82 Wajib Pajak Deklarasikan Harta Rp989 Miliar82 Wajib Pajak Deklarasikan Harta Rp989 MiliarSelasa 26 Jul 2016 19:22Administratordibaca 1121 kaliSemua Kategori

Realisasi implementasi program kebijakan pengampunan pajak, atau tax amnesty hingga hari ini, Selasa 26 Juli 2016, pukul 10.00 WIB, tercatat mencapai Rp989 miliar. Ini merupakan total dari para Wajib Pajak (WP) yang mendeklarasikan hartanyaselengkapnya

 34 Rumah Makan di Banyuwangi Dapat Teguran, Ini Pelanggarannya34 Rumah Makan di Banyuwangi Dapat Teguran, Ini PelanggarannyaJumat 3 Ags 2018 12:13Ridha Anantidibaca 820 kaliSemua Kategori

Pemkab Banyuwangi mengintensifkan penggunaan alat pemantau pajak online (e-tax) di rumah makan dan restoran. Tim gabungan pemkab mendatangi 34 restoran di kawasan perkotaan yang tidak patuh memasang e-tax. Restoran mereka dipasang stiker peringatan dan diberi surat teguran.selengkapnya

 Sri Mulyani Akui Banyak Bankir Belum Bayar PajakSri Mulyani Akui Banyak Bankir Belum Bayar PajakJumat 9 Des 2016 14:51Ajeng Widyadibaca 515 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri perayaan ulang tahun ke-11 Ikatan Bankir Indonesia (IBI) hari ini. Dirinya pun senang bahwa IBI berkomitmen menjadi bankir profesional, memiliki skill dan bersertifikasi. Namun, Mantan Direktur Bank Dunia ini menyayangkan masih banyaknya bankir yang tak patuh membayar pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak Serahkan Penyidikan Tahap II Kasus Pidana Pajak ke Kejati SumutDitjen Pajak Serahkan Penyidikan Tahap II Kasus Pidana Pajak ke Kejati SumutRabu 10 Feb 2016 13:20Administratordibaca 1271 kaliSemua Kategori

Penyidik Pegawai Negara Sipil Direkrorat Jendral (Ditjen) Pajak pada Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) I, bersama Kepolisian Daerah Sumut telah menyerahkan seorang tersangka kasus tindak pidana perpajakan atas nama Khaidar Aswan. Khaidar Aswan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana di bidang perpajakan atas nama dua Wajib Pajak, Koperasi Karyawan Pertamina UPMS (KPPU)selengkapnya

 Sanksi Pelaporan Data Kartu Kredit tak TegasSanksi Pelaporan Data Kartu Kredit tak TegasSelasa 7 Jun 2016 20:33Administratordibaca 1149 kaliSemua Kategori

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/ 2016, bank harus menyerahkan laporan data kartu kredit nasabahnya paling lambat 31 Mei 2016. Namun, Ditjen Pajak melonggarkan kebijakan ini. Ditjen Pajak memberikan batas waktu hingga minggu kedua Juni 2015 untuk pelaporan data kartu kredit. Soalnya, sejauh ini baru tiga bank yang memberikan laporan.selengkapnya

 Ikut Tax Amnesty, Kantor Pajak ini Berikan HadiahIkut Tax Amnesty, Kantor Pajak ini Berikan HadiahKamis 29 Sep 2016 16:12Administratordibaca 805 kaliSemua Kategori

Banyak cara yang bisa dilakukan dalam mengikuti program Tax Amnesty atau pengampunan pajak. Selain melalui bukti tanda terima setelah menyerahkan surat pelaporan harta (SPH), para Wajib Pajak (WP) juga akan mendapat hadiah.selengkapnya

 Bos Lippo Group Bantah Sembunyikan HartaBos Lippo Group Bantah Sembunyikan HartaSabtu 3 Sep 2016 10:38Administratordibaca 656 kaliSemua Kategori

Pemilik Lippo Grup James Riady mengumumkan keikutsertaannya dalam program tax amnesty atau pengampunan pajak. Hari ini, Jumat (2/9) Ia mendatangi langsung kantor wilayah pajak khusus wajib pajak besar untuk menyerahkan dokumen dan permohonan itu.selengkapnya

 Pemerintah Tagih Proposal Land Bank dari Perusahaan PropertiPemerintah Tagih Proposal Land Bank dari Perusahaan PropertiSelasa 31 Jan 2017 13:25Ajeng Widyadibaca 1080 kaliSemua Kategori

Pengembang properti harus menyerahkan proposal pemanfaatan bank tanah (land bank) agar tidak dikenai pajak progresif tanah menganggur.selengkapnya

 Peserta Amnesti Pajak Rendah, Menkeu Ani NgancamPeserta Amnesti Pajak Rendah, Menkeu Ani NgancamSenin 28 Nov 2016 09:54Ajeng Widyadibaca 640 kaliSemua Kategori

"Jumlah WP yang ikut hanya 461.798 orang, angkanya masih kecil dibandingkan jumlah WP yang wajib menyerahkan SPT, yaitu mendekati 22 juta orang," kata Mulyani kepada wartawan di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/11/2016).selengkapnya

 Tax Amnesty untuk Pengusaha Diminta Lebih PanjangTax Amnesty untuk Pengusaha Diminta Lebih PanjangSabtu 3 Sep 2016 13:16Administratordibaca 646 kaliSemua Kategori

Bos Lippo Group yang juga sebagai pengusaha nasional James Riady hari ini menyerahkan Surat Pernyataan Harta kepada KPP Wajib Pajak Besar Sudirman, Jakarta. Menurutnya, ketertarikan untuk ikut ke dalam program pengampunan pajak telah ada sejak program ini berjalan pada awal Juli lalu.selengkapnya

 Sudah 1,2 Juta Wajib Pajak Menyerahkan SPT 2018Sudah 1,2 Juta Wajib Pajak Menyerahkan SPT 2018Selasa 26 Feb 2019 16:05Ridha Anantidibaca 263 kaliSemua Kategori

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna mengungkapkan industri hotel dan restoran di Kota Bandung terus berkembang. Hal ini dilihatnya dari pendapatan daerah dari pajak hotel dan restoran yang terus mengalami peningkatan.selengkapnya

 DPR golongkan poin permasalahan RUU Tax AmnestyDPR golongkan poin permasalahan RUU Tax AmnestyKamis 19 Mei 2016 15:08Administratordibaca 948 kaliSemua Kategori

Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pengampunan pajak, alias Tax Amnesty segera dibahas kembali. Sebelumnya, sejumlah fraksi di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat sudah menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM). Namun, karena terputus masa reses, DIM tersebut hingga kini belum ada tindak lanjutnya alias masih terpecah-pecah berdasarkan pendapat fraksi.selengkapnya

 UU Tax Amnesty Gagal, Jokowi Siapkan PPUU Tax Amnesty Gagal, Jokowi Siapkan PPRabu 27 Apr 2016 21:12Administratordibaca 930 kaliSemua Kategori

Hingga kini wacana pemberian insentif pajak tax amnesty belum juga bisa diluncurkan. Kebijakan tersebut masih berbentuk RUU Tax Amnesty yang pembahasannya masih berbelit-belit ddi DPR. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak ambil pusing dengan sulitnya menembus izin dari DPR terkait RUU tax amnesty. "Itu memang wilayahnya di DPR, yang penting kita sudah menyerahkan (draf RUU Tax Amnesty),"selengkapnya

 Sri Mulyani Bujuk Pengusaha Dorong DPR Menyetujui Omnibus LawSri Mulyani Bujuk Pengusaha Dorong DPR Menyetujui Omnibus LawSenin 10 Feb 2020 15:38Ridha Anantidibaca 330 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani membujuk pengusaha untuk mendorong Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan Undang-undangan Omnibus Law Perpajakan. Ucapan Sri Mulyani itu, menjawab pertanyaan pengusaha mengenai kapan omnibus law perpajakan berlaku efektif.selengkapnya

 Peraturan Menteri Keuangan 165 tingkatkan kepatuhan wajib pajakPeraturan Menteri Keuangan 165 tingkatkan kepatuhan wajib pajakSelasa 28 Nov 2017 11:53Ridha Anantidibaca 2102 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 bisa mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan aset dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar.selengkapnya

 Konglomerasi & Korporasi Asing Paling RawanKonglomerasi & Korporasi Asing Paling RawanSelasa 7 Feb 2017 10:49Ajeng Widyadibaca 1080 kaliSemua Kategori

PPATK menilai konglomerasi dan perusahaan multinasional merupakan sektor yang paling rawan untuk melakukan penghindaran pajak melalui praktik transfer pricing.selengkapnya

 Penghasilan Selebgram Diincar Ditjen PajakPenghasilan Selebgram Diincar Ditjen PajakSelasa 15 Jan 2019 10:49Ridha Anantidibaca 1317 kaliSemua Kategori

Selebriti Instagram (selebgram), youtuber, dan vlogger yang mendapatkan penghasilan dari kanal-kanal media sosial bakal ‘dipelototin’ oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Mereka diminta patuh dan disasar untuk melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak Incar Penghasilan Selebriti InstagramDitjen Pajak Incar Penghasilan Selebriti InstagramSelasa 15 Jan 2019 10:43Ridha Anantidibaca 696 kaliSemua Kategori

Selebriti Instagram (selebgram), youtuber, dan vlogger yang mendapatkan penghasilan dari kanal-kanal media sosial bakal ‘dipelototin’ oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Mereka diminta patuh dan disasar untuk melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak.selengkapnya

 DJP Sayangkan Syarat Taat Pajak Bagi Caleg, Capres dan Cawapres DihapusDJP Sayangkan Syarat Taat Pajak Bagi Caleg, Capres dan Cawapres DihapusJumat 14 Sep 2018 13:12Ridha Anantidibaca 484 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menyayangkan kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meniadakan syarat patuh ketentuan pajak bagi calon anggota legislatif (caleg), calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres)selengkapnya

 Pemerintah Siapkan Rencana AlternatifPemerintah Siapkan Rencana AlternatifAhad 28 Ags 2016 22:10Administratordibaca 743 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah meyiapkan rencana alternatif (backup plan) untuk mengantisippasi bila target penerimaan program amnesti pajak tidak tercapai. Dari target tebusan amnesti pajak yang ditetapkan Rp 165 triliun untuk tahun ini, hingga Jumat (26/8) malam baru terealisasi Rp 1,74 triliun atau sekitar 1,1% dari target.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :