ETLE Bisa Percepat Penunggak Pajak Kendaraan Bayar KewajibanETLE Bisa Percepat Penunggak Pajak Kendaraan Bayar KewajibanSenin 26 Nov 2018 13:00Ridha Anantidibaca 729 kaliSemua Kategori

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan dukungannya atas pemberlakukan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) yang resmi diluncurkan, Minggu (25/11/2018). Sebab ETLE diyakini dapat mendisiplinkan warga membayar pajak kendaraan.selengkapnya

 Penerimaan pajak November masih 77% dari targetPenerimaan pajak November masih 77% dari targetSenin 4 Des 2017 10:27Ridha Anantidibaca 387 kaliSemua Kategori

Per 30 November 2017, pemerintah tercatat telah memperoleh penerimaan dari pajak 77% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 yang sebesar Rp 1.283,57 triliun atau sekitar Rp 988 triliun.selengkapnya

 Jokowi Sebaiknya Serahkan Data WP Kakap ke DJPJokowi Sebaiknya Serahkan Data WP Kakap ke DJPJumat 9 Sep 2016 13:29Administratordibaca 712 kaliSemua Kategori

Di era Joko Widodo-JK, kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak) kembali digulirkan. Akankah program ini mengulang gagal seperti halnya 1964 dan 1984?selengkapnya

 Pemerintah Mau RUU Fasilitas Perpajakan Masuk Prolegnas 2020Pemerintah Mau RUU Fasilitas Perpajakan Masuk Prolegnas 2020Jumat 6 Sep 2019 15:23Ridha Anantidibaca 403 kaliSemua Kategori

Pemerintah bakal mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.selengkapnya

 PLN-Ditjen Pajak Resmikan Integrasi Data PerpajakanPLN-Ditjen Pajak Resmikan Integrasi Data PerpajakanJumat 21 Des 2018 11:40Ridha Anantidibaca 877 kaliSemua Kategori

Guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi perpajakan, PT PLN (Persero) hari ini meresmikan integrasi data perpajakan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Bogor. Melalui integrasi ini, DJP memiliki akses terhadap sistem informasi perusahaan. Hal ini tentunya akan memudahkan kewajiban administrasi perpajakan.selengkapnya

 Ditjen Pajak Tegaskan tidak Melakukan Penegakan HukumDitjen Pajak Tegaskan tidak Melakukan Penegakan HukumSelasa 2 Ags 2016 11:58Administratordibaca 1041 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan penegakan hukum terkait amnesti pajak dan menghentikan semua proses pemeriksaan tindak pidana perpajakan untuk mendukung keberhasilan program tersebut.selengkapnya

 Pemerintah Tak Akan Buat Rezim Pajak Baru untuk Memajaki Ekonomi DigitalPemerintah Tak Akan Buat Rezim Pajak Baru untuk Memajaki Ekonomi DigitalJumat 23 Mar 2018 09:00Ridha Anantidibaca 496 kaliSemua Kategori

Pemerintah tidak akan membuat peraturan perpajakan baru terkait perusahan digital global. Pasalnya, pemerintah telah memiliki 67 tax treaty dan peraturan lain yang berlaku efektif.selengkapnya

 Penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun bakal kena pajak, ini kata para bosPenghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun bakal kena pajak, ini kata para bosKamis 27 Mei 2021 15:10Ridha Anantidibaca 681 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah menyiapkan strategi untuk menambah lapisan pajak baru dan memperbaiki tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP) di tahun 2022.selengkapnya

 Beleid baru sanksi administrasi pajak dinilai memberikan keadilan bagi wajib pajakBeleid baru sanksi administrasi pajak dinilai memberikan keadilan bagi wajib pajakJumat 9 Okt 2020 13:33Ridha Anantidibaca 702 kaliSemua Kategori

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, aturan baru sanksi administrasi perpajakan memberikan keadilan bagi wajib pajak (WP).selengkapnya

 DDTC prediksi penerimaan cukai hasil tembakau hanya sekitar Rp 1,37 triliun di 2020DDTC prediksi penerimaan cukai hasil tembakau hanya sekitar Rp 1,37 triliun di 2020Rabu 22 Jul 2020 14:59Ridha Anantidibaca 472 kaliSemua Kategori

Pandemi Covid-19 turut berdampak pada sektor pengolahan tembakau atau yang dikenal sebagai Industri Hasil Tembakau (IHT).selengkapnya

 Keberhasilan Tax Amnesty di Indonesia Akibat Panama Papers?Keberhasilan Tax Amnesty di Indonesia Akibat Panama Papers?Sabtu 18 Feb 2017 10:38Ajeng Widyadibaca 669 kaliSemua Kategori

Peluang waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah nominal tertentu dan dalam kurun waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (tax amnesty) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa ada kekhawatiran akan adanya hukum pidana merupakan pengertian dari pengampunan pajak.selengkapnya

 Status Jadi IUPK, Ini Kewajiban Pajak yang Harus Diikuti FreeportStatus Jadi IUPK, Ini Kewajiban Pajak yang Harus Diikuti FreeportKamis 16 Feb 2017 15:05Ajeng Widyadibaca 1936 kaliSemua Kategori

PT Freeport Indonesia resmi mengubah status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari sebelumnya terdaftar sebagai pemegang Kontrak Karya. Dengan ‎perubahan skema IUPK, berarti kewajiban fiskal perusahaan tambang raksasa itu berubah kepada Indonesia.selengkapnya

 Ditjen Pajak Tegaskan tak Lakukan Penegakan HukumDitjen Pajak Tegaskan tak Lakukan Penegakan HukumSelasa 2 Ags 2016 14:15Administratordibaca 705 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan tidak melakukan penegakan hukum terkait pengampunan pajak dan menghentikan semua proses pemeriksaan tindak pidana perpajakan untuk mendukung keberhasilan program tersebut.selengkapnya

 Pengamat menilai UU Cipta Kerja beri keuntungan pajak bagi WNAPengamat menilai UU Cipta Kerja beri keuntungan pajak bagi WNAJumat 9 Okt 2020 13:24Ridha Anantidibaca 305 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai melalui beleid Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, warga negara asing (WNA) akan diuntungkan terkait dengan pemberlakuan subjek pajak dalam negeri (SPDN) yang sebelumnya menggunakan worldwide system menjadi territorial systemselengkapnya

 UU Cipta Kerja Tegaskan Semua Penghasilan di Indonesia Kena Pajak. Asing Tak TerkecualiUU Cipta Kerja Tegaskan Semua Penghasilan di Indonesia Kena Pajak. Asing Tak TerkecualiJumat 9 Okt 2020 10:39Ridha Anantidibaca 422 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya angkat bicara soal perubahan rezim perpajakan Indonesia dari worldwide tax system ke territorial tax system dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker).selengkapnya

 Aturan Pembebasan Pajak Penghasila Dividen dalam UU CiptakerAturan Pembebasan Pajak Penghasila Dividen dalam UU CiptakerKamis 8 Okt 2020 14:36Ridha Anantidibaca 988 kaliSemua Kategori

Selain mengatur soal ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) juga mengatur soal kebijakan perpajakan. Salah satunya kebijakan adalah pajak penghasilan (PPh) atas dividen yang didapat dari dalam maupun luar negeri.selengkapnya

 Pemerintah Optimistis Capai Target Tax Ratio 11,9%Pemerintah Optimistis Capai Target Tax Ratio 11,9%Selasa 22 Mei 2018 08:33Ridha Anantidibaca 516 kaliSemua Kategori

Pemerintah memastikan bahwa target rasio pajak 2019 yang diapatok pada kisaran 11,4% - 11,9% masih bisa dicapai dengan sejumlah strategi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.selengkapnya

 20 TAHUN REFORMASI EKONOMI: Penerimaan Pajak Masih Jadi Tantangan Besar20 TAHUN REFORMASI EKONOMI: Penerimaan Pajak Masih Jadi Tantangan BesarSenin 21 Mei 2018 09:29Ridha Anantidibaca 381 kaliSemua Kategori

Tantangan untuk meningkatkan rasio pajak merupakan pekerjaan terbesar bagi Direktorat Jenderal Pajak. Di satu sisi, semakin besarnya kontribusi pajak di APBN menjadi salah satu keberhasilan selama 20 tahun tumbangnya Soeharto.selengkapnya

 KPK dan Ditjen Pajak Kerja Sama Tingkatkan Angka Kepatuhan PajakKPK dan Ditjen Pajak Kerja Sama Tingkatkan Angka Kepatuhan PajakKamis 1 Feb 2018 13:30Ridha Anantidibaca 397 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sepakat meningkatkan kepatuhan bagi para wajin pajak di Indonesia.selengkapnya

 Sanksi administrasi pajak jadi lebih fleksibel, DDTC: Baik untuk kepatuhan WPSanksi administrasi pajak jadi lebih fleksibel, DDTC: Baik untuk kepatuhan WPJumat 9 Okt 2020 12:55Ridha Anantidibaca 743 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengatur sanksi administrasi pajak jadi lebih fleksibel. Sebelumnya sanksi bunga atas denda administrasi yang ditetapkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebesar 2%.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :