Menkeu Akui Masih Ada Kekhawatiran dari Peserta Tax AmnestyMenkeu Akui Masih Ada Kekhawatiran dari Peserta Tax AmnestyRabu 27 Jul 2016 09:26Administratordibaca 671 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengakui, ada kekhawatiran dari pada calon peserta kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty jika dana mereka dipulangkan ke Tanah Air. Investor menginginkan keuntungan lebih seperti bunga yang masih menguntungkan dibandingkan investasi di luar negeri.selengkapnya

 Sri Mulyani: Tidak Ada yang Suka Membayar PajakSri Mulyani: Tidak Ada yang Suka Membayar PajakSelasa 19 Apr 2016 11:22Administratordibaca 2954 kaliSemua Kategori

Mantan Menteri Keuangan RI era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Sri Mulyani, yang kini menjabat sebagai Managing Director dan Chief Operating Officer (COO) World Bank mengemukakan, pihaknya mengetahui pasti tidak ada satupun pihak yang suka membayar pajak. Menurut dia, keengganan banyak pihak membayar pajak lantaran mereka takut jika uang pajak yang telah mereka bayarkan, terbuang-buang begitu sajaselengkapnya

 Akan ada tiga barang kena cukai baru di tahun ini, apa saja?Akan ada tiga barang kena cukai baru di tahun ini, apa saja?Senin 3 Feb 2020 14:10Ridha Anantidibaca 385 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang mengkaji perluasan barang kena cukai di tahun ini. Rencananya ada tiga barang yang konsumsinya bakal dikendalikan pemerintah dengan mengenakan tarif cukai di tahun ini.selengkapnya

 Belum Ada Kesepakatan Terkait Revisi PP 109/2012Belum Ada Kesepakatan Terkait Revisi PP 109/2012Senin 18 Nov 2019 09:35Ridha Anantidibaca 381 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea Cukai memastikan tidak ada kesepakatan apapun terkait dengan wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.selengkapnya

 Ditjen Pajak : Masih Ada Ruang bagi Pemda Optimalkan Setoran Pajak DaerahDitjen Pajak : Masih Ada Ruang bagi Pemda Optimalkan Setoran Pajak DaerahRabu 14 Ags 2019 14:46Ridha Anantidibaca 272 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak memandang masih ada ruang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kinerja pemungutan pajak daerah.selengkapnya

 Ada THR, Penerimaan Pajak Hingga Mei 2019 Masih SeretAda THR, Penerimaan Pajak Hingga Mei 2019 Masih SeretRabu 19 Jun 2019 14:23Ridha Anantidibaca 244 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak selama periode Januari-Mei 2019 masih tumbuh satu digit di kisaran 2 hingga 3 persen. Melihat data realisasi penerimaan pajak pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp484,5 triliun, secara nominal raupan penerimaan pajak pada lima bulan pertama tahun ini ada di kisaran Rp494,19 triliun hingga Rp499,03 triliun.selengkapnya

 DJP-Kemenkeu Pisah, Ekonom: Tak Ada Lompatan Penerimaan PajakDJP-Kemenkeu Pisah, Ekonom: Tak Ada Lompatan Penerimaan PajakJumat 12 Apr 2019 14:52Ridha Anantidibaca 383 kaliSemua Kategori

Wacana pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) alias DJP dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dinilai ekonom tidak akan berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak. Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah Redjalam menerangkan, kalaupun ada tidak terlalu besar.selengkapnya

 Ada 24 Mobil Mewah di Jakbar Nunggak Pajak, Ferrari hingga MaseratiAda 24 Mobil Mewah di Jakbar Nunggak Pajak, Ferrari hingga MaseratiRabu 6 Feb 2019 10:05Ridha Anantidibaca 249 kaliSemua Kategori

Samsat Jakarta Barat mencatat sedikitnya ada 24 mobil mewah yang menunggak pajak. Total nilai pajak yang menunggak mencapai miliaran rupiah.selengkapnya

 Direktorat Jenderal Pajak: Tidak ada aturan khusus untuk influencer atau SelebgramDirektorat Jenderal Pajak: Tidak ada aturan khusus untuk influencer atau SelebgramKamis 17 Jan 2019 10:29Ridha Anantidibaca 823 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengaku tidak menyiapkan aturan pajak khusus bagi influencer, baik selebgram maupun youtuber. Hal ini merespon keinginan Menteri Kominfo Rudiantara yang meminta ada pajak khusus influencer atau Selebritas Instagram.selengkapnya

 Masih Ada 200 Wajib Pajak Besar Belum Ikut Tax AmnestyMasih Ada 200 Wajib Pajak Besar Belum Ikut Tax AmnestySabtu 29 Okt 2016 07:53Administratordibaca 860 kaliSemua Kategori

Hampir satu bulan berjalan, program pengampunan pajak (tax amnesty) periode II terlihat masih sepi peminat. Hal itu bisa dilihat dari penambahan dana tebusan sejak akhir september lalu yang tak sampai Rp 1 triliun. Padahal, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengklaim, masih ada sekitar 200 wajib pajak besar yang belum mengikuti program tersebut.selengkapnya

 Wiranto: Bayarlah Pajak Tanpa Dikejar-Kejar, Perlu Ada KesadaranWiranto: Bayarlah Pajak Tanpa Dikejar-Kejar, Perlu Ada KesadaranSelasa 31 Mei 2016 14:06Administratordibaca 597 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengajak masyarakat untuk taat membayar pajak, guna mendorong upaya pemerintah dalam menciptakan kemandirian ekonomi. "Banyak pakar bilang, kemajuan suaru negara akan sangat ditentukan dengan kedasaran warga negaranya membayar pajak tanpa dikejar-kejar, jadi perlu ada kesadaran pribadi," kata Wiranto, Jakarta, Senin (30/5/2016).selengkapnya

 PPnBM 100% Segera Berakhir Mei 2021, tapi Masih Ada Relaksasi LanjutanPPnBM 100% Segera Berakhir Mei 2021, tapi Masih Ada Relaksasi LanjutanJumat 28 Mei 2021 11:39Ridha Anantidibaca 486 kaliSemua Kategori

Relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga 100% akan segera berakhir pada Mei 2021 ini. Tapi tenang, bagi yang belum mendapat kesempatan membeli mobil baru, masih ada relaksasi lanjutan.selengkapnya

 Tak Ada Lagi Bebas Bea Masuk Saat Beli Barang Impor Via E-CommerceTak Ada Lagi Bebas Bea Masuk Saat Beli Barang Impor Via E-CommerceKamis 5 Apr 2018 11:25Ridha Anantidibaca 1896 kaliSemua Kategori

Pemerintah menghilangkan de minimus value atau pembebasan nilai bea masuk atau nilai cukai dengan batas tertentu atas barang impor yang dibeli melalui e-commerce. Hal ini dilakukan sebagai langkah proteksi membanjirnya barang-barang impor masuk ke Tanah Air, karena kini sudah ada Pusat Logistik Berikat (PLB) khusus e-commerce.selengkapnya

 BKF: Tak Ada Pajak Tambahan Bagi UKM yang Jualan di MedsosBKF: Tak Ada Pajak Tambahan Bagi UKM yang Jualan di MedsosKamis 1 Feb 2018 13:44Ridha Anantidibaca 399 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara menegaskan tidak ada jenis pajak baru dalam pengaturan atas pemajakan transksi online. Itu artinya, pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang memanfaatkan media sosial (medsos) tidak dibebani pajak tambahan.selengkapnya

 Kemenkeu: Tak Ada Perbedaan Pajak Konvensional dan OnlineKemenkeu: Tak Ada Perbedaan Pajak Konvensional dan OnlineRabu 13 Des 2017 13:52Ridha Anantidibaca 583 kaliSemua Kategori

Pemerintah berjanji akan adil menerapkan pajak terhadap transaksi elektronik (e-commerce) sehingga tidak ada kesenjangan antara pelaku usaha konvensional maupun digital.selengkapnya

 Ada Enam Variabel Menentukan Tingkat Kepatuhan Bayar PajakAda Enam Variabel Menentukan Tingkat Kepatuhan Bayar PajakRabu 22 Feb 2017 09:42Ajeng Widyadibaca 601 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi ‎mengungkapkan ada enam variabel yang membuat masyarakat tidak patuh membayar pajak.selengkapnya

 Ada Demo, Kantor Pajak Tetap Layani Tax AmnestyAda Demo, Kantor Pajak Tetap Layani Tax AmnestyJumat 4 Nov 2016 12:58Administratordibaca 683 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan tetap membuka pelayanan dan pendaftaran program pengampunan pajak (tax amnesty) meski ada demo besar oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas), hari ini (4/11/2016). Artinya, operasional atau pelayanan di kantor kusat, kantor wilayah (kanwil), dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di DKI Jakarta tetap berjalan normal.selengkapnya

 Sri Mulyani: Tidak Ada Perpanjangan Termin Pertama Tax AmnestySri Mulyani: Tidak Ada Perpanjangan Termin Pertama Tax AmnestySelasa 27 Sep 2016 22:54Administratordibaca 1302 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan tidak akan ada penambahan waktu periode amnesti pajak dengan besar dana tebusan dalam negeri sebesar 2 persen yang akan berakhir 30 September 2016 mendatang.selengkapnya

 Ditawari Tax Amnesty, Anang Hermansyah: Tak Ada Artis PenjahatDitawari Tax Amnesty, Anang Hermansyah: Tak Ada Artis PenjahatRabu 24 Ags 2016 14:32Administratordibaca 1129 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak kembali menggelar sosialisasi pengampunan pajak. Kali ini pengenalan tax amnesty itu ditujukan kepada Ikatan Manajer Artis Indonesia (Imarindo) dan sejumlah artis. Ketua Imarindo Nanda Persada mengatakan selama ini artis banayk yang takut dengan pegawai pajak.selengkapnya

 BKF: Tak Ada Penambahan Insentif untuk InvestorBKF: Tak Ada Penambahan Insentif untuk InvestorKamis 27 Des 2018 15:20Ridha Anantidibaca 385 kaliSemua Kategori

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Adrianto mengatakan, pemerintah belum berencana menambah insentif fiskal maupun non fiskal untuk mendorong investasi di sektor manufaktur. Pihaknya akan fokus pada tax holiday terlebih dahulu sampai menghasilkan investasi semaksimal mungkin.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :