Karangasem Bakal Kejar Pajak Galian C Melalui Perbup TerbaruKarangasem Bakal Kejar Pajak Galian C Melalui Perbup TerbaruRabu 30 Mei 2018 09:06Ridha Anantidibaca 713 kaliSemua Kategori

Bupati Karangasem I Gusti Mas Sumatri menyatakan bakal mengeluarkan peraturan bupati agar pengusaha Galian C di daerahnya bisa beroperasi kembali.selengkapnya

 Kenaikan Pajak Parkir Dinilai Memberatkan Pusat BelanjaKenaikan Pajak Parkir Dinilai Memberatkan Pusat BelanjaJumat 25 Mei 2018 12:46Ridha Anantidibaca 474 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah DKI Jakarta menaikkan perolehan setoran pajak parkir dari 20% menjadi 30% dinilai akan memberatkan bisnis pusat belanja.selengkapnya

 Bea Cukai Lancarkan Operasi Jaring Wallacea 2018Bea Cukai Lancarkan Operasi Jaring Wallacea 2018Kamis 26 Apr 2018 09:21Ridha Anantidibaca 379 kaliSemua Kategori

Bea Cukai melancarkan Operasi Jaring Wallacea 2018 untuk menjaga keamanan perairan Indonesia khususnya bagian tengah dan timur dari penyelundupan.selengkapnya

 Bandara Bali jual produk bebas bea kedatanganBandara Bali jual produk bebas bea kedatanganSenin 16 Apr 2018 10:47Ridha Anantidibaca 721 kaliSemua Kategori

Pengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, menjual sejumlah produk berbagai merek bebas bea atau pajak di Terminal Kedatangan Internasional yang diakui menjadi gerai pertama di Indonesia.selengkapnya

 Tekan Kebocoran Pajak, Hendrar Dorong Penerapan Retribusi OnlineTekan Kebocoran Pajak, Hendrar Dorong Penerapan Retribusi OnlineRabu 14 Mar 2018 15:21Ridha Anantidibaca 487 kaliSemua Kategori

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mendorong beberapa Organisasi Perangkat Daerah OPD untuk segera menerapkan penarikan retribusi secara online. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir kebocoran pajak. Hendrar menyatakan, selain untuk mencegah kebocoran pajak, penerapan retribusi online juga untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.selengkapnya

 Cegah Kebocoran, Pemkot Semarang Siapkan Pajak OnlineCegah Kebocoran, Pemkot Semarang Siapkan Pajak OnlineRabu 14 Mar 2018 08:49Ridha Anantidibaca 978 kaliSemua Kategori

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat ini tengah serius mendorong diterapkanya pajak online di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah koordinasi Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.selengkapnya

 Pajak Berpotensi Hilang, JRPP Dukung Penertiban Minimarket Tak BerizinPajak Berpotensi Hilang, JRPP Dukung Penertiban Minimarket Tak BerizinRabu 28 Feb 2018 15:06Ridha Anantidibaca 592 kaliSemua Kategori

Jakarta Research and Public Policy (JRPP) mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta yang akan menertibkan 3.000 minimarket di Jakarta. Sebab, jelas JRPP, sebagian besar minimarket di Jakarta tak berizin dan ini merugikan Pemprov DKI Jakarta akibat potensi pajak yang hilang.selengkapnya

 Bekasi Lakukan Penyesuaian Tarif Pajak ReklameBekasi Lakukan Penyesuaian Tarif Pajak ReklameSelasa 20 Feb 2018 13:48Ridha Anantidibaca 2738 kaliSemua Kategori

Pada 2018 Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mulai menata ribuan reklame yang terpampang di wilayahnya. Penataan dilakukan dengan mengubah besaran tarif pajak reklame yang selama ini hanya berdasarkan status jalan.selengkapnya

 Ditjen Pajak: Tidak semua transaksi jual beli properti dinilai tim appraisalDitjen Pajak: Tidak semua transaksi jual beli properti dinilai tim appraisalKamis 25 Jan 2018 09:29Ridha Anantidibaca 1480 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menyatakan bahwa tidak semua transaksi jual beli properti akan dinilai oleh tim penilai (appraisal) pajak.selengkapnya

 DKI akan beri disinsentif pajak gedung tak berizinDKI akan beri disinsentif pajak gedung tak berizinKamis 11 Jan 2018 09:11Ridha Anantidibaca 582 kaliSemua Kategori

Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta akan tingkatkan target penerimaan pajak. Dari data Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta, penerimaan pajak yang masuk dalam APBD 2018 dipatok senilai Rp 38,125 triliun.selengkapnya

 Penagihan Pajak Lebih Halus Dinilai PositifPenagihan Pajak Lebih Halus Dinilai PositifKamis 4 Jan 2018 14:50Ridha Anantidibaca 611 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno menilai, keinginan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menagih pajak secara lebih halus adalah langkah positif. Menurutnya, hal itu dapat mendukung upaya perbaikan perekonomian dengan tetap menjaga kinerja pengelolaan keuangan negara.selengkapnya

 Pajak Progresif untuk Tanah Menganggur Sulit DiterapkanPajak Progresif untuk Tanah Menganggur Sulit DiterapkanKamis 9 Feb 2017 15:50Ajeng Widyadibaca 853 kaliSemua Kategori

Untuk memperkecil ketimpangan ekonomi, Pemerintah memiliki tiga program utama, salah satunya adalah kebijakan pemerataan berbasis tanah. Lewat program ini, pemerintah akan membatasi gerak para spekulan tanah.selengkapnya

 SURVEI OKEZONE FINANCE: Pajak Progresif Tanah Nganggur, Apa Bisa Turunkan Harga?SURVEI OKEZONE FINANCE: Pajak Progresif Tanah Nganggur, Apa Bisa Turunkan Harga?Selasa 31 Jan 2017 10:45Ajeng Widyadibaca 1197 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana mengenakan pajak progresif untuk lahan yang tidak digunakan secara produktif, atau bisa disebut tanah nganggur. Aturan mengenai hal ini pun tengah disiapkan.selengkapnya

 Papua Akan Dapat Denda Freeport Rp3,4 Triliun, Digunakan untuk Apa?Papua Akan Dapat Denda Freeport Rp3,4 Triliun, Digunakan untuk Apa?Jumat 27 Jan 2017 14:42Ajeng Widyadibaca 689 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menantikan itikad baik PT Freeport Indonesia, setelah dinyatakan kalah atas gugatan pajak penggunaan air di atas permukaan sungai, di mana perusahaan tambang ini berkewajiban membayar pajaknya sebesar Rp3,4 triliun. Dengan pajak tersebut Pemprov Papua mengarahkan untuk persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020.selengkapnya

 Freeport Wajib Bayar Denda Rp3,4 Triliun ke Papua!Freeport Wajib Bayar Denda Rp3,4 Triliun ke Papua!Jumat 27 Jan 2017 14:05Ajeng Widyadibaca 995 kaliSemua Kategori

PT Freeport Indonesia berkewajiban membayar pajak air di atas permukaan ditambah dendanya dengan total Rp3,4 triliun kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Pasalnya, perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) ini kalah dalam gugatan di Pengadilan Pajak Jakarta.selengkapnya

 DJP Serahkan Tersangka Faktur Bodong ke KejaksaanDJP Serahkan Tersangka Faktur Bodong ke KejaksaanKamis 26 Jan 2017 13:34Ajeng Widyadibaca 1578 kaliSemua Kategori

Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyerahkan Amie Hamid, tersangka pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil kejahatan penerbitan faktur bodong senilai Rp 1,2 triliun sekaligus harta sitaan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penjahat perpajakan itu akan menjalani sidang atas kasus TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.selengkapnya

 Jangan Palsukan Faktur Pajak, Sanksi Berat MenantiJangan Palsukan Faktur Pajak, Sanksi Berat MenantiKamis 26 Jan 2017 13:23Ajeng Widyadibaca 1325 kaliSemua Kategori

Penyidik Direktorat Jenderal Pajak menyerahkan pelaku tindak pidana di bidang perpajakan atas nama Amie Hamid, yang kali ini didakwa dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang.selengkapnya

 Pemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib PajakPemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib PajakJumat 20 Jan 2017 15:50Ajeng Widyadibaca 723 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan akan melakukan pendataan makin sistematis bagi wajib pajak dan memperbaiki penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan dari pajak.selengkapnya

 Putar Otak Kejar PenerimaanPutar Otak Kejar PenerimaanSenin 28 Nov 2016 10:15Ajeng Widyadibaca 765 kaliSemua Kategori

Pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara. Karenanya membayar pajak tidak sekadar memenuhi kewajiban agar tak ditangkap petugas pajak, tetapi juga ikut mengurangi kemiskinan dan kesenjangan melalui instrumen fiskal.selengkapnya

 Amnesti Pajak Jadi Pendorong Gairah Investasi PropertiAmnesti Pajak Jadi Pendorong Gairah Investasi PropertiKamis 25 Ags 2016 12:22Administratordibaca 1584 kaliSemua Kategori

Amnesti pajak dinilai menjadi suplemen baru bagi sektor properti setelah Bank Indonesia melonggarkan kebijakan ketentuan rasio kredit terhadap nilai agunan, Loan to Value (LTV) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan rasio kredit terhadap pendanaan, Loan to Financing Ratio (LFR).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :