Penerimaan Pajak Rendah, Sri Mulyani Siap Temui Wajib Pajak PotensialPenerimaan Pajak Rendah, Sri Mulyani Siap Temui Wajib Pajak PotensialRabu 28 Sep 2016 11:03Administratordibaca 555 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak mencatat penerimaan pajak hingga 26 Agustus lalu mencapai 55 persen. Jumlah ini tentunya masih sangat minim mengingat hanya tersisa 3 bulan menjelang akhir tahun 2016.selengkapnya

 Menkeu Sri Mulyani klaim nilai insentif pajak bermanfaat bagi wajib pajakMenkeu Sri Mulyani klaim nilai insentif pajak bermanfaat bagi wajib pajakKamis 27 Mei 2021 15:03Ridha Anantidibaca 257 kaliSemua Kategori

Insentif fiskal untuk dunia usaha berdampak positif. Hal ini sejalan dengan hasil survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2020 yang menunjukkan 95% responden menilai insentif bermanfaat bagi Wajib Pajak (WP), sehingga berminat untuk memanfaatkan kembali di tahun 2021.selengkapnya

 Sri Mulyani: Amnesti Pajak Fokus ke Wajib Pajak BesarSri Mulyani: Amnesti Pajak Fokus ke Wajib Pajak BesarRabu 31 Ags 2016 11:04Administratordibaca 833 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pihaknya akan seriusi wajib pajak besar dalam program pengampunan pajak. Pernyataan Sri ini menjawab keresahan masyarakat atas kebijakan pengampunan pajak yang dianggap justru 'memangsa' wajib pajak kelas menengah.selengkapnya

 PENYAMPAIAN SPT: Wajib Pajak Rugi Tak Wajib LaporPENYAMPAIAN SPT: Wajib Pajak Rugi Tak Wajib LaporSelasa 6 Feb 2018 09:04Ridha Anantidibaca 2602 kaliSemua Kategori

Guna meningkatkan kepatuhan, pemerintah telah menyederhanakan mekanisme pelaporan SPT melalui implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.9/PMK.03/2018 sebagai perubahan PMK No.243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan atau SPT.selengkapnya

 Promotor Wajib Pajak Wajib Lapor ke Ditjen PajakPromotor Wajib Pajak Wajib Lapor ke Ditjen PajakRabu 10 Okt 2018 11:13Ridha Anantidibaca 613 kaliSemua Kategori

Kalangan pengusaha meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tidak memeriksa laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.selengkapnya

 Repatriasi Masih Wait & SeeRepatriasi Masih Wait & SeeJumat 7 Okt 2016 13:20Admindibaca 863 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan mengungkap 95% dana repatriasi hasil amnesti pajak masih ada di bank gateway dan diperkirakan mulai mengalir ke pasar modal dalam 1-2 bulan mendatang.selengkapnya

 Repatriasi Masih RendahRepatriasi Masih RendahSelasa 15 Nov 2016 11:39Ajeng Widyadibaca 750 kaliSemua Kategori

Realisasi repatriasi harta dalam kebijakan pengampunan pajak hingga akhir Oktober 2016 baru mencapai 28,9% dari total komitmen harta yang akan masuk ke Indonesia.selengkapnya

 Perdebatan RUU Tax Amnesty Masih AlotPerdebatan RUU Tax Amnesty Masih AlotSabtu 11 Jun 2016 10:51Administratordibaca 824 kaliSemua Kategori

Masih alotnya pembahasan RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty di Gedung DPR membuat produk legislasi itu sulit diharapkan untuk segera menjadi undang-undang. Anggota Komisi XI DPR, Donny Imam Priambodo mengakui masih banyak argumentasi dari berbagai fraksi yang belum menemukan titik temu. Demikian juga dengan antara anggota DPR dan pihak Pemerintah yang belum menemukan kesepakatan.selengkapnya

 RUU Tax Amnesty: Pembahasan Masih AlotRUU Tax Amnesty: Pembahasan Masih AlotSenin 20 Jun 2016 14:30Administratordibaca 1027 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Hafisz Thohir mengakui persoalan siapa yang berhak mengajukan pengampunan pajak termasuk di antara beberapa pasal krusial yang masih alot dibahas di DPR meski pemerintah ngotot agar RUU Tax Amnesty disahkan akhir Juni mendatang. Menurutnya, isu siapa yang boleh mengajukan pengampunan pajak tersebut masih menjadi perdebatan di antara fraksi yang ada di DPR dengan pihakselengkapnya

 BPHTB dan PBB Masih Jadi Andalan PAD KBBBPHTB dan PBB Masih Jadi Andalan PAD KBBJumat 13 Jan 2017 09:21Ajeng Widyadibaca 1726 kaliSemua Kategori

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Bumi dan Bangunan masih menjadi andalan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk meraih target pendapatan asli daerah. Hal itu disebabkan terus meningkatnya transaksi jual beli tanah dan bangunan di KBB.selengkapnya

 Periode II, Dana TA Masih LandaiPeriode II, Dana TA Masih LandaiSenin 10 Okt 2016 15:21Admindibaca 841 kaliSemua Kategori

Pada periode I DJP mencatat hasil akhir tax amnesty sebesar Rp 97,2 triliun dari uang tebusan. Dari jumlah tersebut, deklarasi harta mencapai Rp 4.500 triliun dan repatriasi Rp 137 triliun.selengkapnya

 Penurunan PPh untuk UKM masih difinalisasiPenurunan PPh untuk UKM masih difinalisasiSelasa 10 Apr 2018 12:08Ridha Anantidibaca 335 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan segera memberlakukan pemotongan tarif pajak penghasilan (PPh) final Usaha Kecil Menengah (UKM) dari 1% menjadi 0,5%. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengatakan, aturan tersebut tengah difinalkan.selengkapnya

 RUU KUP, dunia usaha masih diberatkanRUU KUP, dunia usaha masih diberatkanKamis 7 Des 2017 11:22Ridha Anantidibaca 592 kaliSemua Kategori

Ditjen Pajak menilai, skema keberatan yang berlaku dalam UU KUP saat ini memiliki plus dan minusnya sendiri. Pemerintah sendiri ingin mengubah ketentuan ini dalam RUU KUP yang baru namun hal ini dirasa memberatkan oleh pengusaha.selengkapnya

 Aturan Amnesti Pajak Masih Abu-AbuAturan Amnesti Pajak Masih Abu-AbuRabu 27 Jul 2016 13:44Administratordibaca 922 kaliSemua Kategori

Tawaran program pengampunan pajak atau tax amnesty memang menarik minat banyak kalangan. Utamanya para pemilik harta di luar negeri. Namun sejumlah calon peserta program ini ragu-ragu mengikuti program ini akibat ketentuan pelaksanaan tax amnesty masih abu-abu dan belum jelas.selengkapnya

 Tax Ratio RI Masih Jeblok, Menkeu Ani PrihatinTax Ratio RI Masih Jeblok, Menkeu Ani PrihatinSenin 22 Ags 2016 21:42Administratordibaca 730 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, rasio penerimaan pajak (tax ratio) Indonesia kurang dari 11%. Jauh di bawah standar dunia ataupun ASEAN. "Tapi, kan ini Indonesia dengan tax ratio di bawah 11 persen itu, tidak bisa diterima. Diantara negara manapun di dunia ini. (Indonesia sangat) Kecil," ungkap Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Senin (22/08/2016).selengkapnya

 Kemkeu masih godok PMK cukai rokokKemkeu masih godok PMK cukai rokokRabu 3 Okt 2018 11:23Ridha Anantidibaca 228 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih melakukan pembahasan peraturan menteri keuangan (PMK) terkait cukai rokok. Rencananya, PMK ini akan segera diterbitkan pada Oktober tahun ini.selengkapnya

 DPR: Cukai plastik masih diwarnai pro kontraDPR: Cukai plastik masih diwarnai pro kontraSelasa 22 Mei 2018 13:07Ridha Anantidibaca 538 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengakui bahwa rencana pengenaan cukai plastik yang seharusnya keluar pada bulan ini masih terganjal, yaitu pada pembahasan antar kementerian.selengkapnya

 DPR Masih Menjaring Usulan Terkait RUU Tax AmnestyDPR Masih Menjaring Usulan Terkait RUU Tax AmnestySelasa 17 Mei 2016 18:36Administratordibaca 842 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI Donny Imam Priambodo menegaskan hingga saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih menjaring berbagai usulan dari masyarakat terkait RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty). "Semua pihak diharapkan bersabar menanggapi RUU Pengampunan Pajak," ujarnya, Selasa 17 Mei 2016.selengkapnya

 Shortfall terbuka, pemerintah masih berupayaShortfall terbuka, pemerintah masih berupayaKamis 7 Des 2017 13:09Ridha Anantidibaca 317 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebut, pemerintah akan terus melakukan upaya untuk mengejar target penerimaan pajak sampai akhir tahun sehingga enggan menjawab proyeksi kekurangan (shortfall) penerimaan pajak.selengkapnya

 Pembahasan Cukai Plastik Masih TerganjalPembahasan Cukai Plastik Masih TerganjalSelasa 15 Mei 2018 10:16Ridha Anantidibaca 613 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui rencana pengenaan cukai plastik masih terganjal oleh sejumlah kendala. Salah satunya karena sikap Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang dianggap belum sejalan dengan rencana tersebut.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :