Sri Mulyani: Yang Diperas Oknum Pajak Segera LaporSri Mulyani: Yang Diperas Oknum Pajak Segera LaporJumat 5 Okt 2018 11:19Ridha Anantidibaca 599 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta masyarakat melapor ke Kementerian Keuangan jika menemukan pegawai pajak yang bertindak tidak wajar. Contohnya memeras wajib pajak.selengkapnya

 Tingkatkan Penerimaan Pajak, Dirjen Pajak dan KPK Bikin SatgasTingkatkan Penerimaan Pajak, Dirjen Pajak dan KPK Bikin SatgasKamis 1 Feb 2018 14:11Ridha Anantidibaca 513 kaliSemua Kategori

Dirjen Pajak Robert Pakpahan menggandeng KPK untuk membentuk satuan tugas (satgas). Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak.selengkapnya

 KPK Periksa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta KhususKPK Periksa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta KhususJumat 10 Mar 2017 16:18Ajeng Widyadibaca 1188 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DKI Khusus Jakarta Direktorat Jenderal Pajak Muhammad Haniv, Jumat (10/3/2017).selengkapnya

 KPK Periksa Pejabat Pemeriksa dan Penagihan Pajak DJPKPK Periksa Pejabat Pemeriksa dan Penagihan Pajak DJPJumat 9 Des 2016 14:00Ajeng Widyadibaca 1489 kaliSemua Kategori

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Wahono Saputro, dijadwalkan menjalani pemeriksaan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat, 9 Desember 2016.selengkapnya

 Inilah pintu masuk KPK bongkar korupsi pajakInilah pintu masuk KPK bongkar korupsi pajakJumat 25 Nov 2016 13:23Ajeng Widyadibaca 1237 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif menyebut kasus dugaan suap oknum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dapat menjadi pintu masuk menelusuri korupsi lainnya di sektor perpajakan.selengkapnya

 Dua Tersangka Kasus Suap Pajak Ditahan TerpisahDua Tersangka Kasus Suap Pajak Ditahan TerpisahRabu 23 Nov 2016 11:51Ajeng Widyadibaca 903 kaliSemua Kategori

KPK menahan Country Director PT EKP (E.K.Prima Ekspor Indonesia) RRN (Rajesh Rajamohanan Nain) dan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak HS (Handang Soekarno) di dua tempat terpisah pasca ditetapkan sebagai tersangka.selengkapnya

 Istana Minta KPK Tindak Tegas Koruptor di Tubuh Ditjen PajakIstana Minta KPK Tindak Tegas Koruptor di Tubuh Ditjen PajakSelasa 22 Nov 2016 13:53Ajeng Widyadibaca 774 kaliSemua Kategori

Sekertaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan, pemerintah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindak tegas pejabat yang terbukti melakukan korupsi dan juga pungli.selengkapnya

 KPK Akan Berikan Keterangan Resmi OTT di Ditjen Pajak Siang IniKPK Akan Berikan Keterangan Resmi OTT di Ditjen Pajak Siang IniSelasa 22 Nov 2016 11:01Ajeng Widyadibaca 661 kaliSemua Kategori

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo membenarkan adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim penyidik KPK. Pihaknya akan segera memberikan keterangan resmi kepada awak media usai melakukan gelar perkara.selengkapnya

 KPK: Indonesia Terlambat Memiliki UU Pengampunan PajakKPK: Indonesia Terlambat Memiliki UU Pengampunan PajakRabu 27 Apr 2016 10:48Administratordibaca 1483 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung adanya UU Pengampunan Pajak. Malah bagi KPK, UU Pengampunan Pajak yang sedang digodok tersebut terlambat. Karena negara lain bahkan sudah memiliki sejak puluhan tahun lalu. Demikian disampaikan Komisioner KPK, Saut Situmorang, dalam rapat gabungan bersama Komisi XI DPR RI dengan Kepolisian, Kejaksaan Agung dan PPATK untuk membahas UU Tax Amnesti di Senselengkapnya

 KPK: Nilai LHKPN dan Surat Pemberitahuan Pajak Harus SeimbangKPK: Nilai LHKPN dan Surat Pemberitahuan Pajak Harus SeimbangAhad 20 Mar 2016 10:33Administratordibaca 3990 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengatakan, harta pejabat yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) harus sesuai dengan yang tercatat pada Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak. "Nanti kami akan cek silang sehingga harta yang dilaporkan di LHKPN itu sama dengan yang dilaporkan ke SPT," kata Alex di kantor KPK, Jakarta, Jumat (18/3).selengkapnya

 35 Kabupaten di Jateng akan Terapkan Penerimaan Pajak Online35 Kabupaten di Jateng akan Terapkan Penerimaan Pajak OnlineKamis 4 Apr 2019 11:10Ridha Anantidibaca 386 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah bakal menerapkan sistem penerimaan online bagi 35 kabupaten/ kota yang ada di daerahnya. Dalam memperkuat monitoring pelaksanaannya, Pemprov Jawa Tengah juga menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Bank Jateng sebagai penyedia fasilitas pendukung.selengkapnya

 Cegah Kebocoran, 35 Kabupaten/Kota di Jateng Terapkan Pajak OnlineCegah Kebocoran, 35 Kabupaten/Kota di Jateng Terapkan Pajak OnlineSelasa 2 Apr 2019 14:06Ridha Anantidibaca 483 kaliSemua Kategori

Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah dari sektor pajak dan retribusi terus digenjot.selengkapnya

 KPK Diminta Cegah Potensi Kebocoran Penerimaan CukaiKPK Diminta Cegah Potensi Kebocoran Penerimaan CukaiRabu 25 Sep 2019 14:59Ridha Anantidibaca 342 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta melakukan pencegahan potensi kebocoran penerimaan cukai rokok. KPK diimbau jangan segan memberikan masukan kepada pemerintah bila ada kebijakan yang tidak tepat dan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pabrikan asing.selengkapnya

 KPK Temukan Indikasi Kebocoran Pajak Penjualan Batu BaraKPK Temukan Indikasi Kebocoran Pajak Penjualan Batu BaraJumat 16 Nov 2018 15:30Ridha Anantidibaca 426 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menemukan indikasi kebocoran pajak penjualan batu bara yang beroperasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Lembaga antirasuah tersebut melakukan monitoring di sejumlah dermaga angkut (Jetty) di kawasan Sungai Mahakam, Samarinda, pada Kamis (15/11).selengkapnya

 Tunggak Pajak, Anies Pasang Peringatan di Papan Reklame Samping KPKTunggak Pajak, Anies Pasang Peringatan di Papan Reklame Samping KPKSenin 22 Okt 2018 14:39Ridha Anantidibaca 820 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menindak tegas terhadap sejumlah pengusaha reklame yang tidak taat pajak kepada pemerintah. Penindakan terhadap sejumlah reklame yang belum bayar pajak dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terhadap reklame raksasa yang tak jauh dari gedung KPK.selengkapnya

 Dirjen Pajak Akui Pemeriksaan Wajib Pajak Rawan SuapDirjen Pajak Akui Pemeriksaan Wajib Pajak Rawan SuapJumat 5 Okt 2018 11:14Ridha Anantidibaca 644 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan turut berkomentar soal operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada jajarannya. Robert menilai ranah pemeriksaan wajib pajak memang rawan disalahgunakan.selengkapnya

 Sri Mulyani Persilakan KPK jika Ingin Panggil Bos PajakSri Mulyani Persilakan KPK jika Ingin Panggil Bos PajakSenin 28 Nov 2016 09:34Ajeng Widyadibaca 670 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika berniat memanggil Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi. Pemanggilan ini terkait dengan tertangkapnya salah satu pegawai pajak eselon III beberapa waktu lalu.selengkapnya

 Sri Mulyani Minta KPK Perangi Pengkhianat di Kementerian KeuanganSri Mulyani Minta KPK Perangi Pengkhianat di Kementerian KeuanganSelasa 22 Nov 2016 14:24Ajeng Widyadibaca 876 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku menghargai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang menangkap seorang pejabat di Direktorat Jenderal Pajak.selengkapnya

 Sri Mulyani Senang KPK Tangkap Pejabat Ditjen Pajak yang Korupsi!Sri Mulyani Senang KPK Tangkap Pejabat Ditjen Pajak yang Korupsi!Selasa 22 Nov 2016 13:39Ajeng Widyadibaca 847 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku senang dengan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah berhasil menangkap tangan pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang terbukti menerima suap sekira Rp1,3 miliar. Penangkapan tersebut, kata Sri Mulyani, bertolak belakang dengan niat pemerintahan kabinet kerja yang tengah gencar memberantas tindakan pungli dan korupsi.selengkapnya

 Kasus Keberatan Pajak BCA: Peninjauan Kembali KPK Mengambang Di MAKasus Keberatan Pajak BCA: Peninjauan Kembali KPK Mengambang Di MASenin 6 Jun 2016 16:02Administratordibaca 5435 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, sampai saat ini belum mendapat perkembangan soal pengajuan peninjauan kembali (PK) kasus permohonan keberatan wajib pajak Bank Central Asia, yang menyeret nama bekas Ketua BPK Hadi Poernomo. Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak memaparkan, kasus tersebut sampai sekarang masih berproses di Mahkamah Agung (MA).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :