Akselerasi belanja pemerintah diyakini mampu mengkatrol realisasi penerimaan pajak atas konsumsi yang saat ini masih terkontraksi.selengkapnya

Wajib pajak besar adalah salah satu bidikan utama pemerintah dalam mencapai target penerimaan tarif tebusan tax amnesty. Sebab, dana yang dilaporkan oleh wajib pajak besar akan jauh lebih tinggi dibandingkan wajib pajak biasa.selengkapnya

Pengamat pajak Yustinus Prastowo menyambut baik rencana Presiden Joko Widodo melakukan sosialisasi pengampunan pajak di Singapura. Menurut Yustinus, ini merupakan langkah strategis untuk menarik minat wajib pajak mengikuti amnesti.selengkapnya

Insentif fiskal untuk dunia usaha berdampak positif. Hal ini sejalan dengan hasil survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2020 yang menunjukkan 95% responden menilai insentif bermanfaat bagi Wajib Pajak (WP), sehingga berminat untuk memanfaatkan kembali di tahun 2021.selengkapnya

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan relaksasi pajak yang diberikan sebagai insentif bagi dunia usaha tidak terlalu mempengaruhi realisasi penerimaan negara.selengkapnya

Peneliti dari Universitas Jenderal Soedirman Roy Andreas, Ph.D menilai cukai plastik efektif menjadi salah satu upaya untuk menurunkan penggunaan plastik. Cukai itu dinilainya dapat mengubah perilaku pembeli.selengkapnya

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai bahwa target penerimaan pajak Indonesia selalu dirancang dengan tidak rasional.selengkapnya

Pemerintah yang sebelumnya telah berencana melakukan penyederhanaan layer (simplifikasi) cukai hasil tembakau hingga 2021 menjadi 5 layer tarif dihapus melalui PMK 156 Tahun 2018. Keputusan penghapusan simplifikasi cukai hasil tembakau dinilai sudah tepat oleh Asosiasi Industri Hasil Tembakau (IHT).selengkapnya

Usulan tim pemenangan Jokowi-Amin terkait perluasan pengenaan cukai pada barang-barang yang memiliki efek buruk untuk keberlangsungan hidup, seperti pengenaan cukai pada bahan bakar minyak (BBM) dinilai positif.selengkapnya

Ketua Pansus RUU Pertembakauan DPR RI, Firman Soebagyo menilai terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2017 yang mengatur di dalamnya penyederhanaan tarif cukai tembakau (simplifikasi tarif cukai) akan merugikan masyarakat Indonesia. Pasalnya, jutaan buruh linting kretek sangat tergantung hidupnya dari industri nasional hasil tembakau (IHT).selengkapnya

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani meyebut ada dua komoditas bahan pokok yang seharusnya dapat dikenakan tarif cukai yakni beras dan gula.selengkapnya

Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pertumbuhan realisasi penerimaan pajak menunjukkan tren positif namun belum cukup kuat untuk menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.selengkapnya

Wakil ketua Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pajak (IAI-KAPj) Elia Mustikasari mengibaratkan kesadaran pajak itu seperti mencintai seseorang. Cinta itu tidak dapat dipaksakan. Sama halnya dengan pajak. Kesadaran pajak itu merupakan masalah psikologis. Permasalahan pajak itu bukan hanya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tetapi merupakan permasalahan bangsa, karena bisa saja Wajib Pajaselengkapnya

Kalangan pengusaha menilai target penerimaan pajak nonmigas yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar Rp 1.271,7 triliun terbilang ambisius.selengkapnya

Kepatuhan rakyat Indonesia sebagai wajib pajak hingga saat ini masih rendah. Hal tersebut salah satunya karena rumitnya regulasi perpajakan di Indonesia.selengkapnya

Indonesia saat ini tengah menerapkan program pengampunan pajak alias tax amnesty. Para pengusaha pun berbondong-bondong untuk ikut tax amnesty.selengkapnya

Indonesia saat ini tengah menerapkan program pengampunan pajak alias tax amnesty. Para pengusaha pun berbondong-bondong untuk ikut tax amnesty.selengkapnya

Ekonom dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Jawa Tengah, Agnes Arie Mientary Christie menyatakan sudah ada pembenahan di Kantor Pajak yang berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat.selengkapnya

Tiga Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) IV meyakini dana tebusan dari program amnesti pajak di periode kedua yakni Oktober-Desember 2016 tetap melimpah, namun tidak seagresif seperti periode pertama.selengkapnya

Para pengusaha menyambut positif rencana pemerintah melonggarkan proses administrasi program pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty) periode I. Pelonggaran tersebut bisa menjadi solusi pendeknya waktu pelaksanaan periode I amnesti pajak hingga akhir September ini agar menikmati tarif tebusan terendah.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya