Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak/tax amnesty masih berlangsung antara pemerintah dengan DPR. Pemerintah menargetkan tax amnesty ini bisa diterapkan pada 1 Juli 2016, namun hingga saat ini masih ada beberapa aturan atau pasal yang masih menjadi perdebatan.selengkapnya

Undang-undang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty) Nomor 11 Tahun 2016 mencantumkan pengenaan sanksi 200 persen dari Pajak Penghasilan (PPh) terutang bagi Wajib Pajak (WP) yang tidak ikut tax amnesty. Sanksi tersebut menjadi hal mengerikan bagi WP, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).selengkapnya

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) gagal menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) pada masa sidang IV tahun 2015-2016. Pembahasannya akan dilanjutkan pada masa sidang selanjutnya, setelah reses tanggal 17 Mei 2016. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan ada beberapa pasal yang masih menjadi perdebatan dalam pembahasan RUU Tax Amnesty.selengkapnya

Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) kini menjadi program yang lazim dilakukan banyak negara untuk menarik modal (repatriasi) dan memperkuat basis wajib pajak baru. Pengamat perpajakan Universitas Indonesia, Danny Darussalam menjelaskan bahwa kebijakan umum penerapan tax amnesty yang dilakukan banyak negara bukanlah barang baru.selengkapnya

Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU)pengampunan pajak atau tax amnesty menjadi perhatian serius dari fraksi Partai Golkar. Hal ini diketahui setelah Ketua umum Partai Golkar Setya Novanto‎ mengatakan, bahwa rencana pemerintah untuk menaikkan penerimaan pajak lewat kebijakan tax amnesty jadi salah satu bahasan dalam rapat fraksi.selengkapnya

Program Pengampunan Pajak atau tax amnesty memberikan pengalaman tersendiri bagi Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugeasteadi. Bagaimana tidak, adanya tax amnesty membuat dia menjadi buruan para ibu-ibu yang merupakan istri dari wajib pajak (WP).selengkapnya

Keterkaitan antara kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty dengan mencuatnya data Panama Papers menjadi pertanyaan besar apakah para Wajib Pajak (WP) di Panama Papers akan mendapat pengampunan pajak ketika tax amnesty di rampungkan. Hal ini semakin diperkuat usai, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan bahwa dari 1.038 data Panama Papers terdapat 889 WP orang Indonesia yang sesuaiselengkapnya

Tax Amnesty atau pengampunan pajak menjadi salah satu program pemerintah yang saat ini sedang gencar dilaksanakan. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program ini membuat Universitas Nasional (UNAS) berinisiatif melakukan sosialisasi. Sosialisasi tax amnesty dilakukan Universitas Nasional bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wilayah Jakarta Selatan pada hari Kamis, (15/9).selengkapnya

Sejumlah pihak meminta agar perdebatan mengenai Tax Amnesty diakhiri sehingga regulasi tersebut bisa disahkan dan terimplementasi sekaligus menjadi tonggak perpajakan di Indonesia. Direktur Ekesekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo,mengatakan bahwa prinsipnya Tax Amnesty dibuat tak hanya sebagai instrumen untuk mendongkrak sisi penerimaan pajak.selengkapnya

Penerus bisnis Grup Salim, Anthoni Salim menambah jajaran nama konglomerat Tanah Air yang mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Keikutsertaan putra Liem Sioe Liong yang menjabat bos Grup Indofood tersebut menjadi gong penutup yang turut mengerek perolehan tax amnesty periode pertama.selengkapnya

Tax amnesty alias pengampunan pajak menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang paling dinanti, termasuk mereka yang bermain di industri properti. Secara tidak langsung, kebijakan tersebut bakal menaikkan permintaan properti. Maklum, sejatinya banyak orang Indonesia kelebihan duit. Tapi, duit tersebut tersimpan di luar negeri. Ketika implementasi tax amnestyselengkapnya

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Bidang Industri, Johnny Darmawan mengapresiasi langkah pemerintah dalam menerapkan program pengampunan pajak (Tax Amnesty). Salah satunya mengenai keputusan pemerintah untuk memperpanjang periode pertama Tax Amnesty dari September menjadi Desember.selengkapnya

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan, kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) tidak bisa menjadi andalan pemerintah dalam menambah jumlah pendapatan negara melalui sektor perpajakan. Pematangan Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty pun masih dibahas oleh panitia kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kabarnya, pematangan tersebut akan berakhir pada pertengahan bulanselengkapnya

Komisi XI melalui panitia kerja (Panja) telah melakukan rapat koordinasi mengenai rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty. Ketua Panja tax amnesty Soepriyatno mengatakan, pihaknya memang mengusahakan agar RUU ini bisa rampung pada Juni. Jika selesai, maka RUU ini bisa segera disahkan menjadi Undang-undang (UU) untuk segera dijalankan.selengkapnya

Direktur Jendral Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi bakal merayakan Hari Raya Idul Fitri 1437 H bersamaan dengan euforia disahkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty menjadi Undang-undang (UU). Bahkan dia mengaku bakal membawa kegembiraan Tax Amnesty ke kampung halamannya di Malang.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi pembicara dalam acara sosialisasi pengampunan pajak atau Tax Amnesty di Hall D2 JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin 1 Agustus 2016. Dalam paparannya Jokowi menegaskan bahwa data peserta yang mendaftar tax amnesty ini tidak boleh dijadikan alat bukti di pengadilan.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menjadikan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) sebagai salah satu jalan mendorong penerimaan pajak. Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan pajak di 2016 ini mencapai Rp 1.360 triliun. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, jika tidak masalah yang berarti, kebijakan tax amnesty akan disahkan menjadi Undang-Undang (UU).selengkapnya

Sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty telah dilakukan pemerintah pada berbagai daerah. Tak hanya pengusaha besar, pelaku usaha UMKM pun turut menjadi sasaran sosialisasi tax amnesty oleh pemerintah.selengkapnya

Undang-undang (UU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty sudah efektif berlaku sejak awal Juli lalu dan terus bergulir sampai sekarang. Namun, selang dua bulan berjalan, tax amnesty justru dianggap menjadi teror bagi rakyat.selengkapnya

Bank terbesar di Amerika Serikat (AS), JP Morgan menyebut program pengampunan pajak (Tax Amnesty) menjadi salah satu program repatriasi paling sukses di dunia. Hal ini dilihat dari pencapaian harta Tax amnesty yang mencapai Rp 1.029 triliun atau setara USD 76 miliar.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya