Ada Waktu Satu Bulan Bayar Tarif jika Harta `Tersembunyi` Wajib Pajak TerungkapAda Waktu Satu Bulan Bayar Tarif jika Harta `Tersembunyi` Wajib Pajak TerungkapSelasa 28 Nov 2017 09:06Ridha Anantidibaca 556 kaliSemua Kategori

Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan batas waktu satu bulan bagi wajib pajak (WP) yang sudah melaporkan hartanya untuk membayar tarif pajaknya.selengkapnya

 Wamenkeu Ancam Pengusaha Mangkir Tax AmnestyWamenkeu Ancam Pengusaha Mangkir Tax AmnestyRabu 22 Feb 2017 12:25Ajeng Widyadibaca 620 kaliSemua Kategori

"Kalau sudah ikut amnesti dan Ditjen Pajak menemukan tambahan harta yang belum dilaporkan, maka bisa dikenakan sanksi administrasi," kata Mardiasmo dalam acara dialog perpajakan dengan pengusaha di Jakarta, Selasa (21/2/2017).selengkapnya

 3 langkah baru DJP jelang berakhir amnesti pajak3 langkah baru DJP jelang berakhir amnesti pajakSelasa 14 Feb 2017 10:50Ajeng Widyadibaca 549 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyiapkan tiga langkah baru menjelang berakhirnya program amnesti pajak pada 31 Maret 2017.selengkapnya

 KPK Dalami Keterlibatan Pegawai Pajak Lain dalam Kasus SuapKPK Dalami Keterlibatan Pegawai Pajak Lain dalam Kasus SuapRabu 23 Nov 2016 14:44Ajeng Widyadibaca 933 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengembangkan kasus dugaan suap untuk penghilangan pajak Rp78 miliar oleh Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakkan Hukum Ditjen Pajak Handang Soekarno (HS). Hal ini untuk menemukan kemungkinan keterlibatan pegawai pajak lainnya selain Handang, sebab KPK menilai ada kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.selengkapnya

 Pemerintah Perpanjang Waktu Proses Administrasi Tax AmnestyPemerintah Perpanjang Waktu Proses Administrasi Tax AmnestyJumat 23 Sep 2016 15:18Administratordibaca 1005 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya menemukan jalan keluar atas keluhan pengusaha yang menganggap masa periode pertama pelaksanaan program pengampunan pajak terlalu singkat. Tanpa memperpanjang batas waktu periode pertama, pengusaha menyambut baik keputusan pemerintah.selengkapnya

 OJK Setuju Permudah Lembaga Pengelola Dana Amnesti PajakOJK Setuju Permudah Lembaga Pengelola Dana Amnesti PajakRabu 7 Sep 2016 10:33Administratordibaca 606 kaliSemua Kategori

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mempertimbangkan untuk menambah dan mempermudah lembaga keuangan penampung dana repatriasi atau gateway. Langkah ini untuk memberikan variasi bagi peserta pengampunan pajak (tax amnesty) dalam menemukan investasi yang paling ideal.selengkapnya

 Pemerintah Susun Penyelesaian Tunggakan Pajak IUPPemerintah Susun Penyelesaian Tunggakan Pajak IUPSabtu 25 Jun 2016 08:39Administratordibaca 956 kaliSemua Kategori

Pemerintah terus melakukan koordinasi guna menemukan formula yang tepat dalam menyelesaikan tunggakan pajak dari pemilik izin usaha pertambangan (IUP). "Tunggakan royalti untuk IUP sekarang sedang bicarakan dengan Kementerian Keuangan akan dicari solusi seperti apa," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot di Jakarta, Jumat (24/6/2016).selengkapnya

 1.038 Wajib Pajak Indonesia di Panama Papers1.038 Wajib Pajak Indonesia di Panama PapersSelasa 17 Mei 2016 11:53Administratordibaca 2601 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) tengah menelusuri keterlibatan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam daftar bank data The Panama Papers. Berdasarkan hasil penelusuran sementara, Ditjen Pajak menemukan sebanyak 1.038 nama wajib pajak Indonesia dalam bank data yang dipublikasikan oleh konsorsium jurnalis investigasi internasional (ICIJ). Dari jumlah tersebut mayoritas sudah diidentifikasi daselengkapnya

 Badan Intelijen Bantu Cari Pengemplang Pajak RiauBadan Intelijen Bantu Cari Pengemplang Pajak RiauJumat 13 Mei 2016 13:39Administratordibaca 748 kaliSemua Kategori

Badan Intelijen Negara menyatakan akan ikut membantu Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Riau dan Kepulauan Riau untuk mengumpulkan data para pengemplang pajak di daerah tersebut. "BIN siap membantu," kata Kepala BIN Daerah Riau Marsekal Pertama Bambang Yogatama pada pertemuan DJP Wilayah Riau-Kepri dan BIN Daerah Riau, di Pekanbaru, Kamis (12/5).selengkapnya

 Baru 225 `Korban` Panama Papers Bisa Diindetifikasi Ditjen PajakBaru 225 `Korban` Panama Papers Bisa Diindetifikasi Ditjen PajakKamis 12 Mei 2016 17:09Administratordibaca 865 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan menemukan 889 data wajib pajak yang cocok dengan data Panama Papers 1.038 wajib pajak. Dari data Panama Papers yang telah dicocokkan, ada yang memiliki NPWP dan ada yang belum terindentifikasi NPWP-nya. Dirjen Pajak Ken Dwijuguasteadi mengatakan, beradasarkan catatan DJP terdapat nama yang telah diidentifikasi NPWP sebanyak 272 (dari 889).selengkapnya

 Setoran Rp 10,6T, DJP Bali Gandeng Polisi & TentaraSetoran Rp 10,6T, DJP Bali Gandeng Polisi & TentaraSabtu 6 Feb 2016 14:15Administratordibaca 1340 kaliSemua Kategori

Ruang gerak pengemplang pajak makin sempit saja. Pasalnya, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali menggandeng Polda Bali dan Kodam IX Udayana. Semuanya demi penegakan hukum sektor perpajakan. Kepala Kantor Wilayah DJP Bali, Wahju K Tumakaka mengatakan, sinergi dengan aparat Polda dan Kodam IX Udayana, bertujuan untuk mempermudah petugas pajak dalam menemukan wajib pajak (WP),selengkapnya

 Chatib Basri: Pengusaha Kecil Penikmat Amnesti PajakChatib Basri: Pengusaha Kecil Penikmat Amnesti PajakRabu 2 Nov 2016 17:23Administratordibaca 605 kaliSemua Kategori

Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan bahwa sebagian besar penikmat dari kebijakan amnesti pajak adalah para pengusaha kecil.selengkapnya

 Belanja Negara Terancam Dipotong Rp 200-300 TriliunBelanja Negara Terancam Dipotong Rp 200-300 TriliunKamis 9 Jun 2016 07:36Administratordibaca 729 kaliSemua Kategori

Penerimaan dan anggaran negara tahun ini berpotensi bolong lebih besar akibat ketidakpastian penerapan kebijakan pengampunan pajak (Tax Amnesty). Ekonom menyarankan pemerintah lebih berani memperlebar defisit anggaran, ketimbang memangkas belanja besar-besaran karena mengancam laju pertumbuhan ekonomi.selengkapnya

 `Makin Kaya, Presentase Pajak Harus Makin Besar!` Mantap Jiwa, Miliarder!`Makin Kaya, Presentase Pajak Harus Makin Besar!` Mantap Jiwa, Miliarder!Senin 13 Jan 2020 13:37Ridha Anantidibaca 493 kaliSemua Kategori

Bill Gates memulai dekade terakhir dengan kekayaan lebih dari US miliar. Ia pun berjanji untuk menggunakan sebagian besar kekayaannya untuk beramal.selengkapnya

 Bill Gates: Makin Kaya, Persentase Pajak Harus Makin Besar!Bill Gates: Makin Kaya, Persentase Pajak Harus Makin Besar!Senin 13 Jan 2020 12:50Ridha Anantidibaca 543 kaliSemua Kategori

Bill Gates memulai dekade terakhir dengan kekayaan lebih dari 50 miliar dolar AS. Ia pun berjanji untuk menggunakan sebagian besar kekayaannya untuk beramal.selengkapnya

 `Ujian` Pajak Google dan Amazon di Indonesia`Ujian` Pajak Google dan Amazon di IndonesiaSenin 7 Okt 2019 08:38Ridha Anantidibaca 360 kaliSemua Kategori

Demam perdagangan digital (e-commerce) menjalar hingga pedalaman Nusantara. Danif, salah seorang anggota masyarakat suku Baduy, mengaku kerap menjual buah tangannya secara daring.selengkapnya

 Pemerintah akan Rumuskan Pajak E-CommercePemerintah akan Rumuskan Pajak E-CommerceKamis 28 Des 2017 15:31Ridha Anantidibaca 756 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah akan merumuskan tata cara pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik atau e-commerce. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan antara produk dalam negeri dengan produk dari luar negeri yang dijual melalui platform e-commerce.selengkapnya

 Konglomerasi & Korporasi Asing Paling RawanKonglomerasi & Korporasi Asing Paling RawanSelasa 7 Feb 2017 10:49Ajeng Widyadibaca 1080 kaliSemua Kategori

PPATK menilai konglomerasi dan perusahaan multinasional merupakan sektor yang paling rawan untuk melakukan penghindaran pajak melalui praktik transfer pricing.selengkapnya

 Shortfall Pajak Melebar, Defisit Anggaran MembesarShortfall Pajak Melebar, Defisit Anggaran MembesarSenin 16 Des 2019 13:11Ridha Anantidibaca 790 kaliSemua Kategori

Semangat dan tekad pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak boleh saja besar. Namun apa daya, semangat tekad yang besar tersebut tak sebanding dengan hasil yang didapat.selengkapnya

 Bank Indonesia Tegaskan Dana Repatriasi Pengampunan Pajak Aman di Dalam NegeriBank Indonesia Tegaskan Dana Repatriasi Pengampunan Pajak Aman di Dalam NegeriJumat 18 Jan 2019 15:03Ridha Anantidibaca 641 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia menegaskan sebagian besar dana repatriasi dari pengampunan pajak telah dibenamkan ke dalam instrumen investasi di dalam negeri.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :