Data Nasabah Jumbo Diterima, Momentum Ubah Struktur Penerimaan PajakData Nasabah Jumbo Diterima, Momentum Ubah Struktur Penerimaan PajakJumat 15 Mar 2019 15:34Ridha Anantidibaca 311 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah mendapatkan data nasabah asal Indonesia senilai Rp1.300 triliun dari implementasi pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEoI).selengkapnya

 Ditjen Pajak akan surati lembaga keuangan yang belum lapor data nasabahDitjen Pajak akan surati lembaga keuangan yang belum lapor data nasabahSenin 21 Mei 2018 10:30Ridha Anantidibaca 1144 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat, sudah 81% lembaga keuangan yang melaporkan data nasabah kepada Ditjen Pajak dalam rangka pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI).selengkapnya

 Mulai 17 Agustus, Bikin NPWP Bisa di 4 Bank BUMNMulai 17 Agustus, Bikin NPWP Bisa di 4 Bank BUMNJumat 24 Jul 2020 16:11Ridha Anantidibaca 734 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan validasi dan pembuatan nomor pokok wajib pajak (NPWP) bisa dilakukan di empat bank BUMN yang tergabung dalam Himbara. Dalam hal ini Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN.selengkapnya

 TERPOPULER: 9 Alasan Ditjen Pajak `Keukeuh` Intip Data Kartu KreditTERPOPULER: 9 Alasan Ditjen Pajak `Keukeuh` Intip Data Kartu KreditKamis 9 Jun 2016 08:37Administratordibaca 879 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kini dapat mengintip data transaksi kartu kredit. Meski demikian, hal tersebut diklaim tidak akan menurunkan minat nasabah untuk melakukan penggunaan maupun transaksi kartu kredit. Dalan keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (8/6/2016), menanggapi pemberitaan di media massa akhir-akhir ini tentang kewajiban pelaporan data transaksi kartu kredit,selengkapnya

 9 Alasan Ditjen Pajak Pantang Mundur Intip Data Kartu Kredit9 Alasan Ditjen Pajak Pantang Mundur Intip Data Kartu KreditRabu 8 Jun 2016 15:40Administratordibaca 1125 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kini dapat mengintip data transaksi kartu kredit. Meski demikian, hal tersebut diklaim tidak akan menurunkan minat nasabah untuk melakukan penggunaan maupun transaksi kartu kredit. Dalan keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (8/6/2016), menanggapi pemberitaan di media massa akhir-akhir ini tentang kewajiban pelaporan data transaksi kartu kredit,selengkapnya

 Transaksi dengan Kartu Diusulkan Raih Insentif PajakTransaksi dengan Kartu Diusulkan Raih Insentif PajakRabu 25 Mei 2016 16:59Administratordibaca 818 kaliSemua Kategori

Keterbukaan data nasabah kartu kredit di beberapa negara belahan dunia memang sudah lebih dulu diterapkan. Bahkan, menurut Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), ada pula beberapa negara yang tidak segan-segan memberikan insentif pajak kepada nasabah yang mau buka-bukaan terhadap datanya.selengkapnya

 Ditjen Pajak terima informasi keuangan nasabah Indonesia dari 58 negaraDitjen Pajak terima informasi keuangan nasabah Indonesia dari 58 negaraJumat 5 Okt 2018 10:09Ridha Anantidibaca 567 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menerima informasi keuangan nasabah Indonesia dari 58 negara setelah pertukaran data pajak otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) berlaku akhir September ini.selengkapnya

 DJP: Pengawasan Kartu Kredit Jangan DikhawatirkanDJP: Pengawasan Kartu Kredit Jangan DikhawatirkanRabu 25 Mei 2016 17:35Administratordibaca 1238 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan pengawasan terhadap Data Kartu Kredit nasabah tidak perlu dikhawatirkan oleh masyarakat sepanjang pelaporan pajaknya sesuai. "Data kartu kredit ini hanya digunakan untuk menguji apakah pelaporan wajib pajak sudah benar. Kalau kita tidak membuka data dari pihak ketiga, kami harus membandingkan dengan data apa,"selengkapnya

 AKKI Pertanyakan Sosialisasi Data Kartu KreditAKKI Pertanyakan Sosialisasi Data Kartu KreditKamis 26 Mei 2016 17:17Administratordibaca 979 kaliSemua Kategori

Saat ini, masih banyak yang belum tahu bahwa transaksi kartu kredit bisa diintip oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Lantaran sosialisasinya tidak membumi. Manajer Umum Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Steve Marta mengatakan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 39/2016 tentang Kewajiban Pelaporan Data Rincian Kartu Kredit Nasabah, seharusnya disosialisasikan.selengkapnya

 Pajak Intip Kartu Kredit, Sri Mulyani: Tak Semua Transaksi DilihatPajak Intip Kartu Kredit, Sri Mulyani: Tak Semua Transaksi DilihatSelasa 6 Feb 2018 13:05Ridha Anantidibaca 587 kaliSemua Kategori

Pemerintah meminta perbankan memberikan data transaksi kartu kredit nasabah masing-masing. Ini dilakukan untuk mengecek kepatuhan pajak para nasabah kartu kredit.selengkapnya

 Ditjen Pajak telah terima laporan data nasabah dari 3.905 lembaga keuanganDitjen Pajak telah terima laporan data nasabah dari 3.905 lembaga keuanganJumat 18 Mei 2018 10:10Ridha Anantidibaca 551 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat, sudah 81% lembaga keuangan yang melaporkan data nasabah kepada Ditjen Pajak dalam rangka pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI).selengkapnya

 Pembukaan Data Kartu Kredit Dinilai Ganggu Gerakan NontunaiPembukaan Data Kartu Kredit Dinilai Ganggu Gerakan NontunaiRabu 25 Mei 2016 17:02Administratordibaca 916 kaliSemua Kategori

Kebijakan pelaporan transaksi kartu kredit kepada Direktorat Jenderal Pajak dianggap dapat mengganggu gerakan nasional nontunai. General Manager Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Steve Martha mengatakan, para konsumen yang selama ini menggunakan kartu kredit untuk berbelanja, dikhawatirkan akan lebih memilih menggunakan uang tunai. Apalagi, masih ada kekhawatiran dari masyarakat terkaitselengkapnya

 Simpanan Nasabah di Bank Seret, BI Jamin Likuiditas CukupSimpanan Nasabah di Bank Seret, BI Jamin Likuiditas CukupJumat 18 Nov 2016 15:35Ajeng Widyadibaca 1029 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) memastikan likuiditas dana di pasar mencukupi, meski pertumbuhan dana nasabah perbankan melambat pada kuartal III lalu. Bahkan, likuiditas diyakini tak terganggu meski pemerintah menerbitkan surat berharga negara (SBN) di pasar domestik untuk membiayai keperluan belanja di awal tahun depan (pre-funding).selengkapnya

 Data Rekening Nasabah Jadi Acuan Pemeriksaan PajakData Rekening Nasabah Jadi Acuan Pemeriksaan PajakSelasa 4 Sep 2018 11:26Ridha Anantidibaca 403 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan sudah bisa menerima data keuangan secara otomatis dari 88 negara yang ikut dalam program automatic exchange of information (AEoI) per 1 September 2018.selengkapnya

 Pajak mulai intip data nasabahPajak mulai intip data nasabahJumat 9 Feb 2018 15:06Ridha Anantidibaca 692 kaliSemua Kategori

Bersiaplah data keuangan Anda dipelototi petugas pajak! Mulai Februari ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) pajak akan memulai proses pelaporan data keuangan di industri keuangan dan pasar modal.selengkapnya

 Sambut AEOI, DJP Jamin Kerahasiaan Data NasabahSambut AEOI, DJP Jamin Kerahasiaan Data NasabahKamis 15 Feb 2018 12:54Ridha Anantidibaca 469 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjamin kerahasiaan data nasabah yang dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan penyampaian laporan informasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan (AEOI).selengkapnya

 Pemerintah Jamin Data Nasabah untuk Pajak tidak BocorPemerintah Jamin Data Nasabah untuk Pajak tidak BocorKamis 15 Feb 2018 11:25Ridha Anantidibaca 594 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjamin kerahasiaan data nasabah yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan penyampaian laporan informasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan (AEOI).selengkapnya

 Tax Amnesty Picu Kenaikan KPRTax Amnesty Picu Kenaikan KPRRabu 5 Okt 2016 15:42Admindibaca 734 kaliSemua Kategori

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Kantor Wilayah (Kanwil) III Surabaya tahun ini menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di wilayahnya mencapai Rp3,5 triliun.selengkapnya

 Perbankan Siap Kelola Dana RepatriasiPerbankan Siap Kelola Dana RepatriasiSenin 18 Jul 2016 15:50Administratordibaca 1208 kaliSemua Kategori

Perbankan siap mengelola dana repatriasi dari program pengampunan pajak atau tax amnesty. Bank akan menjadi pintu masuk utama aliran dana dan diyakini dapat berdampak langsung pada likuiditas dan bisnis perbankan nasional.selengkapnya

 Soal Pajak Intip Data Nasabah, Ini Kata Gubernur BISoal Pajak Intip Data Nasabah, Ini Kata Gubernur BIRabu 18 Mei 2016 17:33Administratordibaca 931 kaliSemua Kategori

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo enggan berspekulasi, terkait maraknya nasabah yang menutup kartu kreditnya, setelah kebijakan perbankan yang harus melaporkan data transaksi pemilik kartu kredit kepada Direktorat Jenderal Pajak, demi kepentingan perpajakan. Agus, saat ditemui dalam perhelatan sidang tahunan Islamic Bank Development di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu 18 Mei 2016,selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :