Eskalasi barang kena cukai akan semakin mulus. Nantinya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak harus menentukan barang kena cukai melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).selengkapnya

Pemprov DKI Jakarta meminta Polda Metro Jaya memblokir kendaraan mewah yang tidak sesuai identitas kepemilikan. Mereka menyiasati itu untuk menghindari pengenaan pajak progresif dan pajak penghasilan.selengkapnya

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yakni pelaku UMKM yang memiliki penghasilan maksimal Rp4,8 miliar. Pada PP itu, pemerintah menurunkan tarif pajak progresif bagi UMKM dari satu persen menjadi nol persen. Namun, tariselengkapnya

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya mulai awal 2019 bakal menindak tegas kendaraan yang menunggak pajak. Kendaraan yang menunggak pajak selama tujuh tahun akan dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi (regident) kendaraan bermotor (ranmor).selengkapnya

Pemerintah menegaskan data-data dari wajib pajak yang dihimpun dari program amnesti pajak bersifat rahasia. Meskipun data perpajakan dipakai untuk kepentingan penarikan pajak, hal itu tidak bisa diterapkan sembarangan.selengkapnya

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengusulkan mekanisme penarikan pajak perusahaan digital (Over the Top/OTT), seperti Google di Indonesia dapat dibuat sesederhana mungkin. Salah satu usulannya adalah penetapan tarif pajak penghasilan (PPh) secara final.selengkapnya

Duta Besar Prancis untuk Indonesia Corinne Breuze mengatakan anggota parlemen Prancis akan mendiskusikan rancangan undang-undang terkait penerapan pajak progesif untuk produk sawit hingga pertengahan Juni 2016. Oleh karena itu, katanya di Jakarta, Senin, waktu pengambilan keputusan mengenai penerapan pajak progresif tersebut akan mundur dari jadwal sebelumnya, yang awalnya direncanakan usai rapatselengkapnya

Pemerintah harus mempertimbangkan untuk menaikkan pajak orang terkaya di negara masing-masing guna mengatasi ketidaksetaraan. Anjuan ini disampaikan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/ IMF) Kristalina Georgieva dalam sebuah postingan blog pada Selasa (7/1) yang dilansir dari CNBC, Rabu (8/1).selengkapnya

Mandiri Sekuritas masih merekomendasikan overweight sektor properti meski target sales marketing perusahaan pengembang konservatif serta adanya sejumlah rencana aturan baru.selengkapnya

"Jika dilihat dari tujuannya, kita sambut baik itu (pajak progresif lahan tidur)," kata Herully Suherman, Local Direktor Strategic Consulting konsultan properti Jones Lang LaSalle (JLL) di Jakarta, Rabu (1/2/2017),selengkapnya

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memperluas jenis ekspor jasa kena pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 0 persen.selengkapnya

Seringkali wajib pajak menemukan problem kurang bayar atau lebih bayar saat sedang mengisi laporan surat pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan (PPh) tahunan. Lantas apa maksud dari kurang bayar?selengkapnya

Dalam rangka mendorong perkembangan sektor jasa modern serta meningkatkan daya saing ekspor jasa Indonesia dan memperbaiki neraca perdagangan, Menteri Keuangan (Menkeu) telah memperluas jenis ekspor jasa kena pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 0 persen (0%).selengkapnya

Indonesia menolak keras rencana penetapan pajak progresif untuk semua produk berbasis minyak kelapa sawit oleh Prancis. Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Menko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno dalam diskusi terbatas bersama wartawan mengatakan rencana penetapan pajak tersebut terdapat dalam rancangan undang-undang tentang keanekaragaman hayati yang diputuskan senat Prancis pada 21 Januari.selengkapnya

Pengusaha Kena Pajak (PKP) di seluruh Indonesia wajib menggunakan faktur pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) mulai 1 Juli 2016. Pemberlakuan secara nasional ini menyusul penetapan e-Faktur di wilayah Jawa dan Bali sejak 1 Juli 2015.selengkapnya

Dengan pertimbangan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat, pemerintah memandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP).selengkapnya

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengklaim hampir semua lembaga maupun institusi telah menyetujui untuk menjadikan plastik sebagai barang kena cukai (BKC) baru.selengkapnya

Pemprov DKI Jakarta mengancam akan memberi saksi tegas terhadap sejumlah kendaraan yang menunggak pajak. Cara ini memberikan efek jera penunggak pajak kendaraan khususnya progresif.selengkapnya

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, penarikan pajak pribadi atau PPh 21 masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Sebab, menurut data yang diolah CITA, jumlahnya masih jauh di bawah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/ PPnBm, PPh 25/29 Badan dan PPh Final.selengkapnya

Sistem Administrasi Manunggal Satu atap (Samsat) Jakarta Barat mencatat ada 228 unit kendaraan mewah dari 2.190 unit kendaraan di Jakarta Barat yang menunggak pajak. Kepala Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Jakarta Barat Joko Pujiyanto mengatakan, kategori kendaraan mewah adalah nilai jualnya di atas Rp1 miliar.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya