 Juta Sebulan Bebas PajakPenghasilan di Bawah Rp 4,5 Juta Sebulan Bebas PajakSabtu 25 Jun 2016 07:27Administratordibaca 2508 kaliSemua Kategori

Pemerintah memutuskan menaikkan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 50 persen. Masyarakat yang penghasilannya hingga 54 juta per tahun, tidak akan dikenakan pajak. Sebelumnya batas penghasilan yang terkena pajak hanya 36 juta per tahun. Kebijakan ini dikeluarkan pemerintah setelah mendapat restu dari DPR dua bulan lalu. Kementerian Keuangan mengatakan kebijakan peningkatan batasselengkapnya

 Bukalapak Siapkan Fitur Bayar PPh UMKM, Tambah Mitra Pemprov Garap Pajak DaerahBukalapak Siapkan Fitur Bayar PPh UMKM, Tambah Mitra Pemprov Garap Pajak DaerahSelasa 2 Jul 2019 09:47Ridha Anantidibaca 598 kaliSemua Kategori

Bukalapak kini telah bekerja sama dengan tiga pemerintah provinsi untuk menyediakan kanal pembayaran pajak di platform aplikasi dan situs web. Dalam waktu dekat, perusahaan e-commerce yang didirikan oleh Achmad Zaky tersebut akan meluncurkan fitur pembayaran pajak UMKM secara nasional.selengkapnya

 Bank bjb dan Puluhan Bank Nasional Sepakati Pembayaran Pajak OnlineBank bjb dan Puluhan Bank Nasional Sepakati Pembayaran Pajak OnlineSenin 19 Nov 2018 14:16Ridha Anantidibaca 546 kaliSemua Kategori

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb)bersama puluhan bank pembangunan daerah (BPD), bank BUMN, dan perbankan swasta menyepakati kerja sama pembayaran pajak online dengan Polri dan Jasa Raharjaselengkapnya

 Kerek Bea Impor, Menperin Tegaskan Berpihak ke Industri NasionalKerek Bea Impor, Menperin Tegaskan Berpihak ke Industri NasionalJumat 7 Sep 2018 09:57Ridha Anantidibaca 390 kaliSemua Kategori

Pemerintah merespons dinamika perekonomian global yang saat ini berubah sangat cepat, dengan melakukan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap 1.147 barang konsumsi dari luar negeri. Kebijakan pengendalian impor ini bertujuan untuk menjaga pertumbuhan industri dalam negeri, peningkatan penggunaan produk lokal, dan perbaikan neraca perdagangan.selengkapnya

 Penyesuaian Tarif PPH Jaga Pertumbuhan Industri NasionalPenyesuaian Tarif PPH Jaga Pertumbuhan Industri NasionalKamis 6 Sep 2018 13:13Ridha Anantidibaca 381 kaliSemua Kategori

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menuturkan, kebijakan pengendalian impor dengan melakukan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap 1.147 barang konsumsi dari luar negeri bertujuan untuk menjaga pertumbuhan industri dalam negeri. Airlangga menuturkan, kebijakan tersebut menjadi alat untuk menaikkan utilisasi. Terlebih, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufakturselengkapnya

 Dapat Anggaran Rp42,36 Triliun, Ini Program Prioritas KemenkeuDapat Anggaran Rp42,36 Triliun, Ini Program Prioritas KemenkeuRabu 24 Jun 2020 16:07Ridha Anantidibaca 526 kaliSemua Kategori

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengajuan anggaran Kementerian Keuangan tahun 2021 sebesar Rp42,36 triliun dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021.selengkapnya

 Kawal pemulihan ekonomi nasional, Bea Cukai Jateng sambangi pabrik Djarum, ada apa?Kawal pemulihan ekonomi nasional, Bea Cukai Jateng sambangi pabrik Djarum, ada apa?Selasa 23 Jun 2020 13:42Ridha Anantidibaca 472 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY yang dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil, Padmoyo Tri Wikanto Kamis, menyambangi PT Djarum Kudus pada Kamis 18 Juni 2020. Tri mengatakan bahwa kunjungan ini untuk memastikan kebijakan pemerintah yang telah diambil di masa pandemic Covid-19 benar-benar membantu industri tetap berjalan.selengkapnya

 Ini Skema Pengaturan Pajak Daerah Dalam Omnibus LawIni Skema Pengaturan Pajak Daerah Dalam Omnibus LawSenin 10 Feb 2020 08:53Ridha Anantidibaca 583 kaliSemua Kategori

Kewenangan pemerintah pusat untuk menentukan fiskal daerah bakal semakin kuat. Melalui Omnibus Law Perpajakan, pemerintah hendak mengatur pajak daerah secara nasional.selengkapnya

 Dukung program Jaminan Kesehatan nasional, aturan pajak ini direvisiDukung program Jaminan Kesehatan nasional, aturan pajak ini direvisiSenin 26 Ags 2019 15:58Ridha Anantidibaca 1059 kaliSemua Kategori

Untuk membantu Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta likuiditas wajib pajak yang melakukan transaksi dalam program ini, pemerintah mengubah peraturan tentang restitusi dipercepat untuk pedagang besar farmasi dan distributor alat kesehatan.selengkapnya

 Ditjen Pajak kerek target setoran WP Besar menjadi Rp 498,8 triliunDitjen Pajak kerek target setoran WP Besar menjadi Rp 498,8 triliunKamis 14 Mar 2019 10:51Ridha Anantidibaca 641 kaliSemua Kategori

Kontribusi pajak para Wajib Pajak (WP) Besar dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun 2018, realisasi penerimaan pajak dari 30 WP Besar Badan maupun Orang Pribadi di bawah naungan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) WP Besar saja mencapai Rp 418,73 triliun. Tahun ini, Ditjen Pajak menggerek target penerimaan pajak dari WP Besar sebesar 19% menjadi Rp 498,8 triliun.selengkapnya

 Kemenkeu Jepang Dukung Kenaikan Pajak Penjualan Nasional pada 2019Kemenkeu Jepang Dukung Kenaikan Pajak Penjualan Nasional pada 2019Rabu 21 Nov 2018 10:31Ridha Anantidibaca 551 kaliSemua Kategori

Sebuah panel di Kementerian Keuangan Jepang menyarankan supaya pemerintah tetap menjalankan rencana untuk menaikkan pajak pada Oktober 2019, atau mengambil segala langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya downturn dalam perekonomian Negeri Sakura.selengkapnya

 Viral foto door to door kepatuhan pajak, Dirjen Pajak sebut bukan program SPNViral foto door to door kepatuhan pajak, Dirjen Pajak sebut bukan program SPNJumat 14 Sep 2018 15:04Ridha Anantidibaca 605 kaliSemua Kategori

Viral foto yang menunjukkan beberapa orang menggunakan kaos berlogo Optimalisasi Door to Door Kepatuhan Pajak yang terlihat di Medan Sumatera Utara. Beberapa orang tersebut terlihat memasuki sebuah kios barber shop.selengkapnya

 Pajak UKM Turun, Bank Makin Semangat Kucurkan KreditPajak UKM Turun, Bank Makin Semangat Kucurkan KreditKamis 8 Mar 2018 14:31Ridha Anantidibaca 792 kaliSemua Kategori

Kebijakan pengurangan pajak usaha kecil menengah (UKM) diyakini semakin mendukung perekonomian nasional. Pelaku perbankan mengaku semakin bersemangat untuk memenuhi permintaan kredit menengah ke bawah.selengkapnya

 Bekasi Lakukan Penyesuaian Tarif Pajak ReklameBekasi Lakukan Penyesuaian Tarif Pajak ReklameSelasa 20 Feb 2018 13:48Ridha Anantidibaca 2749 kaliSemua Kategori

Pada 2018 Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mulai menata ribuan reklame yang terpampang di wilayahnya. Penataan dilakukan dengan mengubah besaran tarif pajak reklame yang selama ini hanya berdasarkan status jalan.selengkapnya

 15 Warga Inggris Sukarela Bayar Pajak Tambahan Rp 3,6 Miliar15 Warga Inggris Sukarela Bayar Pajak Tambahan Rp 3,6 MiliarKamis 28 Des 2017 10:14Ridha Anantidibaca 506 kaliSemua Kategori

15 warga Inggris mengajukan diri membayar hampir 200.000 poundsterling atau sekitar Rp 3,62 miliar (asumsi kurs pound sterling 18.127 per rupiah) untuk pajak tambahan pada tahun lalu.selengkapnya

 Tim Nasional Pengampunan Pajak Lakukan Sosialisasi ke STIK/PTIKTim Nasional Pengampunan Pajak Lakukan Sosialisasi ke STIK/PTIKRabu 24 Ags 2016 17:02Administratordibaca 796 kaliSemua Kategori

Pemerintah terus kerja keras demi mengejar target realisasi program pengampunan pajak (tax amnesty). Hari ini, Rabu (2‎4/8/2016) Tim Nasional sosialisasi pengampunan pajak akan melakukan sosialisasi pengampunan pajak di STIK/PTIK, Jakarta Selatan.selengkapnya

 Ketua DPR Ragukan Ekonomi Pulih Kalau Tax Amnesty GagalKetua DPR Ragukan Ekonomi Pulih Kalau Tax Amnesty GagalJumat 10 Jun 2016 15:11Administratordibaca 703 kaliSemua Kategori

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ade Komarudin, menilai realisasi RUU pengampunan pajak atau tax amnesty merupakan jalan satu-satunya bagi penyehatan perekonomian nasional. Meski tidak sepenuhnya, kebijakan ini juga berkaitan dengan APBN-P 2016. "Saya jujur saja kalau tax amnesty nggak masuk, saya pesimis tentang perekonomian kita. Kalau tax amnesty nggak sukses di UU atau pun aplikasinya,selengkapnya

 Menkeu Akui Masih Sulit Dapat Data Wajib Pajak di Perbankan NasionalMenkeu Akui Masih Sulit Dapat Data Wajib Pajak di Perbankan NasionalSelasa 24 Mei 2016 15:00Administratordibaca 2336 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui kurangnya penerimaan pajak nasional disebabkan akses informasi yang minim. Dia pun mengakui saat ini pemerintah masih kesulitan dalam mendapatkan data wajib pajak (WP) "Sistem tidak bisa apa-apa kalau tidak ada data. Kami masih kesulitan mendapatkan data. Ujung tombak pajak itu adalah data," ujar Bambang dalam acara International Conference on Tax,selengkapnya

 Menkeu Usulkan Pembentukan `tax haven`di IndonesiaMenkeu Usulkan Pembentukan `tax haven`di IndonesiaRabu 22 Jun 2016 15:36Administratordibaca 1092 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengusulkan pembentukan kawasan bebas pajak (tax haven) di Indonesia, bagi perusahaan nasional yang telah memiliki aktivitas bisnis di luar negeri. "Ini sedang kita pikirkan untuk dibuat juga di Indonesia, karena kalau tetap ingin berbisnis di luar negeri, ya tidak apa-apa, tapi basisnya di Indonesia," katanya di Jakarta, Selasa.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :