Takut Dipajaki, Banyak Nasabah BCA Tutup Kartu KreditTakut Dipajaki, Banyak Nasabah BCA Tutup Kartu KreditSelasa 17 Mei 2016 16:46Administratordibaca 2092 kaliSemua Kategori

Nasabah PT Bank Central Asia Tbk (BCA) ramai-ramai menutup akun kartu kredit akibat takut transaksinya diintip Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Penutupan tersebut bahkan naik tiga kali lipat dalam sebulan. Direktur BCA Santoso mengatakan, selain alasan itu memang ada yang lain. Namun, momennya persis bertepatan ketika Ditjen Pajak mengumumkan akan melihat data transaksi kartu kredit.selengkapnya

 Ditjen Pajak belum siap menerapkan wajib lapor data kartu kreditDitjen Pajak belum siap menerapkan wajib lapor data kartu kreditRabu 14 Feb 2018 14:38Ridha Anantidibaca 718 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak belum siap menerapkan aturan wajib lapor data nasabah kartu kredit. Ditjen Pajak, misalnya, membuka kemungkinan untuk mengubah batasan transaksi Rp 1 miliar per tahun per kartu kredit yang wajib dilaporkan ke Ditjen Pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak belum siap terapkan wajib lapor data kartu kreditDitjen Pajak belum siap terapkan wajib lapor data kartu kreditRabu 14 Feb 2018 14:35Ridha Anantidibaca 440 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak belum siap menerapkan aturan wajib lapor data nasabah kartu kredit. Ditjen Pajak, misalnya, membuka kemungkinan untuk mengubah batasan transaksi Rp 1 miliar per tahun per kartu kredit yang wajib dilaporkan ke Ditjen Pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak: Data kartu kredit juga akan diberi threshold Rp 1 miliarDitjen Pajak: Data kartu kredit juga akan diberi threshold Rp 1 miliarSenin 5 Feb 2018 10:29Ridha Anantidibaca 450 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah mengeluarkan PMK 228/PMK.03/2017 sebagai pengganti PMK Nomor 16/PMK.03/2013 dan perubahannya. Di dalamnya, Ditjen Pajak meminta perbankan untuk menyerahkan data-data transaksi kartu kredit ke pemerintah.selengkapnya

 Pajak Awasi Kartu Kredit, ini Respon KadinPajak Awasi Kartu Kredit, ini Respon KadinJumat 3 Jun 2016 12:48Administratordibaca 982 kaliSemua Kategori

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyarankan agar pengawasan transaksi kartu kredit oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebaiknya menunggu pemberlakuan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). "Kami setuju dengan surat edaran Dirjen Pajak tetapi pemberlakuannya menunggu 'tax amnesty' dahulu.selengkapnya

 KADIN Sarankan Pengawasan Kartu Kredit Tunggu Pengampunan PajakKADIN Sarankan Pengawasan Kartu Kredit Tunggu Pengampunan PajakJumat 3 Jun 2016 12:42Administratordibaca 681 kaliSemua Kategori

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) menyarankan agar pengawasan transaksi kartu kredit oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebaiknya menunggu pemberlakuan UU Pengampunan Pajak. "Kami setuju dengan surat edaran Dirjen Pajak tetapi pemberlakuannya menunggu pengampunan pajak dahulu. Artinya ini akan memberi kesempatan masyarakat melakukan keterbukaan sukarela denganselengkapnya

 Pembukaan Data Kartu Kredit Dinilai Ganggu Gerakan NontunaiPembukaan Data Kartu Kredit Dinilai Ganggu Gerakan NontunaiRabu 25 Mei 2016 17:02Administratordibaca 919 kaliSemua Kategori

Kebijakan pelaporan transaksi kartu kredit kepada Direktorat Jenderal Pajak dianggap dapat mengganggu gerakan nasional nontunai. General Manager Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Steve Martha mengatakan, para konsumen yang selama ini menggunakan kartu kredit untuk berbelanja, dikhawatirkan akan lebih memilih menggunakan uang tunai. Apalagi, masih ada kekhawatiran dari masyarakat terkaitselengkapnya

 Diwajibkan Lapor ke Ditjen Pajak, Transaksi Harian Kartu Kredit TurunDiwajibkan Lapor ke Ditjen Pajak, Transaksi Harian Kartu Kredit TurunSelasa 17 Mei 2016 18:39Administratordibaca 1024 kaliSemua Kategori

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) menyatakan jumlah transaksi harian pengguna kartu kredit menurun, bahkan ada yang melakukan penutupan setelah Direktorat Jenderal Pajak dapat melihat data dan transaksi kartu kredit perbankan. ‎"Mutasi harian kami dari Rp 147 miliar per hari, langsung turun ke Rp 120 miliar," kata Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja, Jakarta, Selasa (17/5/2016).selengkapnya

 Efek amnesti pajak usai, LPS prediksi DPK tumbuh lebih rendah dari kredit di 2018Efek amnesti pajak usai, LPS prediksi DPK tumbuh lebih rendah dari kredit di 2018Jumat 14 Sep 2018 14:57Ridha Anantidibaca 443 kaliSemua Kategori

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memprediksi tahun ini pertumbuhan kredit masih akan lebih kencang dibanding pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). LPS menyatakan tahun ini pertumbuhan DPK akan ada di kisaran 8%.selengkapnya

 Pelaporan Kartu Kredit untuk Pajak Diusulkan di Atas Rp 100 JutaPelaporan Kartu Kredit untuk Pajak Diusulkan di Atas Rp 100 JutaSelasa 6 Feb 2018 09:47Ridha Anantidibaca 396 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengusulkan agar pelaporan transaksi kartu kredit diberlakukan untuk seluruh kartu kredit berlimit di atas Rp 100 juta. Ini berbeda dengan rencana Kementerian Keuangan yaitu pelaporan untuk tagihan minimal Rp 1 miliar setahun.selengkapnya

 Ditjen Pajak Tunda Aturan Bank Wajib Setor Data Kartu KreditDitjen Pajak Tunda Aturan Bank Wajib Setor Data Kartu KreditSelasa 5 Jul 2016 11:28Administratordibaca 1464 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menunda kewajiban bagi perbankan untuk menyampaikan data dan informasi kartu kredit. Aturan tersebut sedang dikaji ulang untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang pengampunan Pajak dan juga agar seirama dengan program dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai transaksi non tunai.selengkapnya

 Ditjen Pajak Akhirny Tunda Kumpulkan Data Pemegang Kartu KreditDitjen Pajak Akhirny Tunda Kumpulkan Data Pemegang Kartu KreditSelasa 5 Jul 2016 10:28Administratordibaca 755 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akhirnya melunak terkait kewajiban perbankan menyerahkan data pemegang kartu kredit. Aturan ini sebelumnya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 39/PMK.03/2016 tentang rincian data informasi yang berkaitan dengan perpajakan.selengkapnya

 Tax Amnesty Sah Berlaku, Ditjen Pajak Tunda Intip Kartu KreditTax Amnesty Sah Berlaku, Ditjen Pajak Tunda Intip Kartu KreditSelasa 5 Jul 2016 09:33Administratordibaca 940 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak) akhirnya menunda rencana penyampaian laporan data kartu kredit oleh perbankan. Hal ini seiring dengan diberlakukannya program pengampunan pajak atau tax amnesty setelah disahkan menjadi Undang-undang (UU) oleh DPR.selengkapnya

 Pajak Tunda Kumpulkan Data Nasabah Kartu KreditPajak Tunda Kumpulkan Data Nasabah Kartu KreditSenin 4 Jul 2016 15:12Administratordibaca 756 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akhirnya melunak terkait kewajiban perbankan menyerahkan data pemegang kartu kredit. Aturan ini sebelumnya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 39/PMK.03/2016 tentang rincian data informasi yang berkaitan dengan perpajakan.selengkapnya

 Kartu Kredit Cuma 1 dari 67 Data yang Diintip Kantor PajakKartu Kredit Cuma 1 dari 67 Data yang Diintip Kantor PajakSelasa 7 Jun 2016 20:36Administratordibaca 2097 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengungkapkan data pengguna kartu kredit hanyalah satu dari 67 data institusi yang wajib disampaikan. untuk itu, Ditjen Pajak menghimbau masyarakat agar tidak perlu resah soal keterbukaan data nasabah pengguna kartu kredit. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat dari Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, menjelaskan, selain kartu kredit,selengkapnya

 BI Masih Kaji Buka Data Transaksi Kartu KreditBI Masih Kaji Buka Data Transaksi Kartu KreditKamis 19 Mei 2016 14:57Administratordibaca 1318 kaliSemua Kategori

Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo, mengaku wacana kewajiban pelaporan data transaksi kartu kredit, masih dalam tahap kajian BI. "Enggak ada komentar. Baru ada yang dikeluarkan oleh Kemenkeu sehubungan dengan kewajiban pembayaran pajak," kata Agus saat ditemui di sela-sela sidang tahunan Islamic Development Bank (IDB) ke-41 di Jakarta, Rabu (18/05/2016), menanggapi pernyataan Menkeuselengkapnya

 Kemenkeu Tunggu Data Kartu KreditKemenkeu Tunggu Data Kartu KreditSabtu 4 Jun 2016 10:47Administratordibaca 891 kaliSemua Kategori

Kemenkeu mewajibkan sejumlah bank melaporkan data kartu kredit nasabahnya merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperbesar basis data pajak, yaitu data transaksi kartu kredit. Namun hingga akhir penyerahan data kartu kredit bulan Mei kemarin, baru 2 bank saja yang melaporkan, dari 23 bank yang dimintai datanya.selengkapnya

 Penerimaan pajak Januari 2018 tumbuh double digitPenerimaan pajak Januari 2018 tumbuh double digitRabu 31 Jan 2018 14:18Ridha Anantidibaca 864 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengklaim realisasi penerimaan pajak pada satu bulan pertama tahun ini tumbuh dua digit dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan penerimaan pajak yang tinggi di Januari 2018 didorong oleh kenaikan harga komoditas.selengkapnya

 Bank Mandiri Bantah Transaksi Kartu Kredit Turun karena Diintip Ditjen PajakBank Mandiri Bantah Transaksi Kartu Kredit Turun karena Diintip Ditjen PajakKamis 16 Jun 2016 07:37Administratordibaca 1565 kaliSemua Kategori

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatat adanya penuruan tren penggunaan kartu kredit hingga saat ini. Namun, hal ini bukan karena rencana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang akan 'mengintip' data nasabah bank pengguna kartu kredit. "Perlambatan pertumbuhan dari kartu kredit disebabkan karena pertumbuhan makro yang sedang melambat. Jadi buka disebabkan faktor pelaporan pajak,"selengkapnya

 Penerimaan PPN Tumbuh Dua Digit Dinilai Tak Cerminkan Konsumsi NaikPenerimaan PPN Tumbuh Dua Digit Dinilai Tak Cerminkan Konsumsi NaikKamis 17 Mei 2018 10:48Ridha Anantidibaca 527 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak mencatat penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) per akhir April 2018 tumbuh sekitar 13-14% secara tahunan. Namun, para ekonom menilai pertumbuhan double digit tersebut belum bisa mencerminkan perkembangan konsumsi rumah tangga.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :