Pengamat Komunikasi Massa, Agus Sudibyo menilai langkah pemerintah untuk memaksa Google Indonesia membayar pajak patut didukung. Meskipun sudah terlambat,langkah ini perlu diapresiasi. Jika Google tidak membayar pajak, sementara semua media nasional membayar pajak, ini akan menimbulkan ketidakadilan dan iklim berusaha yang timpang di bidang media dan informasi.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku senang melihat pertumbuhan jumlah emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sepanjang tahun ini. Ia mengatakan, Kemkeu tengah menyiapkan insentif perpajakan bagi emiten untuk mendorong pencatatan saham publik yang lebih besar ke depannya.selengkapnya

Kalangan pengusaha meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tidak memeriksa laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.selengkapnya

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) meminta Menteri Keuangan untuk melakukan uji publik atas naskah Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perpajakan Pelaku Usaha Perdagangan Berbasis Elektronik (RPMK Pajak E-Commerce) sebelum diterbitkan. Uji publik atas naskah RPMK Pajak E-Commerce harus dilakukan sebelum disahkan agar asas formal dan material pembentukan peraturan terwujud.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerima pajak senilai Rp 27 miliar dari 51 pelaku social media influencer pada tahun 2017 lalu. Mereka ini termasuk vloger, youtuber, dan selebram. DJP berharap ke depan tingkat penerimaan pajak dari pelaku sosial media ini akan terus bertambah.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pun akan mendorong pelaku usaha di media sosial berpindah ke marketplace. Langkah ini dilakukan pasca pemerintah menerbitkan peraturan tentang pajak e-commerce yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-commerce). Dalam aturan tersebut, aturan perpselengkapnya

Facebook, WhatsApp, Twitter dan layanan sejenisnya bisa digunakan secara cuma-cuma. Namun berbeda dengan di negara ini, di mana pemerintahnya meminta pembayaran pajak dari para pengguna aplikasi media sosial maupun messaging.selengkapnya

Demam media sosial dalam beberapa tahun terakhir semakin tinggi. Tak sedikit dari para pengguna media sosial seperti Instagram, Youtube, sampai dengan Twitter mendadak dikenal oleh seluruh elemen masyarakat, berkat eksistensi yang mereka bentuk sendiri.selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para wajib pajak (WP) dan pegawai di bidang pajak bertindak secara bersih. Dorongan ini agar dapat mencegah perilaku korupsi di Kota Malang.selengkapnya

Direktur Jenderal Pajak periode 2001-2006 Hadi Poernomo mengatakan instrumen pajak bisa digunakan untuk melawan korupsi secara efektif, dengan syarat utama basis data yang kuat.selengkapnya

Direktur Jenderal Pajak periode 2001-2006 Hadi Poernomo mengatakan, instrumen pajak bisa digunakan untuk melawan korupsi secara efektif. Asalkan, ada basis data yang kuat.selengkapnya

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Kabupaten Batubara berinisial ZL akhirnya ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batubara. ZL ditahan terkait dugaan korupsi pajak galian C sejak 2015-2016.selengkapnya

Gubernur Tokyo, Jepang berencana mengundurkan diri setelah tersandung kasus korupsi, Rabu (15/6). Media publik NHK melaporkan Yoichi Masuzoe dituduh melakukan penyelewenangan dana pajak dan berlebihan dalam pengeluaran untuk perjalanan bersama keluarga dan karya seni. Masuzoe akan jadi gubernur Tokyo kedua yang mengundurkan diri sejak Tokyo dinobatkan jadi tuan rumah Olimpiade Musim Panas 2020.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya menerapkan pertahanan tiga lapis (three lines of defense) dalam rangka pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2018 di Lingkungan Ditjen Pajak, Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan meminta setiap unit untuk menjadi contoh yang baik dari antikorupsi.selengkapnya

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mendatangi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Jalan Gatot Subroto pagi ini, Kamis (6/12/2018). Kedatangan Laode ke kantor pajak untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia.selengkapnya

Pemerintah akan membatasi transaksi yang bisa dilakukan dengan menggunakan uang tunai. Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal (PTUK) yang tengah dituntaskan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maksimal transaksi yang diperbolehkan menggunakan uang tunai adalah sebesar Rp 100 juta.selengkapnya

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi diklaim mampu berperan dalam mengamankan target penerimaan pajak.selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap penghapusan pajak PT E.K Prima Ekspor Indonesia. Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan, perusahaan tersebut berpotensi ikut dijerat pidana.selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengembangkan kasus dugaan suap untuk penghilangan pajak Rp78 miliar oleh Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakkan Hukum Ditjen Pajak Handang Soekarno (HS). Hal ini untuk menemukan kemungkinan keterlibatan pegawai pajak lainnya selain Handang, sebab KPK menilai ada kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya