Wah! Substansi Intervensi Pajak dan Retribusi Daerah Dihapus dari UU Omnibus LawWah! Substansi Intervensi Pajak dan Retribusi Daerah Dihapus dari UU Omnibus LawRabu 14 Okt 2020 13:29Ridha Anantidibaca 376 kaliSemua Kategori

Pemerintah dan DPR menghapus substansi terkait kebijakan fiskal nasional (KFN) dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang telah diparipurnakan pada Senin, 5 Oktobet 2020 lalu.selengkapnya

 Presiden Jokowi Terbitkan Inpres Peringanan Pajak dan IMB untuk MBRPresiden Jokowi Terbitkan Inpres Peringanan Pajak dan IMB untuk MBRJumat 1 Jul 2016 16:29Administratordibaca 2009 kaliSemua Kategori

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6) dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Kawasan Permukiman, serta dalam upaya melakukan percepatan pemenuhan kebutuhan rumah umum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sesuai Program Nasional Pembangunan Sejuta Rumah, Presiden Joko Widodo pada 7 Juni 2016 telah menandatangani instruksi Presiden (Inpres)selengkapnya

 Bukalapak Bakal Rilis Fitur Bayar dan Lapor Pajak Kuartal III 2019Bukalapak Bakal Rilis Fitur Bayar dan Lapor Pajak Kuartal III 2019Jumat 28 Jun 2019 10:26Ridha Anantidibaca 453 kaliSemua Kategori

Perusahaan e-commerce Bukalapak berencana merilis fitur pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) secara nasional. Rencananya, fitur tersebut dirilis pada kuartal III tahun ini. Associate Vice President of Public Policy and Government Relations Bukalapak, Bima Laga mengatakan, fitur itu bakal terbuka untuk semua pengguna, bukan hanya pelapak di platformnya. "Semoga kuartal III bisa. Masiselengkapnya

 Tax Amnesty, Dana Masuk Rp560 T dan Penerimaan Rp46 TTax Amnesty, Dana Masuk Rp560 T dan Penerimaan Rp46 TSenin 25 Apr 2016 15:40Administratordibaca 1323 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) melihat penerapan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty memberikan dampak besar terhadap perekonomian Nasional. Pasalnya, BI mencatat ada potensi hasil repatriasi dana masuk sebesar Rp560 triliun dengan penerimaan pajak mencapai Rp45,7 triliun. "Ini (tax amnesty) memberi dampak pada penerimaan pajak sebesar Rp45,7 triliun dan arus modal masuk semakin meningkat,"selengkapnya

 Sri Mulyani Genjot Konsumsi dan Investasi Dongrak Ekonomi 2019Sri Mulyani Genjot Konsumsi dan Investasi Dongrak Ekonomi 2019Jumat 25 Jan 2019 13:21Ridha Anantidibaca 372 kaliSemua Kategori

Perekonomian nasional tahun 2019 masih dihantui ketidakpastian global yang berasal dari kenaikan suku bunga The Fed, perang dagang AS-China, dan yang baru lagi adalah pelemahan perekonomian dunia.selengkapnya

 Genjot Produktivitas Manufaktur Lewat SDM dan Potongan Pajak SuperGenjot Produktivitas Manufaktur Lewat SDM dan Potongan Pajak SuperSelasa 23 Jul 2019 11:41Ridha Anantidibaca 480 kaliSemua Kategori

Produktivitas di sektor industri manufaktur terus digenjot agar dapat mengisi pasar ekspor. Dengan upaya tersebut, ditargetkan kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional semakin meningkat.selengkapnya

 Ditentang Industri dan Petani, Simplifikasi Cukai Rokok Didukung Bank DuniaDitentang Industri dan Petani, Simplifikasi Cukai Rokok Didukung Bank DuniaSelasa 21 Jul 2020 09:47Ridha Anantidibaca 240 kaliSemua Kategori

Bank Dunia (World Bank) dalam laporannya menyatakan, simplifikasi atau penyederhanaan struktur tarif cukai tembakaumerupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan negara sehingga jaminan kesehatan nasional (JKN) dapat dicapai dengan maksimal.selengkapnya

 Ditjen Pajak pantau data WP dan e-commerce di GPNDitjen Pajak pantau data WP dan e-commerce di GPNRabu 6 Des 2017 10:31Ridha Anantidibaca 496 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang akan memungkinkan sistem pembayaran yang saling interkoneksi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, GPN ini bisa digunakan untuk menambah basis perpajakan.selengkapnya

 Pesan Terakhir Bambang Brodjonegoro ke Dirjen Pajak dan AnggaranPesan Terakhir Bambang Brodjonegoro ke Dirjen Pajak dan AnggaranKamis 28 Jul 2016 10:43Administratordibaca 2408 kaliSemua Kategori

Bambang PS Brodjonegoro tak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan. Posisinya digantikan oleh mantan Managing Director Bank Dunia, Sri Mulyani. Bambang pun kini menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menggantikan Sofyan Djalil.selengkapnya

 Perluasan insentif pajak sektor transportasi dan pariwisata masih dikajiPerluasan insentif pajak sektor transportasi dan pariwisata masih dikajiSelasa 14 Apr 2020 12:18Ridha Anantidibaca 450 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah memberikan stimulus perpajakan ke 19 sektor manufaktur untuk meredam dampak dari virus corona (Covid-19) terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, rencananya stimulus perpajakan ini akan diperluas ke sektor industri lainnya.selengkapnya

 Amnesti Pajak Periode Kedua, Pemerintah Sasar Kalangan Dokter dan AkuntanAmnesti Pajak Periode Kedua, Pemerintah Sasar Kalangan Dokter dan AkuntanSabtu 15 Okt 2016 10:17Administratordibaca 1291 kaliSemua Kategori

Pada periode pertama, animo masyarakat mengikuti amnesti pajak sangat tinggi. Hasilnya, sebanya 405.405 wajib pajak (WP) mengikuti program nasional itu dengan perincian 321.983 di antaranya merupakan WP orang.selengkapnya

 Kemkeu Terbitkan Dua Standar bagi Pemda untuk Hitung dan Tagih Pajak DaerahKemkeu Terbitkan Dua Standar bagi Pemda untuk Hitung dan Tagih Pajak DaerahSenin 14 Jan 2019 13:54Ridha Anantidibaca 486 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat menerbitkan standar bagi pemerintah daerah dalam menghitung dan mengumpulkan pajak daerah. Standar itu termuat dalam dua peraturan menteri keuangan (PMK), yaitu PMK Nomor 207/PMK.07/2018 tentang pedoman penagihan dan pemeriksaan pajak daerah dan PMK Nomor 208/PMK.07/2018 tentang pedoman penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).selengkapnya

 Kemenkeu Bangun Ekosistem Kepatuhan dan Kemudahan BerusahaKemenkeu Bangun Ekosistem Kepatuhan dan Kemudahan BerusahaRabu 26 Jun 2019 14:43Ridha Anantidibaca 488 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkuat sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dalam upaya optimalisasi penerimaan negara dan meningkatkan kemudahan layanan terhadap Wajib Pajak (WP) dan/atau Wajib Bayar (WB) meningkatkan kepatuhan pajak serta kemudahan berusaha.selengkapnya

 Sido Muncul Ajak Distributor dan Grosir Ikut Amnesti PajakSido Muncul Ajak Distributor dan Grosir Ikut Amnesti PajakAhad 18 Sep 2016 13:42Administratordibaca 1111 kaliSemua Kategori

PT Sido Muncul Tbk (SIDO) mengajak para distributor dan grosir di Jakarta untuk ikut aktif dalam program Amnesti Pajak (Tax Amnesty). Sebelumnya, perusahaan yang bergerak di bidang industri jamu dan farmasi ini telah melakukan sosialisasi kepada para distributor di Jawa Tengah dan grosir kota Semarang. Selanjutnya akan disusul di Bandung dan Surabaya.selengkapnya

 Dukcapil dan Bea Cukai Saling Beri Akses DataDukcapil dan Bea Cukai Saling Beri Akses DataRabu 24 Apr 2019 10:57Ridha Anantidibaca 621 kaliSemua Kategori

Bea Cukai melakukan penandatanganan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Selasa (23/4). Sinergi kedua instansi ini merupakan salah satu upaya peningkatan pengawasan dan keamanan, optimalisasi penerimaan pada e-commerce dan perusahaan jasa titipan, sertaselengkapnya

 Pajak dan Kominfo kerja sama pemanfaatan informasiPajak dan Kominfo kerja sama pemanfaatan informasiJumat 22 Des 2017 10:54Ridha Anantidibaca 893 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data dan Informasi Perpajakan Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Pos dan Informatika.selengkapnya

 26 Pejabat Eselon II dan III Pajak Dilantik26 Pejabat Eselon II dan III Pajak DilantikSelasa 9 Jul 2019 11:28Ridha Anantidibaca 639 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan melantik delapan pejabat eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Ditjen Perbedaharaan dan Badan Kebijakan Fiskal, serta 18 pejabat eselon III di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan struktur organisasi yang ideal dan sumber daya manusia diharapkan dapat menciptakan APBN yang sehat dan adil.selengkapnya

 RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak (KUP) Akhirnya Disahkan DPD RIRUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak (KUP) Akhirnya Disahkan DPD RISabtu 19 Mar 2016 07:47Administratordibaca 1606 kaliSemua Kategori

“Usul inisiatif RUU KUP dilatarbelakangi UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan perekonomian global serta domestik, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan yang lebih modern sehingga perlu diganti,”ujarselengkapnya

 Pemkab dan Kejari Banyuwangi Lakukan Langkah Preventif ke Pembayar PajakPemkab dan Kejari Banyuwangi Lakukan Langkah Preventif ke Pembayar PajakKamis 10 Jan 2019 16:09Ridha Anantidibaca 461 kaliSemua Kategori

Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Pemkab Banyuwangi mulai melakukan langkah preventif bagi Wajib Pajak (WP). Wajib pajak yang ditengarai menunggak pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) dan retribusi hotel dan restoran, dilakukan pemanggilan sekaligus diminta klarifikasi kewajiban pajaknya.selengkapnya

 Grab dan Uber Dikejar Pajak, Begini Respons MenkominfoGrab dan Uber Dikejar Pajak, Begini Respons MenkominfoRabu 27 Apr 2016 10:51Administratordibaca 1467 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah mengkaji untuk memungut pajak dari sektor e-commerce. Hal ini tentu saja meliputi aplikasi penyedia transportasi online seperti Uber dan Grab. Menanggapi hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyatakan, Grab dan Uber berstatus sebagai penyelenggara aplikasi dan bukan perusahaan transportasi. Menurutnya,untuk transportasiselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :