Asosiasi Mainan Indonesia (AMI) bekerjasama dengan Direktorat Bea Cukai mengadakan sosialisasi mengenai Perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/pmk.04/2019.selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Protokol kesehatan yang harus dijalankan di tengah pandemi Covid-19, membuat Bea Cukai di berbagai daerah mengadakan silaturahmi secara virtual dalam merayakan Hari Raya Idulfitri 1441 H.selengkapnya
Bea Cukai Bogor mengadakan ‘Coffee Morning’ Selasa (1/10) lalu. Acara ini melibatkan para pelaku usaha yang membahas tentang peraturan dan tata laksana cukai.selengkapnya
Perusahaan produsen sarung tangan dan perlengkapan pakaian musim dingin, PT Marvel Sports Indonesia (MSI) mendapatkan fasilitas fiskal berupa kawasan berikat dari Kantor Bea Cukai Jateng-DIY.selengkapnya
Tahun ini untuk pertama kalinya Indonesia mengadakan pemilu serentak yakni pemilihan presiden dan anggota legislatif. Rupanya pesta demokrasi kali ini dinilai bisa meningkatkan penerimaan pajak negara.selengkapnya
Realestat Indonesia (REI) Banten kembali membuat gebrakan untuk memenuhi kebutuhan anggota dengan mengadakan coaching clinic pengisian formulir pengampunan pajak (tax amnesty) di Serpong, akhir pekan lalu.selengkapnya
Hari ini Menteri Keuangan Sri Mulyani mengadakan konferensi pers terkait realisasi insentif ekspor. Dalam acara tersebut turut hadir pengusaha seperti Direktur Great Giant Foods, Welly Soegiono.selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengadakan gelaran Pajak Bertutur untuk meningkatkan kesadaran pajak. Salah satu acaranya digelar pada Jumat (9/11/2018) di Kembangan, Jakarta Barat.selengkapnya
Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan I mengadakan tax gathering wajib pajak potensial. Kegiatan tersebut mengambil tema "Mewujudkan Kemandirian Bangsa dengan Kontribusi Sukarela dan Terbuka".selengkapnya
Terus berkomitmen untuk menjalankan arahan Presiden Jokowi dalam mendukung peningkatan investasi dan ekspor, Kantor Wilayah (Kanwil) bea cukai Jateng DIY pada Rabu (13/11) mengeluarkan izin fasilitas kawasan berikat ke-21 di tahun ini.selengkapnya
Dalam rangka terus mendorong ekspor khususnya di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bea Cukai Jateng DIY berikan fasilitas Kawasan Berikat kepada PT Mutiara Busana Indah (PT MBI) pada tanggal 14 Juni 2019.selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu)menjelaskan bahwa mereka tidak mengadakan program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid dua seperti yang beredar beberapa waktu lalu.selengkapnya
Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng II membebaskan seorang pengusaha Solo pengemplang pajak senilai Rp43 miliar yang disandera di Rutan Kelas 1 A Solo, Selasa (23/8/2016) lalu.selengkapnya
Tidak lebih dari satu jam setelah PT Seng Dam Jaya Abadi (SDJA) mempresentasikan seluruh proses bisnisnya di Kantor Wilayah Jateng dan DIY, pada tanggal 24 Juni 2019, Bea Cukai memutuskan untuk langsung menerbitkan perizinan fasilitas Kawasan Berikat (KB).selengkapnya
Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan I mengadakan Tax Gathering dengan wajib pajak dari kalangan pengusaha, salah satunya Chairman CT Corp Chairul Tanjung. Pria yang akrab disapa CT itu juga menjadi pembicara.selengkapnya
Tahanan pajak, Sie Djay Hwa (69) akhirnya dibebaskan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jateng II, Selasa (23/8) lalu. Warga Kelurahan Setabelan, Banjasari, Solo ini ditahan lantaran mengemplang pajak senilai Rp 43 Miliar.selengkapnya
Setelah mengadakan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jumat (14/4), DPR RI akhirnya merestui upaya pemerintah untuk menerapkan program pengampunan pajak. DPR akan berupaya menyelesaikan secepatnya pembahasan RUU Pengampunan Pajak.selengkapnya
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Dua mengadakan Tax Gathering bersama 100 wajib pajak dari perusahaan asing terbesar yang mayoritas investor dari Jepang, dan juga dengan beberapa konsultan pajak, Selasa (31/7).selengkapnya
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengadakan rapat koordinasi (rakor) dengan menteri-menteri ekonomi Jokowi-JK. Terdapat beberapa keputusan dalam rakor, salah satunya membereskan praktik kartel yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya