Jika Asing Diizinkan Masuk, Turunkan Pajak untuk E-Commerce LokalJika Asing Diizinkan Masuk, Turunkan Pajak untuk E-Commerce LokalSelasa 2 Feb 2016 09:02Administratordibaca 1519 kaliSemua Kategori

Indonesia sepertinya bakal kebanjiran masuknya perusahaan e-commerce asing. Pasalnya pemerintah telah mengeluarkan wacana untuk membuka pintu seluas-luasnya untuk perusahaan e-commerce asing masuk ke Indonesia.selengkapnya

 Target pajak 2020 tinggi, pemerintah perlu cari titik tengah rasionaTarget pajak 2020 tinggi, pemerintah perlu cari titik tengah rasionaSelasa 20 Ags 2019 13:42Ridha Anantidibaca 263 kaliSemua Kategori

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyarankan agar pemerintah dan DPR RI mencari titik tengah target pajak yang rasional mengingat target pajak di tahun 2020 yang dinilai terlalu tinggi.selengkapnya

 Pemerintah Perlu Mendorong Pusat Logistik Berikat E-CommercePemerintah Perlu Mendorong Pusat Logistik Berikat E-CommerceSelasa 9 Jul 2019 09:39Ridha Anantidibaca 498 kaliSemua Kategori

Asosiasi Logistik Indonesia menyarankan agar pemerintah lebih memfokuskan pengembangan pusat logistik berikat jenis e-commerce dan barang jadi.selengkapnya

 Anies membebaskan PBB bagi veteran kemerdekaanAnies membebaskan PBB bagi veteran kemerdekaanSenin 15 Apr 2019 11:55Ridha Anantidibaca 666 kaliSemua Kategori

Gubernur DKI Anies Baswedan membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi veteran dan keluarga pahlawan perjuangan kemerdekaan Indonesia yang ada di Jakarta.selengkapnya

 Pebisnis Fesyen: Pajak Bikin Perdagangan Elektronik Lebih TertibPebisnis Fesyen: Pajak Bikin Perdagangan Elektronik Lebih TertibSenin 21 Jan 2019 09:33Ridha Anantidibaca 452 kaliSemua Kategori

Asosiasi perancang mode busana menyatakan, rantai distribusi berbagai produk fesyen kini jauh lebih efisien seiring terbukanya akses perdagangan secara daring. Sejalan dengan berbagai kemudahan yang ada, pebisnis selayaknya taat aturan termasuk soal pajak.selengkapnya

 Menkeu Kaji Penurunan Tarif Pajak Penghasilan BadanMenkeu Kaji Penurunan Tarif Pajak Penghasilan BadanRabu 9 Jan 2019 13:45Ridha Anantidibaca 416 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan mengkaji kemungkinan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan. Penurunan tarif ini dilakuakan untuk meningkatkan daya saing industri nasional.selengkapnya

 Terus Mangkir Bayar Pajak, Google Terancam Ditutup Sementara?Kamis 24 Nov 2016 12:50Ajeng Widyadibaca 542 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menantang keberanian Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara untuk melakukan aksi penutupan sementara atau blackout terhadap situs pencarian Google di dunia maya.selengkapnya

 Indonesia Butuh Mesin Pencari agar Tak Bergantung pada GoogleIndonesia Butuh Mesin Pencari agar Tak Bergantung pada GoogleJumat 23 Sep 2016 09:28Administratordibaca 1044 kaliSemua Kategori

Kepala Program Studi Akademisi Televisi Indonesia Agus Sudibyo mengatakan Indonesia membutuhkan alat mesin pencari sendiri agar masyarakat tidak bergantung pada mesin pencari dari luar negeri yang nyatanya tidak memberikan keuntungan bagi Indonesia.selengkapnya

 Pemerintah Godok Potensi Dana Repatriasi untuk Sektor MigasPemerintah Godok Potensi Dana Repatriasi untuk Sektor MigasKamis 21 Jul 2016 09:57Administratordibaca 1097 kaliSemua Kategori

Pemerintah berupaya menyediakan beragam instrumen investasi untuk menampung potensi membanjirnya dana repatriasi dari hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Selain instrumen investasi keuangan dan pasar modal, pemerintah juga menyiapkan investasi di sektor riil, termasuk energi serta minyak dan gas bumi (migas).selengkapnya

 Jokowi: Dana Repatriasi Tax Amnesty untuk Pembangunan NasionalJokowi: Dana Repatriasi Tax Amnesty untuk Pembangunan NasionalAhad 3 Jul 2016 20:44Administratordibaca 1363 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, repatriasi dana masyarakat Indonesia yang selama ini terparkir di luar negeri dan akan dibawa ke dalam negeri melalui UU pengampunan pajak, akan digunakan untuk sebagai modal pembangunan nasional.selengkapnya

 Sofyan Djalil: Tax Amnesty Penting untuk Memperluas Basis PajakSofyan Djalil: Tax Amnesty Penting untuk Memperluas Basis PajakJumat 3 Jun 2016 13:34Administratordibaca 914 kaliSemua Kategori

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil berharap Undang-Undang Tax Amnesty segera rampung. Pasalnya, Indonesia membutuhkan basis pajak yang dapat meningkatkan penerimaan negera melalui pajak. Sofyan mengatakan, pengumpulan pajak kita saat ini baru 12 persen dan itu sangat kecil. "Dengan tax amnesty berhasil maka basis pajak meningkat.selengkapnya

 Wapres JK: Pajak Terlalu Tinggi Merusak Suasana InvestasiWapres JK: Pajak Terlalu Tinggi Merusak Suasana InvestasiSenin 23 Mei 2016 16:16Administratordibaca 791 kaliSemua Kategori

Pemerintah saat ini tengah membangun proyek infrastruktur pada berbagai daerah di Indonesia. Pembangunan proyek infrastruktur ini tentunya membutuhkan dana yang begitu besar. Untuk itu, butuh peningkatan penerimaan negara pada sektor pajak yang saat ini tengah digenjot oleh Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Pebisnis Minta Perpanjangan Waktu Amnesti PajakPebisnis Minta Perpanjangan Waktu Amnesti PajakKamis 15 Sep 2016 11:04Administratordibaca 914 kaliSemua Kategori

Pebisnis di Bogor, Jawa Barat menyampaikan aspirasi agar program amnesti pajak periode pertama yang akan berakhir pada 30 September 2016 dapat diperpanjang guna memberi kesempatan bisa memenuhi amanat program itu.selengkapnya

 OECD Tak Mampu Bikin Solusi Pajak Digital, Indonesia dan 4 Negara Ini Rugi BesarOECD Tak Mampu Bikin Solusi Pajak Digital, Indonesia dan 4 Negara Ini Rugi BesarSenin 2 Nov 2020 14:21Ridha Anantidibaca 594 kaliSemua Kategori

Ketidakmampuan OECD dalam menciptakan konsesus terkait pemajakan ekonomi digital semakin menggerus potensi penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara-negara berkembang.selengkapnya

 Ekonomi Digital Butuh Perlakuan yang TepatEkonomi Digital Butuh Perlakuan yang TepatJumat 12 Apr 2019 10:59Ridha Anantidibaca 506 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center of Indonesian Tax Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan ekonomi digital membutuhkan perlakuan perpajakan yang tepat.selengkapnya

 Ditjen Pajak Gandeng Konsultan Pajak Tingkatkan PelayananDitjen Pajak Gandeng Konsultan Pajak Tingkatkan PelayananKamis 1 Mar 2018 10:47Ridha Anantidibaca 643 kaliSemua Kategori

Ditjen Pajak menjalin kerja sama dengan pihak konsultan pajak dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak (WP), seiring dengan meningkatnya potensi WP.selengkapnya

 Fitur PajakPartner Hadirkan Solusi di Luar OnlinePajakFitur PajakPartner Hadirkan Solusi di Luar OnlinePajakRabu 28 Feb 2018 13:52Ridha Anantidibaca 705 kaliSemua Kategori

OnlinePajak sebagai perusahaan teknologi yang mengembangkan aplikasi perpajakan yang terintegrasi dan inovatif meluncurkan PajakPartner. Fitur terbaru besutan OnlinePajak ini adalah sebuah wadah yang menyediakan jasa solusi di luar OnlinePajak, seperti konsultan pajak, penyedia aplikasi akuntansi dan HR, ERP, e-commerce, dan bank yang bersifat membantu perusahaan di Indonesia dalam menjalankan seselengkapnya

 Wacana Pembukaan Data Transaksi Kartu Kredit, CITA: Jangan Terburu-buruWacana Pembukaan Data Transaksi Kartu Kredit, CITA: Jangan Terburu-buruSelasa 6 Feb 2018 09:50Ridha Anantidibaca 1083 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai rencana pembukaan data kartu kredit nasabah untuk kepentingan perpajakan membutuhkan persiapan matang serta mempertimbangkan kondisi perekonomian terkini.selengkapnya

 Jangan terburu-buru buka data kartu kredit demi pajakJangan terburu-buru buka data kartu kredit demi pajakSelasa 6 Feb 2018 09:14Ridha Anantidibaca 537 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo meminta pembukaan data kartu kredit nasabah untuk kepentingan perpajakan tidak dilakukan terburu-buru karena langkah ini membutuhkan persiapan matang dan mesti mempertimbangkan kondisi perekonomian terkini.selengkapnya

 Tuntaskan Revisi UU Ketentuan Umum PerpajakanTuntaskan Revisi UU Ketentuan Umum PerpajakanSelasa 21 Nov 2017 13:18Ridha Anantidibaca 879 kaliSemua Kategori

Penerimaan perpajakan yang selalu berada di bawah target selama satu dekade terakhir membutuhkan pembenahan menyeluruh.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :