Komisi XI DPR RI akan segera membahas Rancangan Undang-undang (UU) Konsultan Pajak. RUU Konsultan Pajak kini sudah berada di Badan Legislatif dan juga termasuk ke dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2018.selengkapnya

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun mengusulkan Rancangan RUU tentang Konsultan Pajak dimasukkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2017 dan segera membahasnya.selengkapnya

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun mengusulkan Rancangan RUU tentang Konsultan Pajak dimasukkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2017 dan segera membahasnya.selengkapnya

DPR telah berkomitmen untuk mempercepat proses pembahasan RUU Pengampunan Pajak. ‎Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, pengampunan pajak tidak hanya bertujuan menyelamatkan APBN tahun ini, tapi juga memiliki manfaat jangka panjang. ‎Mardiasmo mengatakan, tujuan jangka pendek pengampunan pajak adalah menambah penerimaan negara. Penerimaan negara akan bertambah dari uang tebusan paraselengkapnya

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan menguat pada perdagangan saham Rabu (29/6/2016). Sentimen utama pendorong penguatan IHSG adalah lolosnya Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Rapat Paripurna DPR RI. Analis PT Reliance Securities Lanjar Nafi menerangkan, pada penutupan perdagangan saham Selasa kemarin, IHSG menguat 46,12 poin ke level 4.882,17.selengkapnya

Anggota Komisi XI DPR RI, Donny Imam Priambodo menegaskan hingga saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih menjaring berbagai usulan dari masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). “Semua pihak diharapkan bersabar menanggapi RUU Pengampunan Pajak,” kata Donny di Jakarta, Senin (16/05/2016).selengkapnya

Pemerintah berharap agar parlemen bisa segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty (TA). Sebab, hanya melalui tax amnesty, target penerimaan negara melalui pajak bisa tercapai. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro ‎mengatakan, penerimaan negara pada 2016 terancam tidak dapat tercapai jika RUU tersebut tidak bisa lolos di parlemen dalam waktu cepat.selengkapnya

Di tengah upaya mengebut penyelesaian RUU Tax Amnesty, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan merencanakan eksekusi tindakan paksa badan atau gijzeling kepada lebih dari 700 penanggung pajak tahun ini guna mengamankan target penerimaan pajak. Angin Praytino Aji, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak (DJP) mengatakan sebagai bagian dari program di tahun penegakan hukum, setiap kantor pelayananselengkapnya

Mengerasnya pro-kontra RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang dibahas DPR, memancing Kepala BKPM (Badan Koordinasi dan Penanaman Modal) Franky Sibarani untuk buka suara. Kata Franky, apabila pembahasan RUU Tax Amnesty (TA) di DPR bisa segera rampung dan disahkan menjadi UU TA, diyakini bisa menjadi pendorong bagi bertambahnya realisasi investasi. "Kalau di katakan misalnya apakah ada impactnyaselengkapnya

Rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty menurut Komisi IX DPR RI memiliki nuansa politik yang sangat kental. Hal ini lantaran sejak awal terjadi tarik menarik di parlemen terkait rencana pemerintah memberlakukan pengampunan bagi para pengemplang pajak tersebut. Anggota Komisi XI DPR‎, Andreas Eddy Susetyo menuturkan kebijakan tersebut sejak awal memang kontroversial.selengkapnya

Pemerintah terus melakukan sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Bali menjadi salah satu daerah yang menjadi target sosialisasi. Kantor Pajak Badung Selatan memiliki banyak cara untuk melakukan sosialisasi program tax amnesty.selengkapnya

Pemerintah melalui Kementerian terkait akhirnya merampungkan draft final Rancangan Undang-undang (RUU) Pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Kesepakatan di level Menteri ini pun siap digiring ke meja Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk diputuskan sehingga dapat disahkan DPR RI.selengkapnya

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mencatat 13 poin penting yang terdapat dalam kesimpulan sementara pembahasan RUU Pengampunan Pajak. Direktur CITA Yustinus Prastowo menuturkan rangkuman yang dicatat lembaga itu merupakan beberapa pasal penting yang harus diketahui masyarakat agar RUU dapat dimanfaatkan seluruh Wajib Pajak (WP), ketika sudah disahkan.selengkapnya

Penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty kembali diragukan akan kelar tepat waktu. Pasalnya partai pendukung pemerintah, yaitu PDI Perjuangan mengaku tidak terburu-buru menyelesaikan RUU ini. Politisi PDI-P yang juga anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Tax Amnesty Hendrawan Supratikno berharap, beleid ini menghasilkan kebijakan yang kredibel.selengkapnya

Pengamat perpajakan menilai ada gerakan dari pihak asing yang diduga ingin menggagalkan pembahasan RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty) agar dana yang disimpan di luar Indonesia tidak kembali. Gerakan tersebut makin terlihat jelas menjelang pembahasan RUU itu di DPR, melalui sejumlah LSM dan politisi yang ingin dana-dana milik orang Indonesia tidak kembali karena akan mengancam likuiditas negaraselengkapnya

Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi XI DPR terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengampunan Pajak digelar di salah hotel di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, sejak Senin (23/5) malam. Rapat panja akan digelar hingga Rabu (25/5) mendatang.selengkapnya

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai membahas Rancangan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP). Beleid ini digadang-gadang sebagai langkah konkret reformasi sistem dan lembaga perpajakan. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi isu sentral yang menjadi latar belakang diajukannya RUU ini.selengkapnya

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku keberatan dengan sejumlah pasal dalam rancangan undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty. "Setidaknya ada empat poin keberatan terhadap pasal krusial RUU Pengampunan Pajak," kata Wakil Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, Jumat (24/6).selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan jumlah surat pernyataan harta (SPH) yang‎ yang mendaftar dalam program pengampunan pajak (tax amnesty) di Kantor Wilayah (Kanwil) Wajib Pajak Besar per 30 September 2016 mencapai 1.037.selengkapnya

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pengampunan Pajak, Soepriyatno, mengungkapkan pembahasan RUU tersebut akan rampung pada pekan depan. “Pekan depan harus sudah selesai,” ujar Soepriyatno saat ditemui di Kompleks Parlemen, Kamis (16/6/2016). Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan sejauh ini pembahasan RUU pengampunan pajak sudah sampai pada pasal 19 dari 27 pasal yang ada.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya