Ini Alasan Pemerintah Turunkan Pajak UMKM Jadi 0,5 PersenIni Alasan Pemerintah Turunkan Pajak UMKM Jadi 0,5 PersenSenin 9 Jul 2018 14:47Ridha Anantidibaca 1968 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi merevisi Pajak Penghasilan (PPh) final bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada akhir Juni 2018. Kini, tarif PPh final yang dibebankan kepada pelaku UMKM hanya dipatok sebesar 0,5 persen, turun jika dibanding sebelumnya yang sebesar 1 persen.selengkapnya

 Tarif Pajak Diturunkan, Asosiasi Ungkap Alasan UMKM Tak GembiraTarif Pajak Diturunkan, Asosiasi Ungkap Alasan UMKM Tak GembiraJumat 29 Jun 2018 11:26Ridha Anantidibaca 365 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro Kecil Menengah, M. Ikhsan Ingratubun menyambut baik keputusan pemerintah yang menurunkan pajak penghasilan atau PPh UMKM dari yang sebelumnya 1 persen menjadi 0,5 persen. Namun, kebijakan tersebut menurutnya belum memberikan kegembiraan bagi pelaku usaha.selengkapnya

 Ini Ciri Wajib Pajak yang Jadi Sasaran Pemeriksaan Ditjen PajakIni Ciri Wajib Pajak yang Jadi Sasaran Pemeriksaan Ditjen PajakRabu 25 Apr 2018 14:47Ridha Anantidibaca 1535 kaliSemua Kategori

Pada umumnya, ada dua alasan mengapa wajib pajak (WP) menjadi sasaran pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Pengusaha belum siap terapkan kebijakan e-faktur yang baruPengusaha belum siap terapkan kebijakan e-faktur yang baruSelasa 3 Apr 2018 11:47Ridha Anantidibaca 929 kaliSemua Kategori

Ketidaksiapan para pelaku usaha dalam menerapkan nomor induk kependudukan (NIK) dalam faktur pajak elektronik (e-fatktur), menjadi salah satu alasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunda kebijakan e-faktur.selengkapnya

 TRANSAKSI E-COMMERCE: Ini Alasan Marketplace Ditunjuk Jadi Penyetor PajakTRANSAKSI E-COMMERCE: Ini Alasan Marketplace Ditunjuk Jadi Penyetor PajakSenin 5 Feb 2018 09:36Ridha Anantidibaca 563 kaliSemua Kategori

Rencangan beleid mengenai pemajakan e-commerce menunjuk marketplace sebagai satu-satunya platform penyetor pajak dari pedagang online.selengkapnya

 Hotman Paris Bongkar cara Konglomerat Amankan Harta dari PajakHotman Paris Bongkar cara Konglomerat Amankan Harta dari PajakJumat 16 Sep 2016 07:56Administratordibaca 3310 kaliSemua Kategori

Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea hari ini bersama ketiga anaknya melaporkan harta kekayaannya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sunter, Jakarta utara. Dalam kesempatan ini, Hotman membeberkan alasan konglomerat yang tidak ingin mendaftarkan harta kekayaannya dalam program Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak.selengkapnya

 Ingat-Ingat! Ini 4 Poin Penting Soal Perpajakan di UU Cipta KerjaIngat-Ingat! Ini 4 Poin Penting Soal Perpajakan di UU Cipta KerjaRabu 14 Okt 2020 13:14Ridha Anantidibaca 513 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya menyisipkan aturan perpajakan di dalam UU Cipta Kerja dengan alasan bahwa aturan pajak yang dimasukan dimaksudkan dalam rangka mendukung investasi.selengkapnya

 Ini Alasan Kemenkeu Tunjuk Tokopedia dan Bukalapak jadi Alat Pembayaran PajakIni Alasan Kemenkeu Tunjuk Tokopedia dan Bukalapak jadi Alat Pembayaran PajakSenin 12 Ags 2019 10:54Ridha Anantidibaca 680 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menunjuk marketplace Tokopedia, Bukalapak dan PT Fintech sebagai lembaga persepsi lainnya yang melaksanakan sistem penerimaan negara secara elektronik.selengkapnya

 Pemerintah Pangkas Pajak Rumah Mewah Jadi 1%, Apa Alasannya?Pemerintah Pangkas Pajak Rumah Mewah Jadi 1%, Apa Alasannya?Kamis 27 Jun 2019 10:31Ridha Anantidibaca 380 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan merilis aturan baru mengenai penurunan pajak penghasilan (PPh) atas penjualan rumah dan apartemen mewah seharga di atas Rp 30 miliar. Alasan pemerintah menerbitkan aturan tersebut untuk mendorong pertumbuhan sektor properti dan menciptakan keadilan.selengkapnya

 Respons Kasus Freeport, Pengamat Minta Perjelas Pajak Pusat dan DaerahRespons Kasus Freeport, Pengamat Minta Perjelas Pajak Pusat dan DaerahJumat 11 Mei 2018 11:10Ridha Anantidibaca 513 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mendorong pemerintah untuk membuat pedoman kebijakan perpajakan di sektor pertambangan untuk acuan pusat dan daerah. Dengan begitu, kasus seperti sengketa pajak air antara PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Papua tidak perlu terulang lagi.selengkapnya

 Wajib Pajak Patuh Jika Sistem Administrasi Lebih SederhanaWajib Pajak Patuh Jika Sistem Administrasi Lebih SederhanaRabu 2 Mei 2018 11:28Ridha Anantidibaca 495 kaliSemua Kategori

Kunci untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan adalah dukungan sistem administrasi kepatuhan yang lebih sederhana.selengkapnya

 Ada Celah Kebocoran Data Pajak yang Bisa Diakses PegawaiAda Celah Kebocoran Data Pajak yang Bisa Diakses PegawaiJumat 20 Apr 2018 10:34Ridha Anantidibaca 963 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengakui ada celah kebocoran data yang sampai ke tangan pegawai pajak sehingga pegawai account representative Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangka dapat memeras wajib pajak (WP).selengkapnya

 Keputusan bijak, Ditjen Pajak tunda kebijakan e-faktur yang baruKeputusan bijak, Ditjen Pajak tunda kebijakan e-faktur yang baruSelasa 3 Apr 2018 12:30Ridha Anantidibaca 474 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak telah menunda pemberlakuan kebijakan Pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP) yang tidak memiliki NPWP untuk memberikan informasi atau identitasnya.selengkapnya

 Alasan Kemenkeu Naikkan Pajak Rokok Jadi 9,1 PersenAlasan Kemenkeu Naikkan Pajak Rokok Jadi 9,1 PersenRabu 11 Jan 2017 14:00Ajeng Widyadibaca 933 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) rokok dari 8,7 persen menjadi 9,1 persen. Namun kenaikan tarif pajak ini dinilai sebagai upaya untuk menyetarakan tarif PPN dengan produk lain seperti makanan dan minuman.selengkapnya

 Ada Tax Amnesty, UKM Diyakini Jadi Basis Pajak BaruAda Tax Amnesty, UKM Diyakini Jadi Basis Pajak BaruSenin 19 Sep 2016 16:38Administratordibaca 672 kaliSemua Kategori

Target pemerintah dalam program tax amnesty bukan hanya uang tebusan sebesar Rp165 triliun. Penambahan wajib pajak baru dan perluasan basis pajak juga menjadi alasan pemerintah sangat berniat menerapkan program tersebut.selengkapnya

 Tax Amnesty Jadi Tulang Punggung Pendapatan NegaraTax Amnesty Jadi Tulang Punggung Pendapatan NegaraSabtu 23 Jul 2016 20:04Administratordibaca 1178 kaliSemua Kategori

Selama ini penerimaan pajak tidak pernah mencapai target. Di tahun 2015 saja, penerimaan pajak hanya 80 persen dari target.selengkapnya

 Inilah Alasan Singapura Mau Jegal Program TAInilah Alasan Singapura Mau Jegal Program TAJumat 22 Jul 2016 07:39Administratordibaca 888 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Roesan Roeslani menyebut tindakan Singapura untuk menjegal rencana pengampunan pajak atau tax amnesty yang dilakukan Pemerintah Indonesia, mengindikasikan banyak uang WNI di negera itu.selengkapnya

 Pajak Intip Kartu Kredit, 2.400 Nasabah BRI Tutup AkunPajak Intip Kartu Kredit, 2.400 Nasabah BRI Tutup AkunJumat 10 Jun 2016 07:38Administratordibaca 1098 kaliSemua Kategori

Beberapa bank mengaku rugi lantaran adanya aturan Kementerian Keuangan yang mewajibkan penerbit kartu kredit dan bank melaporkan data dan transaksi setiap bulan. Pasalnya, akibat aturan tersebut banyak nasabah yang menutup akun kartu kreditnya. Ditutupnya beberapa kartu kredit juga terjadi di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Direktur Konsumer Sis Apik Wijayanto menyebut, sepanjangselengkapnya

 Sudah Siap Kartu Kredit Anda Diintip Pajak?Sudah Siap Kartu Kredit Anda Diintip Pajak?Kamis 26 Mei 2016 17:52Administratordibaca 1997 kaliSemua Kategori

Akhir bulan ini akan menjadi gelombang pertama bagi perbankan dan lembaga penerbit kartu kredit Tanah Air melaporkan data transaksi kartu kredit nasabahnya pada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Wacana yang dikumandangkan sejak April ini tak pelak menyebar keresahan bagi nasabah, yang berujung aksi penutupan kartu kredit di perbankan.selengkapnya

 Pajak Jadi Alasan Kemenhub Minta Go-Jek Cs Berbadan HukumPajak Jadi Alasan Kemenhub Minta Go-Jek Cs Berbadan HukumKamis 21 Apr 2016 18:36Administratordibaca 923 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bergerak cepat menyelesaikan izin layanan transportasi online. Hal ini terkait dengan potensi pajak yang cukup prospektif jika layanan transportasi online tersebut diresmikan. Dalam meresmikan penyedia layanan transportasi online, Kemenhub mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.32 Tahun 2016 tentang angkutan orang denganselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :