Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat untuk segera melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi tahun 2017. Ia sendiri mengaku telah mengisi SPT pada pagi hari ini.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak meminta agar masyarakat tidak panik dalam menghadapi era keterbukaan informasi mengenai pajak pada 2017 mendatang. Pasalnya, pihaknya tidak akan menyalahgunakan wewenang yang dimiliki. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijuasteadi menyatakan, pihaknya sudah bersiap untuk mengusung era keterbukaan informasi pada 2017 mendatang.selengkapnya

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan kesadaran masyarakat untuk menyampaikan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak meningkat hingga per 28 Maret dibandingkan kurun waktu yang sama tahun lalu.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajak masyarakat segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Untuk mempermudah wajib pajak, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak telah memberikan fasilitas berupa e-filing, yaitu penyampaian SPT Tahunan secara elektronik.selengkapnya

Empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mencatatkan kinerja cemerlang dari sisi perpajakan. Pasalnya, sejak memimpin di 2014 kesadaran masyarakat untuk membayar pajak terus meningkat setiap tahunnya.selengkapnya

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta mengingatkan masyarakat menunggu dengan sabar keputusan DPR dan pemerintah soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty. “Biarkan mereka bekerja dan berpikir apa yang terbaik untuk rakyat dan bangsa. Saat ini dalam masa pembicaraan kita tunggu saja bagaimana hasilnya,” kata dia saat menghadiri acara pelantikan pengurus Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemenselengkapnya

Masyarakat Indonesia masih belum sadar akan pentingnya membayar pajak. Ini merupakan salah satu pekerjaan rumah pemerintah Indonesia.selengkapnya

Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah bertujuan membangun kepercayaan masyarakat melalui sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan perpajakan seperti amnesti pajak maupun perbaikan dalam undang-undang yang mengatur PPh dan PPN.selengkapnya

Keinginan masyarakat membayar zakat dinilai sudah melampaui kepatuhan wajib pajak. Hal itu dikarenakan pembuktian lembaga-lembaga zakat, yang jarang dilakukan institusi-institusi pajak.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyambut baik hadirnya #SayaBayarPajak yang membuktikan bahwa masyarakat sudah mengetahui bahwa tax amnesty bukan menyasar wajib pajak dalam negeri.selengkapnya

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan, masyarakat perlu tahu tentang pentingnya Rancangan Undang-undang (RUU) Konsultan Pajak. Menurutnya, keberadaan profesi konsultan pajak harus dipayungi undang-undang seiring makin peliknya persoalan perpajakan.selengkapnya

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan, kepatuhan para wajib pajak (WP) di Indonesia sampai saat ini baru mencapai angka 60 persen.selengkapnya

Kebijakan tax amnesty memunculkan keresahan di masyarakat. Masih ada yang belum mengetahui, wajib pajak seharusnya melaporkan seluruh hartanya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. Alhasil, suka tak suka, sekarang mereka dihadapkan pada opsi yang ‘paling menguntungkan, yakni Pengampunan Pajak (tax amnesty).selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat melakukan sosialisasi berkelanjutan, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas di media dan membuat masyarakat resah.selengkapnya

Google berani menawar pembayaran pajak dengan nominal cukup rendah karena tingkat ketergantungan masyarakat nisbi tinggi terhadap perusahaan multinasional Amerika Serikat yang khusus pada jasa dan produk internet itu, kata pakar keamanan siber Pratama Persadha.selengkapnya

Batas pelaporan SPT Tahunan wajib pajak (WP) orang pribadi telah berakhir pada 31 Maret 2019. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat ada 5,7 juta masyarakat yang belum melaporkan kewajiban pajaknya.selengkapnya

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menanggapi beredarnya viral di sosial media terkait kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty juga menyasar wajib pajak yang masuk kategori perekonomian menengah kebawah. Pramono selaku perwakilan Istana Kepresidenan menyampaikan bahwa masyarakat kalangan menengah kebawah tidak perlu takut terhadap kebijakan tersebut.selengkapnya

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun kembali mengingatkan masyarakat akan pentingnya arti pajak bagi sebuah negara. Dia menyampaikan itu dalam seminar bertema 'Membangun Kesadaran Pajak' yang digelar di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Rabu (11/7).selengkapnya

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun kembali mengingatkan masyarakat akan pentingnya arti pajak bagi sebuah negara. Misbakhun menyampaikan itu dalam seminar bertema ’Membangun Kesadaran Pajak' yang digelar di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Rabu (11/07).selengkapnya

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi, menegaskan, pihaknya tidak bermaksud menghalangi masyarakat memakai kartu kredit sebagai pembayaran non-tunai (cashless) pascakebijakan kewajiban penerbitnya melaporkan setiap data dan transaksi. "Kami dukung transaksi cashless karena banyak sekali yang namanya transaksi online, e-commerce dan lain-lain. Jadi, kami tidak halangiselengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya