Kemperin tambah daftar industri yang bakal dapatkan tax allowanceKemperin tambah daftar industri yang bakal dapatkan tax allowanceSenin 29 Jan 2018 14:29Ridha Anantidibaca 1250 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemperin) kembali memberikan keringanan pajak kepada pelaku usaha. Lantaran di awal tahun ini Kementerian Perindustrian menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 tahun 2018 tentang Kriteria dan/atau Persyaratan Dalam Implementasi Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentuselengkapnya

 Aturan baru pertukaran data pajak lintas negara buat keperluan asesmen EoIAturan baru pertukaran data pajak lintas negara buat keperluan asesmen EoIJumat 12 Jan 2018 10:08Ridha Anantidibaca 903 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengeluarkan aturan baru soal pertukaran data pajak lintas negara.selengkapnya

 Batas barang penumpang kena bea masuk US$ 500Batas barang penumpang kena bea masuk US$ 500Jumat 29 Des 2017 09:26Ridha Anantidibaca 878 kaliSemua Kategori

Penumpang yang membawa barang dari luar negeri boleh berlega hati. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merelaksasi batasan (threshold) pengenaan bea masuk bagi impor barang penumpang.selengkapnya

 Sri Mulyani Minta Peserta `Tax Amnesty` Tidak Mepet Urus Balik NamaSri Mulyani Minta Peserta `Tax Amnesty` Tidak Mepet Urus Balik NamaKamis 16 Nov 2017 10:38Ridha Anantidibaca 1008 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong para wajib pajak peserta tax amnesty (pengampunan pajak) agar mengurus proses balik nama atas harta yang telah dideklarasikan sesegera mungkin.selengkapnya

 Permudah Peserta `Tax Amnesty` Balik Nama, Sri Mulyani Revisi AturanPermudah Peserta `Tax Amnesty` Balik Nama, Sri Mulyani Revisi AturanKamis 16 Nov 2017 09:00Ridha Anantidibaca 816 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merevisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016. Poin revisi yang dilakukan adalah soal keperluan penandatanganan surat pernyataan notaris antara nominee dan wajib pajak serta proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional.selengkapnya

 Pemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal PesiarPemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal PesiarJumat 24 Feb 2017 14:04Ajeng Widyadibaca 1009 kaliSemua Kategori

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) berencana untuk mengapus Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal pesiar atau yacht. Saat ini, pajak untuk penjualan kapal pesiar tersebut mencapai 75 persen.selengkapnya

 Konglomerasi & Korporasi Asing Paling RawanKonglomerasi & Korporasi Asing Paling RawanSelasa 7 Feb 2017 10:49Ajeng Widyadibaca 1104 kaliSemua Kategori

PPATK menilai konglomerasi dan perusahaan multinasional merupakan sektor yang paling rawan untuk melakukan penghindaran pajak melalui praktik transfer pricing.selengkapnya

 Simpanan Nasabah di Bank Seret, BI Jamin Likuiditas CukupSimpanan Nasabah di Bank Seret, BI Jamin Likuiditas CukupJumat 18 Nov 2016 15:35Ajeng Widyadibaca 1033 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) memastikan likuiditas dana di pasar mencukupi, meski pertumbuhan dana nasabah perbankan melambat pada kuartal III lalu. Bahkan, likuiditas diyakini tak terganggu meski pemerintah menerbitkan surat berharga negara (SBN) di pasar domestik untuk membiayai keperluan belanja di awal tahun depan (pre-funding).selengkapnya

 Industri Galangan Kapal Keluhkan Kendala FiskalIndustri Galangan Kapal Keluhkan Kendala FiskalAhad 6 Nov 2016 21:43Administratordibaca 1305 kaliSemua Kategori

Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) masih mengeluhkan beberapa kendala fiskal seperti pajak pertambahan nilai (PPN) dan bea masuk dalam industri galangan kapal Tanah Air.selengkapnya

 Ada Tax Amnesty, Kewajiban Pelaporan Kartu Kredit DitundaAda Tax Amnesty, Kewajiban Pelaporan Kartu Kredit DitundaSelasa 5 Jul 2016 10:41Administratordibaca 2447 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan menunda rencana untuk mewajibkan setiap bank melaporkan secara berkala data transaksi kartu kredit para nasabahnya untuk keperluan perpajakan. Disetujuinya Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty membuat pemerintah memiliki waktu untuk membenahi regulasi tersebut.selengkapnya

 Menkeu: Tax Amnesty Bukan `Jebakan Batman`Menkeu: Tax Amnesty Bukan `Jebakan Batman`Jumat 17 Jun 2016 14:48Administratordibaca 1849 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa pengampunan pajak (tax amnesty) bukan "jebakan Batman" untuk menggiring masuk wajib pajak yang tidak melaporkan kekayaan, kemudian setelah masuk mereka akan diperiksa dan dipermasalahkan. “Saya tegaskan bahwa tax amnesty bukan 'jebakan Batman', yakni menarik wajib pajak di luar negeri terus kita kenakan macam-macam,” ujar menkeuselengkapnya

 Industri Konveksi hingga Alas Kaki Raih Fasilitas Pajak PenghasilanIndustri Konveksi hingga Alas Kaki Raih Fasilitas Pajak PenghasilanSelasa 10 Mei 2016 20:32Administratordibaca 2218 kaliSemua Kategori

Dengan pertimbangan dalam rangka percepatan penciptaan lapangan kerja sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, pemerintah memandang perlu mendorong peningkatan investasi pada industri padat karya. Atas dasar itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 15 April 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Peraturanselengkapnya

 Pengusaha minta agar dana kompensasi TKA tidak jadi penerimaan negara bukan pajakPengusaha minta agar dana kompensasi TKA tidak jadi penerimaan negara bukan pajakJumat 22 Jan 2021 10:18Ridha Anantidibaca 548 kaliSemua Kategori

Pengusaha menyebut Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) jangan menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).selengkapnya

 Tambah insentif pajak, pemerintah tanggung bea masuk impor APD hingga serat optikTambah insentif pajak, pemerintah tanggung bea masuk impor APD hingga serat optikRabu 30 Sep 2020 14:42Ridha Anantidibaca 323 kaliSemua Kategori

Pemerintah menambah insentif perpajakan dalam program perlindungan ekonomi nasional (PEN) dalam bentuk pembebasan fasilitas bea masuk impor yang menggunakan skema ditanggung pemerintah (DTP).selengkapnya

 Dukung Sistem Logistik Nasional, Bea Cukai dan Karantina Lakukan Joint InspectionDukung Sistem Logistik Nasional, Bea Cukai dan Karantina Lakukan Joint InspectionRabu 23 Sep 2020 09:09Ridha Anantidibaca 463 kaliSemua Kategori

Direkrorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan dan Karantina akan melakukan joint inspection lewat single submisson (SSm QC) untuk mendukung implementasi ekosistem logistik nasional.selengkapnya

 Merdeka Copper (MDKA) anggarkan buyback Rp 568 miliar, kejar insentif pajak?Merdeka Copper (MDKA) anggarkan buyback Rp 568 miliar, kejar insentif pajak?Selasa 23 Jun 2020 09:44Ridha Anantidibaca 260 kaliSemua Kategori

PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) berencana melakukan pembelian kembali saham alias buyback saham sebanyak 2% dari modal ditempatkan dan disetor perusahaan. Emiten ini mengalokasikan dana Rp 568 miliar untuk aksi korporasi tersebut.selengkapnya

 Mengenal Lebih Dekat Fasilitator Penanganan Covid-19 di Bea Cukai SoettaMengenal Lebih Dekat Fasilitator Penanganan Covid-19 di Bea Cukai SoettaSenin 15 Jun 2020 15:39Ridha Anantidibaca 463 kaliSemua Kategori

Masih seputar pandemi corona, berbagai upaya pencegahan dari pemerintah terus dilakukan demi meratakan kurva penyebaran Covid-19. Seluruh elemen negara digenjot semaksimal mungkin untuk menanggulangi penyebaran virus.selengkapnya

 Realisasi insentif fasilitas Bea Cukai mencapai Rp 19,83 triliunRealisasi insentif fasilitas Bea Cukai mencapai Rp 19,83 triliunSenin 15 Jun 2020 13:52Ridha Anantidibaca 839 kaliSemua Kategori

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, selama masa pandemi Covid-19, Kemenkeu melalui Bea Cukai telah memberikan berbagai insentif fiskal dan prosedural guna mengembalikan penurunan kinerja perekonomian akibat dampak virus corona, serta mendukung dunia usaha agar tidak makin terpuruk.selengkapnya

 Kemenkeu sudah bebaskan Rp 159 miliar pajak impor untuk tangani wabah coronaKemenkeu sudah bebaskan Rp 159 miliar pajak impor untuk tangani wabah coronaSenin 13 Apr 2020 15:48Ridha Anantidibaca 373 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menggelontorkan relaksasi pajak impor sebanyak Rp 159,5 miliar terhitung sejak 13 Maret 2020 sampai 11 April 2020. Relaksasi tersebut dalam rangka mempermudah masuknya barang-barang alat kesehatan dalam rangka penanganan pandemik virus corona atau Covid-19.selengkapnya

 Insentif Perpajakan KEK Diatur UlangInsentif Perpajakan KEK Diatur UlangSenin 9 Mar 2020 15:45Ridha Anantidibaca 366 kaliSemua Kategori

Pemerintah resmi mengubah ketentuan mengenai insentif pada kawasan ekonomi khusus (KEK) yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 12/2020 tentang fasilitas dan kemudahan di kawasan tersebut.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :