Keputusan bijak, Ditjen Pajak tunda kebijakan e-faktur yang baruKeputusan bijak, Ditjen Pajak tunda kebijakan e-faktur yang baruSelasa 3 Apr 2018 12:30Ridha Anantidibaca 445 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak telah menunda pemberlakuan kebijakan Pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP) yang tidak memiliki NPWP untuk memberikan informasi atau identitasnya.selengkapnya

 PPN Turun, Kemenkeu akan Evaluasi KebijakanPPN Turun, Kemenkeu akan Evaluasi KebijakanKamis 6 Feb 2020 09:18Ridha Anantidibaca 470 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya akan mengevaluasi kebijakan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang selama ini berlaku.selengkapnya

 DJP Tinjau Ulang Kebijakan Perpajakan InternasionalDJP Tinjau Ulang Kebijakan Perpajakan InternasionalJumat 20 Apr 2018 11:18Ridha Anantidibaca 884 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji kebijakan perpajakan internasional untuk merespons perubahan lanskap perpajakan global.selengkapnya

 Indef: Tinjau Kembali Kebijakan Tarif Cukai Hasil TembakauIndef: Tinjau Kembali Kebijakan Tarif Cukai Hasil TembakauKamis 5 Sep 2019 14:51Ridha Anantidibaca 447 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad meminta agar pemerintah meninjau kembali kebijakan tata cara tarif cukai hasil tembakau yang diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor 37 Tahun 2017.selengkapnya

 Kenaikan cukai rokok kebijakan kontraproduktifKenaikan cukai rokok kebijakan kontraproduktifSenin 28 Mei 2018 10:29Ridha Anantidibaca 456 kaliSemua Kategori

Pemerintah diimbau untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok terlalu tinggi. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai bisa menjadi kontraproduktif yang justru merugikan bagi industri rokok dan negara.selengkapnya

 Kata pengamat soal rancangan kebijakan pajak tahun 2020Kata pengamat soal rancangan kebijakan pajak tahun 2020Selasa 20 Ags 2019 09:08Ridha Anantidibaca 681 kaliSemua Kategori

Direktorat Jendral Pajak (DJP) mempunyai rancangan kebijakan pajak di 2020. Salah satu poinnya adalah penyetaraan level playing field konvensional dengan e-commerce untuk perdagangan dalam negeri.selengkapnya

 Bank Dunia Apresiasi Kebijakan Amnesti Pajak di IndonesiaBank Dunia Apresiasi Kebijakan Amnesti Pajak di IndonesiaKamis 6 Okt 2016 08:09Administratordibaca 1225 kaliSemua Kategori

Senior Ekonom Bank Dunia Hans Anand Beck mengapresiasi kebijakan amnesti pajak dinilainya efektif untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya

 Tak keluarkan kebijakan besar, Ditjen Pajak optimistis kepatuhan meningkat tahun iniTak keluarkan kebijakan besar, Ditjen Pajak optimistis kepatuhan meningkat tahun iniRabu 2 Jan 2019 15:27Ridha Anantidibaca 374 kaliSemua Kategori

Sama seperti tahun lalu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak akan mengeluarkan kebijakan baru yang besar pada tahun ini. Meski hanya memanfaatkan instrumen yang sudah ada, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama optimistis kepatuhan membayar pajak akan semakin meningkat.selengkapnya

 Singapura Hargai Kebijakan Tax AmnestySingapura Hargai Kebijakan Tax AmnestyRabu 3 Ags 2016 18:19Administratordibaca 946 kaliSemua Kategori

Pemerintah Singapura mendukung kebijakan pengampunan pajak yang dijalankan Pemerintah Indonesia, kata Menteri Negara untuk Luar Negeri Singapura Maliki Osman dalam kunjungan di Batam Kepulauan Riau, Rabu.selengkapnya

 Kebijakan Simplikasi Cukai Rokok Dinilai Sudah TepatKebijakan Simplikasi Cukai Rokok Dinilai Sudah TepatSenin 10 Des 2018 14:40Ridha Anantidibaca 625 kaliSemua Kategori

Ekonom World Bank Indonesia, Frederico Gil Sander berharap pemerintah tetap menjalankan kebijakan penyederhanaan struktur tarif cukai rokok pada 2019.selengkapnya

 Bidik Rasio Pajak 11,4-11,9%, Ini Kebijakan Perpajakan 2019Bidik Rasio Pajak 11,4-11,9%, Ini Kebijakan Perpajakan 2019Senin 4 Jun 2018 14:01Ridha Anantidibaca 620 kaliSemua Kategori

Pemerintah berharap adanya perbaikan tren rasio pajak (tax ratio) mulai 2018 ini, setelah berada dalam tren turun beberapa tahun belakangan. Harapan tersebut dengan melihat pertumbuhan penerimaan perpajakan yang membaik, serta sederet kebijakan penerimaan perpajakan ke depan.selengkapnya

 Pajak tak akan keluarkan kebijakan besar tahun iniPajak tak akan keluarkan kebijakan besar tahun iniSelasa 15 Mei 2018 10:26Ridha Anantidibaca 253 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) memastikan tidak akan mengeluarkan kebijakan yang besar pada tahun ini. Sebab, pemerintah ingin menjaga momentum ekonomi.selengkapnya

 Sri Mulyani akan Hati-Hati Jalankan Kebijakan PemerintahSri Mulyani akan Hati-Hati Jalankan Kebijakan PemerintahKamis 28 Jul 2016 10:53Administratordibaca 1029 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan yang baru dilantik Sri Mulyani Indrawati mengatakan program amnesti pajak merupakan bagian kebijakan fiskal pemerintah dan pengelolaan APBN yang bertanggung jawab sehingga pelaksanaannya harus dilakukan hati-hati.selengkapnya

 Kawasan Industri Akan Dikecualikan dari Kebijakan Pajak Progresif Lahan MenganggurKawasan Industri Akan Dikecualikan dari Kebijakan Pajak Progresif Lahan MenganggurSenin 6 Feb 2017 14:32Ajeng Widyadibaca 1188 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan di masyarakat. Salah satu poinnya adalah menerapkan pajak progresif bagi lahan yang menganggur.selengkapnya

 Distorsi Ekonomi Akibat Kebijakan Pajak Masih Perlu DiperdebatkanDistorsi Ekonomi Akibat Kebijakan Pajak Masih Perlu DiperdebatkanSelasa 24 Apr 2018 16:37Ridha Anantidibaca 2790 kaliSemua Kategori

Ditjen Pajak menyatakan kebijakan tax exemption atau pengecualian pajak dianggap sebagai biang kerok ketidakefisienan pemungutan PPN dan berpotensi distortif ke perekonomian.selengkapnya

 Pengusaha belum siap terapkan kebijakan e-faktur yang baruPengusaha belum siap terapkan kebijakan e-faktur yang baruSelasa 3 Apr 2018 11:47Ridha Anantidibaca 904 kaliSemua Kategori

Ketidaksiapan para pelaku usaha dalam menerapkan nomor induk kependudukan (NIK) dalam faktur pajak elektronik (e-fatktur), menjadi salah satu alasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunda kebijakan e-faktur.selengkapnya

 Kebijakan Motor Masuk Tol Bukti Negara Hadir Untuk Pembayar PajakKebijakan Motor Masuk Tol Bukti Negara Hadir Untuk Pembayar PajakKamis 31 Jan 2019 15:27Ridha Anantidibaca 325 kaliSemua Kategori

Pembolehan jalur khusus sepeda motor ada di dalam jalan tol terus mendapat dukungan. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk hadirnya negara dalam memberikan keadilan untuk semua warganya tanpa membedakan strata kemampuan ekenomi.selengkapnya

 Kebijakan Percepatan Restitusi Pajak Belum Mampu Dorong Kinerja EksporKebijakan Percepatan Restitusi Pajak Belum Mampu Dorong Kinerja EksporJumat 23 Nov 2018 11:12Ridha Anantidibaca 389 kaliSemua Kategori

Melonjaknya permintaan dan realisasi restitusi pajak belum mampu mendorong kinerja ekspor. Padahal, desain awal kebijakan percepatan restitusi yang diterbitkan pemerintah beberapa bulan lalu, ditujukan untuk mendorong para pelaku usaha untuk memperluas ekspansi usahanya.selengkapnya

 Pelaku E-Commerce Dukung Kebijakan Pajak Barang ImporPelaku E-Commerce Dukung Kebijakan Pajak Barang ImporJumat 7 Sep 2018 11:26Ridha Anantidibaca 715 kaliSemua Kategori

Sebagai langkah menekan laju impor yang selama ini membebani nilai tukar rupiah, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan, salah satunya terkait pembatasan barang impor di e-commerce dengan menaikkan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 untuk barang-barang impor konsumsi hingga 10 persen.selengkapnya

 Pengamat sebut kebijakan kenaikan tarif pajak impor tak bebani masyarakat bawahPengamat sebut kebijakan kenaikan tarif pajak impor tak bebani masyarakat bawahJumat 7 Sep 2018 09:46Ridha Anantidibaca 1278 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) memutuskan menaikkan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 terhadap 1.147 barang impor. Menurut ekonom PT Bank Permata Joshua Pardede, kebijakan ini dinilai sudah tepat.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :