Pengemplang Pajak Dinilai tidak Pantas Terima PengampunanPengemplang Pajak Dinilai tidak Pantas Terima PengampunanRabu 31 Ags 2016 18:05Administratordibaca 622 kaliSemua Kategori

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, mengatakan, konglomerat pengemplang pajak serta wajib pajak yang menyembunyikan dananya di luar negeri seharusnya diberikan sanksi yang lebih berat, bukan malah mendapatkan pengampunan.selengkapnya

 Pleno PBNU bahas Amnesti Pajak hingga PokemonPleno PBNU bahas Amnesti Pajak hingga PokemonSenin 25 Jul 2016 09:53Administratordibaca 1026 kaliSemua Kategori

Rapat pleno PBNU di Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat, yang dibuka Mensos Khofifah Indar Parawansa mewakili pemerintah, Minggu, akan membahas berbagai persoalan aktual termasuk Amnesti Pajak dan game Pokemon Go.selengkapnya

 HIPMI Tax Center: Jr Jangan Sampai Kurangi Kepastian Hukum Tax AmnestyHIPMI Tax Center: Jr Jangan Sampai Kurangi Kepastian Hukum Tax AmnestyJumat 15 Jul 2016 19:48Administratordibaca 1582 kaliSemua Kategori

Pemerintah perlu mencermari proses judicial review atau uji materi UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar tidak mengganggu psikologi warga negara yang memanfaatkan kebijakan itu.selengkapnya

 Ikut Tren Dunia, Pemerintah Harus Terapkan No Tax for KnowledgeIkut Tren Dunia, Pemerintah Harus Terapkan No Tax for KnowledgeKamis 15 Ags 2019 14:40Ridha Anantidibaca 303 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua DPR Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah menyayangkan pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang tak kunjung mengabulkan permintaan Serikat Perusahaan Pers (SPS) terkait Bebas Pajak bagi Pengetahuan atau No Tax for Knowledge.selengkapnya

 Bea Cukai Tanjung Emas Dukung Indonesia sebagai Poros Maritim DuniaBea Cukai Tanjung Emas Dukung Indonesia sebagai Poros Maritim DuniaKamis 18 Apr 2019 10:07Ridha Anantidibaca 713 kaliSemua Kategori

Dukung pertahanan negara dalam konteks poros maritim dunia, Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas, Tjertja Karja Adil hadir sebagai pembahas materi pada Focus Group Discussion (FGD) Kajian Jangka Panjang tentang “Pengembangan Kekuatan Pertahanan Negara dalam Konteks Poros Maritim Dunia Guna Kepentingan Nasional” yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, pada tanggal 10selengkapnya

 Bea Cukai Dukung Indonesia Jadi Poros Maritim DuniaBea Cukai Dukung Indonesia Jadi Poros Maritim DuniaKamis 18 Apr 2019 09:48Ridha Anantidibaca 399 kaliSemua Kategori

Dukung pertahanan negara dalam konteks poros maritim dunia, Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas, Tjertja Karja Adil hadir sebagai pembahas materi pada Focus Group Discussion (FGD). FGD mengangkat tema tentang “Pengembangan Kekuatan Pertahanan Negara dalam Konteks Poros Maritim Dunia Guna Kepentingan Nasional”, yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, pada tanggal 10selengkapnya

 Ini Sejumlah Langkah Bea Cukai Optimalkan Penerimaan CukaiIni Sejumlah Langkah Bea Cukai Optimalkan Penerimaan CukaiSenin 22 Okt 2018 13:42Ridha Anantidibaca 691 kaliSemua Kategori

Bea Cukai menyelenggarakan focus group discussion (FGD) dengan tema Optimalisasi Penerimaan melalui Peningkatan Kepatuhan Pengusaha BKC (Compliance Drives the Revenue) di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta, 16-17 Oktober. Tujuannya meningkatkan kepatuhan para pengusaha barang kena cukai (BKC).selengkapnya

 Uji Materi UU KUP, MK Kabulkan SebagianUji Materi UU KUP, MK Kabulkan SebagianJumat 27 Apr 2018 10:32Ridha Anantidibaca 785 kaliSemua Kategori

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pengaturan sebagian pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa atau konsultan wajib pajak lewat peraturan menteri keuangan bertentangan dengan UUD 1945.selengkapnya

 Sanksi administrasi pajak kurang bayar mencekik masyarakatSanksi administrasi pajak kurang bayar mencekik masyarakatJumat 23 Feb 2018 15:49Ridha Anantidibaca 918 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis Yustinus Prastowo menilai sanksi administrasi yang tertuang dalam UU 28/2007 pasal 13 ayat (3) terkait sanksi administrasi sebesar 50%-100% atas pajak tidak atau kurang bayar memberatkan bagi masyarakat.selengkapnya

 DJP: Sosialisasi pajak seharusnya mulai dari anak-anakDJP: Sosialisasi pajak seharusnya mulai dari anak-anakSelasa 15 Nov 2016 15:36Ajeng Widyadibaca 1125 kaliSemua Kategori

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Hestu Yoga Saksama mengatakan, salah satu cara meningkatkan kesadaran Wajib Pajak (WP) adalah dengan gencar melakukan sosialisasi. Dia meminta semua pihak agar mengenalkan pajak sejak dini.selengkapnya

 DJP Ubah Strategi Sosialisasi Amnesti PajakDJP Ubah Strategi Sosialisasi Amnesti PajakAhad 16 Okt 2016 14:27Administratordibaca 1051 kaliSemua Kategori

Untuk mengejar pelaksanaan amnesti pajak tahap kedua dan ketiga, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan mengubah strategi komunikasi yang dilakukannya. Ditjen Pajak mengaku akan membagi segmentasi wajib pajak (WP) sehingga sosialisasi yang dilakukan lebih tepat sasaran. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP)selengkapnya

 Tak Ada Uang Kotor di Amnesti PajakTak Ada Uang Kotor di Amnesti PajakKamis 13 Okt 2016 11:20Administratordibaca 760 kaliSemua Kategori

Ketika proses uji materi masih berjalan di Mahkamah Konstitusi, pemerintah berusaha meyakinkan dunia terkait dengan posisi dan implementasi UU No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak di Tanah Air.selengkapnya

 Putusan MK Akan Pengaruhi Realisasi Tax AmnestyPutusan MK Akan Pengaruhi Realisasi Tax AmnestyAhad 18 Sep 2016 16:40Administratordibaca 749 kaliSemua Kategori

Putusan Mahkamah Konstitusi atas judicial review UU Tax Amnesty akan turut menentukan realisasi pengampunan pajak.selengkapnya

 Muhammadiyah Minta Pemerintah Jaring Wajib Pajak BesarMuhammadiyah Minta Pemerintah Jaring Wajib Pajak BesarAhad 4 Sep 2016 12:03Administratordibaca 762 kaliSemua Kategori

Muhammadiyah mendorong pemerintah fokus menjaring para wajib pajak besar dalam program amnesti pajak yang digulirkan pada Juli 2016.selengkapnya

 Penggugat Tax Amnesty: Kami Keberatan Uang Haram Masuk IndonesiaPenggugat Tax Amnesty: Kami Keberatan Uang Haram Masuk IndonesiaKamis 25 Ags 2016 09:21Administratordibaca 1057 kaliSemua Kategori

Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini akhirnya melakukan sidang pertama uji materi UU Pengampunan Pajak. Hanya saja, dalam sidang ini baru membahas mengenai perbaikan permohanan dari penggugat. Menurut Ketua Yayasan Satu Keadilan Sugeng Teguh Santoso yang juga sebagai penggugat, gugatan ini memang sengaja dilakukan karena adanya rasa ketidakadilan dari pemerintah. Sebab, pemerintah membiarkan danaselengkapnya

 Pemerintah siap Membela UU Tax Amnesty di MKPemerintah siap Membela UU Tax Amnesty di MKSelasa 12 Jul 2016 19:56Administratordibaca 731 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengatakan, akan menghadapi segala tentangan atas pengesahan UU Pengampunan Pajak. Termasuk terhadap uji materi yang dilakukan oleh Yayasan Satu Keadilan (YSK) dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI).selengkapnya

 Klinik Pajak Sosialisasi Tax for UMKM bagi Pelaku Bisnis Online di SoloKlinik Pajak Sosialisasi Tax for UMKM bagi Pelaku Bisnis Online di SoloKamis 10 Mar 2016 17:05Administratordibaca 2771 kaliSemua Kategori

“1% dari omzet,beratkah untuk anggota YUBI?” Pertanyaan dari Arif Hidayat (narasumber dari Klinik Pajak) kepada anggota YUBI Solo di acara kopdar dengan tema Tax for UMKM. Jawaban dari peserta kopdar ternyata “berat” menyisihkan 1% omzet untuk pajak. Minggu pertama bulan Maret ini, YUBI Solo khusus mengundang Klinik Pajak sebagai narasumber untuk menyampaikan materi Tax for UMKM. Pajakselengkapnya

 Ampun-Ampun Pengampunan PajakAmpun-Ampun Pengampunan PajakSenin 29 Ags 2016 22:58Administratordibaca 933 kaliSemua Kategori

Di usia jabatan yang seumur jagung, Sri Mulyani mesti membereskan seabrek masalah keuangan negara. Penerimaan perpajakan, satu di antaranya, diperkirakan masih seret tahun ini sehingga minus Rp 219 triliun. Program pengampunan pajak pun digadang-gadang dapat menambal bolong tersebut.selengkapnya

 Menkeu Minta Penggugat UU Pengampunan Pajak Dahulukan Kepentingan NegaraMenkeu Minta Penggugat UU Pengampunan Pajak Dahulukan Kepentingan NegaraSelasa 12 Jul 2016 10:27Administratordibaca 835 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan meminta kepentingan negara didahulukan menyusul adanya gugatan atas Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty ke Mahkamah Konstitusi.selengkapnya

 UU Pengampunan Pajak Bisa Disahkan MeiUU Pengampunan Pajak Bisa Disahkan MeiSelasa 1 Mar 2016 07:29Administratordibaca 2005 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak yang akan dibahas mulai 6 April mendatang bisa disahkan menjadi UU pada Mei nanti, sesuai target waktu pemerintah. DPR memberikan fokus perhatian pada RUU tax amnesty inisiatif presiden ini, sebagai salah satu solusi mengatasi kurangnya penerimaan negara Rp 200-250 triliun dari target APBN 2016.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :