Pemerintah kaji bebas bea masuk barang e-commerce maksimal U$ 75Pemerintah kaji bebas bea masuk barang e-commerce maksimal U$ 75Kamis 25 Jan 2018 10:18Ridha Anantidibaca 720 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce). Aturan yang nanti berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini akan mencakup kepabeanan dan pajak.selengkapnya

 Bea Masuk dan Pajak Barang Kiriman E-Commerce DinaikkanBea Masuk dan Pajak Barang Kiriman E-Commerce DinaikkanRabu 25 Des 2019 09:54Ridha Anantidibaca 660 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menaikkan tarif pajak pada barang kiriman melalui niaga daring (e-commerce). Kebijakan ini diberlakukan untuk nilai barang kiriman yang berada di atas batas minimal pembebasan (de minimis) bea masuk, yaitu tiga dolar AS per pengiriman atau consignment note (CN).selengkapnya

 Kebijakan Percepatan Restitusi Pajak Belum Mampu Dorong Kinerja EksporKebijakan Percepatan Restitusi Pajak Belum Mampu Dorong Kinerja EksporJumat 23 Nov 2018 11:12Ridha Anantidibaca 399 kaliSemua Kategori

Melonjaknya permintaan dan realisasi restitusi pajak belum mampu mendorong kinerja ekspor. Padahal, desain awal kebijakan percepatan restitusi yang diterbitkan pemerintah beberapa bulan lalu, ditujukan untuk mendorong para pelaku usaha untuk memperluas ekspansi usahanya.selengkapnya

 Ditjen Pajak: Akses data RTGS bisa bantu dongkrak penerimaanDitjen Pajak: Akses data RTGS bisa bantu dongkrak penerimaanJumat 31 Ags 2018 15:14Ridha Anantidibaca 916 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak menilai sistem Real Time Gross Settlement (RTGS) mampu membantu meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. Pasalnya, dengan data yang dihasilkan dari sistem RTGS tersebut Ditjen pajak bisa mengetahui arus keluar masuk uang para wajib pajak ataupun perusahaan.selengkapnya

 Sri Mulyani: Utang Indonesia mampu genjot ekonomiSri Mulyani: Utang Indonesia mampu genjot ekonomiJumat 7 Jul 2017 14:16Ajeng Widyadibaca 762 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Indonesia masih bisa mengelola utang negara secara hati-hati. Bahkan, utang Indonesia mampu meningkatkan perekonomian sehingga menghasilkan kegiatan produktif.selengkapnya

 Industri Perfilman Nasional Butuh Insentif PajakIndustri Perfilman Nasional Butuh Insentif PajakSenin 31 Okt 2016 12:43Administratordibaca 780 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf mengatakan, industri perfilman nasional sampai saat ini masih jauh dari kata maju. Belum adanya insentif dari pemerintah menjadi salah satu penyebabnya.selengkapnya

 Gunakan Pajak Rokok, Pemda Bisa Tingkatkan Jumlah Kepesertaan JKN-KISGunakan Pajak Rokok, Pemda Bisa Tingkatkan Jumlah Kepesertaan JKN-KISJumat 23 Nov 2018 11:05Ridha Anantidibaca 285 kaliSemua Kategori

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Jawa Timur, Handaryo, akan mendorong pemerintah daerah agar mengoptimalkan pajak rokok untuk mendaftarkan warga di masing-masing wilayah menjadi peserta JKN-KIS.selengkapnya

 Kurangi Sampah Plastik, Kemenkeu Percepat Pengenaan CukaiKurangi Sampah Plastik, Kemenkeu Percepat Pengenaan CukaiKamis 29 Nov 2018 15:51Ridha Anantidibaca 514 kaliSemua Kategori

Persoalan sampah plastik masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Selain sulit terurai, tingkat konsumsi dan pemakaian bahan baku plastik juga masih tinggi di masyarakat.selengkapnya

 Dorong Pertumbuhan 7%, Ini Langkah Kanwil Bea Cukai Jateng & DIYDorong Pertumbuhan 7%, Ini Langkah Kanwil Bea Cukai Jateng & DIYSelasa 25 Feb 2020 11:06Ridha Anantidibaca 557 kaliSemua Kategori

Pemanfaatan fasilitas fiskal maupun nonfiskal dari Bea Cukai diharapkan membantu pencapaian target pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang ditarget di angka 7% pada 2023.selengkapnya

 Bea Cukai Beri Penghargaan Pengguna JasaBea Cukai Beri Penghargaan Pengguna JasaSelasa 25 Feb 2020 13:42Ridha Anantidibaca 837 kaliSemua Kategori

Bea Cukai dalam meningkatkan pelayanan prima terus memberi asistensi dan penghargaan kepada pengguna jasanya atas kontribusi yang telah diberikan. Kali ini, Bea Cukai Ternate menyelenggarakan forum asistensi dan penghargaan kepada pengguna jasanya, kemudian disusul juga oleh Bea Cukai Marunda dan Bea Cukai Jakarta dalam acara bertajuk Bea Cukai awards.selengkapnya

 SPEKTRUM BISNIS : Dikejar PajakSPEKTRUM BISNIS : Dikejar PajakSelasa 9 Ags 2016 14:14Administratordibaca 1137 kaliSemua Kategori

Seorang pengusaha mebel di Sukoharjo, Jawa Tengah yang baru selesai saya wawancara, tiba-tiba menelepon. Dia memohon agar saya tidak menulis nilai omzet usahanya untuk diberitakan. Alasannya, soal pajak.selengkapnya

 Kemenperin Tetap Tolak Tegas Cukai PlastikKemenperin Tetap Tolak Tegas Cukai PlastikKamis 13 Des 2018 13:22Ridha Anantidibaca 276 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tetap menolak tegas terhadap penerapan cukai kantong plastik yang direncanakan mulai berlaku pada 2019. Saat ini, rancangan peraturan pemerintah masih terus dibahas di tingkat antar kementerian dan lembaga.selengkapnya

 Bea Cukai Pekanbaru Resmikan Fasilitas Kawasan Berikat Mandiri Pertama di SumateraBea Cukai Pekanbaru Resmikan Fasilitas Kawasan Berikat Mandiri Pertama di SumateraJumat 12 Apr 2019 14:04Ridha Anantidibaca 636 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Pekanbaru menerbitkan keputusan fasilitas Kawasan Berikat (KB) Mandiri kepada PT Anugrah Kertas Utama (AKU) dengan nomor surat S-106/WBC.03/KPP.MP.01/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Penetapan Kawasan Berikat Mandiri, di Aula Lancang Kuning. Ini sekaligus menjadi Fasilitas Kawasan Berikat Mandiri yang pertama di Sumatera.selengkapnya

 Insentif Pajak UMKM 0,5% Dinilai Belum Pro Usaha MikroInsentif Pajak UMKM 0,5% Dinilai Belum Pro Usaha MikroKamis 28 Jun 2018 11:04Ridha Anantidibaca 451 kaliSemua Kategori

Kalangan pelaku UMKM menganggap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu belum sepenuhnya pro-UMKM.selengkapnya

 Benarkah Pemerintah Agresif Kejar Setoran Pajak?Benarkah Pemerintah Agresif Kejar Setoran Pajak?Rabu 4 Apr 2018 09:44Ridha Anantidibaca 422 kaliSemua Kategori

Sebagian kalangan acapkali mengecap pemerintah terlalu agresif memungut pajak. Suara mengenai peraturan yang membikin gaduh dan tak pro wajib pajak sering terlontar ke publik, tetapi apakah demikian?selengkapnya

 Bea Cukai Tegal Kenalkan Fasilitas Kepabeanan pada Pelaku UsahaBea Cukai Tegal Kenalkan Fasilitas Kepabeanan pada Pelaku UsahaJumat 23 Mar 2018 12:58Ridha Anantidibaca 727 kaliSemua Kategori

Fasilitas kepabeanan merupakan salah satu kebijakan yang diberikan pemerintah melalui Bea Cukai sebagai perwujudan nyata dari tugas dan fungsinya sebagai trade facilitator dan industrial assistance. Kebijakan ini dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap unit kerja vertikal, termasuk di dalamnya adalah Kantor Bea Cukai Tegal.selengkapnya

 Ditjen Pajak Fasilitasi Merchant Daftar NPWP Online Via Aplikasi Go-JekDitjen Pajak Fasilitasi Merchant Daftar NPWP Online Via Aplikasi Go-JekJumat 24 Nov 2017 09:02Ridha Anantidibaca 787 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan resmi bekerja sama dengan PT Go-Jek Indonesia dalam hal mendaftarkan semua merchant di aplikasi untuk pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).selengkapnya

 Bea Cukai sosialisasikan ketentuan barang impor kirimanBea Cukai sosialisasikan ketentuan barang impor kirimanSelasa 28 Jan 2020 08:32Ridha Anantidibaca 644 kaliSemua Kategori

Adanya perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199 tahun 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman, Bea dan Cukai menyelenggarakan sosialisasi pada Jumat (24/).selengkapnya

 Faisal Basri: Pajak tak kunjung sampai target karena manufaktur lemahFaisal Basri: Pajak tak kunjung sampai target karena manufaktur lemahJumat 12 Jan 2018 10:00Ridha Anantidibaca 540 kaliSemua Kategori

Sampai 31 Desember 2017, pemerintah mencatat penerimaan dari pajak sebesar Rp 1.151,5 triliun atau mencapai 89,74% dari target dalam APBN-P 2017 yang sebesar Rp 1.283,6 triliun.selengkapnya

 Ditjen Pajak Mulai Sosialisasikan Tax Amnesty Periode IIDitjen Pajak Mulai Sosialisasikan Tax Amnesty Periode IIRabu 5 Okt 2016 18:18Administratordibaca 679 kaliSemua Kategori

Hari ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar sosialisasi pemanfaatan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), di Tangerang Selatan (Tangsel).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :