Kementerian LHK jalin kerja sama dengan OECD untuk optimalkan potensi pajak hijauKamis 11 Jul 2019 14:19Ridha Anantidibaca 600 kaliSemua KategoriKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerjasama dengan Organisation for Economic Co-orperation and Development (OECD) akan mengoptimalisasikan pajak hijau.selengkapnya
Lebih dari 50% Setoran Pajak di KPPN Jakarta V dari Kementerian PUPRRabu 21 Mar 2018 15:35Ridha Anantidibaca 419 kaliSemua KategoriTingkat kepatuhan memungut pajak oleh bendahara Kementerian PUPR cukup baik. Lebih dari 50 persen setoran pajak di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).selengkapnya
Pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan masih angan-anganSelasa 30 Jul 2019 10:49Ridha Anantidibaca 436 kaliSemua KategoriSejak tahun lalu, pemerintah mencanangkan pemisahan Direktorat Jendral Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, hingga kini wacana tersebut masih jadi angan-angan.selengkapnya
Aturan Insentif Pengurangan Pajak di Atas 100 Persen Segera TerbitRabu 19 Jun 2019 14:37Ridha Anantidibaca 375 kaliSemua KategoriKementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko bidang perekonomian) menyatakan skema insentif pajak super deduction tax atau pengurangan pajak di atas 100 persen tak lama lagi bakal segera diimplementasikan.selengkapnya
Darmin Gelar Rapat e-Commerce yang Aturannya Dicabut Sri MulyaniKamis 18 Jul 2019 09:29Ridha Anantidibaca 338 kaliSemua KategoriMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution kembali mengundang beberapa pejabat negara ke kantornya. Kali ini, dirinya memimpin rapat koordinator (rakor) mengenai e-commerce.selengkapnya
Pemerintah akan Benahi Sistem TI PerpajakanAhad 21 Feb 2016 11:49Administratordibaca 1049 kaliSemua KategoriKementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian bersama Kementerian Keuangan, dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan membenahi sistemteknologi dan informasi (TI) untuk pajak agar terintegrasi dengan baik. Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, secara teknis rancangan tersebut masih dibicarakan namun harus segera dilakukan untuk meningkatkan tax ratio Indonesia.selengkapnya
Darmin: Pemerintah sedang Hitung Ulang Proyeksi Penerimaan PajakJumat 5 Ags 2016 07:29Administratordibaca 561 kaliSemua KategoriMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan pemerintah sedang menghitung ulang proyeksi penerimaan perpajakan pada 2016 yang lebih realistis dengan kondisi perekonomian saat ini.selengkapnya
Percepat Bangun Ekosistem, Bea Cukai Bisa Tangani E-LogisticsJumat 15 Mar 2019 10:36Ridha Anantidibaca 381 kaliSemua KategoriKementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan menunjuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai alternatif instansi pengelola platform e-Logistics.selengkapnya
Kemenkeu Minim Koordinasi, Ekonom: Pemerintah Tidak Tepat Menaikkan PPN!Selasa 18 Mei 2021 10:45Ridha Anantidibaca 254 kaliSemua KategoriWacana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) diketahui baru menjadi pembahasan internal Kementerian Keuangan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan meminta penjelasan lebih dalam terkait usulan tersebut.selengkapnya
Darmin: Pemerintah Akan Hitung Ulang Proyeksi Penerimaan PajakJumat 5 Ags 2016 10:47Administratordibaca 866 kaliSemua KategoriDi tengah masih belum segarnya kondisi perekonomian nasional, pemerintah menyatakan akan mengitung ulang proyeksipenerimaan perpajakan tahun 2016 secara lebih realistis. Hal ini ditandaskan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution.selengkapnya
Darmin Panggil Kemendag dan Pengusaha Bahas Bea Masuk Biodiesel EropaRabu 31 Jul 2019 09:30Ridha Anantidibaca 280 kaliSemua KategoriMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memanggil sejumlah pejabat dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri untuk membahas masalah bea masuk ke Uni Eropa hari ini (29/7/2019). Rapat dijadwalkan pada pukul 14.00 WIB.selengkapnya
Pemerintah Godok Sistem Perpajakan E-Commerce dan UKMJumat 8 Des 2017 12:52Ridha Anantidibaca 419 kaliSemua KategoriMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat koordinasi tentang e-commerce di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis 7 Desember 2017.selengkapnya
Rancangan Beleid e-Commerce Tinggal Selangkah LagiKamis 24 Mei 2018 14:03Ridha Anantidibaca 601 kaliSemua KategoriKementerian Perdagangan menyebut Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Transaksi Perdagangan Elektronik sudah hampir final. Rencananya, RPP ini tinggal memasuki satu putaran rapat terakhir di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian sebelum dibawa ke Sekretariat Negara.selengkapnya
Kemenko: Rencana Kenaikan PPN Masih DibahasSelasa 18 Mei 2021 11:09Ridha Anantidibaca 398 kaliSemua KategoriKementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, tengah menunggu laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait wacana rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hanya saja, sampai sekarang Menteri Keuangan Sri Mulyani belum menggelar rapat koordinasi.selengkapnya
Segera Dibahas, Kenaikan Tarif PPN untuk Semua SektorSelasa 18 Mei 2021 14:18Ridha Anantidibaca 361 kaliSemua KategoriPemerintah tengah menunggu laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) . Seketaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, aturan ini belum dibahas dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.selengkapnya
Pemerintah Putuskan 154 Sektor Turunan Penerima Libur PajakSenin 16 Apr 2018 14:20Ridha Anantidibaca 283 kaliSemua KategoriKementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan 154 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai turunan dari 17 sektor penerima fasilitas tax holiday atawa libur Pajak Penghasilan (PPh) badan.selengkapnya
Pemerintah Putar Otak Agar PPN Pertanian Tak Beratkan PetaniRabu 20 Feb 2019 10:53Ridha Anantidibaca 1341 kaliSemua KategoriPemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian saat ini tengah memutar otak untuk memikirkan sejumlah cara yang tepat agar keberadaan kebijakan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pertanian, tidak membebani petani.selengkapnya
Darmin Gelar Rapat Bahas Aturan Insentif Pajak InvestasiSelasa 8 Mei 2018 13:01Ridha Anantidibaca 383 kaliSemua KategoriMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pagi ini menggelar rapat terkait aturan insentif pajak investasi. Rapat ini dilakukan bersama Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara.selengkapnya
Sri Mulyani: Seluruh Dunia Repot karena Google Tolak Bayar PajakJumat 16 Sep 2016 21:41Administratordibaca 571 kaliSemua KategoriMenteri Keuangan Sri Mulyani siang ini mendatangi kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Sri Mulyani sendiri datang secara mendadak dan di luar agenda Menko Darmin Nasution dan kedatangannya tanpa diketahui awak media.selengkapnya
Menperin dan Dirjen Pajak ke Kantor Darmin Bahas Insentif UsahaSenin 12 Mar 2018 15:05Ridha Anantidibaca 803 kaliSemua KategoriMenteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menghadiri rapat di kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Pihaknya akan membahas terkait insentif investasi.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
